Pemerintah tengah mengkaji kembali berbagai undang-undang dan perangkat hukum terkait stabilitas sistem keuangan untuk mengantisipasi krisis. Undang-undang tersebut adalah UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan UU Keuangan Negara.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai, penanganan krisis tak harus dengan mengubah aturan. Menurut dia, permasalahan ekonomi saat ini lantaran sektor riil tidak berjalan normal. Seperti pemberian suku bunga kredit 3 persen serta menjamin kredit untuk modal usaha mikro, kecil, dan menengah hingga 80 persen. “Percuma sektor keuangannya berubah, tetapi sektor riil tetap tidak bergeliat. Perbankan tetap akan selektif menyalurkan kredit,” kata Aviliani saat dihubungi pada Senin (31/8/2020).

Sementara ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengkhawatirkan independensi BI. Kekhawatiran itu terkait isu yang bergulir saat ini, yakni upaya menyatukan komando atas tiga lembaga keuangan di Indonesia. Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI menegaskan, BI sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Tugas BI meliputi pelaksanaan kebijakan moneter, termasuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Pihak lain, termasuk pemerintah, dilarang mencampuri segala urusan yang menjadi tugas bank sentral.

BI juga wajib menolak campur tangan pihak lain dalam pelaksanaan kebijakan moneter ataupun pengelolaan sistem pembayaran. “Perppu yang baru harus dirancang dengan hati-hati kalau tidak mau berpengaruh pada kepercayaan dari investor di pasar keuangan. Jika BI diposisikan sebagai subordinat dari pemerintahan, menunjukkan kemunduran reformasi kelembagaan bank sentral,” ujarnya.

Dalam diskusi publik secara daring, Minggu (30/8) malam, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menilai, di tengah pandemi Covid-19, lebih baik pemerintah fokus pada sektor riil ketimbang mereformasi sektor keuangan. Sebab, jika pada triwulan III terjadi resesi, situasinya ber beda dengan resesi pada 1997-1998 yang memukul sektor keuangan.

Rencana pemerintah menerbitkan perppu untuk merombak struktur kelembagaan KSSK dinilai tidak punya urgensi terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Tidak ada jaminan ketika kita mengubah kelembagaan BI, OJK, atau LPS dengan menggunakan perppu akan membuat situasi jadi lebih bagus. Jangan sampai kita terlena seolah-olah kita pindah ke isu lain yang justru sebenarnya bukan jawaban atas masalah yang kita hadapi,” ujarnya.

Anggota Badan Legislatif yang juga anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, mengatakan, ada kesan aspek mikroprudensial dan makroprudensial tak selaras. “Alhasil, penyaluran kredit cenderung lambat karena sektor riil enggan menanggung beban bunga kredit bank yang tinggi. Ini yang membuat kita perlu merevisi UU BI,” ujar Hendrawan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akhir pekan lalu, menyampaikan, pemerintah masih menelisik konstruksi hukum dalam aturan yang ada. Konstruksi hukum merujuk pada Undang-Undang Keuangan Negara, UU BI, UU LPS, UU OJK, UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, serta UU perbankan. “Pemerintah akan mempersiapkan langkah-langkah seandainya ada persoalan yang berkembang dan tidak bisa diselesaikan dalam UU yang ada,” kata Sri Mulyani.

Setelah defisit 8,5 miliar dollar AS pada triwulan I-2020, Neraca Pembayaran Indonesia kembali ke zona hijau pada triwulan II-2020 dengan surplus 9,2 miliar dollar AS. Dalam beberapa tahun terakhir, NPI cenderung fluktuatif, kadang surplus kadang defisit. Namun, yang tidak pernah berubah, transaksi berjalan (current account), salah satu komponen utama NPI, selalu defisit sejak dulu.

NPI merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan bukan penduduk pada periode tertentu. Jika lebih banyak valuta asing yang masuk ke Indonesia ketimbang yang keluar, NPI surplus. Jika sebaliknya, NPI defisit sehingga butuh cadangan devisa untuk menambalnya. Surplus atau defisit NPI juga mencerminkan penguatan atau pelemahan nilai tukar rupiah. Selain transaksi berjalan, komponen utama NPI lainnya adalah transaksi modal dan transaksi finansial.

Pada 2019, defisit pendapatan primer mencapai 33,8 miliar dollar AS atau hampir Rp 500 triliun pada kurs Rp 14.700 per dollar AS. Adapun pada triwulan II-2020, neraca pendapatan primer defisit 6,17 miliar dollar AS atau setara Rp 90,7 triliun. Pada neraca pendapatan primer, penyumbang defisit terbesar adalah pembayaran hasil investasi asing yang mencapai 9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 132 triliun. Pembayaran itu, antara lain, meliputi pembayaran dividen kepada pihak asing yang menanam modal di Indonesia sebesar 4,6 miliar dollar AS dan pembayaran imbal hasil investasi portofolio, seperti surat berharga negara (SBN) dan obligasi korporasi, senilai 1,99 miliar dollar AS.

Besarnya pembayaran tersebut terjadi karena modal asing yang ada di Indonesia juga besar. Kapitalisasi asing pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia saja mencapai sekitar Rp 3.000 triliun per Juli 2020. Adapun kepemilikan asing pada SBN mencapai Rp 939 triliun per Agustus 2020 atau 28 persen dari total SBN Rp 3.296 triliun. Pembayaran kepada asing juga berasal dari pinjaman luar negeri yang per Desember 2019 outstanding-nya mencapai Rp 755 triliun.

Agar lepas dari simalakama, ketergantungan pada asing untuk membiayai pertumbuhan ekonomi perlu dikurangi. Pembiayaan investasi dari dalam negeri perlu dioptimalkan, seperti memanfaatkan dana-dana jangka panjang semacam dana pensiun dan asuransi, meningkatkan inklusi keuangan dan teknologi finansial, pemberdayaan UMKM, serta sekuritisasi aset-aset pemerintah yang menguntungkan.

Rencana perombakan wenang dan fungsi BI itu akan masuk rancangan Revisi Undang-Undang (UU) No 6/2009 tentang Bank Indonesia (BI). Kemarin, (31/8), Badan Legislasi DPR mulai Menyusun draf revisi UU BI, Jika terlaksana, ini adalah kali ketiga UU BI direvisi sejak disahkan pertama kali di tahun 1999.

Secara umum, ada dua poin utama dalam rancangan revisi UU BI. Pertama, BI akan Kembali menjadi otoritas perbankan. Dengan kata lain, fungsi regulasi dan pengawasan industri perbankan, fungsi regulasi dan pengawasan industry perbankan yang saat ini di tangan Otoritias Jasa Keuangan (OJK) akan dikembalikan lagi ke BI. Proses peralihan ini ditargetkan tuntas pada 31 Desember 2023.

Poin kedua, independensi BI dalam pengelolaan kebijakan moneter bakal dipangkas. Penentuan kebijakan moneter akan diserahkan ke Dewan Moneter seperti era sebelum krisis moneter tahun 1997-1998. Selain BI, Menteri Keuangan dan Ketua OJK akan masuk dalam Dewan Moneter. Bahkan Menteri Keuangan punya otoritas besar sekaligus mengepalai Dewan Moneter dalam penentuan kebijakan moneter.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menjelaskan, revisi UU BI merupakan inisiatif DPR dan masuk dalam Program Legislasi nasional 2020. Berdasarkan penyusunan awal draf RUU BI, ada 14 poin usulan yang nanti akan dibahas Bersama pemerintah. “Nanti pemerintah akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke DPR,” katanya, Senin (31/8).

Namun demikian, rencana ini masih menyulus perdebatan dan pro kontra di internal Baleg. Anggota Baleg DPR Andreas Eddy Susetyo, misalnya, mengingatkan agar harus berhati-hati dan cermat dalam membahas revisi UU BI. Oleh karena itu, DPR, BI, dan Kementerian Keuangan harus segera melengkapi draf revisi UU BI dengan naskah akademik, serta perlu sinkronisasi dengan UU No 0/2016 tentang Pencegahan dan Penangan Sistem keuangan. Tujuannya agar ada pengaturan wewenang yang jelas antara OJK, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Anggota Baleg Fraksi PAN Ali Tahir menilai, revisi UU BI bisa menimbulkan ketidakharmonisan pengawasn sector keuangan dengan moneter. Sebab, OJK sudah susah payah dibangun tetapi kemudian akan diberangus fungsinya. “Saya kaget. OJK sudah terbang tinggi, terus mesinnya harus langsung dimatikan,” katanya. Ia mengusulkan ada evaluasi OJK sebelum mengembalikan wewenang pengawasan perbankan ke BI.

Sementara Anggota Baleg Fraksi PKS Anies Byarwati mengusulkan pembentukan Panja UU BI karena berkaitan dengan hal krusial. “Kita harus berpikir jernih, OJK itu sudah ada, dan apa kita perlu perubahan radikal (Kembali ke BI)?” kata Anies.

Kepala Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah menyayangkan agenda revisi UU BI saat situasi pandemi dan krisis. Seharusnya DPR dan pemerintah focus menanggulangi Covid-19, menyelamatkan masyarakat dari krisis.

Permintaan hasil pertanian Indonesia dari pasar internasional masih tetap tinggi. Ekspor hasil holtikultura dan perkebunan pun membaik belakangan ini. Di Jawa Barat, sektor pertanian holtikultura tetap bergairah selama pandemi Covid-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar mencatat, kinerja ekspor Jabar tahun 2020 naik signifikan dibandingkan 2019. Nilai ekspor pertanian tertinggi terjadi pada Maret 2020 senilai 18,4 juta dollar AS (257,6 miliar rupiah), naik signifikan dibandingkan Maret 2019 yang membukukan nilai 8,1 juta dollar AS ( Rp 113,4 miliar). Sementara ekspor sektor pertanian Juni 2020 mencapai 9,7 juta dollar AS (Rp 135,8 miliar), naik dari Juni 2019 yang bernilai 3,6 juta dollar AS (Rp 50,4 miliar). Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sektor pertanian mampu bertahan saat pandemi Covid-19 dan mengalami peningkatan sebesar 7,64% yoy saat semua sektor terpukul.

Pertumbuhan bisnis e-commerce cenderung melambat pada tahun ini. Mengutip data Bank Indonesia (BI), nilai transaksi rata-rata empat marketplace terbesar di Indonesia selama Januari-Juli 2020 naik Rp 470 miliar per bulan. Angka itu lebih rendah ketimbang perolehan pada periode yang sama tahun lalu, rata-rata naik Rp 1,04 triliun per bulan. Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idea) Ignatius Untung mengatakan, empat pemain e-commerce besar masih tumbuh, meski kinerja sebaliknya dialami e-commerce travel.

“Trennya terbagi, ada yang tumbuh, ada yang tidak. Seperti travel pasti ambruk,” ungkap dia kepada KONTAN, Minggu (30/8). Untung menduga nilai transaksi Traveloka dan Tiket.com menurun karena ada larangan bepergian. Secara kualitatif. Freukuensi transaksi marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak meningkat. “Karena orang tidak bisa keluar,” imbuh dia.

External Communications Senior Lead Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya menjelaskan, Tokopedia saat ini dikunjungi lebih dari 90 juta masyarakat Indonesia perbulan. Adapun per Juli 2020, terdapat lebih dari 8,9 juta penjual di Tokopedia yang hamper seluruhnya UMKM, bahkan 94% dari jumlah itu adalah penjual berskala ultra mikro. “Dari data per Juli 2020, terjadi kenaikan penjual di Tokopedia lebih dari 1,7 juta dari 7,2 juta penjual sejak Januari 2020 menjadi 8,9 juta,” jelas dia, Jumat (28/8). “Data internal kami menemukan, pada kategori makanan dan minuman, misalnya kopi literan merek local merupakan salah satu produk yang paling popular selama pandemic,” kata Ekhel.

Di kategori olahraga, kata dia, peluncuran sepeda merek local Element Indonesia disambut antusiasme sangat tinggi dari masyarakat. Sebanyak 200 unit sepeda lipat terjual habis dalam tempo 40 detik lewat Tokopedia sehingga berhasil memeceahkan rekor MURI untuk penjualan sepeda lipat terbanyak dalam waktu 1 menit.

Vice President of Marketplace Bukalapak Kurnia Rosyada menyebutkan, pandemic korona tak menyurutkan permintaan pelanggan selama semester pertama.

Transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk ke ekosistem digital perlu mengintegrasikan pendampingan dan bantuan pemerintah dengan ekosistem digital. Jika tidak diintegrasikan, UMKM akan sulit bertransformasi. Padahal, di masa pandemic Covid-19, sistem dan akses digital merupakan salah satu cara usaha untuk bertahan, bahkan berkembang. Namun, sejauh ini, program pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM tidak ada yang spesifik mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mencontohkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif berupa hibah dana Rp 2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan tanpa syarat. “Transfer tunai seharusnya dibarengi pendampingan bagaimana UMKM masuk ke platform digital, memasarkan produk, dan menarik konsumen,” kata Bhima yang dihubungi Minggu (30/8/2020).

Dalam seminar “Mewujudkan UMKM sebagai Kekuatan Baru Perekonomian Nasional”, Minggu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, Transformasi UMKM ke dunia digital diyakini akan menjadi sumber ekonomi baru yang berdampak signifikan bagi Indonesia. ”Sinergi antar-pemangku kebijakan diperlukan untuk meyakinkan UMKM Indonesia berdaya saing ekspor dan go digital,” kata Perry.

Menurut Perry, selain sistem pemasaran, transformasi digital yang perlu dilakukan UMKM adalah sistem pembayaran. Saat ini ada sekitar 4,3 juta pedagang yang teregistrasi dalam Standar Kode Baca Cepat Indonesia atau QRIS.

Digitalisasi sistem pembayaran akan memudahkan UMKM. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 99,9 persen unit usaha di Indonesia adalah UMKM, yang terdiri dari 60.702 usaha menengah, 783.132 usaha kecil, dan 63,5 juta usaha mikro.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung platform perdagangan secara elektronik atau e-dagang masih sedikit. Selama pandemi Covid-19, kenaikan penjualan e-dagang 26 persen dengan 3,1 juta transaksi per hari. “Pelaku UMKM menghadapi kondisi sulit akibat pandemi sehingga mereka harus mulai bertransformasi ke pasar digital untuk bertahan,” kata Teten.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menuturkan, saat ini teridentifikasi 17 subsektor ekonomi kreatif yang akan didorong bertransformasi digital.”Potensi ekonomi kreatif Indonesia terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kondisi ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan,” katanya.

Wishnutama menambahkan, transformasi digital saja tidak cukup membuat UMKM Indonesia berdaya saing. Pengetahuan digital harus dirangkai dengan kreativitas untuk menarik minat konsumen. Salah satu kendala pelaku UMKM di industri kreatif adalah keterbatasan riset dan penelitian.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menambahkan, peta jalan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital sudah disiapkan. Dalam ekosistem digital, UMKM akan diintegrasikan, antara lain, dengan lembaga pembiayaan mikro, sistem pembayaran, perusahaan teknologi finansial, dan lembaga pemeringkat kredit. ”Nantinya nasabah akan mempunyai satu akses melalui ponsel yang terhubung dengan ekosistem digital tersebut,” kata Wimboh.

Dalam kesempatan itu,Teten Masduki menyampaikan, pemerintah mengucurkan Banpres bagi 12 juta pelaku usaha mikro. “Penyaluran Banpres akan dipercepat sehingga UMKM bisa segera berusaha. Bantuan diberikan karena sebagian modal UMKM terpakai konsumsi semasa pandemi,” ujarnya.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menambahkan, perbankan bisa berperan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital. Caranya, antara lain, dengan menyediakan platform e-dagang khusus UMKM. Selama ini produk UMKM dipasarkan sejumlah platform e-dagang umum. “Perbankan menciptakan platform e-dagang bukan untuk berjualan, tetapi menyediakan sistem pembayaran,” ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya menetapkan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Penetapan itu menjawab perjuangan pemerintah daerah dan masyarakat Maluku 10 tahun terakhir. Kini, sejumlah program pembangunan perikanan skala nasional diarahkan ke Maluku. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, penetapan itu di hadapan nelayan dan pejabat daerah di Ambon, Minggu (30/8/2020). Edhy memboyong semua direktur jenderal di KKP. “Kami tidak hanya ingin lumbung ikan nasional sekadar simbol, tetapi kami langsung mengimplementasikan ini jadi kenyataan,” kata Edhy.

Selama kunjungan tiga hari itu, mereka akan bertemu sejumlah pihak untuk membicarakan rencana strategis pengelolaan perikanan. Seperti diberitakan Kompas, Sabtu (22/8), rencana menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional pertama kali diserukan sejak tahun 2010. Sepuluh tahun berlalu, janji itu tak pasti kapan diwujudkan. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, potensi perikanan tangkap hingga 4 juta ton per tahun, yang tersebar di tiga wilayah pengelolaan perikanan nasional, yakni Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura. Selain perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya juga menjanjikan, yakni sekitar 183.046 hektar.

Pengembangan vaksin korona (Covid-19) juga mendongkrak prospek bisnis penunjangnya, termasuk jaringan distribusi. Sejumlah produsen farmasi di tanah air mulai menyiapkan infrastruktur distribusi vaksin korona. PT Indofarma Tbk (INAF), misalnya, siap menangkap peluang bisnis distribusi vaksin melalui anak usaha PT Indofarma Global Medika (IGM), yang diklaim berpengalaman dalam system rantai dingin (cold chain).

Presiden Direktur PT Indofarma Global Medika, Indra Dewantara mengklaim pihaknya sudah berpengalaman di bidang infrastruktur distribusi produk-produk vaksin. Bahkan, dalam pendistribusian vaksin itu, Indofarma Global sudah mengantongi sertifikat Cold Chain Product (CCP). “Infrastruktur untuk proses distribusi vaksin adalah freezer, lemari es, alarm suhu dan masih banyak lagi,” ungkap dia kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Terkait potensi distribusi vaksin Covid-19, Indra mengemukakan, dengan kondisi pandemic saat ini, pengembangan dan pendistribusian vaksin korona sangat ditunggu semua orang dan kebutuhannya mendesak. Namun Indra belum bisa memerinci gambaran valuasi potensi distribusi vaksin korona pasalnya sampai saat ini Indofarma Global belum mendapatkan arahan dari holding maupun induk usaha terkait teknis distribusi serta mekanisme lainnya. “Sehingga belum bisa digambarkan hal itu (potensi valuasinya), kata dia.

Secara umum, Indra bilang, kontribusi distribusi vaksin cukup membantu penjualan Indofarma Global. Oleh karena itu, dia berharap, penjualan seluruh vaksin yang sudah ada bisa terus meningkat karena penduduk Indonesia cukup banyak sehingga potensi pasar vaksin potensial.

Selain Indofarma, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) bakal berperan sebagai distributor vaksin Covid-19. Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Ganti Winarno bilang, pihaknya siap mendistribusikan melalui seluruh cabang distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia dan prosesnya tentu sesuai regulasi. “Hingga saat ini (kebutuhan armada cold chain) sudah mencukupi dan kami akan sesuaikan bila diperlukan,” jelas Ganti.

Communication Officer PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, Ferdo Pratama menyatakan, secara global Merck Sharp Dohme (MSD) memiliki rekam jejak Panjang dalam vaksin dan obat-obatan agar dapat diakses secara global. SCPI tetap berkomitmen melakukan hal serupa untuk setiap vaksin atau obat yang dikembangkan untuk Covid-19. “Untuk melakukan ini, MSD berencana memperluas jaringan kemitraan dan melipatgandakan jejak produksi, dari 8 lokasi menjadi 15 lokasi, pada tahun 2024,” kata dia.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi). Dorojatun Sanusi menilai, untuk menyimpan sebuah produk vaksin dibutuhkan fasilitas pendingin dengan temperature khusus, yakni sekitar 2 – 8 derajat celcius. Jadi, proses pendistribusiannya tak bisa sembarangan, membutuhkan rantai dingin hingga ke sasaran distribusi paling akhir agar kualitasnya dapat terjaga.

Di tengah krisis pandemic COVID-19, produsen baja nasional PT Gunung Raja Paksi Tbk, (GRP) tetap gencar menembus pasar baja manca negara. Terbaru, anak perusahaan Gunung Steel Group tersebut melakukan ekspor structural steel atau struktur baja ke Vancouver, Kanada.

Menurut Komisaris PT GRP Tbk Kimin Tanoto, ekspor ke Kanada membuktikan bahwa PT GRP Tbk tidak berhenti mencari peluang bisnis di saat kondisi ekonomi yang sulit. Ketika pasar dalam negeri sedang lesu akibat tertundanya beberapa proyek infrastruktur dan pembangunan, produsen baja tersebut terus membidik pasar manca negara.

Ekspor ke Kanada dilakukan untuk menyuplai salah satu proyek pergudangan di kawasan Riverbend, dimana nilai proyeknya mencapai Rp 69 miliar atau setara dengan USD 4,7 juta. Penandatanganan proyek tersebut, dilatarbelakangi rasa percaya pelanggan yang mengakui kualitas produk PT GRP Tbk yang telah diakui oleh standard kualifikasi Canadian Welding Bureau atau CWB.

Perusahaan yang memiliki sekitar 6.000 karyawan tersebut juga sedang menjajaki peluang ekspor ke Malaysia dan Selandia Baru dalam waktu dekat. Presiden Komisaris PT GRP Tbk, Tony Taniwan juga mengatakan, bahwa ekspor ke Kanada membuktikan pengakuan pasar internasional terhadap kualitas baja produksi GRP.

Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di industri baja, PT GRP Tbk memproduksi 2,8 juta ton baja berkualitas tinggi setiap tahun yang disertifikasi oleh organisasi sertifikasi lokal dan internasional. Saat ini, PT GRP Tbk menjadi salah satu perusahaan baja swasta terbesar di Indonesia.

PT Freeport Indonesia mengajukan permohonan pelonggaran waktu pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, dari kesepakatan awal selesai pada 2023 menjadi 2024. Pandemi Covid-19 menjadi alasannya. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat menolak permohonan itu. Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi mengatakan, pandemi menyebabkan kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) belum bisa dituntaskan. Tenaga kerja dari pihak kontraktor dari sejumlah negara belum bisa datang ke Indonesia lantaran pandemi ini.

Pembatasan pergerakan orang itu menyebabkan target pengerjaan smelter kurang optimal. “Apabila dipaksakan selesai 2023, vendor menyatakan tidak sanggup sehingga perlu revisi jadwal terbaru. Apabila memungkinkan, kami memohon diberi kelonggaran penyelesaian smelter hingga 2024,” kata Jenpino dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Kamis (27/8/2020), di Jakarta.

Berdasarkan paparan dalam rapat, realisasi pembangunan smelter hingga Juli 2020 mencapai 5,86 persen, masih di bawah target 10,5 persen. Adapun serapan anggaran sejauh ini mencapai 159,9 juta dollar AS. Total investasi untuk membangun smelter tembaga dan pemurnian logam berharga (precious metal refinery) di Gresik mencapai 3 miliar dollar AS.

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris, mengatakan, pembangunan smelter di Gresik tetap harus tuntas tepat waktu meski ada pandemi Covid-19. Sebab, rencana smelter itu sudah disusun dan disiapkan sejak bertahun-tahun lalu.

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra, Kardaya Warnika, berpendapat, membangun smelter tak memberi untung besar bagi perusahaan tambang. “Kami paham bahwa dengan mengekspor konsentrat ke luar negeri untuk diolah di smelter lebih menguntungkan ketimbang membangun smelter di sini. Namun, ini amanat undang-undang. Kalau Freeport tidak melaksanakan amanat undang-undang artinya tidak pantas mendapat perpanjangan kontrak,” ucap Kardaya.

Freeport sudah memiliki smelter tembaga di Gresik bernama PT Smelting. PT Smelting didirikan pada 1996 dengan biaya mencapai 750 juta dollar AS. Selain PT Freeport Indonesia yang memiliki saham 25 persen, PT Smelting dimiliki Mitsubishi Materials Corporation 60,5 persen, Mitsubishi Corporation Unimetal Ltd 9,5 persen, dan Nippon Mining and Metals Co Ltd 5 persen.

PT Smelting berkapasitas 1 juta ton per tahun dan hanya mengolah 58 persen produksi konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang dihasilkan dari wilayah operasi mereka di Timika, Papua. Sisanya, 42 persen, diekspor ke sejumlah negara, seperti India, China, Jepang, dan Spanyol.

DPR akan kembali meminta keterangan Freeport pekan depan dan menginginkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas hadir. DPR juga berencana meminta keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif terkait nasib perpanjangan kontrak perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.