Pertumbuhan ekonomi Jakarta turun hingga minus 8,22 persen pada triwulan II 2020 dibandingkan dengan tahun lalu. Angka ini bahkan lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional yang minus 5,32 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2020 masih cukup kuat meski mengalami perlambatan.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Buyung Airlangga, mengatakan turunnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua ini disebabkan oleh pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), terutama akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebab, selama PSBB dijalankan, hampir semua aktivitas masyarakat terhenti, termasuk kinerja ekonomi.

Buyung menuturkan, sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar kemerosotan perekonomian ini. Adapun sektor pariwisata meliputi hotel, restoran, transportasi, dan tempat hiburan. Saat PSBB diberlakukan, sektor pariwisata menjadi yang pertama kali terimbas kebijakan tersebut. 

Sektor industri pengolahan dan konstruksi ikut mengalami kemerosotan karena adanya pembatasan. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli menjadi lemah.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta berpendapat, perbaikan kinerja ekonomi sangat bergantung pada stimulus yang diberikan pemerintah.

Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan pemerintah juga harus berupaya memperbaiki daya beli masyarakat. Sebab, kelangsungan kegiatan usaha ditentukan juga oleh permintaan pasar. Menurut Dewi, saat ini banyak pekerja yang khawatir dipecat dari perusahaannya. Kekhawatiran itu membuat mereka berhemat untuk bertahan hidup. Dengan demikian, tidak mengherankan jika daya beli sulit tumbuh selama pembatasan berskala besar tetap diberlakukan.

Induk usaha (holding) Perkebunan Nusantara mulai menggarap bisnis retail penjualan gula pasir langsung konsumen. Selama ini, gula BUMN perkebunan dijual melalui lelang.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, menyatakan aksi korporasi ini dilakukan untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas harga gula. Selama ini, hasil produksi gula melalui tiga-empat rantai pasok sebelum tiba di tangan konsumen.

PTPN membuka kerja sama dengan distributor dan perusahaan lain yang tertarik membuat gula dengan merek hingga kemasan sendiri. Tujuan utama perusahaan adalah mendistribusikan gula dengan harga terjangkau.

Direktur Pemasaran Holding PTPN, Dwi Sutoro, menyatakan tahap pertama perusahaan adalah menyiapkan 40 ribu ton untuk disebar ke retail. Stok itu akan dipasarkan hingga masa giling tahun depan atau sekitar Juli 2021.

Jumlah produksi gula kemasan ini sekitar 5 persen dari target produksi tahun ini yang mencapai 800 ribu hingga 1 juta ton. Dengan kuota tersebut, perusahaan berharap pasokan gula akan selalu terjaga dan harga di pasar bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 12.500 per kilogram.

PTPN kini sedang berdiskusi guna membagi wilayah distribusi dari pabrik gula milik anggota holding. Distribusi akan dilakukan melalui kemitraan dengan 65 koperasi dan tujuh pelaku UMKM yang tersebar di enam anak perusahaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan berharap menambah pembeli dan menjangkau partai kecil seperti UMKM. Satu partai sebelumnya diizinkan membeli 10 ribu ton kini diubah menjadi 1.000 ton saja. PTPN berencana menurunkannya hingga 500 ton jika memungkinkan.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PHIPS) mencatat harga gula pasir nasional sejak awal tahun selalu berada di atas HET. Harga gula berkisar Rp 14 ribu dan tercatat melonjak hingga Rp 18 ribu per kilogram pada April 2020. Ketua Asosiasi Gula Indonesia, Budi Hidayat, memperkirakan tingginya harga gula ini dipicu oleh distribusi yang terhambat, terutama setelah pandemi terjadi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional selama kuartal II 2020 ambles ke level minus 5,32 persen akibat wabah virus corona. Angka itu tercatat paling buruk dalam 21 tahun terakhir sejak kuartal I 1999. Saat itu, krisis moneter dan ekonomi Indonesia tercatat minus 6,13 persen.

BPS mencatat 10 sektor menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi negatif selama kuartal II. Di antaranya, transportasi dan pergudangan, makanan dan minuman, perdagangan, industri pengolahan, industri alat angkutan, industri tekstil dan pakaian, serta industri pengolahan tembakau.

Adapun dari sisi produksi, konsumsi rumah tangga, yang selama ini berkontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, minus 5,51 persen.

Berdasarkan struktur PDB, konsumsi rumah tangga masih dominan sebagai penyumbang terbesar ekonomi hingga 57,85 persen, diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 30,61 persen, dan ekspor 15,69 persen.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memprediksi pertumbuhan retail pada tahun ini minus 3 persen. Ketua Aprindo, Roy Mandey, mengatakan anjloknya bisnis retail disebabkan oleh daya beli masyarakat yang merosot dan perkantoran melakukan efisiensi karena pembatasan aktivitas.

Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan membuka akses perekonomian tanpa melanggar protokol kesehatan.

Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah menyiapkan beragam program stimulus ekonomi senilai Rp 607,7 triliun. Anggaran jumbo itu, salah satunya, adalah pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai dan kebutuhan pokok.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan pemerintah harus mewaspadai dan segera membuat berbagai terobosan baru untuk memulihkan perekonomian. Menurut dia, ukuran resesi bukan hanya dilihat dari PDB resmi, tapi juga bisa melalui banyaknya industri yang tutup, PHK, angka kemiskinan, dan sektor keuangan.

International Coffee Organization (ICO) mencatat harga kopi di pasar global terus mengalami penurunan. Harga semakin terpuruk ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyebaran virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi global pada Maret lalu. Saat itu, harga kopi sudah jatuh hingga US$ 2,5 per kilogram.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor biji kopi dan kopi olahan Indonesia pada Januari-Mei lalu juga turun sebesar 12,2 persen secara tahunan. Impor kopi juga melorot hingga 35,17 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ketua Dewan ICO sekaligus Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo menambahkan, penurunan terjadi akibat daya beli konsumen yang melemah, serta adanya mitigasi penyebaran Covid-19 pada negara tujuan ekspor.

Meski begitu, Iman menuturkan, masih ada peluang meningkatkan bisnis kopi dalam negeri. Jumlah konsumsi yang menembus 288 ribu ton pada 2019 menempatkan Indonesia sebagai konsumen kopi tertinggi kedua di dunia setelah Brasil.

Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Agung Wahyu Susilo mengatakan konsumsi kopi dunia terus meningkat, tapi ini juga diikuti oleh tumbuhnya negara eksportir kopi. Namun, Agung mengatakan, tren produksi kopi Indonesia terus mengalami penurunan di tengah kenaikan tren konsumsi. Kalau pada sektor budi daya (on farm) tidak ditingkatkan, Agung khawatir suatu saat Indonesia akan menjadi negara pengimpor kopi.

Dewan Pengurus Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), Wildan Mustofa, mengatakan sebanyak 96 persen produksi kopi nasional ditanam oleh perkebunan rakyat. Adapun produksi kopi Tanah Air hanya meningkat sedikit dalam 10 tahun.

Industri manufaktur sektor makanan dan minuman menjadi salah satu dari sebagian kecil industri yang tidak mengalami kontraksi selama enam bulan pertama 2020. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tanggal 5 Agustus 2020, industri makanan dan minuman masih tumbuh tipis 0,22% pada kuartal II 2020 dibandingkan kuartal II 2019. Pada kuartal I 2020 tumbuh sebesar 3,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selama enam bulan di tahun ini, industri manufaktur mayoritas mengalami koreksi di tengah pandemi korona yaitu industri tekstil dan pakaian jadi mengalami kontraksi sebesar 14,23% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dikuartal II 2020.

Ketua Umum Gabungan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman menilai, pertumbuhan industri makanan dan minuman selama Januari hingga Juni 2020 di topang oleh produk susu dan turunannya (dairy product), minyak goreng, dan lain-lain. “Produk makanan minuman seperti dairy product, makanan olahan, minyak goreng, dan makanan kaleng masih bagus konsumsinya di masa pandemi. Mungkin ini berkorelasi dengan meningkatnya tren memasak di rumah,” ujarnya.

Direktur STTP, Armin menilai, industri makanan merupakan sektor yang seharusnya memiliki ketahanan paling kuat pada kondisi krisis. Sebab keberadaannya terkait kebutuhan dasar manusia serta di dorong upaya strategi perusahaan untuk menggerek kinerja. Itulah sebabnya, penjualan STTP masih mampu tumbuh. “Kalau industri makanan dan minuman sampai terdampak, berarti sudah gawat krisisnya,” kata dia, kemarin.

PT Siantar Top Tbk (STTP), mencatatkan pertumbuhan penjualan neto sebesar 8,66% menjadi Rp 1,80 triliun per 30 Juni 2020. Produsen makanan ringan yang dikenal dengan produk camilan Mie Gemez ini mencatatkan penjualan neto Rp 1,65 triliun.

Penjualan serupa dialami PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO). Sepanjang semester I-2020, penjualan segmen makanan dan minuman Sido Muncul tumbuh double digit 16,29% (yoy) menjadi Rp 469,16 miliar. Direktur Keuangan PT Sido Muncul Tbk, Leonard menjelaskan, pertumbuhan penjualan makanan dan minuman seperti jahe, kopi jahe, dan vitamin C yang memang memiliki khasiat untuk kesehatan. Produk tersebut masuk kategori dalam pembukuan SIDO.

Menurut Leonard, produk-produk tersebut meningkat cukup tinggi lantaran minat masyarakat seiring mewabahnya Covid-19. Di samping itu, manajemen Sido Muncul menilai pertumbuhan nya dipicu dengan kehadiran produk baru yang mereka rilis. “Sampai Juni tahun ini, kami sudah meluncurkan 14 produk/varian baru,” ungkap Leonard kepada KONTAN, Senin (10/8).

Adhi menambahkan, selama semester kedua tahun ini prospek industri makanan dan minuman akan menjadi salah satu industri yang paling cepat merasakan efek positifnya, bergantung pada daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh realisasi belanja pemerintah, pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), serta stimulus seperti bantuan sosial tunai dan bantuan pemerintah untuk pengusaha UMKM. Hal ini lantaran industri makanan dan minuman berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hingga tutup tahun nanti, Adhi memperkirakan industri makanan dan minuman bakal tumbuh di kisaran 1%-2% ketimbang tahun lalu.

Satuan pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kepolisian Negara RI menggagalkan penyelundupan 54,978 ton daging irisan ikan patin senilai Rp 2,7 miliar. Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu mengemukakan, keberhasilan ini berawal dari pergerakan kapal pengangkut ikan illegal di Pangkal Balam, Bangka Belitung. Tim PSDKP KKP sejak 26 Juli 2020 memantau kapal tesebut.

Pada 3 Agustus , ikan selundupan sudah di sebar kedalam 4 kontainer. Pada 7-8 Agustus 2020, aparat gabungan berhasil meringkus mobil kontainer yang mengangkut ikan ke Pulau Jawa. Penangkapan ini hasil kerjasama antara KKP dengan Kepolisian Air dan Udara (Polairud). Haeru menambahkan, pihaknya akan menelusuri asal-usul patin irisan atau filet illegal tersebut. “Penyelundupan ikan patin filet ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan usaha perikanan Indonesia,” kata Haeru, Senin (10/8/2020).   Upaya penggagalan penyelundupan ini merupakan yang pertama kali pada tahun ini.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina menyampaikan, KKP tidak pernah mengeluarkan izin memasukkan hasil produk perikanan patin atau dori. Penyelundupan itu melanggar Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sudah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009. Pada 2017, KKP merilis penyelundupan produk patin impor dengan merek dagang ikan dori, ikan illegal asal Vietnam itu mengandung zat kimia berbahaya dan kadar air (rendemen) dalam tingkat berlebih. Kondisi ini dikhawatirkan membahayakan keamanan pangan.

Ketua Bidang Budidaya Patin Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) Imza Hermawan mengemukakan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk tidak meberikan izin impor patin. “Kita bersaing saja dari sisi kualitas dan harga. Produk daging patin Indonesia mampu bersaing, bahkan lebih aman untuk dikonsumsi,” katanya.  Imza menambahkan, produk patin selundupan ini memiliki kualitas yang kurang dan biasanya merembes ke jaringan hotel, restoran, dan kafe.

Pada April-Mei pemasaran filet patin di Indonesia turun 60-70 persen. Sejumlah pabrik pengolahan pabrik tutup sementara karena stok menumpuk dan serapan pasar anjlok. Memasuki Juli 2020, pasar patin mulai menggeliat dan kini serapan pasar sudah 50 persen.Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Irjen Lotharia Latif menegaskan komitmennya untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk dari upaya penyelundupan.

Kepailitan menghantui emiten di bursa saham properti. PT Sentul City Tbk (BKSL), digugat pailit oleh keluarga Bintoro, family dari pemilik konglomerasi Grup Olympic. Gugatan pailit terhadap BKSL di daftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta, Jumat (7/8). Manajemen emiten properti menjelaskan, pengajuan pailit tersebut terkait dengan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) kaveling siap bangun antara BKSL dan pemohon pailit. Manajemen BKSL Corporate Communication Sentul City Alfian Mujani menegaskan, tidak ada kaitannya utang piutang antara BKSL dengan pemohon pailit. “Sentul City tidak dalam keadaan pailit,” ujarnya dalam siaran pers. Namun Alfian tidak merinci secara detail soal PPJB tersebut.

Persoalan yang dihadapi BKSL menambah panjang daftar emiten yang terancam pailit, maupun harus menempuh restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan. BEI mencatat, per 7 Agustus, ada tiga emiten yang di gugat pailit, diluar BKSL. Ketiganya adalah PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), dan PT Golden Plantation Tbk (GOLL). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan pailit COWL, termasuk anak usaha nya yakni PT Bumiraya Investindo (BRI) dan PT Airlangga Sawit Jaya (ASJ). Selain itu, GOLL juga berpotensi mengalami forced delisting.  

Selanjutnya, ada delapan emiten yang saat ini tengah menjalani PKPU. BEI mensuspen lima saham di antaranya, PT Grand Kartech Tbk, PT Nipress Tbk, PT Armidian Karyatama Tbk, PT Hanson International Tbk, dan PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat menilai, “Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya,” jelas Samsul, Senin (10/8).

Prediksi Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana, emiten yang digugat pailit dan masuk PKPU masih bisa bertambah karena efek pandemi terhadap bisnis emiten. Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menyebut, investor tidak perlu panik menyikapi gugatan pailit yang terjadi pada emiten. Sebelum diputuskan pailit oleh pengadilan, ada kemungkinan perusahaan tidak bersalah. Misalnya, menurut dia, gugatan pailit yang dihadapi BMTR. Wawan menyebut, ada dua cara yang bisa ditempuh investor ketika emiten digugat pailit. Pertama, mengikuti proses gugatan pailit dengan harapan ada perjanjian damai. Kedua, investor dapat melepas saham di pasar negosiasi. Risikonya harga saham akan sangat menurun.

Lain halnya dengan emiten yang sektornya tertekan seperti COWL. Sejumlah emiten properti yang lain harus berjibaku menuntaskan kewajibannya. “Sahamnya sulit naik karena bisnisnya juga sedang sulit,” kata Teguh. Selain itu, Teguh menyebut investor bisa mencermati nilai gugatan. Jika nilai gugatan lebih kecil dibanding aset, perusahaan masih dalam batas aman, investor bisa tetap hold. Sebaliknya jika kemudian emiten diputus pailit, investor harus cut loss.

Per Mei 2020, pembiayaan dan pinjaman yang disalurkan perusahaan pegadaian di Indonesia sebesar Rp 53,521 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 53,065 triliun yang disalurkan pegadaian pemerintah, yakni PT Pegadaian (Persero) dan Rp 456 miliar disalurkan 84 perusahaan pegadaian swasta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip Minggu (9/8/2020), menunjukkan, aset 85 perusahaan pegadaian yang berizin di Indonesia sebesar Rp 68,268 triliun. Menurut Deputi Komisioner Industri Keuangan Nonbank OJK Anggar Budhi Nuraini menyebutkan, yang terbaru mendapatkan izin diberikan kepada PT Cipta Dana Gadai yang beralamat di Bojong Loa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat.

Tempat penginapan mulai meningkat sejalan dibukannya beberapa daerah tujuan wisata. Salah satu faktor nya ditopang oleh tren stayaction, liburan dengan menginap di vila atau hotel yang dekat dengan tempat tinggal, terutam oleh wisatawan domestik. Peningkatan kunjungan terutama terjadi di destinasi wisata turis lokal, seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan Semarang. Sementara destinasi yang bisa untuk wisatawan internasional, seperti Bali belum meningkat signifikan.

Corporate Communications Manager Pegipegi Busyra Oryza menyatakan, pemesanan hotel dan penginapan melalui Pegipegi meningkat 250 persen, terhitung sejak libur Idul Fitri pada Mei 2020. Peningkatan menggeliat ketika pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan social berskala besar (PSBB). Sebagian pengelola hotel juga menawarkan diskon tarif secara rutin.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Bidang Kawasan Pariwisata dan Pusat Rekreasi Thomas Jusman mengemukakan, beberapa destinasi sudah mengalami peningkatan jumlah pengunjung terutama destinasi wisata alam.

Upaya pemulihan industri pariwisata, termasuk perhotelan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti kebersihan dan higienis. “Pandemi Covid-19 mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Wisatawan akan memilik destinasi wisata yang menerapkan protokol kesehatan, sekalipun pandemi nantinya berakhir,” lanjut Thomas.

Secara terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani berpandangan, tingkat okupansi hotel di Jakarta rata-rata baru sekitar 20 persen. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendorong okupansi hotel adalah perjalanan dinas pemerintah yang dinilai akan mengungkit perjalanan bisnis di perusahaan.

Harga benih lobster yang dieskpor Indonesia ke Vietnam mulai turun. Pelemahan pasar serta penuhnya kolam pembesaran jadi alasan. Daya saing lobster konsumsi Indonesia berpotensi makin tertekan tahun depan.

Kepala Desa Pare Mas Nusa Tenggara Barat Sahman menyebutkan harga jual benih lobster pasir saat ini berkisar Rp 5.000 per ekor sementara jenis mutiara Rp 19.000. Padahal pekan lalu harganya masih kisaran Rp 11.000 per ekor untuk jenis pasir dan Rp 30.000 per ekor untuk jenis mutiara.

Menurut Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) Effendy Wong, meski pasar melemah Vietnam terus menerima berapa pun benih yang diekspor Indonesia untuk tujuan pembesaran. Pihaknya memprediksi, banyaknya pasokan benih dengan harga rendah membuat Vietnam menguasai pasar lobster konsumsi tahun depan. Sebaliknya, budidaya lobster Indonesia terancam kehilangan daya saing. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat 3,18 juta ekor benih lobster diekspor 3 bulan terakhir. Ada 42 perusahaan yang memperoleh rekomendasi ekspor.