Guyuran program bantuan penanggulangan pandemi korona terus mengalir. Selain subsidi gaji bagi buruh, kini program kembali menyasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Presiden Joko Widodo meluncurkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. Program ini bakal menyasar 4,5 juta usaha mikro dan kecil (UMK). Setiap pengusaha mikro dan kecil akan mendapatkan bantuan dana Rp 2,4 juta. Saat peluncuran di Istana Negara, Senin (24/8), Jokowi menyerahkan bantuan langsung bagi 1 juta usaha mikro dan kecil. “Hari ini (Senin), diberikan kepada 1 juta UMK. Kami mengharapkan akhir Agustus bisa 4,5 juta UMK,” kata Presiden, Senin (24/8).

Targetnya akhir September penerima mencapai 9,1 juta UMK. Dan akhir tahun ini, targetnya akan ada 12 juta UMK secara total yang menerima Banpres Produktif itu. Banpres ini diharapkan menjadi dana bantuan operasional bagi UMK. Terutama untuk bantuan modal untuk misalnya menambah jumlah barang dagangan yang ada. Pasalnya ditengah pandemi korona, pengusaha mikro dan kecil juga terkena dampak. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan sejumlah insentif untuk membantu dunia usaha di tengah Covid-19. Misalnya subsidi bunga kredit, insentif pajak untuk UMKM, kredit modal kerja, hingga penempatan dana di perbankan untuk usaha mikro kecil. Pemerintah juga memberikan dana dalam bentuk hibah. Sehingga diharapkan dana tersebut menjadi tambahan modal tanpa beban baru.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan bahwa yang menerima program Banpres produktif adalah pada usaha mikro dan kecil yang belum terjangkau oleh perbankan (unbankable). “Dengan Banpres produktif ini, diharapkan pelaku usaha mikro yang unbankable dapat menambah program kerja dan melanjutkan usahanya,” ujar Teten. Pada tahap pertama Banpres akan diberikan kepada 9,1 juta UMK hingga akhir September. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp 22 triliun. “Kami sudah rapat koordinasi kemarin di Bali akan menyusul untuk 3 juta UMK yang berikutnya,” terang Teten yang menyebut total penerima bantuan sebanyak 12 juta UMK.

Bantuan diberikan dengan skema hibah sehingga tak ada pengembalian oleh penerima. UMK yang mendapat Banpres Produktid dihimpun dari hasil pendataan sejumlah lembaga. “Data yang kami himpun bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, kementerian dan lembaga, koperasi yang telah disahkan badan hukumnya, OJK, Himbara, dan perusahaan pembiayaan milik pemerintah,” jelas Teten.

Ekonom Indef Enny Sri Hartarti mengingatkan, pemerintah supaya tidak memberikan program bagi usaha mikro dan kecil hanya sekedar untuk belas kasihan. Ia menyebut, justru di masa pandemi ini perlu ada upaya pemberdayaan usaha mereka tetap berjalan. Untuk mencapai hal tersebut perlu meyelesaikan masalah yang dihadapi UMKM. Salah satunya adalah mengenai melemahnya tingkat konsumsi atau permintaan. Hal tersebut yang membuat UMKM lesu sehingga produksi menurun dan likuiditas terganggu. “Kuncinya, efektivitas dana untuk perlindungan sosial bisa mempengaruhi demand,” katanya.

Sejumlah pembudidaya menghentikan sementara produksi lobster akibat benih lobster langka dan mahal. Kondisi ini ditengarai akibat ekspor benih lobster yang marak. Kesulitan pembudidaya bertambah dengan harga konsumsi yang anjlok. Harga panen lobster jenis pasir berkisar Rp 180.000-Rp 200.000 per kg, jauh dibawah kondisi normal yang berkisar Rp 400.000-Rp 700.000 per kg. Sementara harga lobster mutiara berukuran di atas 500 gram hanya Rp 400.000 per kg dari yang biasanya bisa mencapai 1 juta per kg.

Berdasarkan data KKP 3,18 juta ekor benih lobster diekspor dalam 3 bulan terakhir. Per awal Agustsus 2020, sebanyak 42 perusahaan mendapat rekomendasi ekspor. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Lombok Timur Amin Abdullah mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan eksportir benih lobster. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto berjanji akan menelusuri penyebab harga benih lobster mahal dengan meminta keterangan dari eksportir dan nelayan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, tahun depan pemerintah masih melanjutkan tahap pemulihan ekonomi nasio.nal akibat pandemi Covid-19, dan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebesar 4,5% hingga 5,5% masih kurang ideal.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di bawah kisaran pemerintah dikarenakan pemerintah masih menempuh kebijakan yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Belanja kesehatan masih menjadi prioritas dan target pertumbuhan ekonomi masih relatif tinggi dibandingkan strategi yang di tawarkan pemerintah untuk mendorong industri manufaktur tetapi sharenya terhadap PDB justru terus menurun setiap tahun. Sementara itu, arah pemerintah untuk meningkatkan target pembangunan tahun depan dinilainya sudah cukup baik dengan terus melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi tahun ini.

Untuk meningkatkan konsumsi tahun depan, yang perlu didorong adalah lebih banyak menggelontorkan bansos, selain itu pemerintah juga perlu meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi kelompok menengah atas untuk melakukan konsumsi dan tak cenderung menabung. Saat ini kelompok menengah atas masih cenderung menahan konsumsi sebab masih menunggu kepastian Covid-19 berakhir, menunggu merasa aman untuk beraktivitas dan prospek ekonomi kedepannya.

Untuk investasi masih terhadang oleh pertimbangan investor terkait kepastian hukum dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, ia mengapresiasi adanya inisiasi kawasan industri, namun perlu dipastikan kawasan industri terkoneksi oleh akses infrastruktur penunjang lainnya seperti pelabuhan dan jalan tol. Faktor lainnya yang akan pengaruhi investasi yakni terkait kondisi global. Semenjak adanya Covid-19 tren proteksionisme perlu diwaspadai oleh pemerintah, sebab dengan ada nya pandemi kecenderungan negara-negara lain untuk mengedepankan negara-nya terlebih dahulu.

Untuk arah belanja pemerintah tahun depan, ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi alur kerja agar penyerapan belanja kementerian dan lembaga (KL) dapat lebih cepat dan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penjualan mobil melaju kencang sejak Juni 2020, seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah, namun belum normal. Ini mendorong para pemain besar mengoperasikan kembali fasilitas manufaktur yang sempat tutup.

Memasuki Juli, sejumlah perusahaan pembiayaan mulai menurunkan besaran uang muka (down payment/DP) pembelian mobil dari 40-50% menjadi 25-30%. Ini mampu mendongkrak penjualan mobil, mengingat sekitar 70% pembelian menggunakan skema kredit.

Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), produsen mobil terbesar di Indonesia, Amelia Tjandra menyatakan, pada Juli 2020, wholesales naik 100%, sedangkan penjualan secara ritel naik 19% menjadi 35 ribu unit. Amelia berharap tren positif ini berlanjut, diiringi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Seiring dengan itu, Daihatsu akan memacu produksi sesuai permintaan pasar. Awal Agustus 2020, ADM menggenjot produksi hingga 300%, dengan menambah shift kerja menjadi dua di pabrik Sunter dan Karawang. Ini dilakukan seiring menipisnya stok mobil di dealer.

Hingga akhir 2020, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memprediksi penjualan mobil mencapai 600 ribu unit, turun 40% lebih dari 2019 sebanyak 1,03 juta unit.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hamdani Dzulkarnaen menyatakan, industri komponen mengalami kondisi terburuk pada kuartal II-2020, selaras dengan kinerja para pemanufaktur mobil. Namun, memasuki kuartal III 2020, kondisi mulai membaik, sekalipun belum kembali ke kondisi normal.

Menurut Sekretaris Jenderal GIAMM Hadi Surjadipradja, kunci agar industri komponen hidup kembali adalah pasar harus tetap berjalan. Ketua Gabungan Aftermarket Otomotif Indonesia (Gatomi) Ayong Jeo menyatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada penjualan komponen pasar bebas (after market). Bahkan, selama PSBB, penjualan suku cadang anjlok 80% dari periode sebelum pandemi.

Namun, saat pelonggaran PSBB atau masa transisi, penjualan membaik. Besaran penurunan penjualan hanya 40% dari periode sebelum pandemi. Dia berharap setelah PSBB dicabut, penjualan komponen after-market membaik.

Peretail tak ingin melewatkan peluang untuk meningkatkan kinerja penjualan produk melalui momen Hari Belanja Diskon (HBD) Indonesia. Ketua Panitia HBD Indonesia 2020 Fetty Kwartati mengatakan, di tengah kondisi perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, peretail tak hanya mengandalkan penjualan secara luring (offline) melalui gerai, tapi juga memperluasnya dengan melibatkan kanal penjualan daring (online).

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika HBD hanya diikuti oleh peretail yang menjadi anggota Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), kali ini program tersebut terbuka untuk semua peretail maupun asosiasi yang ingin berpartisipasi. Program yang digelar mulai hari ini hingga 30 Agustus 2020 itu mengedepankan pendekatan belanja daring, sejalan dengan arahan pemerintah dalam periode normal baru.

Sejumlah marketplace yang telah mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam program HBD tahun ini, antara lain Tokopedia, Lazada, BliBli, dan Gojek. Fetty berharap terobosan yang dilakukan dapat meningkatkan purchasing power dan permintaan konsumen guna menggerakkan tingkat konsumsi masyarakat.

Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkapkan perluasan hingga ke retail online diharapkan dapat meningkatkan capaian transaksi dan penjualan dalam pergelaran HBD 2020. Budi mengatakan, produk fashion akan menjadi produk dengan kinerja penjualan tinggi, meliputi pakaian jadi, sepatu, dan tas.

External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya mengatakan, untuk mengakomodasi pelapak online yang ingin berpartisipasi dalam program HBD, Tokopedia memberikan kesempatan untuk bergabung ke dalam kategori Official Store. Ekhel berujar tak ada target spesifik transaksi yang dibidik Tokopedia. Namun program ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses lebih luas terhadap produk lokal.

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan skema yang dipilih kali ini adalah hibah modal kerja berupa bantuan langsung tunai senilai Rp 2,4 juta.

Program tersebut antara lain bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta hingga pemberian gaji ke-13 untuk aparat sipil negara.

Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Rp 28,8 triliun untuk program bantuan sosial produktif untuk 12 juta UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Askolani mengatakan dana tersebut berasal dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki pagu total Rp 695,2 triliun. Selama ini, serapan anggaran dalam program PEN baru 21,8 persen dari pagu yang tersedia atau Rp 151,28 triliun.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data calon penerima bantuan sosial produktif. Menurut dia, ada 17 juta UMKM yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan bantuan tersebut. 

Kriteria yang disyaratkan pemerintah adalah pelaku UMKM yang belum pernah atau tidak sedang menerima pinjaman dari bank, bukan pegawai negeri atau polisi dan tentara, bukan pegawai perusahaan negara dan perusahaan milik daerah, serta memiliki rekening bank aktif. Teten mengatakan, ada proses verifikasi yang melibatkan bank dan badan usaha penyalur kredit mikro seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Budi Gunadi Sadikin, optimistis basis data yang dimiliki pemerintah untuk menjaring UMKM calon penerima bantuan telah memadai.

Pemerintah berencana menyalurkan bantuan produktif berupa hibah modal kerja bagi 12 juta pelaku usaha mikro pada pertengahan Agustus 2020. Program hibah tunai untuk pelaku usaha mikro diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2020). Hadir dalam rapat itu, antara lain, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dan Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Pada tahap awal, hibah senilai Rp 2,4 juta per pelaku usaha akan ditransfer ke rekening bank penerima pada pertengahan bulan ini. Penerima harus pelaku usaha mikro yang bukan aparatur sipil negara, tantara, polisi, pegawai BUMN atau BUMD.

Teten mengatakan, untuk tahap awal, pemerintah mengalokasikan bantuan produktif itu bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro. “Bantuan senilai Rp 2,4 juta tersebut akan diberikan sekali transfer langsung ke rekening pelaku usaha mikro. Kami sudah menyiapkan mekanismenya dan pada pertengahan Agustus ini sudah bisa kami kick off (luncurkan),” ujarnya.

Menurut Teten, landasan kebijakan telah disiapkan untuk pengalokasian anggaran, termasuk mekanisme pendataan, penyaluran, dan pengawasan. Lanjut Teten, penerima program bantuan produktif usaha mikro tidak dibatasi sektornya. Sesuai arahan Presiden, penyaluran diharapkan menyebar secara proporsional ke banyak daerah di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia Syahnan Phalipi menilai, dalam kondisi normal, usaha mikro belum tentu dapat berkembang dengan baik, apalagi dalam kondisi seperti saat pandemi ini.

Saat ini data yang sudah terkumpul sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dinas koperasi berbagai daerah, OJK, Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), Kementerian/lembaga, BUMN, dan badan layanan usaha. Kementerian Koperasi dan UKM telah memproses 9 juta pelaku usaha. Data untuk 5,5 juta pelaku usaha dinyatakan bersih.

Kementerian Koperasi dan UKM Bersama Kementerian Keuangan dan OJK akan memverifikasi dan memvalidasi data tersebut. “Semua pihak harus berpartisipasi mengawasi agar program bantuan produktif usaha mikro dapat disalurkan kepada penerima yang tepat. Penyaluran tepat sasaran dan tepat waktu dibutuhkan agar pelaku usaha mikro yang sedang tertimpa masalah dapat segera produktif, “ katanya.

Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan, BRI selaku salah satu penyalur bertugas menyiapkan data, system penyaluran, dan orang yang akan menyosialisasikan ke para penerima. BRI telah menyortir data nasabah bersaldo tabungan Simpedes di bawah Rp 2 juta dan belum mendapatkan kredit. Jumlah nya 4,3 juta nasabah dan 1,1 juta diantaranya sudah di verifikasi.

Pemerintah berusaha mendorong konsumsi masyarakat dengan cara membangkitkan geliat industri pariwisata. Upaya ini diwujudkan, antara lain melalui pemberian stimulus bagi pengusaha dan pekerja di lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan-minum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan, stimulus diarahkan untuk mengurangi beban operasional usaha dan memantik geliat masyarakat berwisata. “Stimulus sektor transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, termasuk perhotelan dan restoran, perlu didorong karena mereka (konsumen) akan membelanjakan uangnya di dalam negeri,” kata Airlangga dalam rapat kerja dan koordinasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rabu (12/8/2020).

Menurut Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengingatkan, saat ini konsumsi masyarakat kelas menengah masih terkunci. “Sebab, mereka belum merasa aman,” katanya. Kelompok kelas menengah atas akan berkunjung ke suatu tempat yang keamanan dan kondisi kesehatannya terjamin, kata Ari.

Pada triwulan II-2020, perekonomian RI tumbuh minus 5,32 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini anjlok dari triwulan I-2020 yang sebesar 2,97 persen secara tahunan. Konsumsi rumah tangga, yang berperan 57,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) triwulan II-2020, tumbuh minus 5,51 persen. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh minus 30,84 persen secara tahunan pada triwulan II-2020. Lapangan usaha berperan 3,57 persen terhadap PDB triwulan II-2020.

Sejauh ini, stimulus bagi dunia usaha yang sudah disetujui adalah perluasan subsidi listrik ke sektor bisnis, industri, dan sosial senilai Rp 3 triliun. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial dan pinjaman tanpa bunga untuk pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk pariwisata Rp 3,8 triliun. Anggaran akan disalurkan kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah yang struktur ekonominya sangat bergantung pada industri pariwisata, seperti Bali.

Airlangga mengatakan, penanganan dampak Covid-19 serta pemulihan ekonomi membutuhkan waktu lebih satu tahun. Pemerintah sudah menyusun matriks kebijakan prioritas utama pada periode 2020-2023. Sejumlah prioritas utama, yaitu kesehatan, bantuan sosial, padat karya, relaksasi aturan, dan restrukturisasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Prioritas lain berupa penempatan dana dan penjaminan, serta transformasi ekonomi. “ Pada 2020, indeks intensitas program tertinggi adalah kesehatan, bantuan sosial, padat karya, dan relaksasi aturan, yang konsisten dilaksanakan sampai 2021,” katanya.

Optimisme dunia usaha terkait pemulihan ekonomi pada semester II-2020 dipengaruhi upaya pemerintah dalam menangani Covid-19. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani berpendapat, progress penanganan Covid-19 menentukan kepercayaan masyarakat untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan konsumsi. “ Yang penting, penanganan Covid-19 harus benar-benar serius. Penambahan kasus baru harus ditekan serendah mungkin. Tujuannya, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, “ kata Haryadi.

Pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan utang menyusul proyeksi makin jebloknya pendapatan negara serta konsekuensi dari membengkaknya kebutuhan belanja yang ekspansif. Jika pemerintah berusaha untuk menekan utang, maka pelaksanaan konsolidasi fiskal pada tahun depan sangat tergantung pada cepat atau lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan ada risiko penerimaan pajak 2020 melenceng dari outlook APBN 2020 yang dipatok di kisaran Rp1.198,5 triliun atau -10% year on year (yoy).

Dengan risiko tersebut, dia mengatakan bahwa kebijakan fiskal pada 2021 lebih ditekankan ke arah konsolidatif. Selain mobilisasi penerimaan pajak, untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah juga mulai konservatif dalam menggelontorkan insentif perpajakan.

Pemerintah juga paham risiko pada tahun depan masih cukup besar. Sebagai tahun pemulihan, kebutuhan anggaran untuk mendorong normalisasi ekonomi masih cukup besar. Febrio mengatakan bahwa kebutuhan pembiayaan APBN 2021 sebesar 5,5% dari PDB, sekitar Rp971,2 triliun, atau sedikit turun dibandingkan dengan tahun ini. Pemerintah menyebut, pemenuhan kebutuhan pembiayaan tetap memanfaatkan sumber-sumber existing dan well-established maupun sumber yang sifatnya khusus. Salah satunya dengan mempertahankan peran Bank Indonesia (BI).

Bank sentral tetap bisa masuk ke pasar perdana, tetapi hanya berperan sebagai standby buyer terhadap surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah. Febrio menilai pemerintah tetap berupaya menjaga kepercayaan pasar obligasi negara. Saat ini, menurutnya, 80% utang pemerintah dalam bentuk SBN.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat di tengah pandemi kebutuhan belanja pemerintah meningkat sementara kemampuan penerimaan pajak melambat, sehingga, kebutuhan pembiayaan bertambah dalam jumlah yang sangat signifikan.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan komitmen pembiayaan burden sharing yang bersifat one off perlu direalisasikan untuk membiayai defisit anggaran. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri pelaku pasar, khususnya investor surat utang. Josua menambahkan, yang terpenting adalah memastikan akselerasi stimulus dan produktivitas kebijakan bisa dirasakan oleh konsumen atau pelaku usaha, sehingga dampak stimulasi ekonomi bisa terlihat pada tahun depan.

Pemerintah disarankan untuk menyusun alternatif kebijakan terkait dengan industri hasil tembakau (IHT). Selama ini kenaikan tarif cukai ditentukan dari batasan produksi dan harga jual eceran, kedua indikator tersebut dinilai tidak berpengaruh banyak pada pengendalian konsumsi, kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan pendapatan petani.

Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan dibutuhkan beberapa aspek lainnya dalam menentukan kenaikan tarif IHT, di antaranya aspek penggunaan bahan baku, jumlah penyerapan tenaga kerja, hingga nilai budaya.

Aspek tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perlu ada perbedaan, jika industri menggunakan konten lokal terbesar, maka bisa mendapatkan apresiasi yang lebih banyak dibandingkan dengan industri yang menggunakan konten lokal yang lebih sedikit.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pemerintah menghadapi berbagai permasalahan dalam memperbaiki industri hasil tembakau, yaitu kepentingan kesehatan, kepentingan yang terkait industri tenaga kerja, petani tembakau, dan perdagangan. 

Di sisi lain, Kemenkeu dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan negara terutama dari perpajakan.