Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawasi aliran dan transaksi penggunaan dana darurat penanganan Covid-19. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan anggaran dalam penanganan krisis. 

Lembaga intelijen keuangan tersebut ingin memastikan agar proses penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penanganan krisis virus corona bisa lebih tepat sasaran. Apalagi, PPATK mencium indikasi modus baru pencucian uang yang memanfaatkan pandemi Covid-19. 

Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp75 triliun untuk penanganan Covid-19. Sementara total dana yang dialokasikan untuk penanganan dampak terhadap perekonomian dan sistem keuangan mencapai Rp405,1 triliun. 

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mengarahkan seluruh daya upaya guna menangani pandemi dan memulihkan perekonomian nasional.

Pandemi Covid-19 tak sepenuhnya menyurutkan aktivitas masyarakat pada Lebaran 2020. Roda ekonomi tetap berputar meski tak sekencang pada tahun-tahun sebelumnya.

Lebaran tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adanya pandemi Covid-19 memaksa pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah yang membatasi aktivitas masyarakat. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk mudik.

Pasar tradisional tercatat menjadi episentrum keramaian jelang Lebaran. Masyarakat menyerbu pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan Lebaran mulai dari kebutuhan pokok hingga pakaian. 

Keramaian pasar tradisional tak hanya terjadi di Jabodetabek, tetapi juga di luar Jabodetabek. Keramaian aktivitas masyarakat juga terpantau pada hari pertama Lebaran. 

Meski roda perekonomian masih berjalan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, omzet penjualan sektor ritel di Tanah Air turun lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan untuk pelaku usaha di sektor makanan dan minuman non-modern, penurunan dilaporkan mencapai 70%. 

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan meski ada geliat konsumsi pada momen Lebaran, masyarakat akan kembali menyimpan dananya dan tidak akan banyak berbelanja. 

Setelah Lebaran, konsumsi diproyeksikan kembali melambat dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2020 dipastikan bakal berada pada level kontraksi. Dari sisi transportasi, terjadi penurunan aktivitas yang cukup signifikan selama masa Ramadan dan Lebaran tahun ini, baik pada aktivitas maskapai penerbangan maupun volume kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Sejalan dengan turunnya aktivitas transportasi, industri pariwisata bahkan nyaris tak berdenyut.

Sejumlah perusahaan multifinance memperkirakan kinerja bisnis pembiayaan pada kuartal II tahun ini akan turun cukup dalam sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance Stanley Atmadja menjelaskan dampak pandemi Covid-19 telah menekan bisnis cukup berat sehingga kinerja perusahaan bakal terdampak signifikan. Sebagai gambaran, akhir kuartal I/2020, MUF telah mengucurkan kredit senilai total Rp2,55 triliun atau masih tumbuh sebesar 26% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (year on year/yoy). Leasing dari grup Bank Mandiri tersebut membiayai enam segmen produk yaitu mobil baru, mobil bekas, motor baru, motor bekas, multiguna, dan syariah. Saat ini wilayah distribusi sebagian besar pembiayaan perseroan atau sekitar 60% masih didominasi wilayah Jawa sehingga fokus perseroan masih akan menggarap daerah tersebut pada tahun ini. 

Direktur Sales dan Distribusi MTF Harjanto Tjitohardjojo berujar, PT Mandiri Tunas Finance menghitung perkiraan bisnis pembiayaan pada kuartal II/2020 akan turun sekitar 30% (yoy). Tidak hanya kinerja yang akan turun. Harjanto menyatakan perolehan laba juga bakal makin berat akibat terus berkurangnya permintaan pembiayaan dari masyarakat akibat pandemi Covid-19. Padahal biasanya momen Ramadan serta Lebaran adalah waktu yang ditunggu oleh leasing, karena permintaan mobil akan meningkat untuk digunakan mudik ke kampung halaman. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu permintaan kredit mobil menjelang Lebaran bisa naik sampai 15% hingga 20% dari rerata penyaluran kredit bulanan. 

Sementara itu, Direktur Utama PT BCA Finance Roni Haslim mengakui bahwa tekanan telah terasa signifikan sejak April, kinerja perseroan hanya mencapai 30% dari target yang ditetapkan, atau mengalami penurunan hingga 70%. Tidak hanya kredit mobil, produk lainnya seperti pembiayaan multiguna bahkan diprediksi bakal makin turun dalam. 

Upaya menahan penurunan juga dilakukan oleh PT Buana Finance Tbk. Emiten multifinance berkode saham BBLD itu telah mengupayakan sejumlah langkah dan strategi untuk menahan potensi penurunan pendapatan, diantaranya meningkatkan kerja sama dengan seluruh mitra bisnis, meningkatkan efisiensi kinerja SDM, dan memberikan restrukturisasi kepada nasabah terdampak pandemi.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Synthesis Development menawarkan virtual marketing experience kepada para calon konsumen properti. 

Sales & Marketing General Manager Synthesis Devlopment, Imron Rosyadi menerangkan, program ini disiapkan agar memudahkan siapa saja yang tertarik dengan dunia properti dalam kondisi di tengah pandemi global. Saat ini, selain menggarap empat proyek apartemen yang berada di pusat kota Jakarta, Samara Suites, Synthesis Residence Kemang, Pajawangsa City, dan Bassura City, Synthesis Development juga mengembangkan kawasan perumahan Synthesis Homes di Tangerang Selatan dan Green Synthesis Pontianak di Pontianak, Kalimantan Barat. 

Menurut dia, peminat properti dapat menjelajahi seluruh proyek tersebut secara virtual kapan saja dan darimana pun. Caranya, cukup menghubungi tim property advisors online Synthesis Development. 

Dia mengatakan, digitalisasi bisnis menjadi salah satu upaya berkelanjutan bagi Synthesis Development.

Validus, platform pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) terbesar di Singapura, juga hadir di Indonesia (Batumbu) dan Vietnam (Validus Vietnam), berhasil meraih pendanaan Seri B senilai lebih dari US$ 14 juta dengan komitmen permodalan US$ 20 juta. Babak pendanaan ini dipimpin Vertex Growth Fund (Vertex Growth) dan Orion Fund milik Kuok Group yang dikelola K3 Venture Partners. Kedua pihak bergabung dengan sejumlah penyedia dana Validus, termasuk FMO (bank pembangunan publik-privat asal Belanda), Vertex Ventures Asia Tenggara dan India, Openspace Ventures, AddVentures (Siam Cement Group) asal Thailand, serta Vina Capital Ventures asal Vietnam yang kembali memodali dan mendukung Validus dalam babak pendanaan terbaru ini

Salah satu pendiri Validus Nikhilesh Goel mengatakan, dengan dana segar ini, Validus akan terus mengembangkan dana secara besar-besaran dalam teknologi dan inovasi, serta memperkuat posisinya di tiga negara Asean yang menjadi wilayah operasionalnya. Validus juga akan mendanai usaha barunya di Thailand pada kuartal IV-2020. Managing Director Vertex Growth James Lee menambahkan, saat ini industri tengah berubah sebab permintaan terhadap pembiayaan usaha dan manajemen arus kas UKM berkembang pesat. Pihaknya pun yakin, Validus berada di posisi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan UKM dengan terus menjalankan pendekatan dengan prinsip kehatihatian di tengah kondisi saat ini

Sementara, MX Kuok dari K3 Ventures mengatakan, pihaknya juga sangat terkesan dengan kepemimpinan dan luasnya pengalaman Validus dalam pengelolaan kredit. “Tim mereka telah menunjukkan keahlian unik untuk menghimpun poin-poin data penting. Mereka juga memanfaatkan berbagai fitur machine learning ketika mencari sejumlah UKM potensial namun belum memperoleh layanan perbankan biasa,” kata Kuok

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang harus berjalan beriringan dan tidak ada trade-off di antara keduanya. Ia mengibaratkan kedua hal tersebut tak ubahnya seperti bayi kembar siam yang tidak terpisahkan. 

Olah karena itu, ia melanjutkan, pada saat terjadi pandemi Covid-19, langkah pertama pemerintah adalah mengunci terlebih dahulu dana Rp 75 triliun khusus untuk kesehatan atau penyelamatan masyarakat dari dampak virus corona baru tersebut. 

Sebagai menteri keuangan, ia menegaskan, dirinya memiliki tanggung jawab dan andil di dalam formulasi kebijakan, sehingga akan berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan berbagai pandangan dan aspirasi di luar domain fiskal yang memiliki dampak terhadap keuangan negara.

Ia berharap, semua tenaga medis dan tenaga kesehatan terus menyuarakan semangat untuk melawan Covid-19 karena semangat tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah ‘sinyal harapan’ bagi seluruh masyarakat Indonesia.

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) berhasil membukukan lonjakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 66,52% menjadi Rp 446 miliar pada kuartal I-2020. Pertumbuhan laba bersih tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan sebesar 5,57% menjadi Rp 8,58 triliun. Hal ini dicapai meski berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) terungkap data konsumsi semen nasional pada kuartal I-2020 yang turun 4,91% dari pencapaian periode sama tahun lalu. Direktur Utama Semen Indonesia Hendi Prio Santoso mengatakan, perseroan berhasil menekan beban pokok pendapatan dengan penurunan 0.64% , meningkatkan volume penjualan 4,71% dengan mencatatkan total ekspor tumbuh 23,2%. Secara konsolidasi, penjualan domestik dan ekspor Semen Indonesia, termasuk TLCC Vietnam pada periode Januari hingga Maret 2020 mencapai 9,37 juta ton atau naik sebesar 7,04% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 8,75 juta ton

President and Representative Director Taiheiyo Cement Masafumi Fushihara mengatakan, perseroan telah melakukan kesepakatan awal dengan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait akuisisi 15% saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) atau SBI, anak usaha Semen Indonesia. Perusahaan asal Jepang tersebut memiliki komitmen investasi sekitar US$ 220 juta untuk menjalin kerja sama strategis dengan SBI dan Semen Indonesia. Perseroan berencana membangun kemitraan secara jangka panjang sebagaimana. Sekretaris Perusahaan Solusi Bangun Indonesia Andika Lukmana menambahkan, kerja sama strategis antara para pihak yang terlibat dalam MoU ini meliputi rencana investasi saham oleh Taiheiyo Cement dalam perusahaan, kesepakatan mengenai ekspor ke Taiheiyo Cement dan rencana kemitraan

Sektor usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) diusulkan menjadi sektor usaha yang pertama dibuka untuk beroperasi setelah kondisi pandemi Covid-19 mulai kondusif. Pasalnya, UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

Pengusaha nasional Sandiaga Uno mengatakan, manfaat ekonomi UMKM paling besar karena menyerap 97% lapangan pekerjaan. Akan tetapi adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan bagi 10-15 juta orang, baik formal maupun informal. 

Selanjutnya, Sandiaga mengusulkan tahap new normal ekonomi atau pemulihan ekonomi ke dalam empat cluster berdasarkan manfaat ekonomi dan risiko Kesehatan, yaitu sektor go zone, pivot zone, check zone, dan wait zone.

Kendati begitu, upaya pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut harus berdasarkan data dari sisi medis berupa tingkat penyebaran virus baik secara nasional maupun per daerah. Kemudian memasuki Juli, pemerintah sudah bisa membuka kunjungan ke dokter. 

Dia memperkirakan, kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang kebutuhan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan untuk masyarakat bakal bertumbuh pesat selama 2-3 tahun ke depan. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sebagai dukungan bagi pelaku usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM, melalui program PEN pemerintah akan memberikan subsidi bunga dengan alokasi dana mencapai Rp 34,15 triliun.

Pukulan bagi industri properti juga dirasakan rumah seken serta rumah dan apartemen sewa. Namun, pandemi Covid-19 membuka celah bagi model pemasaran digital. Kondisi ekonomi yang serba tidak pasti akibat pandemi Covid-19 menyeret pasar sekunder perumahan dan bisnis penyewaan rumah atau apartemen.

Data yang dirilis konsultan properti Colliers International Indonesia, pembatalan sewa hunian proyek apartemen sewa dan servis berlangsung pada Februari-Maret 2020. Hal ini dilakukan seiring penurunan jumlah warga asing yang datang ke Indonesia. Pemilik apartemen sewa dan servis mulai mengalihkan fokus ke pasar domestik,tetapi hasilnya tidak signifikan. Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto menyampaikan, tingkat hunian apartemen sewa dan servis diprediksi menurun tajam dalam jangka pendek karena banyak perusahaan menunda relokasi pekerjanya

Paulus Himawan, pemilik unit apartemen Metro Park, Jakarta Barat, menuturkan, penyewaan unit apartemen tidak berjalan baik di masa pandemi Covid-19. Ia menawarkan keringanan biaya kepada penyewa berupa penghapusan tarif sewa unit selama pandemi. Penyewa cukup membayar biaya bulanan apartemen, seperti biaya layanan, iuran pemeliharaan lingkungan, air, listrik, dan parker. Kinerja usaha penginapan yang ditawarkan secara dalam jaringan juga merosot. Sebab, sektor pariwisata tengah menurun seiring pandemi Covid-19.

Dewan Kehormatan Asosiasi Realestat Indonesia Hartono Sarwono menyampaikan, pasar sekunder perumahan juga merosot. Dimana jumlah hunian yang ditawarkan meningkat signifikan, tetapi serapan pasar berkurang. Hartono menyebutkan, hal ini menguntungkan bagi konsumen yang mencari rumah. Sebab, pemilik rumah dan rumah toko (ruko) sedang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Namun, saat ini konsumen cenderung menahan diri sambil menunggu kondisi ekonomi membaik

Kondisi seperti ini diperkirakan berubah pada 2021. Sebab, rumah dinilai sebagai kebutuhan dasar yang tetap tumbuh. Dengan demikian, konsumen akan mencari rumah yang diinginkan setelah kondisi ekonomi mulai pulih. Celah digital Di sisi lain, pandemiCovid-19 yang membatasi pergerakan di tempat umum dan bertemu orang lain memunculkan peluang bagi pemasaran properti secara digital atau dalam jaringan. Penyelenggara perdagangan secara elektronik di bidang properti berusaha menjembatani masyarakat yang berminat membeli properti melalui platform digital

Menurut CEO 99 Group Indonesia Chong Ming Hwee, perusahaan yang mengelola 99.co dan Rumah123, saat ini merupakan momentum untuk mendalami peluang pemasaran properti secara digital. Hal senada juga disampaikan Country Manager Rumah.com Marine Novita menyatakan, perusahaan mereka menyediakan teknologi Video 360 AR bagi pengembang dan agen penjual untuk memfasilitasi ruang pertemuan daring kedua pihak pengembang maupun penjual dengan pembeli.

Bukan kali ini saja Indonesia menghadapi dampak sosial ekonomi akibat krisis ekonomi. Mencegah keterpurukan daya beli masyarakat menjadi benang merah penanganan krisis-krisis yang selama ini terjadi. Gejolak nilai mata uang yang memicu krisis ekonomi terjadi di beberapa negara di Asia pada 1997 termasuk Indonesia pun turut terimbas. Upaya memperbaiki nilai tukar rupiah ditempuh dengan kebijakan pengetatan likuiditas. Namun, kebijakan moneter ketat tersebut mendorong kenaikan suku bunga secara tajam. Pada November 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank swasta nasional. Masyarakat yang khawatir dana mereka hilang berbondong-bondong menarik uang di bank. Akibatnya, terjadi kekacauan (rush), depresiasi rupiah dan peningkatan suku bunga menyebabkan sejumlah besar perusahaan tak sanggup membayar utang dan kredit. Kesulitan likuiditas dunia usaha mengakibatkan sebagian perusahaan mengurangi, bahkan menghentikan aktivitas sehingga jumlah pengangguran bertambah dan angka kemiskinan meningkat menjadi 49,5 juta orang.

Secara umum terdapat dua kebijakan yang diambil untuk meredam gejolak krisis. Pertama, dari sisi orientasi pembangunan. Kedua, dari aspek pembuatan program-program pemulihan ekonomi. Orientasi pertama kebijakan mendorong fungsi anggaran belanja pembangunan menjadi stabilisator kegiatan ekonomi dengan peninjauan ulang anggaran pembiayaan proyek-proyek pembangunan untuk mendukung kebijakan pemulihan kondisi perekonomian nasional melalui jaring pengaman sosial atau social safety net.

Publikasi Social Safety Net, Issues and Recent Experiences yang diterbitkan IMF mendefinisikannya sebagai sejumlah instrumen yang ditujukan untuk meringankan beban orang miskin akibat dampak buruk dari reformasi ekonomi. Hal ini meliputi subsidi, pengamanan sosial, dan proyek padat karya dengan sasaran yang jelas dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat miskin sehingga mempunyai akses untuk membeli kebutuhan pokok, seperti bahan pangan, dan pelayanan transportasi.

Pelaksanaan program jaring pengaman sosial di Indonesia dikelompokkan dalam empat program, yaitu ketahanan pangan, padat karya, perlindungan sosial, serta program pengembangan industri kecil dan menengah. Pemerintah pun menerbitkan Keppres Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial. Program ini terus berlanjut pada tahun anggaran 1999/2000. Pemerintah mengalokasikan dana jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan sasarannya kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Satu dekade setelah krisis ekonomi, muncul krisis keuangan global. Krisis global yang berawal dari macetnya kredit perumahan di Amerika Serikat pada 2007 ini dirasakan dampaknya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia pada 2008. Tekanan krisis global terhadap produk domestik mengakibatkan gejolak pada kinerja ekspor-impor Indonesia. Penurunan permintaan dunia ditambah lesunya harga minyak dunia membuat lesu kinerja ekspor dan impor sehingga juga berdampak pada industri dalam negeri seperti manufaktur, perdagangan, hotel, dan restoran sehingga mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan menekan nilai tukar rupiah, hal ini terus berlangsung sampai awal 2009.

Menanggapi hal ini, pemerintah memberi stimulus fiskal. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga konsumsi rumah tangga tumbuh yang direalisasikan dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) serta berbagai subsidi seperti pajak minyak goreng, subsidi bahan bakar nabati, dan subsidi obat generik. Dari sisi perpajakan, pemerintah menurunkan tarif pajak orang pribadi agar pendapatan riil masyarakat meningkat sehingga diharapkan mendorong daya beli.

Saat ini, Indonesia menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan kebijakan stimulus I hingga III sebagai penguatan perlindungan sosial dan ekonomi. Kebijakan stimulus I fokus pada perkuatan perekonomian domestik 2020 melalui belanja. Kebijakan ini, antara lain, berupa percepatan pencairan belanja modal, bantuan sosial, transfer ke daerah dan dana desa, perluasan kartu sembako, subsidi bunga perubahan, insentif sektor pariwisata, dan Kartu rakerja.

Adapun paket stimulus II difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor impor. Kebijakan jilid II dilakukan melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal. Peluncuran stimulus III berfokus pada penanganan kesehatan, bantuan sosial, membantu dunia usaha, dan pemulihan ekonomi. Stimulus ini memberi tambahan belanja dan pembiayaan dalam bidang kesehatan dan belanja untuk bantuan social yang diantaranya penambahan jaring pengaman social, cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar serta mengalokasikan Kartu Prakerja.

Munculnya program Kartu Prakerja di tengah penanganan krisis menimbulkan polemik di masyarakat. Masyarakat melalui survey oleh media massa maupun daring oleh kajian Ismail Fahmi, mengungkapkan rasa pesimistis terhadap keberhasilan program Kartu Prakerja. Argumentasi yang disampaikan menyoroti faedah program tersebut, ada pula yang mengungkapkan persoalan sesungguhnya adalah lapangan pekerjaan yang menipis akibat krisis dan yang lain mengungkapkan bahwa program ini rentan disalahgunakan. Sedangkan dari sisi daring, percakapan didominasi dengan penolakan terhadap Kartu Prakerja dan desakan agar mengalihkan dana pelatihan ke bantuan langsung tunai yang dinilai lebih efektif mencegah dampak sosial ekonomi yang lebih luas. Program yang tepat sasaran harus menjadi prioritas kebijakan di tengah keterbatasan anggaran negara saat pandemi. Prioritas tersebut perlu diterapkan di tengah bayang-bayang defisit anggaran negara