Pandemi Covid-19 yang menghantam berbagai sektor perekonomian telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menambah jumlah pekerja yang dirumahkan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta pekerja informal juga terkena
dampaknya karena kehilangan pendapatan harian sampai mengalami

”Garis pertahanan pertama adalah stabilitas sosial. Artinya, pemerintah harus memberi makan warga yang kehilangan pekerjaan dan membantu UMKM yang bangkrut,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan dalam diskusi terbatas secara daring dengan Kompas, Kamis (16/4/2020). Perbincangan itu juga diikuti Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.

Keadaan ini diperkuat dengan keterangan Rosan, menurutnya sektor usaha yang melakukan pengurangan jam kerja, merumahkan karyawannya bahkan terpaksa melakukan PHK. “Pemulihan sektor riil harus dilakukan dalam tiga bulan ini agar krisis kesehatan dan kemanusiaan tidak meluas menjadi krisis social”, MS Hidayat menambahkan. Langkah yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi hal ini seperti yang disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo, pada Selasa (14/4) adalah melonggarkan giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional maupun syariah. Stimulus yang berlaku 1 Mei 2020 ini akan menambah likuiditas diperbankan Rp 102 triliun. Gita mendukung langkah ini dengan berpendapat bahwa alternatif pelonggaran kuantitatif ini seperti juga yang dilakukan bank sentral AS, The Fed

Di sisi lain, Kementerian Pertanian merealokasi dan memfokuskan ulang anggaran Rp 1,85 triliun untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kegiatan dalam jaring pengaman sosial sebagian besar berupa program padat karya, antara lain padat karya perkebunan dan padat karya rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas Santosa secara terpisah menyarankan, fokus sebaiknya berupa penyaluran dana langsung bagi produsen pangan agar dapat dibelanjakan. Hal ini disepakati juga oleh Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) Guntur Subagja yang berharap realokasi anggaran Kementerian Pertanian diarahkan untuk modal bagi petani.

Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas secara virtual yang diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri. Presiden menyampaikan, mitigasi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berupa program perlindungan sosial bagi pekerja di sector pariwisata perlu segera dilakukan dan harus sampai pada sasaran. Termasuk stimulus bagi pelaku usaha di sektor tersebut yang bertahan dan tidak melakukan PHK besar-besaran. Hal ini turut dikonfirmasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio seusai rapat terbatas, bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan berbagai program padat karya