Meski dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional diperkirakan baru benar-benar terasa pada akhir kuartal II-2020, fase terburuk pasar saham sudah berlalu karena para pelaku pasar telah memprice in portofolionya ke depan. Tekanan terhadap pasar saham terjadi sejak Covid-19 merebak di Tiongkok pada akhir Desember 2019, disusul pengumuman kasus corona pertama di Tanah Air pada 2 Maret 2020. Selain dipicu isu corona, pasar bergejolak akibat anjloknya harga minyak, perang dagang, dan meningkatnya risiko resesi. Namun, sejak 26 Maret, tekanan mereda dan IHSG kembali meninggalkan level psikologis 4.000. Sejalan, sebagian saham emiten LQ45 mulai membukukan kinerja positif.

Chief Economist & Director Investment Strategy Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat mengungkapkan, saat-saat terburuk di pasar finansial, khusus pasar saham, terjadi pada pekan ketiga Maret, persisnya pada 24 Maret 2020. Saat itu, indeks bursa global dan negara-negara emerging markets, tak terkecuali IHSG, berguguran dan mengalami underperformed. Kondisi jenuh jual (oversold) di pasar saham meningkat. Pada saat bersamaan, dolar AS menguat dan suku bunga naik. Imbal hasil (yield) obligasi negara melonjak. Sebaliknya, harga emas dan minyak anjlok.

Menurut Budi Hikmat, menyusul turbulensi di pasar finansial pada 24 Maret 2020, para investor global jangka panjang memutuskan untuk mengakumulasi emas. Hal itu tercermin pada kenaikan harga emas. Pada periode yang sama, harga komoditas seperti timah, nikel, gas, batu bara, karet, dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) anjlok. Ia menjelaskan, perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah direspons pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan menggulirkan stimulus, pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE), dan kebijakan kontrasiklus (counter cyclical). Alhasil, menurut Budi, dunia saat ini mengalami kelebihan likuiditas dan membuka peluang bagi pelemahan dolar AS, kenaikan harga emas, dan kenaikan harga surat berharga negara (SBN) di negara berkembang bila keadaan membaik. Dia menegaskan, kondisi terburuk di pasar finansial sudah berlalu. Variabel-variabel yang muncul saat ini adalah isyarat bagi para investor untuk kembali berinvestasi. Sebagai tambahan, sektor yang berpotensi turun atau membukukan kerugian (potential losers) dalam jangka pendek di antaraya pendidikan, jasa keuangan, manufaktur, konstruksi dan real estat, otomotif, penerbangan dan pelayaran, pariwisata, serta migas. Adapun sektor yang berpotensi naik atau mencetak keuntungan (potential winners) antara lain jasa dan pasokan medis, ritel dan makanan olahan, personal & healthcare, teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan secara elektronik (e-commerce), pertanian, serta migas. Ia juga mengakui IHSG berpotensi memberikan return tahunan negatif pada 2020 jika ekonomi nasional bertumbuh terlampau lemah. Pertumbuhan poduk domestik bruto (PDB) akan bergantung pada berapa lama restriksi mobilitas diberlakukan. PDB kuartal I dan II berpotensi jatuh sebelum recover pada kuartal III dan IV.

Equity Analyst Phillip Sekuritas, Anugerah Zamzami mengungkapkan, saham sektor kosumsi rumah tangga (consumer goods) mencatatkan penurunan terendah dibanding sektor lainnya (ytd). Ia meyakini di tengah arus sentimen negatif Covid-19, saham consumer goods punya prospek cerah. Apalagi secara historis, saham-saham sektor konsumsi mampu bertahan di tengah perlambatan ekonomi. Zamzami menambahkan, ketika pasar mengalami bearish seperti sekarang, semua sektor terkoreksi. Namun, sektor konsumsi mengalami penurunan paling sedikit dan menyarankan investor mencermati saham INDF, ICBP, GGRM, HMSP, TLKM, EXCL, UNVR, SIDO, dan TBIG yang di nilai undervalued, padahal berada di sektor defensif dan punya deviden yield yang lumayan baik. Menurut Zamzami, kondisi saat ini adalah new normal bagi pasar saham Indonesia, di mana terjadi volatilitas tinggi dan swing yang besar pada harga saham. Kondisi new normal akan usai setelah pandemi Covid-19 berakhir. Pekan ini, ia memprediksi IHSG bergerak cenderung datar (sideways).

Di sisi lain, analis Binaartha Sekuritas, Nafan Aji Gusta menjelaskan, koreksi yang dialami sektor konsumsi dan farmasi terbilang wajar karena kinerja emiten di sektor tersebut sempat terhambat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, dengan adanya adaptasi dan meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, emiten sektor konsumsi akan berangsur pulih. Saham sektor konsumsi, kata Nafan Aji, tergolong defensif di tengah pandemi Covid-19. Nafan merekomendasikan buy saham TLKM, INDF, dan ICBP.

Di lain pihak, Chief Executive Officer (CEO) Danareksa Investment Management, Marsangap P Tamba menilai, di tengah kondisi new normal, agak sulit memproyeksikan laju IHSG. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja emiten baru benar-benar terlihat pada kuartal II-2020. Dia mendefinisikan new normal adalah kondisi saat pemerintah mulai melonggarkan PSBB dan aktivitas ekonomi mulai berjalan, meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Kendati demikian, kata Marsangap, masih ada potensi upside trend bagi IHSG ke depan, meski sangat kecil, diiringi fluktuasi yang tinggi. Dengan asumsi perekonomian nasional tahun ini tumbuh 2%, IHSG pada akhir tahun diproyeksikan berada di kisaran 5.000-5.254. Menurut Marsangap Tamba, dalam kondisi new normal sangat sulit sekali menakar seberapa besar ekspektasi emiten untuk pulih. Dia menegaskan, pulihnya IHSG sangat bergantung pada kapan kurva kasus positif pasien Covid-19 melandai. Namun, berbagai relaksasi dan stimulus yang diberikan pemerintah diharapkan dapat dirasakan dalam beberapa bulan ke depan

Sementara itu, pengamat pasar modal Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy menjelaskan, kinerja emiten yang terdampak Covid-19 akan terlihat pada laporan keuangan kuartal II-2020. Setelah Juni, diprediksi banyak emiten merevisi rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun ini. Di tengah pandemi, menurut Budi, ekspektasi wajar terhadap IHSG adalah di level 5.000-an sampai akhir tahun. Posisi itu juga sangat tergantung penanganan pandemi. “Saham-saham consumer goods beser ta farmasi dan produsen produk kesehatan bisa menjadi pilihan jangka panjang. Kalaupun saham-saham ini turun, investor masih berani karena yakin emiten di sektor ini secara fundamental mampu membukukan pertumbuhan laba,” papar dia

Kepala Riset Samuel Sekuritas, Suria Dharma mengatakan, ekspektasi pelemahan ekonomi sudah pasti terjadi sedangkan ekspektasi terhadap pemulihan kinerja emiten pada kuartal III2020 tergantung perkembangan Covid-19 dan PSBB. Menurutnya, saham yang bisa menjadi pilihan antara lain ICBP, INDF, KLBF, TLKM, dan TOWR. Saham ASII, juga bisa menjadi pilihan. Apalagi, ada sentimen dari perusahaan yang akan mendapatkan dana segar Rp 17 triliun hasil penjualan saham PT Bank Permata Tbk (BNLI).

Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Hariyanto Wijaya mengemukakan, pihaknya telah menyesuaikan skenario dasar EPS IHSG menjadi 2% secara tahunan pada 2020 sejalan dengan asumsi pertumbuhan PDB Indonesia yang juga direvisi. Target IHSG hingga akhir tahun ini menjadi 5.180.

Menurut analis Sucor Sekuritas, Hendriko Gani, aksi rebalancing dan profit taking menyebabkan beberapa saham di sektor bisnis yang seharusnya meraih keuntungan di tengah pandemi, justru terkoreksi. investor lebih defensif dalam berinvestasi, sehingga melakukan rebalancing dengan keluar dari aset berisiko, seperti saham, lalu masuk ke aset yang lebih defensif, seperti obligasi, money market, atau emas. Dia merekomendasikan HMSP, GGRM, UNVR, dan TBIG yang tergolong emiten berfundamental kuat untuk investasi jangka panjang.

Pandemi Covid-19 tak menyurutkan langkah sejumlah emiten untuk memproses aksi divestasi aset dalam rangka menggalang dana segar, rasionalisasi portofolio, ataupun memenuhi regulasi pemerintah. Langkah rasionalisasi portofolio aset melalui aksi divestasi ditempuh oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. Strategi tersebut ditempuh emiten berkode saham MEDC itu untuk menjaga neraca keuangan tetap sehat. 

Pada 3 Februari 2020, MEDC telah meneken perjanjian jual beli 10% saham PT Amman Mineral Internasional (AMI). Saham perusahaan yang menjadi pengendali tambang tembaga dan emas Batu Hijau di Kepulauan Sumbawa itu bakal diborong oleh PT Sumber Mineral Citra Nusantara (SMCN). Menurut Direktur Perencanaan & Keuangan/Direktur Independen Medco Energi Internasional Anthony R. Mathias, SMCN telah menyetor uang muka senilai US$10 juta pada 7 April 2020. 

Dari aksi divestasi PT AMI tersebut, perseroan berpotensi mendapatkan keuntungan sekitar US$212 juta. Di sisi lain, Medco juga berencana melakukan rasionalisasi portofolio dengan melepaskan asetnya di Libya (Blok 47). Sementara itu, Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan menyampaikan bahwa divestasi kepemilikan saham di enam ruas jalan tol akan terus diupayakan meski prosesnya mengalami perlambatan akibat meningkatnya ketidakpastian yang ditimbulkan wabah Covid-19. 

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk. Agus Purbianto menyatakan bahwa divestasi tetap ditargetkan akan rampung pada 2020. Proses itu diperlukan untuk mengimbangi beban keuangan perseroan. Sebelumnya, aksi divestasi saham juga dirancang oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Emiten bersandi saham SMGR itu akan melepas sekitar 15% kepemilikan saham di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) kepada Taiheiyo Cement Co. Ltd (TCC) dengan nilai transaksi mencapai US$220 juta. 

Menurut Direktur Solusi Bangun Indonesia Agung Wiharto, aksi korporasi itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan free float minimal 7,5% dan memperkuat modal kerja SMCB. Dana tersebut juga akan digunakan untuk membangun pelabuhan untuk memfasilitasi ekspor lewat TCC. Sementara itu, divestasi sekitar 20% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sudah hampir mencapai garis finish. Berdasarkan perjanjian, Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., serta Inalum telah menyetujui perpanjangan tenggat waktu penandatanganan perjanjian definitif terkait dengan divestasi 20% saham Vale Indonesia dari target awal Maret 2020 menjadi akhir Mei 2020. 

Sebelumnya, Direktur Utama Inalum Orias Petrus Moedak mengatakan realisasi akuisisi masih menunggu kesepakatan di antara kedua pihak. Pembahasan harga dan penawaran juga sudah dilakukan kepada emiten berkode saham INCO tersebut.

Minat pada lelang surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk negara masih besar. Penawaran yang masuk mencapai Rp 18,85 triliun, naik dari lelang sebelumnya sebesar Rp 18,11 triliun. Pemerintah menyerap dana Rp 9,5 triliun. Jumlah tersebut melampaui target indikatif pemerintah Rp 7 triliun. Analis Fixed Income MNC Sekuritas Made Adi Saputra menilai, minat investor di lelang sukuk negara konsisten. Hal ini tersebut terlihat dari jumlah penawaran dalam tiga lelang SBSN terakhir yang mengindikasikan keterbatasan likuiditas di pasar.

Head of Economics Research Pefindo Fikri C Permana menilai, hasil lelang kemarin menunjukkan belum ada perbaikan permintaan investor domestik yang mendominasi permintaan. Yang menarik, nominal yang diminta peserta lelang makin kompetitif dan ada peluang penurunan yield ke depan. Di lelang kemarin, PBS002 menjadi seri yang paling banyak dimenangkan, mencapai Rp 3,4 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 6,15%. Hal ini menunjukkan pemerintah lebih memilih memenangkan seri dengan cost of fund lebih murah dan levelnya lebih agresif dibanding yang diminta pasar. Saat ini investor masih memiliki kecenderungan melirik seri tenor pendek, karena relatif tidak volatil.

PT BNI Syariah akan memperluas jangkauan bisnis internasional seiring pencapaian menembus kategori Bank BUKU III.

Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menyampaikan, menjadi bank BUKU III membuka peluang setidaknya untuk tiga bisnis internasional. Tiga peluang itu di antaranya trade finance, remitansi, juga ekspansi cabang yang memungkinkan kerja sama internasional. Firman menyam paikan, peluang bisnis tersebut cukup signifikan sehingga bisa meningkatkan portofolio bank sekitar Rp 100 miliar dari sisi fee-based income. Selain itu, potensi dari trade finance terkait bisnis impor dan ekspor yang ditargetkan sekitar Rp 70 miliar. Sementara, untuk potensi ekspansi cabang, BNI akan bekerja sama dengan kantor cabang BNI induk yang ada di luar negeri seperti di Singapura, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Amerika Serikat.

Perluasan bisnis internasional sudah sukses dilakukan induk sehingga BNI Syariah akan bersinergi. BNI Syariah telah mempersiapkan sumber daya manusia dan teknologi untuk menggarap peluang tersebut. Meski membukukan kinerja positif, Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah Wahyu Avianto menyampaikan, pertumbuhan laba diproyeksi melambat tahun ini karena Covid-19. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pembiayaan membuat BNI Syariah tidak ada masalah likuiditas, kata Wahyu.

Perlambatan bisnis karena Covid-19 akan menurunkan sisi profitabilitas dari sisi pendapatan margin dan bagi hasil. Namun, peluang profit muncul dari fee-based income imbas digitalisasi layanan.

Pemerintah berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, dengan mengizinkan pusat perbelanjaan buka mulai 8 Juni 2020. Sejalan dengan itu, pengusaha mal dan ritel modern tengah menyiapkan rencana untuk kembali beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat menerangkan, pada prinsipnya, pengelola pusat belanja tetap akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat atau Gubernur DKI Jakarta mengenai tanggal yang dipilih untuk mulai beroperasi. Ellen menjelaskan, pusat belanja anggota APPBI-DKI akan menerapkan berbagai standard operating procedure (SOP) untuk memulai kembali operasional.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, para pengusaha ritel tengah menyiapkan road map terkait rencana pelonggaran PSBB pada 8 Juni mendatang, di mana pusat perbelanjaan atau mal akan kembali dibuka. Bila PSBB dilonggarkan, Aprindo, kata Roy berharap agar pemerintah bisa memiliki kebijakan yang tepat bagi pusat perbelanjaan bisa beroperasi secara normal, khususnya terkait jam operasional. Di sisi lain, dia menilai, bila nanti pusat perbelanjaan diizinkan untuk dibuka kembali, namun hal itu bukan berarti bahwa omzet akan mengalami perbaikan 100% karena operasional akan bertahap serta pengunjung juga masih tidak banyak yang datang.

Roy menjelaskan, dampak Covid-19 terbagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Dampak langsung dialami oleh anggota Aprindo yang berbisnis di pusat perbelanjaan, sehingga harus tutup sejalan dengan penerapan PSBB. Adapun yang tidak langsung adalah minimarket, supermarket, hypermarket dan grosir yang masih tetap buka operasionalnya. Dimana yang terdampak langsung pendapatannya tergerus melebihi 90% sisanya pendapatannya dari online. Yang tidak terdampak langsung juga tergerus sampai 50% karena nilai transaksi konsumen turun drastis, yang dulunya belanja untuk bulanan sekarang hanya beli kebutuhan pokoknya saja. Meski begitu,menurut Roy hal ini belum sampai membuat ritel modern melakukan PHK ke pegawainya yang mencapai 2 juta tenaga kerja atau 4 juta termasuk supplier. Hal itu dilakukan karena menurutnya tidak mudah mencari SDM yang paham dunia ritel.

PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo II (Persero) atau IPC menyatakan arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebanyak 2,12 juta twenty foot equivalent units (TEUs) sepanjang Januari-April 2020. Trafik pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia itu dinilai relatif stabil di tengah pandemi virus corona hanya berdampak berkisar 4-5%. Demikian penjelasan Direktur Utama (Dirut) Pelindo II, Arif Suhartono. Ia mengungkapkan, penurunan arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan bahwa aktivitas ekspor dan impor Indonesia dengan beberapa negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat masih mengalami perlambatan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa kinerja ekspor Indonesia pada April 2020 turun 7,02% sedangkan nilai impor Indonesia turun 18,58% dibanding April 2019. Ia menambahkan, sejak Kuartal I-2020, IPC telah merespons pandemi Covid-19 dengan melakukan penerapan prosedur kesiapsiagaan dan pencegahan di seluruh lini operasional sebagai upaya dan komitmen IPC dalam menjaga kelancaran logistik nasional. Sebelumnya, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo II Ogi Rulino memastikan, Pelindo II tetap menjalankan operasional dan pelayanan umum kepelabuhanan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu karena pelabuhan merupakan bagian mata rantai perekonomian nasional dan peran strategis dalam alur logistik fasilitator perdagangan

Menurutnya, digitalisasi yang diterapkan Pelabuhan Tanjung Priok sangat membantu operasional kepelabuhanan. Interaksi antara petugas dan pengguna jasa, baik di kantor maupun di lapangan, sangat jauh berkurang. Semua transaksisudah cashless (tidak menggunakan uang tunai). Kontak antara pengguna jasa dan operator sangat kecil. Kalaupun masih ada, seperti di lapangan penumpukan kontainer, kontak antarmanusia bisa dijaga dalam jarak tertentu. Penggunaan alat pelindung diri tambahan untuk para petugas di lapangan berupa masker dan sarung tangan. Lokasi kerja mereka juga disterilisasi secara berkala.

Pada bagian lain, Direktur Utama PT Pelindo IV Prasetyadi juga mengatakan hal serupa, sejumlah aktivitas di sejumlah pelabuhan tetap berlangsung secara produktif yang disertai dengan berbagai upaya penanganan kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Pelayanan di sejumlah pelabuhan juga masih tetap 24 jam selama tujuh hari. Menurut dia, tingginya aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut karena kebutuhan masyarakat saat pandemi Covid-19 juga normal seperti biasa bahkan cenderung mengalami peningkatan pada beberapa kebutuhan lainnya, seperti obat-obatan. Kegiatan itu terlihat di Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Fakfak dan di Makassar. Secara umum, Prasetyadi memastikan kegiatan bongkar muat di pelabuhan tidak terganggu, walaupun ada penanganan khusus untuk pencegahan Covid-19 bagi kapal-kapal yang akan sandar

Pemerintah resmi menarik pajak digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) per 1 Juli 2020 dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% terhadap produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa. Ini berlaku juga bagi perusahaan digital lainnya seperti Zoom, Amazon, maupun Spotify untuk wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas produk digital mereka ke pemerintah. Apabila tidak dilaporkan maka akan diberikan sanksi pembatasan akses di Tanah Air

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, sanksi berupa pembatasan akses sudah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Namun, nantinya dituangkan dalam aturan turunan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) baru. Kemudian dalam beleid baru ini juga diatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang akan menjadi pemungut, penyetor, dan pelaporan PPN kepada otoritas pajak nasional. Apabila PMSE tidak mematuhi, akan ada sanksi berupa pembatasan akses.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pungutan PPN akan berlaku bagi setiap pihak yang memanfaatkan produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa,baik perusahaan maupun konsumen di dalam negeri. Ini upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Di sisi lain, pungutan PPN ini memang menjadi strategi pemerintah untuk menambah pos penerimaan pajak.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analyst, (CITA) Fajry Akbar menilai, penarikan pajak perusahaan digital merupakan solusi ditengah polemik perpajakan ekonomi digital. Dibandingkan kita berpolemik dengan mengambil unilateral measure (tindakan sepihak) terkait hak pemajakan atas profitnya. Meskipun dianggap agak kurang tepat ditengah tekanan Covid-19, sehingga memiliki tekanan politik berupa penolakan dari masyarakat. Menurutnya pemungutan pajak perusahaan digital, juga diperlukan untuk mendorong stimulus fiskal ditengah Covid-19.

Disamping itu, adanya potensi manipulasi data dalam pelaporan data perusahaan pajak digital, kata Fajri terlalu riskan bagi perusahaan besar, sebab ini sudah menjadi risiko bisnis bagi perusahaan digital. Untuk menjaring perusahaaan digital patuh,maka pendekatan pemerintah pun tidak boleh keras atau kaku. Sebab kuncinya terkait kerja sama, yakni mutual benefit bagi keduanya. Untuk opsi adanya punishment bagi perusahaan digital yang tidak patuh wajib dilakukan, agar dapat lebih patuh. Namun ini merupakan jalan terakhir, oleh karena itu dialog menjadi kunci terakhir.

Perusahaan multinasional Jepang, SoftBank Group mengalami kerugian karena terdampak virus corona Covid-19. Pandemi virus itu semakin memperparah kesengsaraan yang telah ditimbulkan dari permasalahan investasi pada WeWork, perusahaan rintisan ruang kerja bersama. Hal ini disampaikan oleh SoftBank, tidak lama setelah perusahaan konglomerat itu mengungkapkan rencana pengunduran diri Co-founder Alibaba Jack Ma dari posisi direktur dewan pada bulan depan.

SoftBank mengaku terkena dampak buruk dari krisis kesehatan global. Perusahaan itu juga memperingatkan, jika pandemi berlanjut maka pihaknya memprediksi ketidakpastian bisnis investasinya bakal tetap berlangsung selama tahun fiskal berikutnya. Hasil ini memberikan pukulan terbaru bagi CEO SoftBank Masayoshi Son, yang telah mengubah apa yang dimulai sebagai perusahaan telekomunikasi, menjadi investasi dan raksasa teknologi dengan kepemilikan saham di beberapa perusahaan di Silicon Valley melalui Vision Fund senilai US$ 100 miliar. Di sisi lain, Son juga menghadapi lonjakan kritik atas tekadnya untuk menggelontorkan uang ke dalam perusahaan baru. Hal ini dinilai sejumlah analis terlalu mahal, dan tidak memiliki model laba yang jelas.

Ada pun permasalahan terbesarnya datang dari WeWork, yang sempat menuai pujian sebagai unicorn dengan nilai US$ 47 miliar. Son sendiri ber tahan dengan investasinya, bahkan menaikkan taruhannya. Meskipun ada banyak pertanyaan tentang strategi WeWork. Keputusan Investasi BurukTetapi masalah mulai ter urai pada tahun lalu ketika persediaan uang tunai WeWork menipis dan membatalkan penawaran sahamnya, menyusul keluarnya pendiri Adam Neumann

SoftBank Group dan Vision Fund telah berkomitmen lebih dari US$ 14,25 miliar untuk memulai. Tetapi pada April, perusahaan Jepang itu membatalkan rencana untuk membeli hingga saham WeWork senilai US$ 3 miliar sebagai bagian dari program restrukturisasi WeWork pun menggugat SoftBank atas keputusan tersebut, dengan tudingan telah melanggar kontrak. Bencana itu sangat membebani perusahaan, yang telah berjuang untuk mengumpulkan dana kedua bagi Vision Fund senilai US$ 100 miliar yang banyak diperdebatkan

“Para investor pun semakin mempertanyakan apakah bisnis yang seharusnya menjadi sasaran SoftBank, benar-benar menawarkan sesuatu yang baru. Sebelumnya, mereka mengatakan berinvestasi dalam teknologi mutakhir seperti AI, tetapi apa yang telah mereka lakukan seringkali sudah ketinggalan zaman, seperti investasi properti dan hotel,” ujar Masahiko Ishino, analis di Tokai Tokyo Research Institute, merujuk pada merujuk pada WeWork dan perusahaan rintisan OYO

Kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) alias Indonesia EximBank babak belur. Merujuk laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia 30 Maret lalu, LPEI membukukan rugi bersih Rp 4,7 triliun pada akhir tahun 2019. Tahun 2018 Eximbank masih mencatatkan laba sebesar Rp 171,6 miliar. Penyebab membengkaknya kerugian lantaran beban pembentukan cadangan akibat kerugian penurunan nilai aset keuangan alias CKPN membengkak hampir empat kali lipat. Rasio pembiayaan bermasalah alias non performing financing (NPF) per 2019 mencapai 23,39%. Pembiayaan dan piutang bermasalah naik 53,04%.

Sektor perindustrian, pertanian dan sarana pertanian, serta pertambangan mencatatkan peningkatan NPL yang terbesar. Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Eximbank periode 2017 hingga semester I-2020, NPF tertinggi di sektor usaha perikanan laut, yakni 56,28% di 2019. Kemudian NPF sektor industri logam dasar dan besi baja sebesar 29,92%. Sektor pertambangan minyak dan gas bumi memiliki NPF tertinggi ketiga mencapai 28,50%.

Sekretaris Perusahaan EximBank Yadi Jaya Ruchandi menjelaskan, LPEI memang mendapat penugasan khusus dari pemerintah masuk ke proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan (non-bankable), tapi penting bagi pemerintah (feasible). Walhasil, model bisnis LPEI tidak sepenuhnya sama dengan perbankan umumnya. Pembiayaan Eximbank juga terkonsentrasi di sektor komoditas yang rentan terhadap gejolak faktor eksternal. Ini salah satu faktor naiknya NPF melebihi batas maksimal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BPK dalam laporannya menilai Eximbank belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Dari 14 poin temuan BPK, yang perlu dicermati terkait kinerja pemberian fasilitas pembiayaan di Eximbank yang belum maksimal. Terutama pemantauan pada debitur-debitur yang berpotensi bermasalah. Semisal persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan dan pemberian izin penerbitan global bond kepada Grup Duniatex belum sepenuhnya memperhatikan risiko gagal bayar utang.

BPK juga menyatakan, Eximbank tak mempertimbangkan kinerja keuangan historikal, proyeksi wajar dan kemampuan guarantor. Misalnya pemberian pembiayaan ke Grup JD atau Johan Darsono. Dari 13 perusahaan grup itu, 12 memperoleh pinjaman dengan limit Rp 2,39 triliun dan outstanding per Juni 2019 sebesar Rp 2,178 triliun. Dari 12 perusahaan itu, 4 masuk kol 4 dan selebihnya kol 5.

Manajemen Eximbank mengaku telah memberikan penjelasan ke OJK, serta menyampaikan rencana aksi perbaikan untuk dua tahun ke depan sesuai arahan BPK. Rencana bisnis antara lain, perbaikan kualitas pembiayaan dan perbaikan kinerja keuangan. Caranya membangun kembali sistem peringatan dini dan pembuatan model pembiayaan UKM ekspor, serta penguatan manajemen risiko.

Pemerintah menaikkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 641,17 triliun dari skenario awal sebesar Rp 318 triliun. Sebagian dana tersebut dialokasikan untuk memberikan stimulus bagi korporasi, BUMN, dan UMKM. Dengan kenaikan anggaran PEN tersebut, ditambah adanya penurunan penerimaan negara, defisit APBN 2020 pun melonjak jadi 6,27% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 1.028 triliun. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual di Jakarta. Menkeu merinci, dana PEN tersebut dialokasikan untuk tiga pos besar, yakni belanja negara sebesar Rp 427,46 triliun, pembiayaan sebesar Rp 133,52 triliun, serta tambahan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sektoral sebesar Rp 65,1 triliun. Disisi lain, pendapatan negara dalam outlook terbaru menurun menjadi Rp 1.691,6 triliun. Pembiayaan defisit APBN 2020 ini didanai lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)

Menkeu memaparkan, insentif pajak diperluas sebesar Rp 123,01 triliun dan bersifat masif ditujukan untuk membantu korporasi, UMKM, maupun BUMN. Kemudian insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% bertambah menjadi Rp 14,4 triliun, dari semula Rp 4,2 triliun. Plafon restitusi PPN mencapai Rp 5,8 triliun untuk 431 wajib pajak (WP) serta Pemerintah juga menurunkan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% dengan nilai total insentif yang diterima perusahaan setara Rp 20 triliun.

Dana ini bertujuan agar dunia usaha bisa bertahan dari dampak Covid-19, sehingga mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan dan terhindar dari kebangkrutan. Perluasan terjadi karena adanya penambahan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), perusahaan yang memperoleh fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan kawasan berikat.

Anggaran yang mendapat perhatian utama dalam program PEN, salah satunya adalah dukungan konsumsi senilai Rp 172 triliun. Menurut Menkeu, bujet ini bertujuan untuk menahan kemerosotan konsumsi masyarakat sehingga bisa tetap terjaga pada level yang bisa memenuhi kebutuhan dasar.

Dukungan konsumsi tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bantuan sosial (bansos), Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, serta logistik pangan dan sembako. Komitmen dukungan terhadap konsumsi antara lain diwujudkan dengan memperpanjang periode subsidi listrik gratis untuk 24 juta pelanggan golongan 450 volt ampere (VA) dan pemberian diskon 50% bagi 7,2 juta pelanggan listrik berdaya 900 VA hingga September mendatang. Dukungan konsumsi lainnya adalah bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Menkeu menegaskan, dengan perluasan bansos ini, sekitar 55% penduduk kategori terbawah di Indonesia mendapatkan bansos dalam berbagai bentuk.

Kemudian, dana PEN diberikan pula untuk dana pembiayaan, terdiri atas penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana pemerintah di perbankan, dan penjaminan, serta talangan investasi untuk BUMN. Menkeu menegaskan, Covid-19 telah mengganggu kinerja BUMN dari sisi disrupsi rantai pasok yang berlebih, sementara permintaannya meorosot tajam, seperti transportasi dan jalan tol. Di lain sisi, biaya operasional dan risiko finansialnya melonjak, karena ada kewajiban kepada pihak ketiga. Menkeu menambahkan, BUMN harus mendapatkan dukungan karena menyangkut hajat hidup masyarakat dan peran besar yang dijalankan BUMN seraya mengingatkan, jika ada BUMN yang menghadapi masalah hukum terkait dana yang digelontorkan pemerintah, proses hukum tetap berjalan. Tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi akan melibatkan BPKP, BPK, dan KPK untuk pengawasan.

Dana PEN juga dialokasikan untuk tambahan belanja kementerian/lembaga dan sektoral, terdiri atas Pariwisata, Perumahan dan cadangan stimulus fiskal lainnya. Selain itu, ada dukungan untuk pemerintah daerah untuk cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi serta penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah.

Menanggapi kenaikan stimulus untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, dana dari PEN ini lebih tepat difokuskan untuk menopang sektor produksi. Mulai dari UMKM, industri menengah sampai pabrik, apalagi UMKM juga menjadi penopang perekonomian domestik. Ia menambahkan, apabila ada daya beli namun tidak ada produksi maka akan berdampak kontraproduktif untuk perekonomian. Ia juga menilai, pemerintah sudah berencana untuk melakukan relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun tetap saja perekonomian masih membutuhkan waktu untuk pulih. Untuk itu, perlu ada bantuan terhadap UMKM dan industri agar tetap bertahan sampai perekonomian kembali berputar. Dikhawatirkan, kalau tidak dibantu saat ini, maka UMKM akan bangkrut, sehingga saat ekonomi nanti pulih, cuma tersedia barang impor untuk memenuhi kebutuhan pasar.