Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang melanda, membuka kerentanan struktural APBN yang telah menahun: terbatasnya kapasitas fiskal, besarnya beban belanja terikat, defisit anggaran yang telah menjadi norma, dan ketergantungan pada pembiayaan utang yang masif.

Berbekal Perppu No. 1/2020, pemerintah merombak postur dan alokasi APBN 2020 secara signifikan hanya dengan Perpres. Dengan disahkannya Perppu No. 1/2020 yang merelaksasi batas defisit 3 persen dari PDB selama 3 tahun ini menjadi UU, pola stimulus dan defisit signifikan yang dibiayai utang secara masif, diduga kuat akan berulang hingga 2022.

Upaya ambisius meningkatkan kapasitas fiskal sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, dengan program tax amnesty, mengalami kegagalan. Alih-alih meningkat, kapasitas fiskal justru semakin menurun dalam 5 tahun terakhir. Pasca Covid-19, kapasitas fiskal diproyeksi semakin jatuh.

Sebelum pandemi, tax ratio pada APBN 2020 ditargetkan 10,7 persen dari PDB, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Pasca pandemi, target tax ratio menjadi hanya 8,7 persen dari PDB, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2,3 persen.

Jatuhnya tax ratio ini merupakan implikasi dari berlimpahnya insentif perpajakan dan penurunan tarif PPh badan yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha.

Dengan politik anggaran yang sangat permisif terhadap utang, jatuhnya kapasitas fiskal di masa pandemi ini segera ditutup dengan utang untuk menopang belanja tidak terikat (discretionary expenditure). Stimulus ekonomi melawan dampak Covid-19 harus dibayar amat mahal: mencabut aturan disiplin anggaran pemerintah dan monetisasi defisit anggaran oleh bank sentral.

Dengan timbunan utang sebelum pandemi, stok utang pemerintah semakin melonjak. Posisi stok utang pemerintah jelang pandemi menembus Rp 5.000 triliun. Pada akhir tahun, stok utang pemerintah diperkirakan akan mencapai Rp 5.784 triliun.

Utang pun melonjak seiring guyuran stimulus ekonomi. Namun utang bukanlah tanpa biaya, bahkan sangat mahal. Beban bunga utang melonjak hampir empat kali lipat dalam satu dekade terakhir. Penarikan utang yang masif di masa pandemi dipastikan akan meningkatkan beban utang ini secara signifikan di masa depan.

Beban utang yang semakin menghimpit tercermin dari rasio antara bunga utang dengan penerimaan perpajakan, yang mencerminkan pendapatan pemerintah yang sesungguhnya. Dengan demikian, beban bunga utang dan cicilan pokok utang akan mencapai 59,6 persen dari penerimaan pajak pada tahun ini.

Dengan lebih dari setengah penerimaan perpajakan diprioritaskan untuk membayar beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, maka ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas. Dengan besarnya non-discretionary expenditure (belanja terikat), maka belanja untuk stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang dibawah diskresi pemerintah, seringkali harus dibiayai dengan utang.

Resiko utang terjaga ketika keseimbangan primer (primary balance), selisih antara penerimaan negara dan belanja negara minus bunga utang, bernilai positif dan jumlahnya mencukupi untuk membayar bunga utang, namun juga cicilan pokok utang.

Bila kita juga memperhitungkan cicilan pokok utang, tidak hanya bunga utang, maka defisit keseimbangan primer jauh semakin memburuk, yaitu menembus Rp 1.000 triliun, atau 6,3 persen dari PDB.

Peningkatan besaran utang baru setiap tahunnya berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang. Utang baru bukanlah fungsi dari defisit anggaran, namun fungsi dari stok utang pemerintah.

Lebih jauh, pandemi tidak hanya meningkatkan stok utang pemerintah, namun juga meningkatkan contingent liablities. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah secara masif mendorong banyak BUMN untuk melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur dengan dana internal perusahaan, utang ke perbankan, dan atau dengan melakukan penyertaan modal negara (PMN).

Alokasi belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial selalu merupakan residual belaka, bahkan dengan proporsi yang terus menurun. Dengan demikian, kebijakan defisit anggaran tidak hanya tidak tepat prioritas, di mana kepentingan birokrasi dan investor lebih diutamakan dari kepentingan rakyat, namun juga tidak tepat sasaran dimana belanja yang penting untuk perekonomian justru semakin menurun alokasi anggarannya.

Secara ironis, hal ini justru semakin memuncak di kala pandemi menghampiri. Sebagai misal, pasca Perppu No.1/2020, beban pembayaran bunga utang tahun ini melonjak menjadi Rp 335,2 triliun. Jumlah ini setara dengan sejumlah besar belanja penting untuk ratusan juta rakyat.

Dengan strategi konvensional, penurunan stok utang dan beban utang hanya bisa ditempuh dengan extra efforts yang sangat mahal. Strategi pengelolaan utang mainstream selama ini sangat pro-kreditor (investor) namun cenderung abai terhadap kondisi debitor.

Dalam jangka pendek, pemerintah setidaknya harus secara intensif mengadopsi pendekatan pembiayaan defisit anggaran yang lebih berbasis instrumen filantropi, bukan instrumen komersial murni.

Instrumen berbasis filantropi yang perlu diintensifkan dalam pembiayaan defisit anggaran ini antara lain adalah socially responsible investment (SRI) bond dan sukuk wakaf.

Pemerintah kembali menggulirkan relaksasi di tengah tekanan ekonomi domestik akibat Covid-19. Kali ini BUMN maupun anak usahanya yang terdampak pandemi dimungkinkan memperoleh penyertaan modal negara (PMN). Ketentuan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2020 mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain melalui PMN, program dimaksud dapat dilaksanakan melalui penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Data Kemenkeu yang diperoleh bahwa dana percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan dialokasikan kepada PT Pertamina (Persero), PLN, dan Perum Bulog. Talangan untuk modal kerja dianggarkan sebesar Rp32,65 triiliun disalurkan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bulog sebesar, dan Perum Perumnas. 

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menyatakan beleid tersebut menjadi langkah terobosan tepat pemerintah karena dapat membantu BUMN strategis untuk menjaga keberlangsungan ekonomi di tengah pandemi. SVP Research PT Kanaka Hita Solvera Janson Nasrial berpendapat, pemerintah memang sudah sepatutnya menaruh perhatian lebih pada BUMN di sektor penerbangan dan sektor konstruksi yang terdampak cukup parah oleh pandemi Covid-19. Garuda Indonesia yang memang tengah dirundung masalah utang akan mendapatkan dana talangan modal kerja lewat investasi non-pemerintah pada Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. Skema pendanaan serupa akan diterima KAI dan Perumnas. Tiko menyatakan pemerintah tidak akan melakukan tambahan PMN kepada emiten berkode saham GIAA tersebut. 

Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Dirman Pardosi menanggapi isi surat perihal Laporan Situasi & Kondisi Terkini Pemegang Polis, Organisasi di Lapangan, dan Usulan yang dikirimkan oleh para Kepala Wilayah Bumiputera menyatakan bahwa isi surat merupakan permasalahan internal.

Terlepas dari isi surat tersebut, Dirman menjelaskan bahwa manajemen dari satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama di Indonesia itu terus berupaya untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan. Berdasarkan salinan surat yang diperoleh, para kepala wilayah menyatakan bahwa saat ini komplain dari para pemegang polis terus meningkat, karena pembayaran klaim yang sangat lambat. 

Kondisi tersebut membuat para agen dan pegawai Bumiputera di daerah-daerah menerima ancaman psikis dan fisik, disertai menurunnya penghasilan karena tidak berani untuk melakukan produksi dan mengutip premi. Para pekerja pun merasa tertekan dan stres dibuatnya. Komunikasi dan pertukaran informasi antara kantor operasional dan kantor pusat pun dinilai terkendala.

Perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi kian kesulitan mengatrol pendapatan dari basis pelanggan baru selama pandemi Covid-19. Head of Corporate Communication PT XL Axiata Tbk. Tri Wahyuningsih menjelaskan saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berbanding lurus dengan stagnasi pendapatan rata-rata per pelanggan (average revenue per user/ ARPU) operator seluler pada kuartal I/2020. Guna melebarkan basis pelanggan baru pada periode selanjutnya, Tri mengatakan XL Axiata tengah berupaya meningkatkan kualitas jaringan dan menyediakan berbagai pilihan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan dengan tarif yang terjangkau. 

Senasib dengan XL Axiata, PT Indosat Tbk. mencatatkan kemerosotan basis pelanggan pada kuartal I/2020 menjadi 56,2 juta pelanggan dari torehan sebanyak 59,3 juta pelanggan pada kuartal sebelumnya. Namun, secara tahunan, ARPU emiten berkode ISAT pada kuartal perdana tahun berjalan meningkat.

Di lain pihak, Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia Danny Buldansyah mengungkapkan daya beli masyarakat yang menurun dan adanya peralihan prioritas [belanja]—seperti ke makanan—ditambah dengan banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berdampak pada pertumbuhan basis pelanggan dan memengaruhi ARPU operator.

Menanggapi laporan kinerja kuartal I/2020, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward menilai operator perlu memonetisasi layanan digital bernilai tambah yang berbeda dengan kompetitornya, serta lebih memahami kebutuhan pasar.

Efek domino pandemi Covid-19 yang makin memukul daya beli pada kuartal II/2020 bakal menjadi tantangan berat bagi emiten sektor barang konsumsi. Sejumlah korporasi merancang jurus untuk menjaga kinerja.

Direktur Keuangan PT Kino Indonesia Tbk. Budi Muljono mengatakan pihaknya sudah memprediksi bahwa kinerja keuangan kuartal kedua kemungkinan akan terpukul karena adanya PSBB.

Lebih lanjut, Budi menyatakan Kino masih berfokus pada penjualan produk hand sanitizer dengan merek Eskulin yang masih cukup menonjol di antara variasi produk lain yang diproduksi oleh perseroan. 

Senada, Direktur Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Sandra Pattenden juga menyatakan pada kuartal pertama, penjualan produk alkohol menunjukkan kinerja negatif tecermin dari penurunan volume bir hingga belasan persen. Hal tersebut diakibatkan oleh menurunnya pariwisata di Bali dan pembatasan di penjualan on trade sebagai bagian dari upaya menghambat penyebaran wabah.

Secara terpisah, Investor Relations PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) Dion Surijata membeberkan pihaknya sudah melakukan efisiensi dengan menekan beban promosi demi menjaga likuiditas perusahaan. 

Di sisi lain, produsen beras Topi Koki tersebut juga lebih berupaya untuk menjaga kualitas beras yang diproduksi. Harga jual beras masih mengacu pada aturan harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah.

Presiden Direktur dan CEO PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Anthoni Salim menuturkan perusahaan tetap memandang positif perekonomian Indonesia. Namun, emiten berkode saham INDF itu terus memantau perkembangan global maupun di dalam negeri secara cermat.

Strategi yang dilakukan oleh perseroan pada tahun ini ialah terus memperkuat model bisnis Indofood yang terintegrasi secara vertikal dan meraih peluang pertumbuhan di pasar dalam negeri maupun ekspor. 

Di sisi lain, dua raksasa emiten rokok PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) dan PT H.M. Sampoerna Tbk. masih mampu mencetak pertumbuhan laba pada kuartal I/2020. Laba bersih GGRM menebal 3,88% yoy menjadi Rp2,44 triliun saat pendapatan naik 4,06% yoy menjadi Rp27,26 triliun. 

Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia Hariyanto Wijaya mengatakan para pelaku pasar kehilangan salah satu momentum ekonomi terbesar sepanjang tahun, yakni musim libur Ramadan dan Lebaran yang biasanya menjadi musim orang berbelanja.

Pandemi virus, yang merontokkan perekonomian global, diperkirakan mengakibatkan dampak ekonomi lebih lama di negara-negara maju seperti AS dan Eropa. Namun, dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) dan Cina justru membuka front baru duel pengaruh ekonomi ke berbagai kawasan dunia. Pandemi virus hampir pasti semakin meninggikan tensi rivalitas kedua raksasa ekonomi dunia itu.

Ketegangan rivalitas tersebut, bahkan sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, ketika Presiden AS Donald Trump menghembus slogan 'America First' yang berujung pada perang dagang dengan Cina. Namun, mendekati akhir tahun lalu, sekitar Desember, kedua negara berhasil mencapai kesepakatan awal yang dikenal sebagai 'Fase Pertama'.

Ketika perekonomian mulai diprediksi pulih perlahan selama 2020, terjadi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berawal di Wuhan, Cina. Jaringan pasokan dan permintaan global mendadak anjlok secara bersamaan, mengakibatkan akitivitas ekspor impor pun menurun drastis. Hampir semua kegiatan perekonomian terdisrupsi, bahkan terhenti sama sekali. Perekonomian global, yang mulai pulih meski masih rapuh, ditengarai mencapai titik terendah sepanjang sejarah. 

Dalam kondisi seperti itu, konflik dua raksasa ekonomi itu, kembali meruncing. Kedua negara kini bahkan saling tuding perkara asal mula pandemi. AS bahkan menghentikan bantuan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lantaran dianggap lebih mementingkan Cina.

Sekitar pertengahan April lalu, Washington Post melansir pernyataan Trump yang berencana mengambil langkah 'menghukum' Cina dengan tidak membayar kewajiban utang AS pada Cina dalam bentuk obligasi senilai 1,1 triliun dolar AS.Langkah ini disebut sebagai kompensasi atas sikap Cina yang dianggap tidak transparan dalam tindakan awal menangani pandemi.

Namun, pernyataan Trump dibantah penasehat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow. Hanya saja, bantahan ini tidak menyurutkan Trump. Trump menegaskan, akan melakukan cara lain dengan lewat tarif perdagangan. Sedangkan tarif terkait perang dagang saja belum benar-benar dihapus meski kesepakatan 'Fase Pertama' tercapai. Kepala Ekonom RSM, Joe Brusuelas mengungkap, tindakan itu jelas tidak diperlukan karena dapat menjadi bumerang bagi perekonomian AS sendiri, berpotensi mengubah resesi menjadi benar-benar depresi.

Deepak Puri, CIO Amerika di Deutsche Bank Wealth Mana gement melontarkan, perdebatan sekitar pengenaan tarif baru adalah kabar buruk, baik bagi pasar uang dan perekonomian secara keseluruhan. Ancaman baru tarif Trump terhadap produk-produk Cina boleh jadi mencerminkan hubungan terburuk kedua negara sejak beberapa dekade lalu. Dan saat ini, hubungan kedua adidaya ekonomi dunia itu semakin buruk lantaran kedua saling tuding terkait keterbukaan penanganan pandemi.

Pandemi virus tidak hanya menyebabkan terperosoknya perekonomian banyak negara, yang diperparah dengan semakin kronisnya hubungan AS dan Cina yang selama bertahun- tahun seperti bersaing keras mendominasi perekonomian dunia. Setidaknya begitulah pandangan Economist Intelligence Unit (EIU).

Hanya saja, meski retorika tudingan terhadap Cina bermunculan, namun pandangan lain mencuat kalau tudingan itu tidak akan menghentikan Cina meluaskan pengaruh dan dominasi ekonominya di dunia. Dan ini berarti pandemi virus global justru mempercepat pergeseran keseimbangan global dari Barat ke Timur.

Kaho Yu, analis di Verisk Maplecroft, konsultan risiko dan strategi, dalam paparannya di CNBC menyebutkan sedikitnya tiga faktor yang dimainkan Cina. Pertama, memainkan secara agresif peran Cina dalam menangani pandemi virus. Kedua, resesi ekonomi global yang melemahkan keinginan lebih banyak negara yang ingin mengambinghitamkan mitra dagang terbesarnya. Ketiga, kondisi pandemi yang sadar atau tidak, mengurangi peran dan pengaruh AS di panggung global.

Faktor-faktor itu diperkirakan berujung pada meningkatnya dominasi dan pengaruh Cina dalam perekonomian global. Meski prediksi tersebut bisa dibilang masih terlalu dini, namun EIU melihat juga sisi lain yang mungkin mendorong pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi global terjadi lebih cepat.

Di sisi lain, EIU juga melihat Cina, mulai memperlihatkan diri sebagai negara yang pertama bangkit dari krisis, sekaligus juga negara pertama yang memulai pemulihan ekonomi. Dan negara-negara berkembang, dengan kepentingan ekonomi nasional masing-masing, barangkali bakal tertatih meniti dan mengambil posisi dalam pergeseran menapaki keseimbangan baru global.

PT Adaro Energy Tbk akan memperkuat efisiensi perusahaan demi memitigasi dampak pandemi Covid-19. Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir menyampaikan, pandemi ini bahkan berdampak lebih besar terhadap perekonomian dibandingkan krisis yang pernah ada sebelumnya. Ia menjelaskan, meski melakukan efisiensi, sampai saat ini perusahaan belum melakukan perubahan target dan arah kebijakan perusahaan. Sebab, kata Garibaldi, sampai saat ini kinerja dari sisi penjualan belum begitu terdampak. Garibaldi menjelaskan, pasar ekspor Adaro cukup terdiversifikasi di berbagai negara di dunia, membuat Adaro tidak tergantung pada satu pasar tertentu.

Direktur Keuangan Adaro Lukman Lie menjelaskan, 90 persen penjualan batu bara Adaro adalah untuk kebutuhan pembangkit listrik. Meski terjadi pandemi, sektor kelistrikan tetap berjalan. Hal ini membuat konsumsi batu bara tetap terjaga.UU Minerba mengamanatkan para pengusaha tambang, khususnya batu bara, bisa mengajukan perpanjangan kontrak operasi paling tidak dua tahun sebelum kontrak berakhir. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perusahaan batu bara. Dia menjelaskan, dalam kondisi ekonomi yang sedang melesu, industri pertambangan relatif mampu bertahan. Terlebih, ujarnya, industri pertambangan adalah penghasil devisa yang besar.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum menerbitkan obligasi dalam bentuk dolar AS atau global bond senilai 2,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 37,5 triliun. Dana yang terkumpul dari surat utang global ini akan digunakan perusahaan untuk beberapa aksi korporasi dan refinancing utang. Proyek yang akan digarap Inalum, di antaranya pembangunan smelter grade aluminasi refinery di Mempawah berkapasitas satu juta ton per tahun, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumatra Selatan 8, proyek pabrik gasifikasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, dan lain sebagainya.

Sekretaris Perusahaan Inalum Rendi Witular menjelaskan, perusahaan akan mengalokasikan 1 miliar dolar AS untuk refinancing utang dan melakukan akuisisi saham beberapa perusahaan tambang dan keperluan membayar pinjaman anak usaha anggota holding.  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi inovasi pendanaan yang dilakukan BUMN, seperti global bond. Menurut dia, dengan ini terbukti dunia usaha internasional masih memercayai perusahaan BUMN yang sekarang terus berbenah demi meningkatkan daya saingnya serta semakin transparan. 

Direktur Utama MIND ID (holding tambang) Orias Petrus Moedak mengatakan, total investasi yang dikeluarkan untuk 2020 mencapai sebesar Rp 24 triliun, antara lain membangun proyek PLTU Sumatra Selatan di Tanjung Enim, dan proyek smelter grade alumina refinery oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam dengan kapasitas produksi 1.000.000 tpa di Mempawah, Kalimantan Barat.

Sebanyak 15 bank dengan aset terbesar ditetapkan sebagai bank peserta yang berfungsi menjadi penyangga dana likuiditas. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar mengaku keberatan jika dana likuiditas disiapkan oleh perseroan. Hanya, kata Royke, Bank Mandiri bersedia menjadi bank penyangga jika likuiditas disiapkan pemerintah, mengingat bank jangkar berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, bank jangkar hanya memiliki fungsi channeling, tidak akan memiliki tanggung jawab sama sekali. Bahkan, sebagai channeling, bank jangkar justru dinilai akan diuntungkan. Tanggung jawab kredit justru tetap melekat pada bank yang melakukan penggadaian. Apabila bank bersangkutan tidak bisa membayar pinjaman likuiditas, akan menimbulkan risiko pada pemerintah, ujar Wimboh.

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah bisa menempatkan dana di perbankan. Penempatan dana ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas pada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan atau memberikan tambahan kredit modal kerja.

Pemerintah akan melonggarkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan beberapa kebijakan karena pertimbangan ekonomi. Kebijakan itu, antara lain, membolehkan masyarakat usia di bawah 45 tahun kembali beraktivitas serta mengizinkan angkutan umum, baik darat, laut, maupun udara, melayani penumpang lagi.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Doni Monardo mengatakan tujuan pemerintah melakukan beberapa pelonggaran tersebut adalah mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh. Pertimbangan lain, ujar Doni, adalah karena pekerja usia muda memiliki imunitas yang tinggi sehingga mampu menghadapi virus corona. 

Pelonggaraan PSBB ini sesungguhnya sangat memprihatinkan. Sebelum pelonggaran saja, banyak masyarakat yang tak mematuhi aturan pembatasan sosial. Jalanan arteri padat oleh mobil dan sepeda motor. 

Dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, menguatkan fakta itu. Ia memperkirakan kebijakan pelonggaran itu akan memperparah angka pasien tertular virus corona. Hermawan mengatakan pemerintah keliru jika hanya melihat ketahanan fisik kelompok usia di bawah 45 tahun. Sebab, walau tanpa gejala saat terjangkit, mereka rentan menularkan virus kepada keluarganya di rumah.