Stimulus Logistik Mendesak

;

Stimulus Logistik Mendesak

Ekonomi R Hayuningtyas Putinda 08 Apr 2020 Bisnis Indonesia, 6 April 2020

Ekonomi sedang bergerak dalam kondisi tak normal seiring dampak pandemi COVID-19 di Tanah Air. Pelaku usaha bidang logistik juga mulai merasakan dampak serius sehingga berharap ada stimulus dan insentif dari pemerintah. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan penyedia jasa logistik setidaknya melibatkan tenaga kerja hampir 7 juta orang, mulai dari tingkatan pengemudi, operator, petugas lapangan hingga administrasi yang jenis pekerjaannya bergantung pada pemilik barang atau selaku subkontraktor dari pelaku logistik lainnya, ada yang menerima pembayaran tunai tapi sebagian besar lainnya harus menjalani pembayaran bertempo, mulai masa pembayaran 30 hari hingga 90 hari setelah terima tagihan.

Sebagai wajib pajak, penyedia jasa logistik pun harus membayar kewajiban meski belum terima pembayaran dari pengguna jasa. Yukki mengusulkan beberapa poin usulan terkait relaksasi dan stimulus bagi pelaku logistik, yaitu:

Relaksasi sektor perpajakan, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan pajak karyawan
Dukungan arus kas, yang akan sangat membantu modal kerja bagi penyedia jasa logistik, seperti perusahaan forwarder, truk angkutan barang, dan jasa pergudangan bahan baku penunjang manufaktur
Pemberian masa bebas penumpukan di pelabuhan 5-7 hari untuk barang ekspor dan bahan baku impor penunjang industri pengolahan
Diskon tarif tol laut untuk distribusi barang antarpulau
Mengurangi atau menghapus biaya progresif penumpukan barang di terminal

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita menyatakan bahwa permintaan di sektor logistik sudah turun sebesar 50% sebagai dampak penyebaran COVID-19. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association Denon Prawiratmadja juga menyatakan upaya maskapai untuk mempertahankan bisnisnya membutuhkan insentif, karena kondisi bisnis semakin sulit. Sementara ini, masalah insentif tersebut masih dalam tahap pembahasan, ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso.