Ekonomi
( 40460 )Praktik Penghimpunan Dana Ilegal - Masa Depan Suram Bank Harda
Kendati mengakui adanya praktik pemasaran produk non-bank, yakni Forward Trade Confi rmation (FTC) oleh pengawai banknya, tetapi Direktur Kepatuhan Bank Harda Harry Abbas membantah bahwa nilai transaksi FTC itu mencapai triliunan rupiah.
FTC berisikan perjanjian pembelian saham Bank Harda milik PT Hakimputra Perkasa (HPP), yakni pemegang saham pengendali (PSP) Bank Harda. Dana nasabah pembeli produk tersebut masuk kantong HPP, meskipun dipasarkan melalui Bank Harda.
Dana nasabah yang terkumpul dari pemasaran produk itu diperkirakan sudah lebih dari Rp1 triliun. Bahkan, ada salah satu nasabah yang menempatkan dana hingga Rp800 miliar. Menurut Harry, informasi tersebut tidak benar. Penjulanan produk itu oleh oknum pegawai hanya Rp32 miliar, jauh lebih rendah dibanding dana yang dikumpulkan pada 2015 lalu.
Harry mengatakan manajemen Bank Harda tidak pernah menugaskan pegawai untuk menjual FTC. Instruksi tersebut datang langsung dari HPP kepada oknum pegawai bank. Manajemen telah melakukan upaya mitigasi berupa pengawasan rekening pegawai terutama bagian pemasaran. Manajemen juga akan mengawasi kegiatan transaksi yang dilakukan pegawai.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan dengan sangat ketat dengan mengambil tindakan tegas sesuai aturan.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat BBHI akan sulit melakukan ekspansi atau bahkan penanganan kredit bermasalah (NPL) pada periode pandemi ini. Meski masih mampu mencetak laba, dia mencatat Bank Harda sudah melakukan restrukturisasi kredit yang cukup signifi kan pada paruh pertama tahun ini. Hal ini ditengarai akibat penyaluran kredit yang tidak hati-hati.
Menurut Trioksa, dugaan tindakan PSP akan merugikan daya tawarnya dalam menjual banknya. Meski potensi penjualan saham kepada pihak lain belum ada, tetapi opsi ini akan sangat menyulitkan PSP untuk menjual dengan harga yang layak.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat PSP saat ini perlu bertanggung jawab dengan melakukan penyuntikan modal. Di lain pihak, OJK perlu menyiapkan langkah lanjutan untuk memberikan BBHI kepada investor yang memiliki kemampuan lebih baik.
Aplikasi Ride Hailing - Dampak Ekonomi Capai 1 persen PDB
Perusahaan aplikasi ride hailing dilaporkan berkontribusi sebesar 1% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Berdasarkan riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), Gojek berkontribusi Rp104,6 triliun terhadap perekonomian RI pada 2019.
Wakil Kepala Lembaga Demografi FEB UI Paksi C. K. Walandouw menjelaskan kontribusi langsung mitra UMKM dan pengemudi terhadap perekonomian mencapai Rp87,1 triliun. Adapun, kontribusi tidak langsung mencapai Rp17,5 triliun.
Menurut Paksi, jika dihitung menggunakan metode pendapatan PDB, ekosistem digital Gojek memiliki nilai produksi setara 1% PDB nasional.
VP of Corporate Communications Gojek Audrey P. Petriny menjelaskan selama masa pandemi, pemesanan di Gofood cenderung stabil.
Guna membantu UMKM bertahan dan terus tumbuh, perusahaan melakukan beberapa langkah, seperti memudahkan UMKM tradisional beradaptasi menjalankan bisnis digital bersama ekosistem Gojek.
Sementara itu, riset CSIS dan Tenggara Strategics menyebutkan Grab memberi kontribusi Rp77,4 triliun bagi ekonomi RI pada 2019, meningkat 58% dari Rp48,9 triliun pada 2018. Grab juga meluncurkan program #TerusUsaha yang didedikasikan agar UMKM dapat beradaptasi dan berkembang pada tahapan pembukaan kembali ekonomi.
Kinerja Industri Manufaktur - Tantangan Masih Menghadang
Lonjakan Purchasing Manager’s Index (PMI) ke level 46,9 poin pada Juli 2020 dinilai menjadi indikator yang baik. Namun, kinerja sektor manufaktur diperkirakan sulit untuk mencapai kondisi ideal sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
PMI Indonesia pada awal semester II/2020 mengindikasikan kondisi sektor manufaktur masih berkontraksi. Dengan kata lain, sektor manufaktur nasional telah berkontraksi atau terus berada di bawah level 50,0 poin selama 5 bulan berturut-turut sejak Maret 2020.
PMI merupakan indeks yang menggambarkan kondisi industri manufaktur dan tingkat optimisme industriawan pada masa tertentu. Sektor manufaktur sebuah wilayah menunjukkan sedang ekspansif jika angka PMI lebih dari level 50,0 poin, sedangkan sedang kontraktif jika di bawah level 50,0 poin.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020 diramalkan membaik, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 berada di zona merah. Selain itu, pendorongan sektor ekonomi tanpa memperhatikan protokol kesehatan akan kontraproduktif.
Shinta memberikan tiga saran kepada pemerintah untuk memulihkan sektor manufaktur secara bertahap, yaitu pemberian dan kemudahan insentif untuk pemulihan sisi supply, mempercepat belanja pemerintah untuk merangsang daya beli masyarakat, dan mempermudah perizinan ekspor dan impor bahan baku untuk merangsang sisi permintaan di pasar global.
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) memandang pelonggaran protokol pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan kunci tren peningkatan PMI beberapa bulan terakhir.
Ketua Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan menilai PMI nasional akan sulit menembus level 50,0 dalam waktu dekat. Pasalnya, tingkat produktivitas sektor manufaktur belum dapat kembali seperti prapandemi karena harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemangku kepentingan diminta untuk membantu merangsang sisi permintaan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya akan terus menjaga momentum peningkatan indeks PMI nasional agar bisa kembali menembus level 50,0, dan menilai salah satu sebab peningkatan angka PMI pada awal semester II/2020 adalah peningkatan penjualan industri otomotif dan makanan dan minuman di dalam dan luar negeri.
Agus menilai perbaikan PMI Juli 2020 utamanya didorong oleh perlambatan penurunan pada hampir semua aspek survei seperti volume produksi, konsumsi bahan baku, biaya logistik, serapan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, penurunan perlambatan tersebut mengindikasikan sektor manufaktur nasional sudah menuju stabilisasi.
Agus meramalkan peningkatan PMI pada kuartal III/2020 akan bergantung pada sektor manufaktur yang utilitasnya dapat meningkat signifikan. Dengan kata lain, sektor-sektor manufaktur yang memiliki permintaan domestik tinggi seperti farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman.
Traveloka Clean Topang Promosi dan Peningkatan Bisnis Wisata
Sejak meluncurkan kampanye Traveloka Clean Partners Juni 2020, penjualan produk layanan Traveloka meningkat hingga 200% meliputi hotel, transportasi antar jemput bandara dan rental, serta destinasi wisata berlabel traveloka clean.
CMO Traveloka dan CEO Traveloka Experince Christian Suwarna mengemukakan, Traveloka menggandeng 2.000 mitra di 240 kota di tanah air untuk berkomitmen memenuhi standar protokol kebersihan, kesehatan dan keamanan sesuai ketetapan pemerintah. Traveloka juga menawarkan harga paket wisata yang miring, fleksibilitas perjalanan (buy now stay later), pembayaran di belakang (buy now pay later) serta kemudahan pejadwalan ulang perjalanan.
Segera Tangani Sumbatan Pemulihan
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mempertanyakan tentang berbagai masalah dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan serapan anggaran yang rendah. Ma’ruf Amin menyampaikan hal itu saat memimpin rapat secara virtual dari kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Ma’ruf menilai, tingkat penularan di Indonesia masih tinggi dan penanganan pandemi maupun pelaksanaan protokol kesehatan belum optimal.
Untuk program PEN, dari pagu Rp 695,2 triliun, baru 21,8 persen atau Rp 151,25 triliun yang digunakan. Anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, baru terserap Rp 7,14 triliun atau 8,1 persen. Alokasi untuk dukungan UMKM dari pagu Rp 123,47 triliun, baru tersalurkan 26,3 persen atau Rp 32,5 triliun. Realisasi belanja keseluruhan kementerian/lembaga pada Januari-Agustus 2020 baru mencapai 48 persen. Dari 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, tiga kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan, mencatat penyerapan terendah yaitu masing-masing 34,3 persen, 41,5 persen dan 43,6 persen.
Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BPJK Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, sudah ada 9 juta nomor rekening pekerja yang terkumpul dari target total 15,7 juta kuota penerima subsidi gaji. “Total ada 600.000 perusahaan yang mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Kesehatan yang sedang diminta data. Mereka berasal dari semua sektor, tanpa batasan dan tidak ada kuota perusahaan per wilayah,” kata Utoh saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohamad Faisal berpendapat, data yang dihimpun pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya diverifikasi dan diprioritaskan untuk pekerja yang membutuhkan dan sektor yang memang terdampak pandemi. “Jika tak tepat sasaran, akhirnya diberikan ke orang berpenghasilan lebih. Dampaknya pada konsumsi juga tidak efektif. Masyarakat yang punya uang lebih memilih menabung jika dapat uang tambahan. Padahal, tujuannya adalah memperbanyak belanja, “ katanya.
Hasil riset lembaga konsultan dunia Pricewaterhouse Coopers (Pwc) bertajuk “PwC’s Global Consumer Insights 2020: Before and After Covid-19 Outbreak” pada Kamis, menunjukkan, sebanyak 63 persen responden konsumen Indonesia mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat pengurangan upah ataupun pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, pengeluaran rumah tangga sebanyak 63 persen responden konsumen meningkat. Tren pengeluaran ini berkaitan dengan minat konsumsi masyarakat Indonesia.
Sebanyak 64 persen konsumen Indonesia menyatakan akan meningkatkan pengeluarannya. Sementara 36 persen responden akan mengurangi pengeluarannya. Responden meningkatkan pengeluarnnya untuk membeli barang dan jasa dari kategori produk kesehatan, kebutuhan sehari-hari, media dan hiburan, serta makanan dari restoran. Sebaliknya konsumen mengurangi belanja barang, seperti pakaian dan alas kaki, peralatan olaharaga, dan kegiatan diluar ruangan, serta produk kecantikan.
Retail and Consumer Leader PwC Indonesia Peter Hohtoulas menjelaskan, survei tersebut menunjukkan konsumen masih akan berbelanja hingga beberapa bulan ke depan. Peritel mesti memahami pola ini sehingga mampu menyediakan pilihan-pilhan produk yang sesuai bagi konsumen. “Ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan konsumsi pada triwulan III-2020,” katanya.
Langsa Ekspor Cangkang Sawit ke Jepang
Kota Langsa merupakan kota jasa yang juga memiliki sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kota Langsa berada di pesisir timur Sumatera berjarak 440 kilometer dari Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh.
BUMD Pemerintah Kota Langsa, Aceh, PT Pelabuhan Kuala Langsa, bersama PT Sultana Biomas Indonesia secara bertahap mengekspor 40.000 ton cangkang sawit ke Jepang. Ekspor perdana 7.060 ton cangkang sawit pada pekan lalu, diharapkan menjadi langkah awal menggairahkan aktivitas perdagangan komoditas unggulan Indonesia dari Pelabuhan Kuala Langsa.
Direktur Utama PT Pelabuhan Kota Langsa Muhammad Zulfri di Banda Aceh, Kamis (13/8/2020), menuturkan, eskpor 7.060 ton cangkang sawit bernilai setidaknya Rp 10 miliar. Jepang membutuhkan cangkang sawit untuk dijadikan briket pengganti batubara. “Bulan September kami akan ekspor 12.000 ton lagi. Pengiriman kami lakukan empat tahap dengan total volume 40.000 ton,” kata Zulfri.
Zulfri menuturkan, saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi dengan beberapa calon pembeli di India, Iran, dan Pakistan. Komoditas yang ditawarkan, antara lain pala, pinang, dan cengkeh. Ekspor cangkang sawit diharapkan menyuntik energi baru bagi Pelabuhan Kuala Langsa dan eksportir di Aceh.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Muhammad Thanwier mengatakan, ekspor cangkang sawit lewat Pelabuhan Kuala Langsa adalah hasil kerja keras pengelola Pelabuhan dan eksportir melobi pembeli di luar negeri. Thanwier berharap kepercayaan pembeli dapat dijaga dengan baik agar kerja sama bisnis itu terus berlanjut.
Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh Safuadi menuturkan, peluang ekspor dari Aceh belum dikelola serius. Padahal Aceh memiliki banyak komoditas layak ekspor, diantaranya Ikan segar, sayur-sayuran, lobster, kopi, nilam, pala, dan hasil hutan bukan kayu. “Barangnya ada, tetapi tidak ada yang memfasilitasi esksportir dengan calon pembeli,” kata Safuadi.
Sementara di Malang, Jawa Timur, Yayasan Inisiasi Dagang Hijau mengalami penurunan kinerja perdagangan komoditas kopi. Penurunan harga kopi robusta mencapai 10-15 persen dari sekitar 24.000 per kg kopi mentah. Harga kopi arabika mentah anjlok dari Rp 60.000 per kg menjadi Rp 34.000-Rp 37.000 per kg. Hal ini mengemuka dalam diskusi kopi virtual dengan tema “Peran Pengempul dalam Prospek Bisnis Kopi Berkelanjutan yang diadakan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), Kamis.
Dalam kesempatan itu, Rico Damanik, pengepul kopi di Simalungun, Sumatera Utara, mengatakan kondisi sulit membuat petani mengkonversi sebagain pohon kopinya menjadi tanaman sayur agar tetap punya penghasilan. Menurut Manager of Sustainability Management Services (SMS) PT Indo Cafco Wagianto, menekan kan pentingnya edukasi petani, “Edukasi membantuk menaikkan produktivitas dan kualitas kopi. Sampai saat ini programnya masih berjalan, meski sempat tersendat pembatasan sosial,” ujarnya.
DAMPAK PANDEMI - Pembiayaan Mikro Melesat
Pembiayaan usaha mikro tercatat sebagai satu-satunya segmen pembiayaan yang melesat selama masa pandemi virus corona akibat dominasi segmen pembiayaan produktif. Berdasarkan Statistik Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro pada Juni mencapai Rp43,5 triliun atau tumbuh 13,64% dibandingkan dengan realisasi Juni 2019.
Hal itu menjadi kontras dengan segmen-segmen usaha lain yang kompak terkoreksi akibat pandemi virus corona, yakni segmen pembiayaan usaha besar merosot 9,08% dan usaha menengah turun 4,9%.
Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W. Budiawan menjelaskan bahwa puncak penyaluran pembiayaan mikro terjadi pada Desember 2019. Nilainya menurun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai titik terendah pada Mei 2020.
Meskipun begitu, pembiayaan usaha mikro kembali langsung melejit pada Juni 2020 dengan pertumbuhan 11,78% secara bulanan, karena aktivitas perekonomian masyarakat mulai bergulir sehingga pembiayaan usaha mikro kembali bergairah.
Dia menjabarkan bahwa pembiayaan usaha mikro itu dapat mendorong produktivitas masyarakat yang kondisi perekonomiannya tertekan akibat pandemi virus corona. Menurutnya, penyaluran pembiayaan menjadi penggerak usaha masyarakat.
Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 - Politik Uang Kian Rawan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawalu) Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa lembaganya mulai melakukan identifikasi potensi pelanggaran dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan Politik uang diperkirakan akan sulit dibendung dan merebak di tengah kondisi seperti ini. Hal tersebut lantaran banyak masyarakat di daerah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan politisasi SARA dan praktik politik uang masih jadi ancaman terbesar pada pelaksanaan pilkada 2020. Dia menuturkan kontestasi dengan memanfaatkan agama serta simbol lainnya terkait dengan keagamaan untuk menyudutkan pihak lain, memunculkan ketidaksetaraan politik dan mencederai proses pemilihan di Indonesia.
Calon kepala daerah, katanya harus belajar banyak atas pengalaman praktik politik yang terjadi di DKI Jakarta pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Tidak sedikit pelaku yang mengusung isu SARA ditindak oleh penegak hukum.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta petugas di lapangan tetap berhati-hati dalam bekerja dan menjaga integritas serta profesionalitas.
Perbaikan Ekspor Bisa Mendorong Surplus
Tren surplus neraca perdagangan Indonesia yang terjadi sejak Februari 2020 lalu, diperkirakan masih akan berlanjut ke bulan Juli 2020 tahun ini. Surplus diperkirakan terjadi karena mulai meningkatnya kinerja ekspor sementara impor belum ada perkembangan berarti karena aktivitas industry belum beroperasi maksimal.
Ekonom Bank BCA David Sumual memprediksi, neraca dagang Juli 2020 masih akan mengalami surplus sekitar US$ 1 miliar. Artinya surplus pada Juli 2020 tidak jauh berbeda dengan surplus pada bulan sebelumnya. Sebagai gambaran, pada Juni 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdangangan pada bulan Juni lalu mencapai US$ 1,27 miliar. “Angkanya masih sama. Mirip-mirip dengan bulan Juni 2020. Karena adanya perbaikan ekspor komoditas yang menunjang peningkatan ekspor,” kata David kepada KONTAN, Selasa (13/8).
David juga memperkirakan, peningkatan ekspor dipengaruhi oleh perbaikan harga sejumlah komoditas ekspor di pasar global. Misalnya, harga komoditas tembaga, mineral, nikel, dan juga harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Di sisi lain, kinerja impor diperkirakannya masih akan rendah. Ini disebabkan oleh masih landainya harga bahan bakar (BBM) sehingga menekan nilai impor. Meski begitu, David melihat kalau kinerja ekspor dan impor masing-masing akan menurun bila dibandingkan dengan kinerja ekspor dan impor di bulan Juli 2019. Sebab, “Aktivitas ekonomi saat ini juga masih lemah,” tandasnya.
Sementara itu, Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi juga memperkirakan kalua neraca perdagangan pada Juli 2020 masih akan surplus US$ 1,1 miliar. Hitungan Eric, nilai ekspor pada Juli mencapai US$ 12,9 miliar, naik 7% dibanding bulan sebelumnya dan nilai impor US$ 11,8 miliar, juga naik 9,4% dibanding bulan Juni 2020. Walaupun secara tahunan, keduanya masih mencatat mengalami kontraksi atau turun.
Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mempekirakan surplus neraca perdangangan Juli lebih tinggi dibandingkan Eric maupun David yakni sebesar US$ 1,24 miliar. Meskipun masih turun tipis dari surplus bulan Juni 2020. Josua melihat, baik ekspor maupun impor sama-sama mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Josua memperkirakan ekspor dan impor, masing-masing naik 6,7% dan 7,5% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor, terdorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, meski ada juga komoditas yang mengalami turun harga seperti batubara. Semetara kenaikan impor sejalan dengan peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia, dan juga kenaikan harga minyak mentah dunia.
Adapun Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana meramal, surplus neraca dagang Juli akan jauh lebih rendah dibanding Juni, yakni hanya sebesar US$ 544 juta. Namun demikian, ia melihat factor pendorong surplus, masih sama dengan kondisi di bulan sebelumnya.
Bisnis Laptop Laris Manis di Masa Pandemi
Persaingan bisnis laptop semakin ketat seiring munculnya produk baru di pasaran. Gabungan Elektronika dan Alat-Alat Rumah tangga (Gabel) memproyeksikan penjualan laptop di semester II-2020 tumbuh signifikan seiring kebutuhan masyarakat dalam masuk kenormalan baru.
Ketua Umum Gabel, Oki Widjaja mengakui, penjualan laptop di bulan April dan Mei 2020 memang menurun. Namun di bulan Juni 2020, omzet penjualan laptop justru tumbuh. “Kebutuhan laptop meningkat karena saat ini banyak karyawan bisa bekerja dari mana saja (work from anywhere). Ada pula kebutuhan anak-anak sekolah,” jelas dia, Rabu (12/8). Adapun laptop di rentang harga Rp 5 juta hingga Rp 8 juta dan menggunakan prosesor Celeron atau i3 paling banyak diminati.
Muhammad Firman, Head of Public Relations Asus Indonesia bilang, kompetisi antar pemain cukup sengit, di mana cukup banyak pemain baru yang masuk Indonesia. Dia mengaku di awal pandemi, permintaan produk personal computer (PC) dan laptop sempat anjlok. Namun seiring muncul gejolak aktivitas online di rumah, maka kebutuhan laptop menjadi signifikan. “Di kala anak sekolah harus online, butuh lebih dari satu perangkat di dalam rumah,” kata Firman. Oleh karena itu pada bulan Mei menuju Juni, Asus mencatat ada kenaikan penjualan laptop di Indonesia sekitar 15%-20%. Adapun produk laptop Asus yang banyak dicari konsumen di rentang harga Rp 4,9 juta-Rp 13,9 juta.
Anandita Puspitasari, Consumer Marketing Manager Acer Indonesia, mengakui ada kenaikan penjualan di tengah pandemi. Produk Acer yang banyak dicari di antaranya Laptop Acer Swift 3 series dengan harga mulai Rp. 5 jutaan, laptop gaming Nitro 5 dengan harga mulai Rp. 7 jutaan. Oleh karena itu, Anandita bilang, pihaknya optimistis dalam menjalani bisnis di semester II-2020.
Pemain baru di bisnis laptop yakni Sharp siap meramaikan persaingan. Andri Adi Utomo, Senior General Manager National Sales PT Sharp Electronics Indonesia mengakui produk laptop adalah segmen bisnis yang terbilang baru bagi Sharp Indonesia. “Sharp memulai lagi bisnis laptop setelah Sharp Corp mengakuisisi saham Dynabook dari Toshiba.” ujar dia. Ke depan Sharp akan memperkuat brand laptop Dynabook. Produk tersebut akan menyasar segmen pasar korporasi. “Kami bermain dengan harga Rp. 9 juta hingga 25 juta,” sebut Andri.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









