PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau Semen Indonesia Group (SIG) berkomitmen menjaga pemenuhan kebutuhan pasar semen dalam negeri saat ini. Namun, kegiatan ekspor semen emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tetap berjalan di beberapa kawasan regional.

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan Semen Indonesia Sigit Wahono menyampaikan, SIG melakukan berbagai langkah penyesuaian operasional untuk memastikan core business tetap berjalan dengan optimal. Di antaranya penyesuaian proses produksi, distribusi, ataupun unit pendukung lainnya.

Direkur Keuangan SIG Doddy Sulasmono Diniawan mengatakan, selain menjaga pasar semen dalam negeri, SIG terus menggenjot penjualan melalui pasar ekspor. Pada triwulan I tahun 2020 konsumsi semen secara nasional mengalami penurunan 4,9 persen. Perseroan juga berkomitmen menjalankan pemenuhan kewajiban finansial terhadap para mitra usaha yang mencakup para pemasok, kreditur perbankan, serta investor dengan baik dan tepat waktu. SIG memiliki kondisi likuiditas yang memadai serta masih memiliki stand by facility yang cukup untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu.

Direktur Utama SIG Hendi Prio Santoso mengatakan, perseroan juga mampu menjaga kinerja dengan mencatatkan beban pokok pendapatan Rp 27,654 triliun, naik 29,5 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Perseroan juga mampu menjaga kinerja dengan mencatatkan EBITDA margin sebesar 21,5 persen

SIG menjajaki kerja sama investasi dengan Taiheiyo Cement Corporation (TCC), perusahaan asal Jepang yang bergerak di industri semen yang membuka peluang perluasan pasar global. Presiden Direktur SBI Aulia Moelki Oemar mengatakan, kesepakatan ini bagian dari kewajiban refloat saham SBI setelah mandatory tender offer (MTO) yang dilakukan pada 2019.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan penunjukkan bank penyangga likuiditas atau bank jangkar tidak akan menimbulkan risiko, baik untuk kinerja maupun pergerakan harga saham perusahaan. Bahkan, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, bank jangkar bisa mengambil selisih keuntungan dari kebijakan tersebut.

Wimboh menjelaskan, bank jangkar akan menjadi pemasok utama di Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Nantinya, bank jangkar akan mendapat likuiditas dari hasil penerbitan surat berharga negara (SBN) pemerintah yang dibeli oleh Bank Indonesia.

Bank jangkar dapat margin dengan hanya channeling dana pemerintah yang suku bunganya murah, sehingga ada kelebihan, ucapnya. OJK berencana menunjuk beberapa bank BUMN dan bank swasta untuk menjadi bank penyangga likuiditas di tengah pandemi Covid-19.

OJK mencatat sebanyak 3,88 juta debitur perbankan telah mendapatkan restrukturisasi kredit. Wimboh mengatakan, ke bijakan restrukturisasi kredit akan mengurangi tekanan risiko kredit bermasalah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, stabilitas sistem keuangan Indonesia sampai akhir Maret berada dalam status sangat waspada. Ini merupakan dampak signifikan dari kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19.

Salah satu langkah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama pemerintah untuk menanggapi situasi tersebut adalah merancang regulasi yang fleksibel, tapi tetap akuntabel. Dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Nomor 1 Tahun 2020.

Namun, Sri menilai, sudah ada tanda-tanda sentimen perbaikan belakangan ini setelah melalui gejolak dan kepanikan yang sangat tinggi. Meski begitu, ia memastikan, KSSK tetap akan meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi berbagai potensi dampak pandemi.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan, pemerintah dan para pengelola bandar udara belum berencana memberikan keringanan biaya kepada maskapai penerbangan yang sudah beroperasi untuk penerbangan domestik secara terbatas, hanya aktivitas penerbangan kargo tertentu yang kini mendapat insentif yang berupa penghapusan tarif sewa gudang yang biasa dipakai untuk menyimpan barang penerbangan transit, dan berlaku khusus untuk distribusi keperluan medis dan donasi alat kesehatan.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan pihaknya sempat memberi potongan biaya pendaratan (landing fee) untuk menggenjot volume penerbangan domestik pada awal 2020. Namun kondisi berubah sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan, menimpali bahwa entitasnya tetap mengupayakan kelancaran penerbangan kargo, karena minimnya pergerakan penumpang. 

Konsultan sekaligus pengamat penerbangan CommunicAvia, Gerry Soejatman, mengusulkan penundaan kewajiban pajak atau bea masuk suku cadang, serta keringanan pungutan dari pengelola bandara, ia menilai penerbangan terbatas yang baru dibuka belum cukup.

Sambil tetap melarang mudik, pemerintah sebelumnya menerapkan pengecualian perjalanan untuk memastikan aktivitas vital tak terhambat. Pengecualian yang diperbolehkan, antara lain aparat sipil dan pegawai swasta yang bepergian untuk urusan penanganan Covid-19 dan kebutuhan pokok masyarakat, pasien yang membutuhkan pengobatan, kunjungan untuk keluarga inti yang sakit keras atau meninggal, serta untuk pemulangan warga negara Indonesia dari luar negeri.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengizinkan maskapai penerbangan menjual tiket penerbangan dengan harga variatif, asal tak melintasi batas tarif yang sudah ditentukan.

Pemerintah menyiapkan lima skenario pemulihan ekonomi setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir namun tetap memper tahankan protokol dan standar kebersihan serta kesehatan yang ketat. Skenario ini diantaranya : 

1) 8 Juni, toko, pasar dan mal diperbolehkan buka. Bisnis yang melibatkan kontak fisik langsung, seperti salon dan spa, belum boleh beroperasi. 2) 6 Juli, restoran, kafe, bar, dan tempat gym, dibuka secara bertahap. Demikian juga dengan kegiatan outdoor lebih dari 10 orang, Traveling ke luar kota serta Kegiatan di tempat ibadah. 3) 20 dan 27 Juli, membuka tempat atau kegiatan ekonomi dalam skala besar. 4) Akhir Juli atau awal Agustus 2020, seluruh kegiatan ekonomi diharapkan sudah dibuka, 5) Selanjutnya dilakukan evaluasi berkala, sampai vaksin Covid­19 bisa ditemukan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengkonfirmasi seputar informasi tersebut seraya menegaskan, skenario pemulihan ekonomi pasca­PSBB yang beredar di kalangan pers masih dalam kajian. Dimana pemerintah sedang mempersiapkan protokol masing­masing sektor sesuai protokol yang digariskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto yang dihubungi Investor Daily secara terpisah, mengungkapkan, dunia usaha menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid­19. Namun, pihaknya sudah menggelar rapat dengan pemerintah perihal permintaan stimulus yang dibutuhkan, mulai stimulus fiskal hingga moneter, termasuk pengurangan biaya operasional di bandara dan pelabuhan diantaranya berikut juga stimulus sebesar Rp 1.600 triliun kepada pemerintah, atau sekitar 10% terhadap produk domestik bruto (PDB) yang angka tersebut sama dengan stimulus yang diberikan negara­negara lain dalam menghadapi Covid­19

Anggaran sebesar itu, menurut Carmelita Hartoto, setidaknya akan menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku pasar bahwa pemerintah punya kapasitas likuiditas yang dibutuhkan. Dia menambahkan, dana sebesar itu dapat digunakan utamanya untuk jaring pengaman sosial, tambahan fasilitas kesehatan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemulihan ekonomi di sektor industri padat karya dan strategis.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Makanan Olahan dan Industri Peternakan, Juan Permata Adoe dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Subaskoro ditempat terpisah menyampaikan apresiasi pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 serta mendukung usulan Ketua Kadin.

Mereka menyampaikan para pengusaha berharap pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih agresif, seperti memperluas pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE) demi meningkatkan money supply untuk membantu agar ekonomi terus bergerak. Ia menambahkan juga bahwa dunia usaha juga berharap pemerintah terus mempermudah perizinan investasi contohnya penghapusan atau penundaan biaya­biaya pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah akan mengkaji permintaan pelaku usaha pada sektor retail atau pemilik gerai untuk membuka pusat belanja. Pelaku usaha berharap pemerintah bisa melonggarkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjelang Lebaran untuk menaikkan omzet produk yang persediaannya masih menumpuk.

Beberapa poin yang tersebar itu adalah membuka kembali kegiatan industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B), dengan tetap menerapkan social distancing pada 1 Juni mendatang sebagai fase pertama. Dalam skenario itu, ada rencana toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi kembali pada 8 Juni 2020 dalam fase kedua. 

Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan kewenangan pembukaan pusat belanja sangat bergantung pada kepala daerah selaku kepala gugus tugas daerah. Adapun pencabutan penetapan PSBB harus didasari hasil evaluasi yang dilaporkan kepada Menteri Kesehatan sebagai bahan pertimbangan.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mendorong pebisnis non-kebutuhan pokok menggenjot penjualan secara daring atau online. Menurut dia, PSBB merupakan opsi terbaik yang diambil pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19. Sejauh ini, Anas mengatakan tidak ada keputusan resmi perihal pelonggaran PSBB. 

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, akan mengajukan permohonan agar pusat belanja atau mal dibuka dua pekan menjelang Lebaran. Hal ini dilakukan karena penjualan secara online tak mampu menopang keterpurukan kinerja selama pandemi. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan secara garis besar mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Namun, dia berharap pemerintah juga melonggarkan PSBB untuk daerah yang mulai mengalami perlambatan penyebaran Covid-19, salah satunya DKI Jakarta.

Para pengusaha ritel modern yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) telah merumahkan 80 ribu karyawan akibat pandemi Covid-19. Adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan Covid-19 membuat banyak pengusaha ritel terpaksa menutup gerai mereka yang berdampak pada kebijakan merumahkan karyawannya. Namun menurut Wakil Ketua Umum Hippindo Fetty Kwartati anggotanya berusaha menekan tidak terjadi PHKdan menunggu dukungan dari pemerintah dikarenakan mengalami penurunan omzet hingga 70-90% dibanding Ramadan tahun lalu sehingga Cash in flow perusahaan tidak mencukupi untuk memba yar biaya beban.

Selain itu, peritel yang diperbolehkan buka hanya peritel groceries, obat-obatan, dan sebagian food and baverage dengan sistem take away, sejauh ini anggota Hip-pindo sudah merumahkan sekitar 80.000 karyawan sehingga persediaan barang dagangan peritel juga menumpuk, yang sebagian besar berupa baju muslim dan produk groceries spesial untuk Lebaran. Di sisi lain, Fetty juga berpendapat bahwa Insentif yang telah diberikan oleh pemerintah belum signifikan mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha ritel serta beberapa sektor ritel belum mendapatkannya sehingga pihaknya mengusulkan supaya Kementerian Keuangan menambah beberapa klasifikasi lapangan usaha (KLU)

Menjelang Lebaran, Pihaknya juga telah meminta kelonggaran dari pemerintah untuk mengizinkan toko-toko ritel, terutama fesyen dan departement store untuk buka mulai dua minggu sebelum Lebaran, toko-toko tetap akan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19

Ketua Umum Asosiasi Pengu-saha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyayangkan adanya petugas pelaksana yang tidak mengerti substansi atau inti PSBB, sebelumnya ia mempertanyakan penutupan beberapa gerai ritel di Bandung, Jawa Barat, dengan alasan PSBB padahal ritel merupakan salah satu sektor yang diperbolehkan tetap ber-operasi selama PSBB, karena menyediakan kebutuhan pokok masyarakat.

Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengizinkan karyawan di bawah usia 45 tahun untuk kembali bekerja. 

Menurut Sarman, pada dasarnya pelaku usaha ingin ada pelonggaran agar aktivitas kembali normal. Tapi, dia mengakui, tak mudah bagi perusahaan untuk bisa mempekerjakan kembali karyawannya meski ada persyaratan usia di bawah 45 tahun, karena bersinggungan langsung dengan konsumen, justru berisiko terhadap penularan virus corona.

Di Provinsi DKI Jakarta, misalnya, statistik penyebaran corona berangsur membaik, tapi tidak ada tanda-tanda Gubernur Anies Baswedan bakal melonggarkan SOP pencegahan corona. 

Kemarin, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Manardo melontarkan wacana memberikan ruang lebih luas bagi karyawan di bawah usia 45 tahun untuk masuk bekerja. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja yang saat ini sudah mencapai lebih dari 3 juta karyawan. 

Belakangan, pengusaha retail mendesak pemerintah memberi kelonggaran agar mengizinkan pembukaan pusat belanja menjelang Lebaran. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan tersebut begitu kajian final dan disetujui semua pihak.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sutrisno Iwantoro, menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan pelonggaran berdasarkan zona wilayah. Dalam survei internal Apindo dan Kadin, pengusaha diprediksi hanya mampu bertahan menghadapi krisis hingga Juni-Juli mendatang.

Indonesia harus mengintensifkan kinerja perdagangan internasional untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19). Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 hanya mencapai 2,1%, bahkan bisa 0%, lebih rendah. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, perdagangan internasional selama ini memainkan peran penting bagi ekonomi Indonesia. Dimana rasio perdagangan internasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2018 yang mencapai 43,02%. Dengan mendorong perdagangan International, menurut Felippa, tidak hanya akan berdampak pada neraca perdagangan secara umum, tetapi berpengaruh positif terhadap kinerja industri dan iklim investasi dalam negeri. Iklim investasi yang kondusif dapat menggerakan industri yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun demikian, menurut Felippa, perdagangan luar negeri juga perlu diikuti sederet perubahan pada kebijakan perdagangan Indonesia yang cenderung proteksionis dengan meminimalkan hambatan pada perdagangan, baik tarif maupun nontariff seperti bea cukai dan kebijakan terkait sistem kuota dan sistem penga-juan yang rumit. Indonesia juga dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan yang sudah ada maupun mendorong perjanjian perdagangan baru. Hal ini dapat membantu Indonesia bersaing dalam ranah perdagangan global dan investasi ke dalam negeri.

Menurut Trade Barrier Index 2019 perdagangan Indonesia menempatkan Indonesia di posisi 72 dari 86 negara. Sementara Vietnam dan Malaysia berada pada peringkat yang lebih baik yaitu 67 dan 55. Felippa menambahkan, Kebijakan ekspor impor juga memengaruhi stabilitas harga di dalam negeri, sebagai contoh dampak yang terasa adalah Vietnam yang menangguhkan ekspor beras karena mengutamakan cadangan beras nasional dan terhentinya kegiatan operasional di pelabuhan-pelabuhan besar India yang menyebabkan ekspor gula terhambat

Harga properti baik di pasar primer maupun sekunder sepanjang kuartal II/2020 berpotensi turun 5%-8% setelah terdampak langsung wabah virus corona. Dengan potensi penurunan itu, periode kuartal kedua tahun ini dianggap merupakan waktu yang tepat untuk membeli rumah. 

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Advisory Group Ali Tranghanda mengatakan bahwa faktor yang memicu penurunan harga properti salah satunya adalah tingkat permintaan dan daya beli yang menurun menyusul ketidakpastian ekonomi akibat Coronavirus disease 2019 (Covid-19). 

Direktur Pusat Studi Properti Indonesia Panangian Simanungkalit menyatakan setidaknya ada empat faktor yang memicu koreksi harga properti yang dialami oleh sejumlah subsektor dan segmen pada tahun ini, yaitu pasar mengalami kelebihan pasok, daya beli masyarakat menurun, tingkat permintaan properti menurun, dan krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya pengangguran akibat PHK.

Sejauh ini, koreksi harga memang terjadi untuk sejumlah subsektor seperti perumahan mewah, perkantoran, serta apartemen kelas menengah dan atas tapi tidak terjadi bagi subsektor rumah subsidi, perumahan dan apartemen segmen menengah bawah. 

Commercial and Business Development Director AKR Land Alvin Andronicus mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli rumah karena kini terjadi koreksi harga baik di pasar primer maupun sekunder. 

Di pasar primer, imbuhnya, pengembang tak serta menyatakan penurunan harga atas unit yang dijual karena akan berdampak pada citra negatif investasi. Namun, koreksi harga terjadi berupa pemberian diskon. 

Alvin menilai bahwa dengan kondisi tersebut maka merupakan waktu yang tepat untuk membeli hunian terlebih bagi mereka yang telah merencanakan membeli properti dengan cara tunai mengingat harga yang didapatkan akan lebih murah. 

Untuk pasar sekunder, dia menyatakan penjual sudah banting harga sekitar 20% hingga 30% dari harga awal. Bahkan, koreksi harga di pasar ini sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir.