Satuan pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kepolisian Negara RI menggagalkan penyelundupan 54,978 ton daging irisan ikan patin senilai Rp 2,7 miliar. Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu mengemukakan, keberhasilan ini berawal dari pergerakan kapal pengangkut ikan illegal di Pangkal Balam, Bangka Belitung. Tim PSDKP KKP sejak 26 Juli 2020 memantau kapal tesebut.

Pada 3 Agustus , ikan selundupan sudah di sebar kedalam 4 kontainer. Pada 7-8 Agustus 2020, aparat gabungan berhasil meringkus mobil kontainer yang mengangkut ikan ke Pulau Jawa. Penangkapan ini hasil kerjasama antara KKP dengan Kepolisian Air dan Udara (Polairud). Haeru menambahkan, pihaknya akan menelusuri asal-usul patin irisan atau filet illegal tersebut. “Penyelundupan ikan patin filet ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan usaha perikanan Indonesia,” kata Haeru, Senin (10/8/2020).   Upaya penggagalan penyelundupan ini merupakan yang pertama kali pada tahun ini.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina menyampaikan, KKP tidak pernah mengeluarkan izin memasukkan hasil produk perikanan patin atau dori. Penyelundupan itu melanggar Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sudah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009. Pada 2017, KKP merilis penyelundupan produk patin impor dengan merek dagang ikan dori, ikan illegal asal Vietnam itu mengandung zat kimia berbahaya dan kadar air (rendemen) dalam tingkat berlebih. Kondisi ini dikhawatirkan membahayakan keamanan pangan.

Ketua Bidang Budidaya Patin Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) Imza Hermawan mengemukakan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk tidak meberikan izin impor patin. “Kita bersaing saja dari sisi kualitas dan harga. Produk daging patin Indonesia mampu bersaing, bahkan lebih aman untuk dikonsumsi,” katanya.  Imza menambahkan, produk patin selundupan ini memiliki kualitas yang kurang dan biasanya merembes ke jaringan hotel, restoran, dan kafe.

Pada April-Mei pemasaran filet patin di Indonesia turun 60-70 persen. Sejumlah pabrik pengolahan pabrik tutup sementara karena stok menumpuk dan serapan pasar anjlok. Memasuki Juli 2020, pasar patin mulai menggeliat dan kini serapan pasar sudah 50 persen.Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Irjen Lotharia Latif menegaskan komitmennya untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk dari upaya penyelundupan.

Kepailitan menghantui emiten di bursa saham properti. PT Sentul City Tbk (BKSL), digugat pailit oleh keluarga Bintoro, family dari pemilik konglomerasi Grup Olympic. Gugatan pailit terhadap BKSL di daftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta, Jumat (7/8). Manajemen emiten properti menjelaskan, pengajuan pailit tersebut terkait dengan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) kaveling siap bangun antara BKSL dan pemohon pailit. Manajemen BKSL Corporate Communication Sentul City Alfian Mujani menegaskan, tidak ada kaitannya utang piutang antara BKSL dengan pemohon pailit. “Sentul City tidak dalam keadaan pailit,” ujarnya dalam siaran pers. Namun Alfian tidak merinci secara detail soal PPJB tersebut.

Persoalan yang dihadapi BKSL menambah panjang daftar emiten yang terancam pailit, maupun harus menempuh restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan. BEI mencatat, per 7 Agustus, ada tiga emiten yang di gugat pailit, diluar BKSL. Ketiganya adalah PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), dan PT Golden Plantation Tbk (GOLL). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan pailit COWL, termasuk anak usaha nya yakni PT Bumiraya Investindo (BRI) dan PT Airlangga Sawit Jaya (ASJ). Selain itu, GOLL juga berpotensi mengalami forced delisting.  

Selanjutnya, ada delapan emiten yang saat ini tengah menjalani PKPU. BEI mensuspen lima saham di antaranya, PT Grand Kartech Tbk, PT Nipress Tbk, PT Armidian Karyatama Tbk, PT Hanson International Tbk, dan PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat menilai, “Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya,” jelas Samsul, Senin (10/8).

Prediksi Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana, emiten yang digugat pailit dan masuk PKPU masih bisa bertambah karena efek pandemi terhadap bisnis emiten. Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menyebut, investor tidak perlu panik menyikapi gugatan pailit yang terjadi pada emiten. Sebelum diputuskan pailit oleh pengadilan, ada kemungkinan perusahaan tidak bersalah. Misalnya, menurut dia, gugatan pailit yang dihadapi BMTR. Wawan menyebut, ada dua cara yang bisa ditempuh investor ketika emiten digugat pailit. Pertama, mengikuti proses gugatan pailit dengan harapan ada perjanjian damai. Kedua, investor dapat melepas saham di pasar negosiasi. Risikonya harga saham akan sangat menurun.

Lain halnya dengan emiten yang sektornya tertekan seperti COWL. Sejumlah emiten properti yang lain harus berjibaku menuntaskan kewajibannya. “Sahamnya sulit naik karena bisnisnya juga sedang sulit,” kata Teguh. Selain itu, Teguh menyebut investor bisa mencermati nilai gugatan. Jika nilai gugatan lebih kecil dibanding aset, perusahaan masih dalam batas aman, investor bisa tetap hold. Sebaliknya jika kemudian emiten diputus pailit, investor harus cut loss.

Per Mei 2020, pembiayaan dan pinjaman yang disalurkan perusahaan pegadaian di Indonesia sebesar Rp 53,521 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 53,065 triliun yang disalurkan pegadaian pemerintah, yakni PT Pegadaian (Persero) dan Rp 456 miliar disalurkan 84 perusahaan pegadaian swasta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip Minggu (9/8/2020), menunjukkan, aset 85 perusahaan pegadaian yang berizin di Indonesia sebesar Rp 68,268 triliun. Menurut Deputi Komisioner Industri Keuangan Nonbank OJK Anggar Budhi Nuraini menyebutkan, yang terbaru mendapatkan izin diberikan kepada PT Cipta Dana Gadai yang beralamat di Bojong Loa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat.

Tempat penginapan mulai meningkat sejalan dibukannya beberapa daerah tujuan wisata. Salah satu faktor nya ditopang oleh tren stayaction, liburan dengan menginap di vila atau hotel yang dekat dengan tempat tinggal, terutam oleh wisatawan domestik. Peningkatan kunjungan terutama terjadi di destinasi wisata turis lokal, seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan Semarang. Sementara destinasi yang bisa untuk wisatawan internasional, seperti Bali belum meningkat signifikan.

Corporate Communications Manager Pegipegi Busyra Oryza menyatakan, pemesanan hotel dan penginapan melalui Pegipegi meningkat 250 persen, terhitung sejak libur Idul Fitri pada Mei 2020. Peningkatan menggeliat ketika pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan social berskala besar (PSBB). Sebagian pengelola hotel juga menawarkan diskon tarif secara rutin.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Bidang Kawasan Pariwisata dan Pusat Rekreasi Thomas Jusman mengemukakan, beberapa destinasi sudah mengalami peningkatan jumlah pengunjung terutama destinasi wisata alam.

Upaya pemulihan industri pariwisata, termasuk perhotelan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti kebersihan dan higienis. “Pandemi Covid-19 mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Wisatawan akan memilik destinasi wisata yang menerapkan protokol kesehatan, sekalipun pandemi nantinya berakhir,” lanjut Thomas.

Secara terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani berpandangan, tingkat okupansi hotel di Jakarta rata-rata baru sekitar 20 persen. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendorong okupansi hotel adalah perjalanan dinas pemerintah yang dinilai akan mengungkit perjalanan bisnis di perusahaan.

Harga benih lobster yang dieskpor Indonesia ke Vietnam mulai turun. Pelemahan pasar serta penuhnya kolam pembesaran jadi alasan. Daya saing lobster konsumsi Indonesia berpotensi makin tertekan tahun depan.

Kepala Desa Pare Mas Nusa Tenggara Barat Sahman menyebutkan harga jual benih lobster pasir saat ini berkisar Rp 5.000 per ekor sementara jenis mutiara Rp 19.000. Padahal pekan lalu harganya masih kisaran Rp 11.000 per ekor untuk jenis pasir dan Rp 30.000 per ekor untuk jenis mutiara.

Menurut Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) Effendy Wong, meski pasar melemah Vietnam terus menerima berapa pun benih yang diekspor Indonesia untuk tujuan pembesaran. Pihaknya memprediksi, banyaknya pasokan benih dengan harga rendah membuat Vietnam menguasai pasar lobster konsumsi tahun depan. Sebaliknya, budidaya lobster Indonesia terancam kehilangan daya saing. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat 3,18 juta ekor benih lobster diekspor 3 bulan terakhir. Ada 42 perusahaan yang memperoleh rekomendasi ekspor.

Rokok elektrik terbukti tidak efektif mengurangi konsumsi rokok konvensional pada masyarakat. Penggunaanya justru berganda sehingga dampak buruk yang ditimbulkan semakin besar. Disisi lain, aturan pengendalian rokok elektrik masih belum jelas.

Analis Badan Kebijakan Fiskla Kementerian Keuangan, Febri Pangestu menuturkan pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan konsumsi rokok elektrik  melalui penarikan cukai tembakau pada cairan rokok elektrik senilai 57%. Hal tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan. Pemerintah juga berupaya mengendalikan konsumsi rokok konvensional. Total beban pajak atas rokok di Indonesia mencapai 63,5% yang termasuk pada tarif cukai, pajak roko dan pajak pertambahan nilai. Secara tren juga haraga rokok di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, merespon kebijakan tarif cukai dan harga jual ecer.

Perjalanan domestik diandalkan untuk memulihkan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum. Pada triwulan II-2020, pertumbuhan lapangan usaha ini terkontraksi 22,02 persen atau anjlok dari triwulan I-2020 yang tumbuh 1,95 persen secara tahunan. Data di laman BPS menyebutkan, pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terjadi akibat jumlah wisatawan yang berkurang, penutupan tempat rekreasi dan hiburan, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang memilih untuk memasak di rumah. Semua penyebab itu berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani, Kamis (6/8/2020), di Jakarta, mengatakan, “Untuk memulihkan bisnis akomodasi serta makanan dan minuman perlu memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka bisa melakukan perjalanan liburan dengan aman. Selama protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, risiko yang muncul dari perjalanan akan rendah,” ujarnya. Hariyadi menambahkan, pada 2019, ada 275 juta kunjunan wisatawan domestic di Indonesia. Diharapkan, hingga akhir tahun 2020, sekitar 30 persen dari jumlah kunjungan itu atau sekitar 82,5 juta kunjungan diharapkan terealisasi. Data BPS menunjukkan, pada triwulan II-2020 ada 482.650 kunjungan wisatawan mancanegara atau anjlok 87,81 persen secara tahunan.

Hal serupa dialami lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Pada triwulan II-2020, petumbuhan sektor ini anjlok 30,84 persen secara tahunan. Kondisi ini berbalik dari triwulan I-2020 yang masih tumbuh 1,29 persen secara tahunan. Data yang dihimpun dari PT Angkasa Pura I (Persero), lalu lintas penumpang di 15 bandara AP I pada Juli 2020 sebanyak 1.363.912 orang atau tumbuh 110 persen dibandingkan dengan Juni 2020 yang hanya 648.567 orang.

Pada Juli 2020 ada 21.954 pergerakan pesawat atau tumbuh 57,4 persen dibandingkan Juni 2020 yang hanya 13.942 pergerakan. Adapun pergerakan kargo tumbuh 19,1 persen, yakni dari 30.558.928 kilogram (kg) pada Juni 2020 menjadi 36.407.584 kg pada Juli 2020. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Falik Fahmi melalui siaran pers, Kamis, “Peningkatan lalu lintas terjadi sejak dua bulan terakhir, sejak diterapkan masa adaptasi kebiasaan baru. Hal ini memupuk keyakinan dan optimisme bahwa sektor aviasi akan bangkit, “ ujarnya.

Langkah PT Angkasa Pura I (Persero), dalam meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat untuk berpergian, dengan meneyediakan fasilitas tes cepat Covid-19 di 11 bandara. Terbukti peningkatan lalu lintas penerbangan terjadi di 19 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero). Pada Juli 2020 tercatat 1,52 juta penumpang atau meningkat 143 persen secara bulanan dan 21.431 pergerakan pesawat atau naik 65 persen secara bulanan. “Pemulihan lalu lintas penerbangan di tengah pandemic telah berlangsung sejak pertengahan Juni,” kata Director of Operation and Service Angkasa Pura II Muhamad Wasid.

Pemerintah akan mengoptimalkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah ada setelah ekonomi tumbuh minus 5,32 persen pada triwulan II-2020. Kepala Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan menyalurkan sejumlah program stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. “Program PEN yang dilaksanakan oleh Pemerintah cukup banyak, saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan, dan penyaluran kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (6/8/2020).

Menurut Erick yang juga Menteri BUMN, pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pekerja yang terdampak pemutusan lapangan kerja melaui kartu prakerja. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020. Sasarannya adalah 13,8 juta pekerja nonpegawai negeri sipil dan non-BUMN yang aktif dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang gaji dibawah Rp 5 juta per bulan, “Nilai bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Penyaluran akan diberikan per dua bulan ke rekening setiap pekerja,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengemukakan, pengembangan energi terbarukan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Caranya adalah dengan menggalangkan program pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 1.000 megawatt peak (MWp) terhadap 500.000 rumah tangga penerima subsidi listrik. Setiap rumah mendapat kapasitas terpasang hingga 2.000 watt peak. Program ini bisa di mulai pada 2021 untuk mendukung capaian target nasional PLTS atap sebesar 6.500 MWp pada 2025. “Program ini dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 30.000 orang dan mampu menurunkan belanja subsidi listrik dalam jangka Panjang,” ujar Fabby.

Pandemi Covid-19 sebenarnya membawa peluang pada sektor tertentu yang pertumbuhannya tetap positif sepanjang triwulan II-2020, seperti sektor pertanian, informasi dan komunikasi, serta kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini tumbuh sebesar 16,24 persen , pertumbuhan sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2019 yang sebesar 13,77 persen. Ekonom Bidang Pangan dan Energi senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, pertanian tampil sebagai salah satu sektor yang tidak terkontraksi. Pertanian tetap tumbuh karena merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat. Namun, lanjut Rusli, meski memainkan peran strategis, kesejahteraan petani masih tergerus. Hal ini terlihat dari sejumlah indicator, seperti nilai tukar petani (NTP) yang secara umum turun. Pada Januari 2020, NTP berada pada level 104,21 kemudian turun lagi menjadi 100,09 pada Juli 2020. “Ini tidak adil, harga komoditas mereka turun, tetapi kebutuhan meningkat. Padahal, inflasi sempat turun pada April-Juni 2020, tetapi Indeks Konsumsi Rumah Tangga petani meningkat. Ini menunjukkan, penurunan inflasi hanya dinikmati kelas menengah-atas, bukan petani,” ujarnya.

Kinerja industri pengolahan pada triwulan II-2020 tumbuh minus 6,19 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani memperkirakan, pemulihan industri pengolahan memiliki prospek positif. Shinta memperkirakan, pada triwulan III-2020, industri di sektor primer dapat pulih dan bertahan, seperti makanan-minuman, obat-obatan, dan pengemasan. Sektor lainnya kemungkinan akan pulih pada triwulan IV-2020 atau triwulan I-2021.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, komoditas perkebunan menjadi salah satu penopang ekspor, baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19 melanda. Namun, di tengah pandemi muncul tantangan, seperti proteksi terhadap pasar di negara tujuan ekspor. “Pelaku usaha dan industry nasional mesti memperkuat hubungan bisnis dengan importir karena mereka juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan sumber pasokannya,” ujarnya.  

Sektor pariwisata dan penerbangan sedang merosot akibat pandemic Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara pada kuartal II-2020 sebesar 482.000 anjlok hingga 87% secara year on year (yoy). Salah satu caranya adalah membuka opsi menggabungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata dan penerbangan, Presiden Joko Widodo menyatakan, upaya penggabungan dua usaha ini bisa di pilih dalam perbaikan di kedua sector tersebut. “Kemungkinan menyatukan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahanya makin kelihatan,” ujar Presiden Jokowi, Kamis (6/8).

Presiden menilai, penggabungan BUMN akan membuat manajemen lebih terintegrasi, dan diharapkan bisa tercipta efisiensi hulu dan hilir. Presiden menargetkan integrasi bisa berjalan hingga ke sektor pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan pariwisata. “Ini yang tidak pernah dilakukan, mulai dari manajemen maskapai, manajemen bandara, manajemen pelayanan penerbangan yang tersambung dengan manajemen destinasi, tersambung dengan manajemen hotel dan perjalanan dan bahkan sampai kepada manajemen produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki,” terang Presiden.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, perubahan akan dilakukan pemerintah di akhir tahun dari rencana membuat holding penerbangan menjadi holding pariwisata. Adapun perusahaan yang terlibat dalam pembentukan holding tersebut antara lain, PT Indonesia Tourism Development (ITDC), PT Pengembanan Pariwisata Indonesia, PT Garuda Indonesia, Tbk, dan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Pemerintah berupaya mengembangkan kawasan lumbungan pangan (food estate) di Kalimantan Tengah, yang akan dimulai pada Oktober 2020 di lahan rawa seluas 30.000 ha. Menurut Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (BBSDLP) Kementerian Pertanian (Kemtan) Husnain, “Pertanaman akan dimulai Oktober sehingga semua persiapan harus kami laksanakan sebelum Oktober ini,” ujarnya, Kamis (6/8).

Husnain menjelaskan, sejak Agustus lalu, Kemtan sudan mengadakan sarana produksi mulai dari benih, dolomit, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan) dan laiinya. Dia menambahkan rencana luas tanam Food Estate di Kabupaten Pulau Pisang seluas 10.000 hektare (ha), dan di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 ha. Komoditas utama yang dikembangkan di kawasan ini adalah padi dan jagung. Sedangkan komoditas lain seperti hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, maupun peternakan itik. Adapun perkebunan sebagai pendukung.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, nanti nya produksi padi dari Food Estate ini ditargetkan bisa mencapai 5 ton per ha. Dalam pilot project yang dilakukan saat ini, produksi yang dihasilkan baru sekitar 2,5 ton. Untuk itu, perlu adanya solusi mekanisme pertanian agar produksi sesuai target.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, pengembangan Food Estate ini merupakan salah satu strategi peningkatan produksi pangan dalam jangka menengah panjang. Meskipun pengembangan ini belum berhasil. Untuk itu, Food Estate harus didesain dengan hati-hati, yakni dengan pertimbangan lingkungan, iklim, dan teknologi yang aplikatif.