New normal diyakini makin membuat prospek komoditas kelapa sawit makin berkilau. Demi mencegah infeksi Covid-19 masyarakat dunia merasa harus hidup lebih bersih, misalnya dengan makin sering mandi dan cuci tangan, mencuci pakaian, meningkatkan sanitasi peralatan makan, perabot, dan rumah, cleaning service dan Dinas Kebersihan juga akan secara teratur menyemprot desinfektan. Dengan begitu, produk biosurfaktan dan biodesinfektan makin dibutuhkan dan semuanya berasal dari minyak sawit. Pendapat ini yang diyakini juga Pengamat ekonomi agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Direktur Eksekutif Palm Oil Agribisiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung. Kelapa sawit adalah penghasil vitamin A (betakaroten) dan E (tokoferol) terbesar di antara tanaman apa pun di dunia. Selain ramah lingkungan juga penyediaanya berkelanjutan. Minyak sawit juga mengandung asam lemak palmitat yang sangat penting untuk memelihara fungsi paru-paru.

Sementara itu, CEO Minamas Plantation Shamsuddin Muhammad mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak luas kepada banyak kelompok masyarakat, tidak hanya pada aspek kesehatan tapi juga ekonomi sosial. Untuk itu, Minamas memberikan bantuan sosial sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah upaya penanggulangan Covid-19, di antaranya kepada Yayasan Nur Kebagusan dan Yayasan Sahabat Yatim Indonesia di Jakarta Selatan, yang dilakukan bersama Forum Wartawan Pertanian (Forwatan). Sebelumnya, Minamas Plantation sudah menyerahkan bantuan dalam penanggulangan Covid-19 yang dilakukan hampir di seluruh unit bisnisnya di tujuh provinsi khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Sebanyak 5.000 paket dalam bentuk sembako, masker, alat pelindung diri (APD), cairan desinfektan, hand sanitizer, 2.600 liter minyak goreng Alif serta 1.000 masker kain yang langsung didistribusikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah melalui tim gugus tugas daerah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Singapura Chan Chun Sing menyampaikan bahwa mulai Juni sebagian besar kegiatan perekonomian diharapkan dapat bergulir kembali. Pada fase pertama, 80% perekonomian semua kembali ke jalurnya. Kemudian sektor-sektor terakhir yang tersisa adalah ritel dan makanan dan minuman, yang dibuka kembali pada akhir Juni. Pemerintah Singapura menyatakan bakal memantau dampak peningkatan aktivitas di fase pertama. Jika tingkat infeksi di masyarakat tetap rendah selama pekan-pekan berikutnya, Singapura akan melanjutkan ke fase kedua.

Singapura memberlakukan pembatasan pada awal April 2020, menutup sementara sekolah-sekolah, meminta sebagian besar kantor bekerja dari rumah. Menurut data Johns Hopkins University, Singapura tercatat sebagai salah satu negara dengan kasus virus corona Covid-19 terbanyak di Asia. Sejauh ini lebih dari 34.800 orang yang terinfeksi, dan sebagian besar kasus dikaitkan dengan klaster infeksi di asrama-asrama yang menampung tenaga kerja asing – yang melakukan pekerjaan konstruksi padat karya. Chan mengungkapkan bahwa penularan virus di kalangan masyarakat telah relatif stabil dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi akan membutuhkan waktu lebih lama bagi Singapura untuk membersihkan asrama-asrama pekerja dan mengidentifikasi semua kasus, termasuk orang tanpa gejala. Singapura adalah salah satu negara paling awal di luar Tiongkok yang melaporkan kasus infeksi tersebut. Namun, wabah besar di asrama yang penuh sesak menyebabkan lonjakan kasus infeksi dan memicu pertanyaan tentang kondisi kehidupan tenaga kerja asing. Menurut Chan, Singapura harus melampaui standar-standar ukuran dan kebersihan asrama-asrama ketika negara terus mengkaji situasi.

Sementara Menteri Muda bidang Keuangan dan Pendidikan Indranee Rajah mengatakan baik pemerintah dan masyarakat luas menanggapi untuk memastikan pekerja migran yang tertular infeksi dirawat dengan baik. Rajah juga merespons kekhawatiran di antara beberapa orang tua tentang pembukaan kembali sekolah. Dia mengatakan, pihak berwenang Singapura akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjaga siswa tetap aman di lingkungan sekolah. Ia juga menjelaskan pandemi Covid-19 kemungkinan tetap ada untuk jangka waktu yang cukup lama, atau setidaknya sampai vaksin ditemukan Namun, pihaknya tidak akan mungkin membuat lembaga pendidikan tutup dalam jangka waktu yang lama.

Di sisi lain, walau sebagian besar negara tampak berhasil mengatasi infeksi. Namun saat ini mereka khawatir tentang gelombang kedua penularan di masyarakat. Di Korea Selatan, misalnya, otoritas setempat telah melaporkan klaster infeksi baru-baru ini dan mendorong pihak berwenang untuk memperkenalkan kembali langkah-langkah jaga jarak sosial. Sementara itu, Chan mengatakan, langkah-langkah pemulihan yang aman di Singapura dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah memperbesar klaster infeksi tertentu yang mungkin muncul saat ekonomi dibuka kembali. Jika sesuatu muncul lagi, Pemerintah bisa menutup dan mengisolasi masalahnya tanpa harus menutup seluruh perekonomian lagi.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprioritaskan enam bidang usaha yang akan beroperasi pertama kali saat protokol tatanan baru atau new normal di sektor pariwisata berjalan. Enam bidang itu adalah jasa akomodasi; jasa makanan dan minuman; jasa daya tarik wisata; jasa perjalanan; penyediaan fasilitas seni; serta produksi film, televisi, video, dan iklan.

Deputi Kajian Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kurleni Ukar, mengatakan sudah menyiapkan draf protokol umum dan khusus, termasuk prosedur tambahan untuk pelaku usaha, pekerja, serta pengunjung. 

Menurut Kurleni, protokol baru ini belum mengikat sehingga terbuka terhadap masukan dari asosiasi setiap bidang usaha dan lembaga lain. Pemberlakuannya juga masih harus menunggu aturan serta disinkronkan dengan regulasi di daerah. Kementerian Pariwisata juga menyusun panduan dalam bentuk buku, infografis, dan video tutorial.   

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak Covid-19 Kementerian Pariwisata, Ari Juliano, mengatakan lembaganya tidak akan buru-buru membuka destinasi wisata, khususnya untuk turis mancanegara. Alasannya, volume kunjungan wisatawan yang sedang buruk.

Akhir bulan lalu, Ari mengumumkan program Cleanliness, Health, and Safety (CHS) yang berisi standardisasi kebutuhan wisatawan. Program itu bakal digelar bertahap di Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau, sebelum kemudian berlangsung di sejumlah destinasi super-prioritas dan ke seluruh Indonesia.

Pemerintah terus menambah penetapan jumlah eksportir benih losbter. Keberhasilan eksportir benih dalam melakukan budidaya lobster belum teruji. Kini, 18 perusahaan eksportir benih lobster itu masih dalam tahap membudidayakan lobster namun belum mendapat kuota ekspor benih. 

Ekspor benih bening lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah RI pada 4 Mei 2020. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengungkapkan, jumlah perusahaan yang mengajukan proposal budidaya dan ekspor benih bening lobster terus bertambah hingga lebih dari 50 perusahaan. Zulficar menambahkan, penetapan eksportir benih telah melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi, dan pengecekan lapangan oleh tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster KKP. Kemudian, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menerbitkan rekomendasi yang disampaikan ke Ditjen Perikanan Tangkap untuk menetapkan eksportir.

Keberhasilan budidaya lobster di dalam negeri ditunjukkan dengan panen secara berkelanjutan dan melepasliarkan lobster sebanyak 2 persen dari hasil budidaya dan dengan ukuran sesuai hasil panen. Adapun kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster ditetapkan berdasarkan kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan). Menurut Direktur Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, saat ini eksportir benih bening lobster masih dalam tahap membudidayakan lobster.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai proses penetapan eksportir benih bening lobster janggal. Kejanggalan itu di antaranya penetapan eksportir benih yang tidak didahului rekam jejak keberhasilan budidaya lobster. Kejanggalan lain, pemberian izin ekspor benih lobster kepada sejumlah perusahaan tidak berdasarkan kajian terkini stok benih lobster. Kuota tangkapan benih lobster seharusnya mengacu pada kajian Komnas Kajiskan. Namun, Komnas Kajiskan tidak dilibatkan.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanudin mengatakan akan memantau dan menguji pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020. Aturan tersebut dinilai sebagai jalan tengah di tengah kondisi permintaan pasar. Menurut Safri, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui ekspor benih bening lobster sepanjang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Untuk itu, ekspor benih harus dibatasi. Kendala yang berpotensi muncul adalah pengendalian harga. Apabila ekspor benih lobster terus dilakukan, Indonesia akan bersaing dengan Vietnam yang selama ini mengandalkan pasokan benih dari Indonesia dan mendapat nilai tambah dari pembesaran benih.

Dalam persiapan normal baru, perbankan berupaya disiplin menerapkan protokol kesehatan bagi karyawan dan nasabah. Bahkan, ada juga sejumlah bank yang menyediakan angkutan antar-jemput bagi karyawan-karyawannya. Bagi sejumlah bank, normal baru ibarat dua sisi mata uang. Secara internal, perusahaan dapat mengefisiensikan anggaran, tetapi ada pula pengeluaran tak terduga yang muncul demi memenuhi protokol kesehatan.

Bank BCA, BRI Syariah, Bank Mandiri, BRI menyatakan masing – masing pihak telah memastikan seluruh kantor cabang yang kembali membuka kegiatan operasionalnya itu telah mematuhi protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer bagi pegawai ataupun nasabah, mewajibkan penggunaan masker, penyiapan hand sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh, dan pengaturan jarak minimum bagi pekerjanya.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja berpendapat, normal baru dalam internal perusahaan membuat anggaran lebih efisien. Di sisi lain, perusahaan pun mesti menambah investasi untuk memenuhi protokol kesehatan. Misalnya, memperlebar ruang, menyiapkan ruang khusus istirahat, bahkan BCA telah menyediakan transportasi antar-jemput bagi karyawan yang mesti ke kantor.

Direktur Operasional BRI Syariah Fahmi Subandi memastikan tiap elemen patuh pada protokol untuk menghadapi kenormalan baru. Protokol itu berupa mewajibkan pekerja dan pengunjung mengenakan masker, memberlakukan pembatasan fisik minimal 1 meter, dan memantau status kesehatan karyawan. Jam pelayanan nasabah BRI Syariah di kantor cabang pun menjadi pukul 08.30-15.00. Menurut Fahmi, nasabah dapat memanfaatkan layanan BRIS Online. Sejak imbauan berkegiatan di tempat tinggal berlaku, pertumbuhan penggunaan layanan perbankan secara dalam jaringan mencapai 36 persen dibandingkan dengan biasanya.

Sementara Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rully Setiawan mengatakan, dalam menjalani fase normal baru, Bank Mandiri akan melanjutkan protokol yang telah dilakukan sejak periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlangsung diantaranya pegawai yang bekerja di kantor diprioritaskan berusia 45 tahun ke bawah dan menjalankan tes cepat (rapid test) Covid-19.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Amam Sukriyanto mengatakan, berbagai inisiatif digital disiapkan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan kondisi normal baru yang berbeda dari sebelumnya. BRI mematangkan berbagai layanan perbankan yang terintegrasi sehingga masyarakat tetap nyaman bertransaksi di tengah pembatasan sosial. Bank BRI telah menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di seluruh kantor BRI. BRI juga melanjutkan penerapan sistem terpusat di Banking Command Center dan menyiapkan protokol Business Continuity Management dengan tetap menaruh perhatian terhadap kesehatan pekerja agar dapat melayani masyarakat.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 0% pada tahun ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 yang tercatat 5,02%. Namun Proyeksi ini masih lebih baik dibandingkan skenario sangat berat dari pemerintah Indonesia yang mencapai -0,4%. Ini dikarenakan efek nyata dari pelaksanaan dua bulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagiamana dijelaskan ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph van Doorn. Ia mengatakan sisi konsumsi rumah tangga melambat seiring hilangnya pendapatan masyarakat karena aktivitas bisnis menurun, sehingga menurunkan permintaan barang dan jasa, berikutnya kepercayaan di tingkat konsumen juga turut menurun.

Ia juga memperkirakan pertumbuhan investasi akan menurun signifikan, karena ketidakpastian besar terkait dengan wabah Covid-19 dan langkah untuk memutus rantai penyebarannya. Penurunan kegiatan ekonomi di seluruh dunia juga telah berdampak pada menurunnya harga komoditas, bahkan untuk kinerja impor diperkirakan jatuh lebih dalam dibandingkan ekspor.

Sejalan dengan belanja negara yang lebih besar karena pemerintah memberikan beragam stimulus fiskal untuk mencegah dan memitigasi dampak lebih dalam dari Covid-19, maka kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2020 pun turut melebar. Hal itu bila data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit fiskal tahun ini dinaikkan menjadi 6,27% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam APBN 2020. Dengan begitu, ia menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan pemulihan ekonomi dengan prioritas sisi sumber daya manusia (SDM) dan memastikan kesehatan fiskal dan sektor keuangan, serta mendorong pengeluaran untuk infrastruktur. Seiring dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Ralph memproyeksikan penduduk miskin Indonesia akan meningkat sampai 3,6% atau hingga 9,6 juta orang pada tahun ini akibat dampak pandemi Covid-19.

Rambatan Dampak Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengatakan, Covid-19 telah membawa rambatan dampak tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga sosial, ekonomi, dan keuangan. Oleh karena itu, dalam mengatasi persoalan tersebut memang harus dilakukan secara serius disertai dengan dukungan pendanaan pembiayaan yang dibutuhkan dalam prioritas utama di APBN 2020.

Pemerintah akhirnya menyetop relaksasi tarif atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan produk turunannya menyusul terbitnya PMK No.57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Melalui beleid tersebut, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif badan layanan umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai US$5 per ton atas ekspor 23 item sawit, crude palm oil (CPO), dan produk turunannya per 1 Juni 2020. 

Pasalnya, hampir sepanjang tahun lalu, sebagian besar produk kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya tak dikenakan tarif BLU, atau mendapatkan tarif yang rendah. 

Namun, merujuk pada beleid itu, pertimbangan utama kenaikan tarif merupakan tindak lanjut dari surat Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Salah satu substansi yang tertuang dalam surat tersebut adalah usulan perubahan tarif BLU BPDPKS. 

Menanggapi hal ini, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho tak memungkiri bahwa komoditas CPO sepanjang tahun lalu telah menikmati berbagai relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. 

Namun di sisi lain, untuk kondisi industri yang belum cukup stabil, kenaikan pungutan ekspor perlu dilakukan dengan hati-hati karena bisa menekan permintaan CPO secara global. Apalagi, pada saat ini pelaku usaha dan seluruh dunia tengah menghadapi ancaman krisis akibat pandemi Covid-19. 

Sementara itu, peneliti ekonomi di Institute Kajian Strategis (IKS) Eric Alexander Sugandi menyebut ada dua motivasi pemerintah dalam menaikkan tarif CPO itu. Pertama, mendorong penjualan CPO dan turunannya ke pasar domestik, khususnya berkait dengan kebijakan program mandatory biodiesel 30% atau B30. Kedua, untuk menambah penerimaan negara. 

Menaikkan tarif pajak menjadi salah satu solusi jangka pendek yang bisa ditempuh untuk meningkatkan penerimaan negara dalam waktu singkat. 

Adapun Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai secara empiris, kebijakan fiskal yang baik sifatnya counter cyclical yang mampu menjadi stabilisator dari fluktuasi ekonomi. 

Namun di sisi lain, jika pada saat ini pemerintah menaikkan tarif ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, menurutnya, justru memunculkan kesan tidak konsisten. Pasalnya, di satu sisi memberikan insentif dengan mengurangi beban pajak, di sisi lain menaikkan beban pajak. 

Menurutnya, yang harus dilakukan oleh pemerintah di tengah kondisi saat ini adalah memberikan keringanan atau insentif bagi pelaku usaha yang memasarkan produknya ke luar negeri.

Kementerian Perindustrian optimistis produksi gula rafinasi pada semester II tahun ini mencapai 1,6 juta ton, sejalan dengan target akhir tahun yang mencapai 3 juta ton. 

Seperti diketahui, produk gula di dalam negeri dibagi menjadi dua, yakni gula kristal putih (GKP) untuk kebutuhan rumah tangga dan gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan pabrikan, terutama makanan dan minuman. 

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim mengatakan pabrikan gula di dalam negeri sejauh ini berhasil memproduksi sekitar 1,55 juta ton GKR.
Terpisah, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kemenperin Enny Ratnaningtyas mencatat produksi GKR pada kuartal I/2020 mencapai 731.611 ton. Menurutnya, produksi GKR masih sesuai dengan target akhir tahun yakni sekitar 3 juta ton. 

Setelah itu, ujar Enny, pihaknya akan mendorong industri kecil dan menengah (IKM) mamin untuk melakukan pola distribusi secara daring. Enny mencatat selama masa pandemi industri mamin berskala besar masih berjalan normal tetapi sebaliknya IKM mamin mengalami penurunan produksi. 

Di sisi lain, Enny mengamati adanya peningkatan permintaan oleh konsumen melalui toko daring. Oleh karena itu, Enny meminta agar pelaku IKM untuk selalu melakukan inovasi produk dan melakukan penjualan daring. 

Sementara itu, Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman menyampaikan bahwa belum terjadi adanya kekurangan GKR di pabrikan pada semester I/2020. Adhi menilai seharusnya izin impor GKR untuk kebutuhan semester II/2020 sudah diterbitkan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (KUKM) mengawasi koperasi ilegal yang beroperasi selama masa pandemi Covid-19. Sekretaris Kementerian KUKM Rully Indrawan mengatakan, berdasarkan temuan bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, ada 15 kelompok yang mencatut nama koperasi dengan tujuan melawan hukum.

Menurut Rully, entitas ilegal tersebut menawarkan pinjaman uang hingga upaya menarik dana simpanan dari masyarakat. Lembaganya juga menangani koperasi berizin yang diduga melakukan penyimpangan, modus yang paling banyak ditemukan adalah menawarkan pinjaman kepada masyarakat yang bukan anggotanya. 

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, mengungkapkan bahwa temuan modus kejahatan yang mengatasnamakan koperasi terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Tongam, sulit untuk membendung aktivitas koperasi ilegal ini karena mereka memanfaatkan teknologi, seperti melalui media sosial, pesan elektronik, hingga membuat situs dan aplikasi. 

Tongam pun mengakui bahwa pemahaman masyarakat terhadap jati diri dan prinsip koperasi masih sangat minim. Tongam mengatakan keabsahan izin di Kementerian KUKM perlu dijadikan acuan oleh masyarakat ketika menerima penawaran dari entitas yang mengatas-namakan koperasi simpan-pinjam.

Pemerintah berbenah untuk menarik investor asing. Pengusaha asal Amerika dan Jepang yang hendak merelokasi pabrik mereka dari Cina menjadi sasarannya. Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rizal Calvary, menyatakan pemerintah telah menggelar rapat-rapat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggaet para calon investor tersebut. 

BKPM sedang memperbaiki sejumlah masalah perizinan yang dinilai masih menghambat. Rizal mengklaim proses berbenah itu sudah rampung 80 persen. 

Rizal menuturkan para calon investor akan diarahkan untuk membuka usahanya di Kawasan Industri Brebes yang terdaftar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai kawasan prioritas. Investor dapat menikmati insentif seperti pengurangan hingga pembebasan pajak sesuai dengan nilai investasi mereka.

Menurut Rizal, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia secara khusus meminta agar insentif juga diberikan untuk pengadaan tanah. 

Indonesia pernah tak mampu bersaing dengan beberapa negara tetangga, terutama Vietnam, saat 33 perusahaan di Cina mencari tempat baru untuk merelokasi pabrik mereka tahun lalu. Sebanyak 23 perusahaan memilih hijrah ke Vietnam. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan akan mempercepat pembangunan Kawasan Industri Brebes agar tak lagi kehilangan momentum. 

Agus menuturkan Kawasan Industri Brebes, akan ditargetkan menjadi pusat industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, kawasan tersebut akan difokuskan sebagai pusat industri tekstil dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki, industri makanan dan minuman, serta industri mebel.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pabrik milik pengusaha Amerika yang akan direlokasi bergerak di sektor farmasi. Dia menilai kebijakan akibat memanasnya hubugan Amerika dan Cina ini dapat menjadi momentum untuk mengembangkan industri farmasi dalam negeri. 

Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Tokyo, Tri Purnajaya, menuturkan bahwa Indonesia juga berpeluang mengembangkan sektor otomotif dan manufaktur. Pasalnya, pemerintah Jepang menyiapkan dana 23,5 miliar yen untuk merelokasi pabrik ke Asia Tenggara akibat hambatan pasokan komponen dari Cina setelah wabah Covid-19 merebak.