Memasuki semester II-2020, bisnis mobil bekas mulai menderu. Permintaan mobil bekas pada bulan September tahun ini di pasaran kembali ramai. Salah satu pengelola gerai mobil bekas yang merasakan pertumbuhan permintaan adalah WTC Mangga Dua. Pada Agustus tahun ini, ada pertumbuhan permintaan.

Herjanto Kosasih, Manager Senior Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua membenarkan, penjualan mulai membaik di bulan Agustus lalu. Dia menilai, permintaan kembali ramai lantaran dua faktor. Pertama, kebutuhan kendaraan pribadi saat pandemi korona untuk menghindari kontak langsung dengan kerumunan di fasilitas transportasi publik. Kedua, terkait regulasi ganjil-genap. "Masyarakat jadi perlu menambah kendaraan lagi," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Herjanto memperkirakan pada bulan ini pasar mulai ada perbaikan di angka 80%. Alhasil, memasuki Oktober-November diharapkan pasar bisa pulih seperti sedia kala. Dia tidak memaparkan secara rinci volume pasar mobil bekas. Namun pada periode sebelum pandemi, di level tertinggi Bursa Mobil Bekas WTC bisa menjual sebanyak 4.000 unit mobil per bulan. Tahun lalu saja, Bursa Mobil ini mampu menjual 34.000 unit mobil bekas.

President Director Mobil88 Halomoan Fischer Lumbantoruan menilai, pihaknya saat ini masih wait and see menyikapi kondisi pasar. Situasi saat ini sangat ditentukan oleh kapan dan bagaimana pandemi ini berakhir. Dari sisi business size, memang ada kenaikan dibandingkan Maret saat awal pandemi di Indonesia.

Sementara Herjanto menyebutkan, harga mobil bekas di Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua sudah kembali normal seperti masa sebelum pandemi. "Sebab, besaran uang muka juga sudah seperti biasa, tidak seperti kemarin yang mana syarat kredit ketat," ujar dia. Bursa Mobil WTC mengaku dalam tiga tahun belakangan ini tak menggelar promo atau diskon khusus.

Menteri Pertahanan China Jenderal Wei Fenghe menemui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk membahas berbagai masalah keamanan regional. Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Djoko Purwanto pertemuan bilateral tersebut membahas hal penting terkait pertahanan negara. Sejumlah isu yang didiskusikan diantaranya strategi pemerintah Indonesia mencegah pandemi Covid-19, kerja sama kedua negara terkait penanganan Covid-19 juga kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan isu-isu aktual lainnya di kawasan Asia Pasifik.

Problem yang dihadapi UMKM dalam upaya pemulihan ditengah tekanan pandemi Covid-19 menghadapi problem yang kompleks sehingga stimulus dan bantuan modal saja dinilai belum cukup. Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan untuk masuk ke ekosistem digital, membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing produk.

Peneliti senior SMERU Institute, Palmira Permata Bachtiar menyatakan bahwa pemerintah sudah menggulirkan stimulus dan bantuan modal untuk memulihkan UMKM dan saat ini masalahnya bagaimana menjangkau UMKM. Mayoritas pelaku UMKM belum tahu ada bantuan dan stimulus dari pemerintah. Sehingga perlu sosialisasi dan komunikasi untuk menjangkau UMKM.

Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan Negara Kunta Wibasa Dasa Nugraha mengatakan bahwa secara umum pencairan stimulus UMKM cukup baik namun dalam perkembanganya ada stimulus yang dinilai kurang sehingga butuh perbaikan, seperti bantuan presiden bagi 15 juta usaha mikro.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa pemulihan UMKM tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan UMKM diarahkan ke pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. 

Penurunan belanja masyarakat memukul usaha ritel. Sebagian peritel mulai menghentikan kontrak sewa dan menutup gerai guna menekan kerugian. Menurut data Aprindo jumlah unit usaha ritel mencapai 35.000 toko, tersebar di 34 provinsi dengan jumlah pekerja mencapai 4 juta orang. Penyaluran kredit korporasi dinilai baru menyentuh beberapa sektor seperti : logistik dan transportasi tetapi belum menyentuh perdagangan ritel. Insentif yang digulirkan pemerintah untuk pekerja dinilai lebih menjaga daya tahan tetapi belum mampu memulihkan daya beli. 

Communication Head of Corporate PT Matahari Putra Prima Tbk Fernando Repi, adopsi sistem belanja daring belum mampu mendongkrak tingkat penjualan. Sebab kontribusi belanja secara daring baru sekitar 15% dari total penjualan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Ipi Maryati, Senin (7/9/2020), mengatakan, untuk menindaklanjuti hasil evaluasi itu, KPK bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyusun rencana aksi perbaikan program Kartu Prakerja. ”Implementasi rencana aksi itu akan terus dipantau KPK maksimal sampai dua tahun setelah kajian,” katanya saat dihubungi di Jakarta.

Setelah satu bulan berlalu, ada beberapa aspek yang dinilai sudah diakomodasi lewat revisi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Mugiharso mengatakan, pemerintah sudah melakukan perbaikan tata kelola yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. ”Perubahan ini menjaga tata kelola agar secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama,” ujarnya.

Namun, Ipi mengatakan, KPK juga membutuhkan bukti implementasi rencana aksi itu di lapangan. Misalnya terkait evaluasi tata kelola pelatihan daring. KPK mencatat, ada 250 pelatihan yang terindikasi memiliki konflik kepentingan dengan platform digital yang berperan ganda sebagai penyedia pelatihan. KPK juga menemukan, 89 persen dari sampel pelatihan yang dikaji tersedia gratis di internet.

Ipi menyatakan, ”Platform dan lembaga pelatihan hanya boleh memilih satu peran. Kalau bertindak sebagai platform, tidak bisa menjadi lembaga pelatihan atau sebaliknya,” katanya.

Selain itu, dari pelatihan yang terindikasi memiliki konflik kepentingan, baru platform Ruangguru yang mundur dan memilih menjadi penyedia pelatihan lewat SkillAcademy. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, setidaknya ada dua platform digital lain yang terindikasi juga memiliki peran rangkap.

Head of Communication Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tahutu mengatakan, pemerintah mencoba semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan poin-poin perbaikan yang ada di dalam permenko. Namun, proses tersebut butuh waktu.

Ketidakpastian di pasar keuangan dalam negeri bertambah. Rupiah anjlok 1,18% terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada 2 September. Depresiasi terus terjadi hingga terakumulasi 1,21% selama tiga hari perdagangan mata uang rupiah, hingga akhir pekan lalu, Jumat (4/9). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga sudah merosot tiga hari berturut-turut. Penurunan IHSG mencapai 1,54%. Di periode tersebut, investor asing mencetak net sell Rp 2,62 triliun.

BI terancam tidak independen karena RUU tersebut menempatkan BI di bawah Dewan Moneter yang dikepalai Menteri Keuangan. Apalagi, Menkeu juga dikabarkan bisa mempengaruhi kebijakan moneter yang selama ini digawangi bank sentral. Independensi BI mulai dipertanyakan setelah ada kesepakatan pembagian beban atawa burden sharing awal Juli kemarin.

Dalam kesepakatan ini, BI menjadi sebagai standby buyer atas surat berharga negara hingga 2022. "Keputusan memperluas mandat BI termasuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja merupakan kesalahan," tandas Anthony.

Kebijakan moneter BI selama ini terbilang sukses dalam menjaga rupiah, hingga tak mengalami depresiasi lebih dalam. "Intervensi pemerintah yang terlalu besar merupakan sesuatu yang berlawanan dengan praktik kebijakan moneter terbaik di dunia," tandas Anthony.

Hans Kwee, Direktur Anugerah Mega Investama, menilai, keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter sangat perlu dalam ekonomi. Pemerintah bisa mendorong ekonomi melalui kebijakan fiskal, BI menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter.

Pelaku pasar juga mengkhawatirkan, seiring berkurangnya independensi BI dan besarnya intervensi pemerintah, BI hanya jadi alat pembayaran pemerintah. "Pasar takut hal ini mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," imbuh Hans.

Tak heran, persepsi pelaku pasar terhadap risiko berinvestasi di Indonesia juga kembali meningkat. Ini terlihat dari pergerakan credit default swap (CDS) Indonesia.Per Jumat (4/9), CDS Indonesia tenor 10 tahun di level 152,69. Padahal Rabu (2/9), CDS sempat di level 149,80, posisi terendah sejak Maret 2020.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menggelar lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi pada tahun ini. Dengan begitu, volume impor migas berpotensi meningkat. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengungkapkan, penundaan pelaksanaan lelang wilayah kerja migas di Indonesia berpotensi menghambat upaya penemuan cadangan migas baru.

Menurut Komaidi, penundaan temuan cadangan baru juga bakal punya dampak lanjutan terhadap volume impor migas. “Cadangan dan produksi berpotensi menurun dan dampak akhirnya impor migas akan semakin meningkat”, ungkap dia, Minggu (6/9).

Proyeksi produksi migas dalam negeri terus mengalami penyusutan. Pada tahun ini saja, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) merevisi target produksi dari sebelumnya 1,946 juta barel per hari (bph) menjadi 1,697 juta bph. Adapun target dalam RAPBN tahun 2021, untuk produksi migas nasional hanya mencapai 1,712 juta bph. Perinciannya, minyak sebesar 705.000 barel per hari dan gas 1,007 juta bph.

Kementerian ESDM berencana melaksanakan lelang sebanyak 12 wilayah kerja migas pada tahun 2020. Namun, karena alasan pandemi Covid-19, Kementerian ESDM mengklaim animo kontraktor atas lelang blok migas menjadi berkurang. Adapun 12 WK migas tersebut adalah dua WK migas merupakan laut dalam dan lima WK lelang reguler yakni WK Merangin III (onshore), WK Sekayu (onshore), WK North Kangean (offshore), WK Cendrawasih VIII (offshore), WK Mamberamo (onshore dan offshore). Sementara lima WK penawaran langsung yakni WK West Palmerah (Onshore), WK Rangkas (Onshore), WK Liman (Onshore), WK Bose (Onshore dan Offshore) dan WK Maratua (Onshore dan Offshore).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan, lelang yang sedianya bergulir pada semester II 2020 bakal ditunda menyusul permintaan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Dinamika di dalam negeri Jepang akan berimbas pada dinamika kawasan ataupun internasional. Dengan aras dampak setinggi itu, kini mata dunia tertuju pada pemilihan ketua umum Partai Demokrasi Liberal (LDP). Shinzo Abe, Ketua Umum LDP sejak 2012, mendadak mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Bagi Indonesia, yang menempatkan Jepang di peringkat ketiga, baik dalam daftar tujuan ekspor maupun asal investasi, dinamika politik Jepang juga bisa berdampak.

Kepala Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Jenderal Soedirman Agus Haryanto mengatakan, Jepang cenderung menunjukkan kebijakan yang stabil. Sebab, meski PM kerap mudah berganti, Jepang dikuasai LDP selama puluhan tahun. ”Kebijakan umumnya cenderung sama, seperti dalam isu China, Semenanjung Korea, termasuk pada Asia Tenggara dan Indonesia. Pemegang kendalinya masih tetap LDP,” ujarnya.

Bahkan, peluang kesamaan semakin besar jika Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga terpilih menjadi pengganti Abe. Sebab, Suga secara terbuka menyatakan akan meneruskan kebijakan-kebijakan Abe. ”Pasar juga percaya kepada Suga. Selama bertahun-tahun, dia menjadi tangan kanan Abe sehingga sangat paham dengan kebijakan Abe,” kata Agus

Masalahnya, Indonesia pernah memberi kesan kurang menyenangkan kepada Suga. Ia marah dan kecewa kala Indonesia memutuskan menggandeng China dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pemerintah resmi akan mengguyurkan dana penyelamatan bagi lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana ini akan mengalir dengan cara BUMN tersebut menerbitkan surat utang lalu dibeli oleh pemerintah atau berupa investasi langsung. Nantinya, surat utang itu bisa dikonversi menjadi kepemilikan saham ataupun tidak. Begitu juga dengan investasi langsung, bisa berupa investasi langsung yang bisa dikonversi ke pemilikan saham maupun tidak.

Penyaluran dana bagi BUMN ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 19,7 triliun bagi lima BUMN. Adapun tata cara investasi dalam rangka penyelamatan BUMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK/ 06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program PEN yang berlaku mulai 2 September 2020.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan, pemberian investasi pemerintah kepada lima BUMN ini bertujuan membantu modal kerja perusahaan yang terkena dampak pandemi virus korona Covid-19. Contohnya PT Garuda Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terganggu bisnisnya karena pandemi. “Penerimaan mereka anjlok sehingga membutuhkan modal kerja untuk bisa menjalankan tugas-tugas mereka melayani publik”, kata Isa beberapa waktu lalu.

Prospek bisnis obat dan produk farmasi herbal semakin cerah. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) sudah menangkap peluang baru di pasar tersebut. “Produk herbal selalu positif dan Covid-19 mempercepat pertumbuhan karena kepedulian akan kesehatan meningkat”, ujar Vidjongtius, Presiden Direktur KLBF kepada KONTAN, Jumat (4/9).

Corporate Secretary PT Phapros Tbk (PEHA) Zahmilia Akbar menjelaskan, tren pasar produk obat herbal dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir ini meningkat. Hal itu semakin didorong banyaknya industri farmasi yang mengembangkan produk herbal lewat science-based dan metode formulasi modern. “Untuk Phapros, kami sudah concern pada pengembangan obat herbal sejak lebih dari 20 tahun lalu. Saat ini Phapros telah memiliki dua obat herbal yang masuk kategori fitofarmaka yang sudah lolos uji klinis, yaitu Tensigard untuk anti hipertensi dan X Gra untuk vitalitas”, kata Zahmilia, Jumat (4/9).

Leonard, Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), menilai, umumnya, konsumen produk obat herbal memiliki loyalitas tinggi terhadap produk maupun brand. Apalagi produk obat herbal seperti jamu kerap diperkenalkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. “Khasiat dari produk itu sendiri harus teruji, maka dari itu jika seorang konsumen sudah merasakan khasiat suatu produk jamu, biasanya mereka tetap setia”, jelas dia.

Bisnis jamu herbal dan suplemen menjadi segmen usaha tersendiri bagi Sido Muncul. Leonard bahkan mengklaim, Tolak Angin merupakan market leader pada kategori produk herbal untuk obat masuk angin, sementara Tolak Linu merupakan market leader untuk kategori obat herbal pegal linu di pasaran. Segmen jamu herbal dan suplemen berkontribusi signifikan bagi SIDO. Di semester I-2020, segmen usaha jamu herbal dan suplemen menyumbang Rp 923,19 miliar atau 63,24% total pendapatan SIDO.