Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia dan dunia membawa sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, masyarakat didorong masuk revolusi industri 4.0 melalui penggunaan teknologi baru, sedangkan sisi negatifnya menimbulkan krisis ekonomi di berbagai belahan dunia, yang tidak tahu sampai kapan. Meski begitu, ekspor dan neraca perdagangan Indonesia masih positif kuartal I-2020. Adapun pertumbuhan ekonomi pada periode itu melambat menjadi 2,97%.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan, secara tidak sadar, semua orang dipaksa dan membiasakan diri untuk hidup dalam teknologi baru. Dia mencontohkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, konsumen sudah harus membiasakan diri membeli barang melalui pasar online atau e-commerce, di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Demikian pula dengan sistem pembayaran yang turut mendukung transaksi jual beli, seperti OVO dan yang lain.

Mochtar menerangkan, revolusi industri menjadi penting, karena dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi besar seperti Tiongkok. Dia mengatakan, teknologi digital bisa mengatasi kemiskinan di daerah. Sebab, selama ini petani menjual hasil pertanian dengan harga murah, sedangkan petani harus membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada di kota, karena adanya masalah distribusi. Mochtar menilai, teknologi digital dapat menjadi persoalan logistik dan suatu saat orang desa bisa menjual barang dengan harga yang lebih baik. Selain itu, teknologi digital akan membuat dunia pendidikan menjadi lebih baik.

Sementara itu, dia menilai, efek negatif dari pandemi itu dapat dilihat dari kejatuhan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, mulai dari Singapura, Amerika Serikat (AS), Tiongkok hingga Uni Emirat Arab (UEA). Berbagai negara lain juga mengalami krisis finansial dan ekonomi yang sangat serius dan tidak ada yang tahu sampai kapan akan berakhir. Dia membandingkan dengan krisis ekonomi 2008 yang membutuhkan 6-7 tahun hingga dapat kembali pulih. Ia menyarankan pemerintah mampu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara maju seperti Tiongkok, India dan Amerika Serikat (AS) karena dianggap memilikisumber daya manusia hingga teknologi yang sangat baik.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, neraca perdagangan surplus US$ 2,6 miliar kuartal I tahun ini. Walau begitu dia tidak memungkiri, pandemi Covid-19 telah memberikan efek negatif pada perdagangan secara signifikan, mulai dari stok komoditas, pasokan, permintaan, perjanjian perdagangan internasional, dan negosiasi perjanjian dagang. Dia menerangkan, pertumbuhan ekonomi negara pada 2020 diperkirakan lebih rendah dari target APBN 2020. Proyeksi tersebut dibagi ke dalam dua skenario, yakni skenario buruk dan terburuk. Dalam skenario buruk, ekonomi tumbuh sekitar 2,3% dan terburuk turun 0,4%. Skenario ini masih lebih rendah dibanding prediksi Lembaga Moneter Internasional (IMF) yang sebesar 0,5%.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan sampai kini sektor konstruksi cukup terpengaruh dengan pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19), kendati termasuk sektor yang dikecualikan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ia meyakini sektor konstruksi bisa bangkit lebih cepat daripada sektor lain setelah pandemi virus corona berakhir.

Menurutnya, hal itu dapat dicapai dengan catatan sektor konstruksi tetap berjalan atau tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19. Alasannya, kondisi di lapangan ada pekerjaan konstruksi yang terhenti meskipun termasuk sektor yang dikecualikan dalam PSBB. Peter menekankan bahwa sektor konstruksi bisa tetap bekerja dengan catatan menerapkan prosedur dan protokol Covid-19, mulai dari manajemen, rantai pasok, hingga pekerjaan di lapangan. Peter menyatakan saat ini yang menjadi kendala adalah karantina wilayah proyek dan pekerja proyek di area tersebut. Peter melanjutkan sektor konstruksi memiliki sekitar 10 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) yang cukup besar. 

Data Badan Pusat Statistik mencatat peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia terlihat dari persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,60% sepanjang kuartal III/2019. Peter juga mengapresiasi stimulus yang diberikan melalui peraturan Menteri Keuangan (PMK) berupa pengurangan pajak. Bendahara Umum Inkindo Kasim Kasmin menambahkan bahwa pandemi Covid-19 sangat dirasakan di sektor konstruksi seperti omzet yang menurun hingga 50% pada bulan ini. Dia mencatat lebih kurang 70% anggota Inkindo atau sebanyak 5.000 perusahaan akan mengalami kesulitan sebagai dampak Covid-19. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memprioritaskan sejumlah proyek yang masuk paket kontraktual sebesar Rp7,83 triliun bisa dikerjakan pada 2021. 

Dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2021 beberapa waktu lalu, paparnya, pemerintah telah menyampaikan bahwa tema 2021 adalah pemulihan ekonomi dan program yang harus dimasukkan adalah salah satunya meluncurkan program-program yang ditunda tahun ini. Sementara itu, Anggota DPR Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Bambang Suryadi menyatakan keberlanjutan proyek yang dapat dijamin adalah yang sudah kontrak karena sudah terikat dengan pihak ketiga. Namun, dia menyatakan tidak demikian untuk proyek yang belum kontrak. 

Upaya pemulihan industri pariwisata nasional mulai ditempuh pemerintah dengan menawarkan pinjaman modal bagi pengusaha agen perjalanan yang bisnisnya terdampak pandemi Covid-19. Nilai bantuan pun bervariasi mulai Rp25 juta hingga lebih dari Rp200 juta.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi mengungkapkan pengusaha agen perjalanan mulai melakukan pendataan untuk mendapatkan pinjaman modal setelah mengalami banyak kerugian akibat pandemi. 

Pendataan itu dilakukan melalui formulir kuesioner yang akan diisi para pelaku bisnis perjalanan wisata. Namun demikian, sebut Didien, hingga saat ini pemerintah belum menyusun lini masa maupun peta jalan eksekusi program tersebut. 

Terkait dengan upaya pemerintah untuk memulihkan destinasi pariwisata, Didien mengatakan Bali akan menjadi prioritas utama. Sementara itu, pemulihan untuk destinasi lainnya baru akan dieksekusi pascapandemi, dimulai dari 5 destinasi superprioritas. 

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah menuturkan sektor pariwisata cukup sulit untuk ‘sembuh’ jika masih ada kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19. 

Menurutnya, agar sektor pariwisata pulih, pemerintah perlu membantu pengusaha untuk keluar dari keterpurukannya, supaya saat pandemi berakhir mereka siap beraktivitas kembali. 

Di sisi lain, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menambahkan saat ini yang harus jadi prioritas adalah pemulihan pergerakan wisatawan domestik, khususnya yang tinggal dengan jarak terdekat dari destinasi pariwisata dengan akses paling mudah dan paling dekat dengan populasi terbesar.

Ketika dimintai konfirmasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menjelaskan, untuk pemulihan sektor pariwisata, pemerintah akan fokus menggarap pergerakan wisatawan nusantara terlebih dahulu. 

Wishnutama mengatakan sebetulnya Kemenparekraf telah menyusun berbagai skenario strategis yang sifatnya sangat dasar dalam Rencana Kerja Tahun 2020 seperti fasilitas wisata yang sesuai standar higienitas, kebersihan toilet, keselamatan, keamanan, serta protokol-protokol kesehatan di bandara, restoran, hotel, tempat hiburan, bioskop.

Industri modal ventura masih mampu mengalami pertumbuhan di tengah penyebaran virus corona pada kuartal pertama tahun ini, kendati sejumlah sektor bisnis di Tanah Air sudah mulai terimbas dampak pandemi. Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri modal ventura mampu mengukir pertumbuhan signifikan baik pada sisi neraca keuangan maupun pada kegiatan bisnis. 

Pada Maret 2020, industri tercatat membukukan laba bersih senilai Rp163 miliar, meroket 297,56% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan kegiatan usaha, terjadi pertumbuhan sebesar 50,19% (yoy) menjadi Rp13,33 triliun pada Maret 2020. Managing Partner PT Kejora Ventures Eri Reksoprodjo menyebutkan bahwa kinerja perseroan masih dalam kondisi baik tidak terdampak Covid-19 dan pihaknya berinvestasi ke sejumlah perusahaan melalui equity investor.

Saat ini, Kejora Venture sedang fokus berinvestasi di tiga sektor utama, yaitu teknologi finansial (fintech), pendidikan, dan logistik. Kenaikan bisnis pembiayaan dirasakan oleh PT Astra Mitra Ventura, mencatatkan kenaikan pembiayaan sebesar 10% (yoy) pada kuartal I/2020. Presiden Direktur AMV Jefri R. Sirait menjelaskan, kinerja perseroan masih menunjukkan hasil yang positif hingga akhir Maret 2020, namun kondisi tersebut berubah pada April. 

Co-founder dan Managing Partner East Venture Willson Cuaca menyebutkan saat ini pihaknya sedang fokus membantu portofolio yang dimiliki dan melakukan bisnis seperti biasa untuk mengarungi krisis sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk menghasilkan bisnis-bisnis baru. Dia melanjutkan, East Ventures mengambil posisi konservatif jika krisis akibat pandemi Covid-19 ini akan berlangsung lama. Pihaknya pun memilih mengambil posisi tidak over-analysis karena pergerakan krisis ini sangat cepat dan dinamika dunia startup juga bergerak sangat cepat. 

Ada atau tidak ada krisis, pihaknya yakin banyak entrepreneur yang kuat dan berkarakter akan terus bermunculan.

Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Dalam program PEN khusus UMKM, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Rp 34,15 triliun. Dana tersebut mengucur dalam bentuk subsidi bunga dan penundaan cicilan pokok 3-6 bulan. Febrio mengatakan kebijakan ini juga membantu perbankan yang kesulitan likuiditas dan terancam kredit macet.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan merestrukturisasi kredit UMKM cukup efektif jika dibandingkan dengan keringanan pajak. Sebab, kata dia, banyak pelaku usaha, khususnya mikro, yang belum menjadi wajib pajak, baik karena disengaja maupun karena kurang informasi. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Garibaldi Thohir juga meminta pemerintah memberikan bantuan likuiditas bagi UMKM. Kepala Eksekutif PT Adaro Energy Tbk ini menilai insentif pajak bisa membantu perusahaan besar. Namun, kata dia, skema tersebut tak membantu perusahaan lain yang tak menuai untung sama sekali. 

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengatakan pemerintah sudah menyampaikan semua rencana program Pemulihan Ekonomi Nasional, rencana pelaksanaannya, hingga pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mengakomodasi pendanaan yang diperlukan. 

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan alternatif pembiayaan seperti utang tak bisa dihindari di saat krisis seperti ini. Tapi, menurut dia, sumber dana dari penghematan APBN belum maksimal.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun ini bakal lebih rendah ketimbang pada triwulan pertama. Pada tiga bulanan pertama, angkanya diumumkan sebesar 2,7 persen.

Tingkat pertumbuhan di triwulan I 2020 pun sudah lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia pada awal tahun, sebesar 4 persen karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Namun realisasinya berbeda. Menurut Destry, sejumlah lembaga dunia sudah memperkirakan terjadinya resesi ekonomi pada tahun ini. 

Dia mencontohkan JP Morgan, Economist Intelligence Unit (EIU), International Monetary Fund (IMF), HSBC, dan Fitch Rating memperkirakan pertumbuhan global tahun ini berupa negative persentase. Kondisi itu membuat bank sentral di berbagai negara melonggarkan fiskal dengan defisit yang semakin besar.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan ada risiko besar dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah. Dia menyoroti skema penyertaan modal negara (PMN) yang memungkinkan pemerintah menyuntikkan modal kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai terkena dampak wabah Covid-19.

Aviliani juga menyoroti ketiadaan parameter yang jelas dalam pemanfaatan modal negara tersebut. Padahal dana yang bakal dikucurkan kepada BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan program PEN sangat besar, mencapai Rp 155,60 triliun. BUMN yang akan mendapat suntikan modal adalah Garuda Indonesia, Krakatau Steel, PTPN, PLN, Pertamina, dan Perum Bulog. 

Skema lain yang berpotensi memicu persoalan adalah penempatan dana untuk likuiditas perbankan. Dalam skema itu, pemerintah menunjuk bank BUMN dan bank swasta nasional yang memiliki kriteria tertentu untuk berperan sebagai bank jangkar. Aviliani mengatakan skema ini membahayakan ketahanan sistem keuangan. 

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan kecukupan likuiditas industri perbankan seharusnya menjadi wewenang dan tugas Bank Indonesia tanpa melibatkan pihak lain. 

Di luar skema penyaluran, sumber dana untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional juga dibayangi risiko besar. Sebab, pemerintah mengandalkan penerbitan surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli secara bertahap oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) karena dapat mengancam kesinambungan fiskal dan keuangan di kemudian hari. Auditor Utama II BPK, Laode Nusriadi, mengatakan salah satu rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dalam pengelolaan utang ialah pembuatan perencanaan terkait dengan penetapan imbal hasil atau yield SBN.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menjalankan anggaran penanggulangan dampak Covid-19. Dia menegaskan, BPK tidak memberikan pelonggaran audit.

Holding badan usaha milik negara (BUMN) farmasi, PT. Bio Farma (Persero), mulai memproduksi alat tes Covid-19 berbasis polymerase chain reaction (PCR) atau BioCov-19. Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, mengatakan Bio Farma bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman untuk produksi alat tersebut.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza mengatakan produksi alat tes PCR ini sudah melalui uji validasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan dan sejumlah rumah sakit. Harapannya, alat tes bisa diproduksi dengan total 100 ribu test kit.

Hammam menuturkan BioCov-19 merupakan hasil pengembangan Task Force Riset Inovasi Covid-19 (TFRIC-19) yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Farmasi dan Medika BPPT bekerja sama dengan Nusantics Genetics, Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L), dan Bio Farma.

Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto mengatakan produksi ventilator sudah memasuki tahap uji klinis terhadap manusia sejak pekan lalu. Tahap ini dilakukan setelah ventilator tersebut telah lolos uji teknis di Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK). 

Pengembangan ventilator ini merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan dibantu PT Pindad. Saat ini uji klinis dilakukan di Rumah Sakit Universitas Indonesia.

Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Muhammad?Ridlo Akbar mengatakan pihaknya sudah menyiapkan lini produksi ventilator. Namun, kata Ridlo, saat ini prosesnya masih harus melalui perizinan produksi ke Kementerian Kesehatan. Perusahaan tengah mencari sumber pemasok bahan baku.

Pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangkitkan kembali sektor riil dan moneter dari hantaman pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan menyebutkan alokasi anggaran untuk program PEN minimal Rp 318,09 triliun. Program PEN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Program PEN menyasar pemulihan sektor riil dan moneter melalui beberapa skema, yaitu penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana dukungan likuiditas perbankan, investasi pemerintah, dan penjaminan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan upaya pemulihan ekonomi akan berlangsung hingga 2021. Menurut Sri, kebijakan ekonomi makro dan fiskal hingga tahun depan berfokus pada upaya pemulihan ekonomi jangka menengah dan panjang. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan sokongan dana pemulihan ekonomi harus disalurkan untuk mengantisipasi kebutuhan sektor riil yang perlahan bangkit seiring dengan penurunan siklus wabah. 

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengusulkan agar pemerintah membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional yang berfokus merumuskan langkah, strategi, program, serta kebijakan yang akan dilakukan setelah wabah Covid-19 berakhir. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar menjalankan kewenangan dalam perpu itu dengan hati-hati, memegang prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan berlandaskan akuntabilitas.

Perpu tersebut disahkan ketika gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) bergulir di Mahkamah Konstitusi. Koalisi menolak perpu, antara lain karena adanya pasal yang memberikan imunitas atau kekebalan hukum bagi para pengambil kebijakan pada masa darurat.

Kalangan pengusaha mengapresiasi rencana pemerintah memperluas stimulus fiskal untuk sektor riil yang terkena dampak pandemi corona virus disease 2019 atau Covid-19. Namun demikian, pemerintah diminta mempercepat implementasi kebijakan stimulus tersebut dan mempermudah prosedurnya untuk mencegah sektor riil dari kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar. Di sisi lain, besaran stimulus ekonomi diusulkan bisa mencapai Rp 1.600 triliun Demikian rangkuman pandangan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto.

Sejauh ini pemerintah telah meluncurkan tiga paket kebijakan stimulus fiskal untuk menangani pandemi Covid-19 dan menjaga kesinambungan perekonomian. Di samping itu, kementerian/lembaga dan pemda melakukan penghematan sebesar dan realokasi belanja yang diprioritaskan untuk kegiatan menangani Covid-19. Untuk membantu sektor riil, pemerintah akan memperluas sektor penerima keringanan dalam membayar pajak penghasilan (PPh), PPh Impor, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) kepada 18 kelompok sektor usaha termasuk pembebasan pajak terhadap UMKM selama 6 bulan agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Untuk mendukung perluasan insentif tersebut, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak. Selain pemerintah, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan moneter dan makroprudensial guna meningkatkan likuiditas perbankan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi persyaratan kredit/pembiayaan/penyediaan dana bagi UMKM dan restrukturisasi kredit / pembiayaan bagi UMKM.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dan para pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah memperluas stimulus ekonomi bagi sektor usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19 agar iklim usaha tetap kondusif. Rosan mengungkapkan, perluasan stimulus ini disambut baik para pelaku usaha sebagai dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan aktivitas dunia usaha. Pasalnya, stimulus tersebut akan menopang daya tahan perusahaan atas dampak ekonomi pandemi, utamanya di sektor riil dan sektor vital lainnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan, pihaknya mengapreasiasi perluasan sektor untuk stimulus pajak, karena sesuai permintaan dunia usaha. Sebab, tidak hanya sektor industri saja yang terkena dampak wabah Covid-19, tapi juga sektor usaha lainnya seperti perdagangan dan logistik untuk mengurangi PHK dengan penambahan dana stimulus, pihaknya telah mengusulkan dana yang diperlukan sebesar Rp 1.600 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) atau jaring pengaman sosial (social safety net), kesehatan, usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor riil.

Hal ini juga sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani. Ia menambahkan sektor-sektor yang paling terdampak Covid-19 adalah pariwisata, penerbangan, otomotif, konstruksi, real estate, jasa keuangan, pendidikan, serta industri minyak dan gas. Namun demikian, Shinta mengakui, stimulus pemerintah secara realistis tidak akan cukup untuk menyelamatkan semua sektor ekonomi nasional, karena kemampuan finansial pemerintah untuk melakukan bailout atau economic remedies terbatas. Sehingga ekspektasi terhadap efek stimulus pun harus diubah lebih realistis, yakni untuk menyelamatkan kegiatan ekonomi yang masih bisa diselamatkan sepanjang wabah Covid-19, meringankan sebanyak mungkin beban usaha, dan memaksimalkan kelancaran pendapatan yang masih bisa direalisasikan. Beban finansial terbesar pelaku usaha saat ini adalah beban fixed cost dan pajak. Sementara keringanan biaya listrik, pelaku usaha sebetulnya sangat berharap biaya energi bisa turun secara objektif berdasarkan penurunan harga minyak dunia atau sesuai pemakaian tanpa biaya langganan (minimum payment).

Menurut Shinta, masalah terbesar pemberian stimulus kredit adalah ketidaklancaran distribusi stimulus di sektor perbankan. Pasalnya, pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia absen memberikan petunjuk teknis kepada perbankan. Akibatnya, bank enggan menjalankan aturan tersebut karena tidak ada kepastian terkait penanggungan risiko.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga juga turut mengapresiasi langkah pemerintah, ia menuturkan hal ini sangat baik bagi industri hilir sawit termasuk pengolahan minyak nabati berbasis sawit di Tanah Air dan diharapkan meringankan cash flow perusahaan sehingga operasional perusahaan tetap berjalan. Hanya saja, kata Sahat Sinaga, bukan saja implementasinya yang mesti dipercepat namun proses di lapangan harus dengan prosedur yang mudah. Di sisi lain, perlu dibuat time limit atau batas waktu tertentu sehingga dampaknya terasa ke industri khususnya industri sawit mengingat sawit memberikan sumbangan devisa yang besar bagi negara.Sahat memastikan hingga saat ini industri hilir minyak nabati masih berjalan normal, belum ada perusahaan yang berhenti operasi ataupun melakukan lay off pekerja. Namun demikian, dia menilai saat ini ada yang urgent untuk segera dicarikan solusinya yakni kelonggaran bagi industri hilir sawit untuk meningkatkan plafon pinjaman kredit guna menutupi tertundanya pembayaran dari para pembeli produk hilir sawit.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menjelaskan, perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup parah terdampak Covid-19. Terdapat sejumlah perusahaan perikanan yang terpaksa merumahkan 50% karyawannya akibat pembatalan order pembelian dari luar negeri. Saat ini, pengiriman hasil perikanan segar dan hidup selain permintaannya merosot juga terkendala banyaknya pesawat kargo yang offline. Menurut Yugi, sembari menunggu implementasi stimulus fiskal, yang mendesak dilakukan saat ini di sektor perikanan adalah penyerapan hasil ikan pembudidaya dan nelayan. Selain perlu kewajiban wajib serap oleh BUMN perikanan seperti Perindo dan Perinus, perlu kebijakan serap lainnya seperti produk olahan dengan dijadikan lauk pauk pasukan TNI dan ASN yang distribusinya mudah dan anggarannya sudah ada di APBN tanpa perlu minta persetujuan lagi ke Kementerian Keuangan dan DPR RI. Industri katering juga bisa diberi order dengan dana jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang-orang yang saat ini tidak punya penghasilan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menjelaskan, sektor usaha kehutanan termasuk yang terdampak Covid-19 dimana nilai ekspor kayu turun dan berdampak berantai di sektor hulu sebagai penyedia bahan baku. Menurut Purwadi, pelemahan kinerja ekspor tersebut disebabkan wilayah utama tujuan ekspor seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Korea Selatan termasuk dalam kelompok yang terdampak Covid-19 sangat parah.