Tangan-tangan gelap diduga ‘bermain’ dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang reformasi sistem keuangan. Ada kepentingan sejumlah taipan dalam pembahasan beleid tersebut. Penerbitan Perppu merupakan salah satu skenario yang dimanfaatkan ‘tangan-tangan gelap’ itu untuk mendapat keuntungan dalam bentuk bailout.

Salah satu substansi yang sedang didorong adalah perluasan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani bank bermasalah, dan suksesi Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Halim menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 5 tahun dan berpeluang untuk diganti. Belakangan, nama-nama baru mulai muncul. Salah satu kandidat dikenal dekat dengan seorang menteri yang memiliki pengaruh kuat. Kemunculan kandidat berinisial PY itu, menurut informan Bisnis, juga terkait dengan grand design untuk menyelamatkan bank milik salah satu orang terkaya di negeri ini.

Anggota Komisi XI DPR Dolfi e OFP menyoroti tujuan penempatan dana yang dilakukan LPS apakah terkait dengan pelaksanaan APBN atau upaya menjaga stabilitas keuangan. Jika terkait APBN, legalitas penempatan dana ini tidak relevan dan tak memiliki landasan hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dalam penyusunan beleid PP No. 23/2020 yang menjadi aturan teknis pemulihan ekonomi, konteks penempatan dana oleh LPS adalah terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Kendati demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa jika ingin memperkuat fungi LPS jalan yang bisa ditempuh adalah dengan merevisi UU. Namun, dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi saat ini maka satu-satunya jalan adalah menerbitkan Perppu.

Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati mempertanyakan urgensi dari rencana penerbitan Perppu yang menurutnya berpotensi inkonstitusional.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengharapkan bantuan pemerintah untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ikhsan menuturkan sejumlah persyaratan untuk menjadi penyedia di katalog elektronik cukup sulit dipenuhi. Dia mencontohkan, penyedia alat-alat pertanian, seperti pencacah rumput dan pemotong jagung, yang diizinkan memajang produknya dalam katalog tersebut harus memiliki bengkel produksi sendiri. Kebijakan tersebut menghambat pelaku usaha untuk mendapatkan pasar. Kendala lain untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sertifikasi produk. Ikhsan berharap pemerintah membantu UMKM meringankan beban biaya sertifikasi. Terkait dengan mutu, Ikhsan optimistis pelaku UMKM mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Namun saat ini pelaku usaha kecil masih kesulitan mengembangkan produk akibat minimnya permintaan.Ikhsan juga berharap pemerintah membuka pasar yang lebih luas untuk UMKM. Dia berharap permintaan untuk produk seperti alat pertanian, furnitur, hingga pengadaan barang untuk keperluan sekolah juga dapat dipercayakan kepada UMKM.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menyatakan sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM terus dilakukan secara virtual. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Roni Dwi Susanto, mengatakan telah menyusun sejumlah relaksasi bagi UMKM. Kepala satuan kerja perangkat daerah telah diwajibkan melakukan bimbingan teknis dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendaftar di sistem pengadaan. Pemerintah menargetkan sekitar Rp 318 triliun dari total Rp 753 triliun belanja kementerian dan lembaga untuk membeli produk usaha kecil sampai menengah pada tahun ini.

Perusahaan pelat merah mulai bersinergi dalam melakukan penyaluran dan penjaminan kredit modal kerja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Plt Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN, Anindhita Eka Wibisono, menyebutkan kehadiran lembaga penjaminan membuat penyaluran kredit perbankan semakin prudent sehingga meminimalkan risiko di kemudian hari. 

Hal ini sekaligus mendukung tugas pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Nilai penjaminan kredit modal kerja program PEN tercatat telah mencapai Rp 2,08 triliun. Program penjaminan ini melibatkan sejumlah bank penyalur kredit, seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BCA, Bank Permata, dan Maybank, juga beberapa bank pembangunan daerah (BPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan Rp 12 triliun untuk 3 juta penerima KUR super mikro pada tahun ini. Bukan hanya penjaminan, pemerintah juga menyiapkan anggaran subsidi bunga untuk program ini sebesar Rp 760 miliar. Targetnya adalah kelompok usaha yang skalanya kecil, seperti para pekerja yang terkena PHK atau ibu rumah tangga yang memulai usaha produktif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso berujar KUR super mikro turut menjadi fokus perseroan yang ditargetkan menyasar nasabah baru yang belum mendapatkan akses pinjaman formal, syaratnya antara lain memiliki lama usaha tidak dibatasi dan bersedia mengikuti program pendampingan atau tergabung dalam suatu kelompok usaha. 

Memasuki kuartal III-2020, belanja iklan menunjukkan tren positif, setelah mengalami tertekan pada kuartal II. Total belanja iklan Januari-Juli 2020 mencapai angka Rp 122 triliun. Hasil ini didapatkan dari layanan Nielsen Advertising Intelligence (Ad Intel).

Executive Director Nielsen Media Indonesia Hellen Katherina mengungkapkan, televisi masih mendominasi 72% porsi belanja iklan dengan angka lebih dari Rp 88 triliun, diikuti belanja iklan digital 20% dengan total belanja iklan Rp 24, 2 triliun. Sementara itu, total belanja iklan media cetak mencapai lebih dari Rp 9,6 triliun dan total belanja iklan radio mencapai Rp 604 miliar.

Untuk TV, lanjut Hellen, iklan di segmen jeda iklan (commercial break) bukanlah satu-satunya cara untuk menjangkau konsumen. Ada bentuk iklan lain, yaitu iklan yang terintegrasi di dalam program (seperti running text, digital embed, superimpose, dll).

Sedangkan di Media cetak dan Radio, kata Hellen, dapat terlihat kategori-kategori produk berbeda yang beriklan dibandingkan dengan TV. Untuk Media Cetak, masih tetap menjadi pilihan tempat beriklan untuk kategori alat kesehatan dan finansial atau asuransi. Sementara Radio memiliki variasi kategori pengiklan yang lebih beragam, mulai dari kategori makanan, minuman hingga kategori obat batuk.

Kondisi pandemi pada saat ini juga memaksa para pemilik brand untuk beradaptasi dan menyesuaikan gaya komunikasi yang ada di dalam iklan. Bentuk animasi adalah salah satu bentuk yang relevan, melihat kondisi saat ini, dimana segala sesuatunya sangat terbatas, termasuk waktu dan tempat untuk mengadakan shooting secara langsung.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 mengenai permasalahan piutang perpajakan. Sebab, bila penagihan piutang perpajakan dioptimalkan, maka pemerintah akan memiliki pendapatan yang lebih besar dan bisa untuk mengurangi pembiayaan dalam menangani defisit APBN.

Anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan, perlu dilihat lagi apakah pengurangan ini karena berhasil ditagih atau yang tidak bisa ditagih meningkat. Bila piutang perpajakan dan piutang bukan pajak digabung, maka potensi penerimaan negara pada 2021 bisa mencapai Rp 250 triliun.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019, BPK kembali menyoroti saldo piutang perpajakan bruto pada neraca pemerintah pusat tahun anggaran 2019 (audited) yang mencapai Rp 94,69 triliun. Piutang itu naik 16,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 81,47 triliun.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan, pemerintah harus memperkuat sistem pengendalian internal. Saat pemerintah menjalankan program amnesti pajak dulu, menurut dia, memang belum memasukkan persoalan piutang yang tidak tertagih.

Menurut Misbakhun, wajib pajak sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dan negara juga tidak bisa menyita aset. Sementara mekanisme penghapusan piutang pajak belum spesifik ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan BPK mengenai kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan.

Sistem pengendalian intern mengenai penatausahaan piutang perpajakan diperbaiki dengan cara menjalankan Revenue Accounting System (RAS) secara nasional mulai 1 Juli 2020. RAS mer upakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak.

Dengan adanya RAS ini, diharapkan Kemenkeu bisa mengatahui jumlah piutang pajak terbaru. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, penambahan piutang pajak terjadi karena adanya penambahan surat atau daftar penetapan pajak. Penetapan ini tidak hanya berasal dari internal DJP terkait hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, namun juga putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung (MA).

Potensi perairan Indonesia untuk marikultur atau budidaya organisme laut dalam air laut mencapai 24 juta hektar. Namun, baru 1,23 persen di antaranya yang sudah dimanfaatkan pada 2018. Terkait dengan hal itu, pemerintah berencana mengembangkan beberapa komoditas marikultur prioritas selama kurun 2020-2024, yakni kakap putih, rumput laut, kerapu, bawal bintang, dan lobster.

Menurut Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, tak hanya sumber protein, marikultur juga menghasilkan bahan baku farmasi, perhiasan, bioenergi, bahan kertas, serta industri pangan lain. “Kita punya ruang yang besar untuk ekspansi (marikultur),” katanya dalam Webinar Maritim Internasional Seri 5, Rabu (26/8/2020).

Hingga kini, komoditas yang mendominasi usaha marikultur adalah rumput laut. Namun, pengembangan komoditas lain potensial, seperti budidaya lobster. Pasar lobster di China, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, dan Timur Tengah cukup terbuka. Rokhmin menambahkan, potensi area budidaya lobster di Indonesia mencapai 12,3 juta hektar. Namun, pada 2019 baru termanfaatkan 2,25 persen.

Potensi penangkapan lestari (MSY) benih lobster mencapai 12,5 miliar benih per tahun. Apabila 50 persen dari potensi benih lobster tangkapan itu di budidayakan, nilai produksinya ditaksir 30 miliar dollar AS per tahun dan menyerap 9,2 juta tenaga kerja. Peneliti The Earth Institute Columbia University, Joaquim I Goes, mengemukakan, wilayah geografis Indonesia dengan garis pantaiterpanjang kedua di dunia dan perairan yang produktif sangat cocok untuk usaha marikultur. Namun, pengembangan marikultur masih dalam tahap sangat awal.

Menurut Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, problem utama yang masih menghadang, antara lain, pakan, manajemen penyakitikan, produksi dan bisnis, serta aspek lain, seperti listrik dan infrastruktur air bersih. Di hilir ada kendala logistik. Salah satu upaya mengurai problem logistik adalah pengembangan sistem digital yang mendorong efisiensi. Selain itu, manajemen produksi, infrastruktur, sumber daya manusia dan teknologi, serta bisnis dan akses pasar masih perlu pembenahan.

Empat perusahaan pelabuhan pelat merah berupaya mengembalikan kinerja bongkar-muat peti kemas yang sempat terganggu akibat pembatasan pada awal masa pandemi Covid-19. Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Arif Suhartono mengatakan hantaman wabah ke bisnis dermaga tak separah sektor usaha lainnya, tapi tetap mengganggu kinerja pada paruh 2020.

Persinggahan kapal di pelabuhan Pelindo II kini diatur dengan InaPortNet, portal elektronik yang terintegrasi dengan sistem milik pemerintah. Pengguna jasa bongkar-muat pun sudah mulai menggunakan aplikasi e-service yang sudah mencakup layanan registrasi, pemesanan tempat alias booking, pelacakan barang, pembayaran, serta pengaduan pelanggan.

Pelindo II, yang kini dikenal sebagai Indonesia Port Corporation (IPC), menahan sejumlah rencana ekspansi untuk menjaga keuangan di tengah krisis akibat Covid-19.

Juru bicara PT Pelindo III (Persero), Wilis Aji Wiranata, mengatakan meski tak separah bisnis penumpang, aktivitas kapal barang domestik pun melemah karena sepinya pengiriman material konstruksi dan bahan bakar. Pada paruh kedua tahun ini, Wilis melanjutkan, Pelindo III menggencarkan stimulus untuk mengerek jumlah pengguna jasa. Salah satu bentuknya adalah pelonggaran durasi penumpukan peti kemas di terminal, yang sebelumnya dipatok dari tiga hari menjadi lima hari.

Pelindo III menawarkan efisiensi biaya hingga 65 persen bagi para eksportir dan pelaku usaha penunjang. Program itu diperkuat pengurangan biaya terminal handling charge serta sosialisasi kepastian waktu sandar dan ketersediaan tambat.

Senior Vice President Secretariat PT Pelindo I (Persero) Imron Eryandy mengatakan entitasnya ingin mengejar setidaknya 1 persen pertumbuhan arus peti kemas hingga ujung tahun ini. Skema keringanan yang diterapkan masih terkait dengan pelonggaran waktu penumpukan di terminal pelabuhan yang diklaim dapat menekan biaya logistik.

Kontribusi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih relatif kecil, yaitu sekitar 14 persen. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menargetkan volume ekspor dari produk UMKM naik dua kali lipat dari 14 persen menjadi 28 persen pada 2024.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan salah satu strategi pemerintah adalah memetakan kemampuan industri kecil dan menengah (IKM) serta industri besar. Menurut Gati, pelaku industri kecil dan menengah perlu memasok industri besar karena mereka harus masuk ke rantai pasok global.

Gati menuturkan pemerintah bekerja sama dengan atase perdagangan atau Indonesian Trade and Promotion Center (ITPC) untuk memetakan kondisi pasar ekspor. Kementerian pun gencar mencari inovasi produk yang menggunakan bahan baku lokal melalui, misalnya, Indonesia Food Innovation (IFI), Indonesia Fashion & Craft Awards, ataupun Creative Business Incubator (CBI). 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan Kementerian sedang mengkaji produk yang memiliki kekuatan pasar di negara akreditasi para perwakilan dagang. Kajian itu akan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu excellent products, emerging products, dan losing products.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, untuk mendorong ekspor, UMKM memerlukan peran pedagang eksportir dalam pemasaran dan konsolidasi logistik. Selain itu, pelaku UMKM masih melakukan pembayaran secara tunai. Sementara itu, eksportir menggunakan letter of credit.

Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri Indonesia Handito Joewono mengusulkan agar pelaku UMKM tidak dipaksakan untuk menjadi produsen eksportir, melainkan produsen produk ekspor saja. Sedangkan pedagang ekspornya, ujar Handito, bisa menggunakan produk UMKM.

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (Smesco Indonesia) Leonard Theosabrata mengatakan target kenaikan ekspor hingga 28 persen pada 2024 merupakan target jangka panjang. Menurut Leo, Smesco sudah mulai dengan beberapa langkah, seperti pelatihan dan pendampingan. Langkah tersebut juga difasilitasi, baik secara online atau offline.

PT LG Electronics Indonesia memutuskan untuk menutup pabrik di Cikarang, Jawa Barat, menyusul ditemukannya kasus positif Covid-19 di lingkungan pabrik tersebut. Penutupan pabrik bersifat sementara hingga pemeriksaan seluruh karyawan selesai dilakukan.

Perusahaan elektronik tersebut telah menutup pabrik sejak tanggal 22 Agustus selama sembilan hari hingga akhir pekan ini untuk melakukan disinfeksi secara menyeluruh. LG Electronics melakukan pemeriksaan Covid-19 untuk seluruh karyawan yang bekerja di pabrik tersebut, dan para karyawan yang dikonfirmasi negatif akan kembali bekerja mulai pekan depan.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, untuk mengatur kepatuhan industri dalam menjalankan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), menperin telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 dan SE Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020.

Industri juga perlu berinisiatif mengambil langkah apabila terdapat kasus Covid-19 di lingkungannya, antara lain dengan melakukan penutupan fasilitas produksi, isolasi, hingga karantina.

Menperin menegaskan bahwa pihaknya sangat menaruh perhatian terhadap penerapan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19 di kalangan industri.

Pemerintah mengakui masih banyak tantangan berat dalam perekonomian yang akan dihadapi hingga tahun depan, termasuk dari sisi penerimaan perpajakan yang tahun ini terus melambat seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan tetap menjalankan reformasi perpajakan hingga tahun depan, mulai dari memperkuat reformasi kebijakan dilanjutkan dengan memperluas basis penerimaan pajak, perbaikan administrasi, hingga peningkatan kepatuhan pajak.

Ia mengatakan, terkait tax ratio, dalam reformasi perpajakan pun dilakukan dalam tiga aspek, yaitu reformasi kebijakan yang ditujukan untuk melakukan redesign sistem perpajakan yang optimal, reformasi bidang perpajakan sudah berjalan seiring dengan pelaksanaan undang-undang tax amnesty modernisasi organisasi, simplifikasi administrasi perpajakan dan penyesuaian kebijakan perpajakan serta peningkatan kualitas data pendukung administrasi perpajakan.

Upaya peningkatan kepatuan perpajakan terus dilakukan melalui pendaftaran penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran dan pelaporan yang benar.

Sisi pelaksanaan proses bisnis yang adaptif serta implementasi regulasi yang berkepastian hukum juga ditunjang dengan enforce compliance melalui rangkaian aktivitas pengawasan yang terus disempurnakan serta penegakan hukum yang berkeadilan. Menkeu berharap akhirnya akan meningkatkan tax ratio ke level yang lebih baik.