Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas pada 43 kementerian/lembaga sepanjang tahun lalu. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, nilai penyimpangan tersebut mencapai Rp 102,76 miliar.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan tersebut baru didasarkan pada kewajaran informasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. BPK belum melalui pemeriksaan mendalam. 

Sejumlah penyimpangan yang ditemukan itu antara lain belum adanya bukti pertanggungjawaban, harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya, perjalanan dinas rangkap, perjalanan dinas fiktif, hingga kelebihan pembayaran.

Berkaca dari temuan tersebut, BPK mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja perjalanan dinas di kementerian/lembaga, sehingga persoalan serupa tidak terulang. 

Agung mengatakan realisasi belanja harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari moral hazard di kemudian hari. 

Salah satu kementerian yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam rapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu, anggota Dewan mencecar pejabat Kementerian Desa ihwal temuan penyimpangan senilai Rp 8,1 miliar.

Kritik datang dari anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Eddy Santana. Dia mengatakan temuan terhadap dana perjalanan dinas sulit dikembalikan. Pasalnya, nilai yang diterima oleh aparat sipil negara (ASN) umumnya bernominal di bawah Rp 10 juta.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menuturkan temuan penyimpangan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 8,1 miliar telah ditindaklanjuti sebesar Rp 3,9 miliar.

PT Meiloon Technology Indonesia memulai pembangunan pabrik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, kemarin. Perusahaan pembuat produk elektronik seperti speaker ini adalah satu dari tujuh investor yang memindahkan pabrik dari Cina ke Indonesia. Chief Financial Officer Meiloon Industrial Co, Ltd, Eva Kuo, mengatakan investasi mereka di Indonesia akan menciptakan peluang kerja bagi 8.000 warga lokal, termasuk untuk transfer teknologi.

Meiloon Industrial Co, Ltd bermarkas di Taiwan berdiri sejak 1973, adalah original design manufacturer (ODM) dan original equipment manufacturer (OEM) untuk produk high end audio systems dan loudspeaker, antara lain merek JBL. Dalam dua tahun terakhir, kata Eva, perusahaannya sudah melakukan survei ke beberapa lokasi di sejumlah negara.

Bupati Subang, Ruhimat, mengatakan pembangunan pabrik ini memberi optimisme kepada warganya dan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan proses perizinan bisa berlangsung bersamaan dengan proses pembangunan pabrik. Bahlil mengatakan pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama dengan investor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Perwakilan pemegang saham Meiloon Indonesia, Leonaard Prawira, menargetkan produksi bisa berjalan pada semester II 2020, dan mengalokasikan produk speaker dan video elektronik untuk pasar ekspor.

Industri tekstil nasional terancam mati suri pada paruh kedua tahun ini, mengingat masih membanjirnya tekstil dan produk tekstil impor di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mendata saat ini permintaan terhadap tekstil dan produk tekstil (TPT) sudah mulai bergerak. Namun, pergerakan tersebut hanya dinikmati oleh industri hilir TPT. 

Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Wirawasta mengatakan berdasarkan data yang didapatkan asosiasi di lapangan, volume impor tekstil pada semester I/2020 belum berkurang secara signifikan. Menurut dia, oknum importir tekstil saat ini makin kreatif dalam memenuhi pasar tekstil nasional dengan produk impor. Pengawasan dan regulasi yang setengah hati dinilai menjadi penyebab utamanya.

Industri tekstil pada paruh kedua 2020 akan mati suri. Dengan kata lain, utilitas pabrikan kain, benang, dan serat selama 6 bulan ke depan tidak akan bergerak dari posisi saat ini yang masih di bawah level 20%. Dia menjelaskan setidaknya ada tiga praktik yang kini digunakan oleh oknum importir untuk yang membuat angka impor pada paruh pertama 2020 tetap tinggi, yakni pelarian pos tarif, undervolume, dan impor borongan. 

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah menambah bea masuk pada 121 pos tarif delapan digit produk tekstil pada akhir Mei 2020. Dengan kata lain, produk yang dikenakan bea masuk sangat spesifik. 

Redma berujar pihaknya telah mengajukan agar penambahan bea masuk tersebut dikenakan pada pos tarif dengan empat digit. Artinya, cakupan produk yang mendapatkan bea masuk akan lebih luas.

Terpisah, Sekretaris Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat Kevin Hartanto mendata saat ini pabrikan tekstil yang masih berproduksi hanya memiliki utilitas sekitar 20%—30% akibat pasar domestik masih dipenuhi kain impor. 

Kevin menilai tugas utama pemerintah saat ini adalah menjaga pasar domestik TPT dari produk impor, pemerintah harus menyadari prioritas utama saat ini adalah insentif untk menjaga pasar, bukan insentif perpajakan. Pemangku kepentingan, imbuhnya, harus waspada dan mempercepat penerbitan safeguard produk dalam pos tarif 61 dan 62, mengingat pabrikan garmen di China saat ini mulai beroperasi. 

Untuk menggerakkan pertumbuhan industri dalam waktu cepat, pemerintah berencana menurunkan impor bahan baku produksi hingga 35% pada 2022. Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Prijambodo mengatakan, perekonomian yang diproyeksikan terpuruk pada triwulan II dan III-2020 diharapkan membaik pada 2021. Pihaknya menambahkan, pada 2021 pertumbuhan industri manufaktur diharapkan mencapai 4,7% - 5,5% atau sedikit diatas target capaian PDB 4,5% - 5,5%. 

Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian Herman Supriadi mengatakan, program substitusi impor adalah opsi paling cepat untuk mendongkrak pertumbuhan industri dan mencegah resesi yang dalam dan panjang. Selama ini impor bahan baku untuk industri dalam negeri berkontribusi hingga 70,39% dari total impor Indonesia.

Pemerintah juga menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di sektor properti. Sektor ini punya dampak berganda terhadap 170 industri lain. Wakil Menteri Keungan Suhasil Nazara mengatakan, sebagian dana program pemulihan ekonomi nasional juga dialokasikan untuk industri perumahan.

Vice President and Chief Administration Officer Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Luky Eko Wuryanto menilai, perekonomian Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pulih dari pandemi Covid-19. Salah satu potensi yang dimiliki adalah posisi ekonomi Indonesia yang masuk peringkat 16 terbesar sehingga dapat menjadi anggota G20. Meski demikian, ia menuturkan semua tergantung pada cara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk melakukan pemulihan harus mampu menggerakkan aktivitas ekonomi sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia harus mampu memilih secara cermat sektor yang akan diprioritaskan untuk pulih terlebih dahulu dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Luky juga mengatakan, AIIB belum berencana untuk meningkatkan pinjaman bagi Indonesia dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pinjaman dapat ditingkatkan apabila terdapat sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah dan ada alasan yang kuat. Luky menjelaskan sejauh ini AIIB telah menyetujui dana pinjaman sebesar US$ 1 miliar yang terdiri atas US$ 250 juta untuk mendukung sektor kesehatan dan US$ 750 juta untuk mendukung kebijakan pemerintah mengatasi dampak Covid-19. Progres dari dana sebesar US$ 1 miliar tersebut saat ini dalam proses pencairan yang bergantung pada perjanjian dalam pinjaman.

Para pengembang properti berharap ada relaksasi dalam kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA). Menurut Ketua DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, kepastian WNA bisa membeli properti dibutuhkan oleh para pengembang. REI berharap ada kemudahan pembelian properti oleh orang asing dengan tidak harus memiliki KITAS, cukup hanya visa multi entry untuk waktu tiga sampai lima tahun dan tidak dibedakan dengan kepemilikan WNI yaitu SHMSRS/Strata Tittle pada apartmen serta dapat diterbitkan di atas tanah HGB.

Di sisi lain, kepemilikan properti oleh WNA disoroti oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi II Aus Hidayat Nur menyoroti adanya potensi WNA yang bisa sampai memiliki properti rumah susun ( rusun ) bertentangan dengan Undang – Undang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 yang menyebutkan, hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik dan dapat mencederai tekad rakyat Indonesia yang ingin berjaya di tanahnya sendir

Senior Associate Director Colliers International (konsultan properti), Ferry Salanto mengatakan bahwa dari sisi konsumen mayoritas orang yang membeli properti residensial saat ini adalah investor, yang diperkirakan bakal menahan pembelian karena harus mengalokasikan dana untuk keperluan lain yang lebih penting pada saat ini. Kemudian terdapat sedikit penyesuaian harga jual setelah tertahan pada kuartal sebelumnya, serta membuat cara bayar yang lebih meringankan seperti memperpanjang tenor cicilan atau menghilangkan uang muka.

Pemerintah memutuskan untuk mempelebar defisit anggaran 2021 sebesar 5,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih besar dari kesepakatan dengan DPR yakni 4,7% dari PDB, ada pelebar deficit sebesar 0,5% atau setara Rp 179 triliun yang akan di alokasikan untuk cadangan belanja tahun 2021. Menkeu Sri Mulyani mengatakan usai rapat terbatas di istana Selasa (28/7) ketahanan pangan merupakan prioritas paling tinggi. Kedua mendukung sektor industri melalui pusat – pusat kawasan industri untuk menarik PMA. Ketiga ICT dan keempat pendidikan dan kesehatan.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu, Hidayat Amir mengatakan, pemerintah belum menentukan, besaran tambahan alokasi anggaran per Kementerian dan Lembaga (K/L) dan masih dibahas oleh empat kementrian koordinator. Yang jelas, untuk mempercepat pemuliah sosial-ekonomi, pemerintah menyiapkan tujuh strategi di 2021. Strategi ini meliputi reformasi kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan industry, reformasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), reformasi perpajakan, dan reformasi penganggaran.

Kepala Ekonom Universitas Kebangsaan Eric Sugandi optimis pertumbuhan ekonomi tahun depan bakal lebih baik. Dengan catatan, tahun ini pandemi sudah berakhir atau bisa di tangani dengan baik oleh pemerintah. Proyeksi Eric pertumbuhan 2021 sekitar 4,8%.

Berbagai upaya dilakukan. Realisasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional senilai total Rp.695,2 trilliun, termasuk di dalamnya dana penanganan Covid – 19 dibidang kesehatan Rp.87,5 trilliun, dipercepat. Pemerintah juga memperkuat dua motor pengungkit ekonomi, yaitu badan usaha milik negara ( BUMN ) serta koperasi dan usaha mikro, dan menengah ( KUMKM ).

BUMN telah disuntik Rp.152,15 trilliun melalaui mekanisme talangan dana penyerahan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur ( Persero ) atau SMI, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dan di bawah Kementrian Keuangan. Khusus pembiayaan dari PT SMI, bunganya sebesar 5,4%. Namun, pemerintah pusat akan membayar selisih dengan biaya dana yang ditanggung PT SMI sehingga bunga pinjaman yang di bayar pemda hanya 0,815%.

Dari 34 provinsi di Indonesia, produk domestik regional bruto ( PDRB ) 14 provinsi triwulan I-2020 tumbuh di bawah PDB nasional. Tiga di antaranya PDRB-nya minus, yaitu Bali ( minus 1,14% ), DI Yogyakarta ( minus 0,17% ), dan Banten ( minus 0,17% ). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat telah memanfaatkan pinjaman daerah periode 2020 -2021. DKI menerima pinjaman Rp.12,5 trilliun dan Jawa Barat Rp.4 trilliun.

Mengutip data Kementrian Keuangan, realisasi stimulus penanganan Covid – 19 dan pemulihan Ekonomi Nasional per 22 Juli 2020 sebesar Rp.138,28 trilliun atau 19,89 persen dari pagu yang sebesar Rp.695,2 trilliun. Anggaran itu untuk kesehatan, perlindungan sosial, usaha miro, kecil, dan menengah ( UMKM ), pembiayaan korporasi, insentif dunia usaha, serta tambahan belanja sektoral dan pemda.

Indef memprediksi Indonesia akan masuk ke jurang resesi yang cukup dalam. Pada triwulan II-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus 4 persen. Pertumbuhan negatif akan berlanjut sampai dengan triwulan III-2020, yang diproyeksikan minus 1,3 persen hingga minus 1,75 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi minus 3,4 persen pada triwulan III tahun ini.

Realisasi tertinggi adalah program perlindungan sosial Rp.78,12 trilliun atau 38,31 persen pagu, kemudian stimulus UMKM Rp.30,21 trilliun atau 25,3 persen dari pagu. Realisasi stimulus program lainnya masih di bawah 15 persen pagu.

Program literasi digital bagi pelaku usaha kecil, dan menengah atau UMKM tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah. “ Literasi digital bagi UMKM juga mesti dipegang oleh satu leading sector agar lebih efisien,” ujar co-founder UKMIndonesia.id,Dewi Meisar saat di hubungi, Selasa (28/7/2020).

Pembangunan Asia (ADB) pada periode April-Mei 2020, sebanyak 48,6 persen dari total UMKM di Indonesia menutup usahanya seketika. UMKM yang penjualan bulanan turun lebih dari 30 persen mencapai 37,7 persen dari total 64,34 juta UMKM. Adapun 30,5 perseb UMKM mengalami penurunan permintaan domestic, 19,8 persen mengalami gangguan produk/rantai pasok, dan 14,1 persen mengalami pembatalan kontrak selama April-Mei.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi stimulus UMKM hingga 22 Juli mencapai Rp 30.21 triliun atau 25,3 persen dari pagu. Selain stimulus pemerintah menggelar sejumlah program untuk membantu UMKM di tengah pandemi. Kementerian Koperasi dan UMKM, menggelar pelatihan manajerial, vokasional dan kewirausahaan.