Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR menyampaikan bahwa Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sebesar 4,5-5,5%, lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun ini pasca mencuatnya pandemi Covid-19 yaitu 2,3%. Inflasi 2-4%, tingkat suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun 6,67-9,56%, dan nilai tukar rupiah antara Rp 14.900-15.300 per dolar AS. Target pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu besaran indikator ekonomi makro yang diusulkan pemerintah kepada DPR sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2021.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 disusun dengan mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl (RPJMN) tahun 2020 - 2024. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun diperlukan penyesuaian fundamental pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara.

Sri Mulyani, kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal 2021 berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi. Dengan perspektif ini, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, kebijakan fiskal 2021, mengangkat tema ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’. Tema ini selaras dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Menkeu juga menyampaikan defisit APBN 2021 diperkirakan di kisaran 3,21%-4,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan rasio utang di kisaran 36,67% hingga 37,97% terhadap PDB. Dan diharapkan agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian.

Pemerintah, lanjut dia, akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya. Pemerintah juga melakukan berbagai hal diantaranya peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan per umahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikkutnya, pendalaman pasar, efisiensi cost of borrowing, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor. Terakhir dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU dan sovereign wealth fund untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan.

Sementara itu, terkait penerimaan negara, pemerintah mengusulkan target rasio pajak atau tax ratio yang dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan RAPBN 2021 adalah 8,25% hingga 8,63%. Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.proyeksi tax ratio tersebut memperhitungkan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan. Berbagai kebijakan juga diarahkan pada optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai.

Rencana relokasi pabrik farmasi asal Amerika Serikat (AS) dari Tiongkok ke Indonesia dinilai akan menguatkan daya saing industri farmasi nasional. Itu sebabnya, pemerintah harus memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, agar makin banyak industri AS di Tiongkok mau merelokasi pabrik ke Indonesia. Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menerangkan, saat ini, utilisasi industri farmasi dalam negeri baru berkisar 55-60%, dengan ketergantungan bahan baku impor 90% lebih. Dengan demikian, realokasi ini selain meningkatkan daya saing, meningkatkan interkonektivitas rantai pasokan dalam jangka panjang.

Shinta menerangkan, selain industri farmasi, industri AS yang bergerak di garmen dan alas kaki perlu dibidik. Pasalnya, ketergantungan bahan baku dan kapasitas industri garmen sangat terbatas dan tertekan oleh pandemi Covid-19. Dengan menarik relokasi industri ini, ketergantungan terhadap impor di negara lain serta pemulihan industri garmen/tekstil dapat berlangsung lebih cepat. Ia menekankan, untuk dapat melancarkan proses relokasi, persiaan lahan perlu dilaksanakan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi Indonesia, terutama dengan turunnya angka investasi pe-nanaman modal asing (PMA). Dia mengatakan, sebaiknya pemerintah melakukan reformasi ekonomi yang harus dilakukan secara lebih serius dan lebih cepat terutama di pandemi ini. Hal ini tentu bisa dicapai melalui peningkatan layanan investasi (service-oriented), terutama di segi manufaktur, peningkatan cakupan daerah untuk dapat mengakses sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu perusahaan farmasi AS berencana merelokasi pabriknya dariTiongkok ke Indonesia. Rencananya, pabrik tersebut akan dibangun di lahan seluas 4.000 hektare (ha), di Jawa Tengah. Untuk mempersiapkan lahan ini Luhut juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan untuk pembangunannya sudah mulai dikerjakan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan industri farmasi dalam negeri untuk meningkatkan produksi bahan baku, untuk menghilangkan ketergantungan impor dari dari Tiongkok dan India. Masuknya pemain asing dalam industri farmasi, juga dinilai mampu mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Belanja iklan tetap tumbuh kuartal-I tahun ini, di tengah pandemi Covid-19 namun melemah memasuki April 2020. Executive Director Nielsen Media Indonesia Hellen Katherina mengungkapkan, pergeseran perilaku dan kebutuhan konsumen selama menjalani proses di rumah saja juga memicu beberapa merek mengambil kesempatan ini untuk lebih banyak beriklan. Di antaranya Telkomsel dan Tokopedia yang melihat meningkatnya kebutuhan akan data internet dan belanja daring (online), Nutella yang mengambil peluang dari meningkatnya aktivitas sarapan di rumah, Indomie yang dipicu dari meningkatnya kebutuhan kon sumen akan stok makanan instan, dan Vidio melalui iklannya menawarkan kebutuhan inhome entertainment yang sedang banyak dicari oleh konsumen.

Hellen menerangkan, kategori layanan online, komunikasi, perawatan rambut, makanan/mi instan, kopi/teh, susu untuk pertumbuhan, vitamin/suplemen memilih menambah budget iklannya di media TV dan digital. Sementara itu, kategori jus dan iklan pemerintah/partai politik mengalokasikan bujet iklannya lebih banyak ke media digital. Sejak diberlakukan nya kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kepemirsaan TV lebih tinggi.

Meskipun pada periode ramadan kali ini konsumen lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, menurut Hellen, pemilik merek dapat memanfaatkan pergeseran perilaku yang terjadi untuk tetap berkomunikasi dengan konsumennya, tentunya dengan menyeimbangkan tujuan merek dengan mempertahankan kreatifitas untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, serta bersiap untuk kondisi normal yang baru di masa mendatang.

PT Mayora Indah Tbk (MYOR) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 931,3 miliar pada kuartal I-2020, melonjak 99,72% dibanding periode sama tahun sebelumnya Rp 466,3 miliar. Efisiensi dan laba selisih kurs mata uang asing menjadi pendorong naiknya laba bersih emiten produsen makanan dan minuman olahan ini. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, efisiensi terlihat dari beban pokok penjualan yang tercatat sebesar Rp 3,72 triliun atau menyu sut 14,51% sementara membukukan laba selisih kurs mata uang asing sebesar Rp 605 miliar. Di sisi lain, penjualan bersih Mayora tercatat sebesar Rp 5,37 triliun pada periode kuartal I-2020 atau terkoreksi 10,64% dengan seba gian besar masih ditopang oleh penjua lan makanan olahan dalam kemasan. Dari sisi neraca, total aset pers eroan mencapai Rp 19,47 triliun hingga akhir Maret 2020 naik 2,31% dibanding total aset pada akhir Desember 2019 sebesar Rp 19,03 triliun. Jumlah liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp 8,62 triliun, menyusut 5,58% dibanding jumlah liabilitas pada akhir Desember 2019 sebesar Rp 9,13 triliun.

Penyerapan lahan industri dan pergudangan di Jakarta, Bogor, Depok, tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada triwulan I-2020 anjlok 64,8% dan 56,2% dibandingkan dengan triwulan IV-2019. Permintaan menurun secara signifikan karena dampak pandemi Covid-19 membatasi kunjungan investor dari luar negeri ke Indonesia. Managing Partner Coldwell Banker Commercial (CBC) Tommy H Bastamy mengatakan survei terbaru dari National Association of Manufacturers (NAM), sekitar 80% pengusaha sektor industrial sependapat bahwa Covid-19 berdampak terhadap finansial perusahaan. Tommy mengatakan, kinerja pasar primer kawasan industri pada awal 2020 tetap positif meskipun melambat karena adanya pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan khususnya di industri yang bahan bakunya diimpor dari China dimana industry ini telah mengurangi produksinya hingga lebih dari 25% selama pandemi.

Sementara itu, Director Strategic konsultan property Cushman & Wakefield, Arief Rahardjo, menilai bahwa kawasan Karawang, Purwakarta, dan Subang menjadi alternatif baru bagi kawasan industri. Lahan di wilayah itu dinilai masih cukup besar dan harganya masih terjangkau. Di sisi lain, pandemi Covid-19 mengganggu ekspansi perusahaan dan investor untuk membeli lahan di kawasan industri. Dibandingkan dengan kuartal terakhir 2019, penerimaan bersih anjlok 51,9% per kuartal dan 45,9% yoy ini menyiratkan bahwa wabah Covid-19 juga berdampak pada penjualan lahan industri. Sebagian besar investor, terutama investor asing cenderung menunda transaksi.

Kondisi ini telah memaksa sebagian besar industrialis mempertahankan harga yang ada untuk menjaga hubungan bisnis. Saat ini, industrialis memanfaatkan komunikasi digital dan penjualan online sebagai upaya untuk mendekati klien  prospektif dan menjaga hubungan. Mereka dituntut untuk memberikan solusi win-win selama wabah ini sampai kondisinya pulih meskipun harga lahan di kawasan industri rata-rata meningkat yang disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang menurun terhadap dollar AS dan Kelangkaan lahan yang tersisa di wilayah Jabodetabek

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, lonjakan permintaan komoditas mendekati Lebaran dan sentimen konsumsi masyarakat di tengah situasi wabah corona mendorong kenaikan harga. Kondisi itu ditambah urusan logistik yang sedikit terganggu oleh tidak meratanya kebijakan pengecualian logistik pangan di sejumlah daerah, menyebabkan mayoritas harga pangan tak sesuai dengan harga eceran tertinggi.

Agung mencontohkan harga beras tetap stabil, tak kunjung turun. Agung juga menyoroti tingginya harga gula meski importasi dan substitusi dari gula rafinasi sudah dilakukan. Harga gula rata-rata nasional, kata dia, ada di angka Rp 17 ribu per kilogram, lebih tinggi Rp 4.500 dari harga eceran tertinggi yang dipatok Rp 12.500 per kilogram. Begitu juga dengan bawang merah.

Ketua Asosiasi Peritel Indonesia, Roy Mandey, mengatakan gula menjadi komoditas yang paling langka saat ini karena importasi yang dilakukan oleh Bulog, terlambat datang ke pasar akibat kebijakan lockdown di negara importir, seperti India.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan gula impor sudah datang 22 ribu ton dari kuota 50 ribu ton yang diberikan sejak pekan lalu. Dia pun mengklaim bakal segera mendistribusikan gula tersebut ke masyarakat pekan ini juga.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, Sutarto Alimoeso, mengatakan pasokan pangan, seperti beras, sebenarnya aman. Harga tetap tinggi karena persaingan mendapatkan beras di rantai distribusi tingkat menengah amat ketat. 

Sutarto mengatakan akan lebih baik jika pengadaan bantuan sosial wabah corona dilakukan oleh satu entitas negara, seperti Bulog.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mencatatkan laba secara konsolidasian sebesar Rp 8,17 triliun pada kuartal I 2020 di tengah kondisi yang sedemikian menantang, dengan fokus pada kesehatan aset produktif.

BRI akan fokus pada penyelamatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu bentuk upaya perseroan sebagai langkah counter cyclical terhadap UMKM agar roda perekonomian terus berputar. BRI mampu tetap tumbuh melalui selective growth dan prudent (prinsip kehati-hatian) dalam menyalurkan fasilitas pinjaman.

Hal ini tecermin dari pengelolaan rasio kredit bermasalah (NPL) pada akhir Maret 2020 sebesar tiga persen. Kemudian, dana murah atau CASA masih mendominasi portofolio simpanan BRI, mencapai 55,90 persen dari total DPK.

Sejauh ini, BRI telah melakukan restrukturisasi kredit UMKM kepada lebih dari 1,4 juta nasabah yang terdampak Covid-19.

Bank pelat merah tersebut menyatakan kebijakan restrukturisasi kredit akan memberikan dampak bagi likuiditas maupun pendapatan bagi perbankan. Menyusul adanya kebijakan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 terkait restrukturisasi kredit.

Sunarso yang juga merupakan ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga sempat meminta adanya penempatan dana baru dari pemerintah untuk memenuhi likuiditas perusahaan yang berkurang akibat melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak Covid-19.

Direktur Utama Bank Mandiri Roy ke Tumilaar mengatakan, pihaknya keberatan jika dana likuiditas disiapkan oleh bank pelat merah tersebut. Bank Mandiri bersedia menjadi bank penyangga jika likuiditas disiapkan pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, bank jangkar hanya memiliki fungsi channeling, tidak akan memiliki tanggung jawab sama sekali. Bahkan, sebagai channeling, bank jangkar justru dinilai akan diuntungkan.

Menurut Wimboh, risiko kredit dari kredit yang direstrukturisasi dan dijadikan jaminan tetap menjadi tanggung jawab bank bersangkutan. Pemerintah hanya menanggung risiko pada bank peserta atau tempat pemerintah menempatkan dana.

Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sangat berpengaruh terhadap sektor otomotif, termasuk pemimpin pasar otomotif nasional, PT Toyota Astra Motor (TAM). 

Direktur Marketing TAM, Anton Jimmy Suwandi mengakui terjadi penurunan penjualan selama pandemi dan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penjualan saat ini termasuk yang paling tertekan setelah krisis moneter (krismon) yang melanda negeri ini di 1998. Menurut Anton krismon 1998 termasuk yang paling berat bagi industri otomotif nasional. Selain nilai tukar yang anjlok, suka bunga perbankan saat itu sempat menyentuh angka 40 persen setahun.Dengan suku bunga setinggi itu, konsumen tidak akan mampu membeli kendaraan melalui kredit. Saat ini masyarakat takut keluar rumah, mereka enggan mengunjungi showroom, pameran-pameran mobil pun tidak mungkin lagi dilaksanakan, hal ini juga disebabkan penerapan PSBB.

TAM pun mempertimbangkan merevisi target penjualan tahun 2020, karena diberlakukannya PSBB, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat. Anton menyatakan, belum bisa menyebutkan secara konkrit revisi target penjualan tahun ini. Dia menilai dampak virus korona terhadap penjualan mobil baru terlihat pada pertengahan Maret, dan saat ini belum dapat melihat perkembangan situasi ke depan.

Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang melanda, membuka kerentanan struktural APBN yang telah menahun: terbatasnya kapasitas fiskal, besarnya beban belanja terikat, defisit anggaran yang telah menjadi norma, dan ketergantungan pada pembiayaan utang yang masif.

Berbekal Perppu No. 1/2020, pemerintah merombak postur dan alokasi APBN 2020 secara signifikan hanya dengan Perpres. Dengan disahkannya Perppu No. 1/2020 yang merelaksasi batas defisit 3 persen dari PDB selama 3 tahun ini menjadi UU, pola stimulus dan defisit signifikan yang dibiayai utang secara masif, diduga kuat akan berulang hingga 2022.

Upaya ambisius meningkatkan kapasitas fiskal sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, dengan program tax amnesty, mengalami kegagalan. Alih-alih meningkat, kapasitas fiskal justru semakin menurun dalam 5 tahun terakhir. Pasca Covid-19, kapasitas fiskal diproyeksi semakin jatuh.

Sebelum pandemi, tax ratio pada APBN 2020 ditargetkan 10,7 persen dari PDB, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Pasca pandemi, target tax ratio menjadi hanya 8,7 persen dari PDB, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2,3 persen.

Jatuhnya tax ratio ini merupakan implikasi dari berlimpahnya insentif perpajakan dan penurunan tarif PPh badan yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha.

Dengan politik anggaran yang sangat permisif terhadap utang, jatuhnya kapasitas fiskal di masa pandemi ini segera ditutup dengan utang untuk menopang belanja tidak terikat (discretionary expenditure). Stimulus ekonomi melawan dampak Covid-19 harus dibayar amat mahal: mencabut aturan disiplin anggaran pemerintah dan monetisasi defisit anggaran oleh bank sentral.

Dengan timbunan utang sebelum pandemi, stok utang pemerintah semakin melonjak. Posisi stok utang pemerintah jelang pandemi menembus Rp 5.000 triliun. Pada akhir tahun, stok utang pemerintah diperkirakan akan mencapai Rp 5.784 triliun.

Utang pun melonjak seiring guyuran stimulus ekonomi. Namun utang bukanlah tanpa biaya, bahkan sangat mahal. Beban bunga utang melonjak hampir empat kali lipat dalam satu dekade terakhir. Penarikan utang yang masif di masa pandemi dipastikan akan meningkatkan beban utang ini secara signifikan di masa depan.

Beban utang yang semakin menghimpit tercermin dari rasio antara bunga utang dengan penerimaan perpajakan, yang mencerminkan pendapatan pemerintah yang sesungguhnya. Dengan demikian, beban bunga utang dan cicilan pokok utang akan mencapai 59,6 persen dari penerimaan pajak pada tahun ini.

Dengan lebih dari setengah penerimaan perpajakan diprioritaskan untuk membayar beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, maka ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas. Dengan besarnya non-discretionary expenditure (belanja terikat), maka belanja untuk stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang dibawah diskresi pemerintah, seringkali harus dibiayai dengan utang.

Resiko utang terjaga ketika keseimbangan primer (primary balance), selisih antara penerimaan negara dan belanja negara minus bunga utang, bernilai positif dan jumlahnya mencukupi untuk membayar bunga utang, namun juga cicilan pokok utang.

Bila kita juga memperhitungkan cicilan pokok utang, tidak hanya bunga utang, maka defisit keseimbangan primer jauh semakin memburuk, yaitu menembus Rp 1.000 triliun, atau 6,3 persen dari PDB.

Peningkatan besaran utang baru setiap tahunnya berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang. Utang baru bukanlah fungsi dari defisit anggaran, namun fungsi dari stok utang pemerintah.

Lebih jauh, pandemi tidak hanya meningkatkan stok utang pemerintah, namun juga meningkatkan contingent liablities. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah secara masif mendorong banyak BUMN untuk melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur dengan dana internal perusahaan, utang ke perbankan, dan atau dengan melakukan penyertaan modal negara (PMN).

Alokasi belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial selalu merupakan residual belaka, bahkan dengan proporsi yang terus menurun. Dengan demikian, kebijakan defisit anggaran tidak hanya tidak tepat prioritas, di mana kepentingan birokrasi dan investor lebih diutamakan dari kepentingan rakyat, namun juga tidak tepat sasaran dimana belanja yang penting untuk perekonomian justru semakin menurun alokasi anggarannya.

Secara ironis, hal ini justru semakin memuncak di kala pandemi menghampiri. Sebagai misal, pasca Perppu No.1/2020, beban pembayaran bunga utang tahun ini melonjak menjadi Rp 335,2 triliun. Jumlah ini setara dengan sejumlah besar belanja penting untuk ratusan juta rakyat.

Dengan strategi konvensional, penurunan stok utang dan beban utang hanya bisa ditempuh dengan extra efforts yang sangat mahal. Strategi pengelolaan utang mainstream selama ini sangat pro-kreditor (investor) namun cenderung abai terhadap kondisi debitor.

Dalam jangka pendek, pemerintah setidaknya harus secara intensif mengadopsi pendekatan pembiayaan defisit anggaran yang lebih berbasis instrumen filantropi, bukan instrumen komersial murni.

Instrumen berbasis filantropi yang perlu diintensifkan dalam pembiayaan defisit anggaran ini antara lain adalah socially responsible investment (SRI) bond dan sukuk wakaf.

Pemerintah kembali menggulirkan relaksasi di tengah tekanan ekonomi domestik akibat Covid-19. Kali ini BUMN maupun anak usahanya yang terdampak pandemi dimungkinkan memperoleh penyertaan modal negara (PMN). Ketentuan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2020 mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain melalui PMN, program dimaksud dapat dilaksanakan melalui penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Data Kemenkeu yang diperoleh bahwa dana percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan dialokasikan kepada PT Pertamina (Persero), PLN, dan Perum Bulog. Talangan untuk modal kerja dianggarkan sebesar Rp32,65 triiliun disalurkan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bulog sebesar, dan Perum Perumnas. 

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menyatakan beleid tersebut menjadi langkah terobosan tepat pemerintah karena dapat membantu BUMN strategis untuk menjaga keberlangsungan ekonomi di tengah pandemi. SVP Research PT Kanaka Hita Solvera Janson Nasrial berpendapat, pemerintah memang sudah sepatutnya menaruh perhatian lebih pada BUMN di sektor penerbangan dan sektor konstruksi yang terdampak cukup parah oleh pandemi Covid-19. Garuda Indonesia yang memang tengah dirundung masalah utang akan mendapatkan dana talangan modal kerja lewat investasi non-pemerintah pada Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. Skema pendanaan serupa akan diterima KAI dan Perumnas. Tiko menyatakan pemerintah tidak akan melakukan tambahan PMN kepada emiten berkode saham GIAA tersebut.