Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 - Politik Uang Kian Rawan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawalu) Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa lembaganya mulai melakukan identifikasi potensi pelanggaran dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan Politik uang diperkirakan akan sulit dibendung dan merebak di tengah kondisi seperti ini. Hal tersebut lantaran banyak masyarakat di daerah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan politisasi SARA dan praktik politik uang masih jadi ancaman terbesar pada pelaksanaan pilkada 2020. Dia menuturkan kontestasi dengan memanfaatkan agama serta simbol lainnya terkait dengan keagamaan untuk menyudutkan pihak lain, memunculkan ketidaksetaraan politik dan mencederai proses pemilihan di Indonesia.
Calon kepala daerah, katanya harus belajar banyak atas pengalaman praktik politik yang terjadi di DKI Jakarta pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Tidak sedikit pelaku yang mengusung isu SARA ditindak oleh penegak hukum.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta petugas di lapangan tetap berhati-hati dalam bekerja dan menjaga integritas serta profesionalitas.
Tags :
#Dalam NegeriPostingan Terkait
Kemenaker Siaga Hadapi Gelombang PHK
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023