Pemerintah akan segera menghapus fasilitas impor barang untuk penanganan Covid-19. Kementerian atau lembaga teknis mengusulkan penghapusan fasilitas impor terhadap 35 jenis barang dari 49 pos tarif yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangam Nomor 83 Tahun 2020.

Barang-barang itu antara lain masker bedah, baju pelindung (coverall), baju bedah (surgical gown), sarung tangan, obat-obatan, alat rapid test, serta alat kesehatan lain yang tercatat tidak lagi diimpor sejak 7 Juli hingga 28 Agustus 2020.

Lonjakan pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 terjadi pada pekan pertama untuk barang rapid test dan pekan ketiga untuk barang berupa ventilator dan masker N95. Menurut dia, fasilitas impor dihapus dengan mempertimbangkan ketersediaan barang produksi dalam negeri dan mengacu pada data dashboard monitoring alat kesehatan (DMA) dan Lembaga National Single Window (LNSW).

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Syarif Hidayat, mengatakan tren impor barang kebutuhan penanganan Covid-19 secara umum memang menurun.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masitoh sebelumnya juga mengatakan banyak produk impor untuk penanganan Covid-19 mendapatkan fasilitas impor, padahal sudah diproduksi di dalam negeri. Penghapusan fasilitas tersebut, kata Elis, sekaligus merupakan upaya untuk mendorong penyerapan produk dalam negeri. Salah satunya baju pelindung seperti baju hazmat dan baju bedah (surgical gown).

Kepala Bidang I Promosi Produk Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki), Erwin Hermanto, mengatakan saat ini kemampuan produksi industri alat kesehatan dalam negeri untuk produk-produk tersebut sudah sangat mencukupi.

Penurunan tren impor alat kesehatan dipengaruhi oleh pengetatan persyaratan dan pengawasan alat impor melalui jalur khusus atau Special Access Scheme (SAS). Impor juga berkurang akibat tingginya tekanan kompetisi di pasar akibat kelebihan pasokan.

PT Bank Mandiri (persero) Tbk bekerja sama dengan kanal properti rumah123.com menggelar festival properti secara daring. EVP Consumer Loans Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan, pameran ini sebagai strategi memperluas penetrasi segmen KPR Bank Mandiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (persero) dan PT Bank Central Asia (Tbk).

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyatakan bahwa saat ini mulai ada kemajuan aktivitas pembelian pada segmen rumah dengan harga di bawah Rp 1,5 M dan segmen rumah sederhana sehingga dapat memicu peningkatan aktivitas pada industri properti di Indonesia. Totok menuturkan bahwa PSBB sejak Maret 2020 hingga Juli 2020 merupakan pukulan sangat berat bagi pelaku industri properti.

Kementerian Perhubungan kembali menawarkan proyek pengembangan prasarana angkutan darat kepada swasta. Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal, mengatakan penjajakan pasar atau market sounding kerja sama pengelolaan (KSP) prasarana berlangsung pada pekan ketiga bulan ini.

Pemerintah menjalankan skema KSP untuk menghemat anggaran dan sumber daya lain dari pusat ke daerah. Di sektor angkutan darat, bentuk proyek yang ditawarkan beragam, dari pengembangan terminal bus eksekutif, pengembangan balai pengujian laik jalan dan sertifikasi, serta swakelola unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB).

Risal mengatakan calon investor juga diberi berbagai opsi pemanfaatan lahan. Untuk terminal tipe A, dia mencontohkan, pemodal bisa membangun ulang kawasan dengan desain unsolicited atau prakarsa sendiri. Ada juga opsi KSP hanya di sebagian lahan, serta fleksibilitas pembangunan fasilitas sesuai dengan perubahan pola pergerakan penumpang.

Direktur Utama PT Lookman Djaja Logistics, Kyatmaja Lookman, menilai swasta selalu menimbang tingkat rate of return atau pengembalian investasi di setiap proyek. Dari tawaran prasarana darat, kata dia, sejauh ini hanya revitalisasi terminal yang menarik. Kyatmaja menilai proyek jembatan timbang sulit menarik investor karena fungsinya cenderung untuk penegakan regulasi.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, mengatakan kebijakan pengaturan impor alas kaki bisa mendorong kinerja industri kecil dan menengah (IKM) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengetatan impor itu dilakukan sekaligus untuk meredam masifnya impor produk alas kaki, salah satunya dari Cina, yang banyak menyasar kelompok menengah ke bawah.

Ketua Umum Asosiasi UMKM, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengatakan pengetatan arus impor alas kaki bisa mendorong pelaku UMKM masuk ke pasar yang selama ini menjadi tumpuan importir. Menurut Ikhsan, tak sedikit produk lokal yang memiliki kualitas bagus. Salah satunya sepatu asal Cibaduyut, Bogor, ataupun Garut, Jawa Barat.

Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Subandi, menyayangkan sikap pemerintah yang terburu-buru menerbitkan Permendag 68/2020. Pasalnya, ujar Subandi, pemesanan barang impor biasanya dilakukan jauh sebelum aturan tersebut diterbitkan. Aturan itu ditandatangani pada 25 Agustus lalu dan langsung berlaku tiga hari setelahnya. 

Subandi berujar pengetatan impor berpotensi melahirkan retaliasi atau pembalasan di bidang perdagangan antarnegara. Hal ini pernah terjadi saat pemerintah membatasi impor produk hortikultura dari Pakistan yang dibalas dengan pengaturan ekspor kelapa sawit.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masitoh mengatakan banyak stok alas kaki menumpuk di pabrik. Pusat belanja yang masih sepi dan daya beli masyarakat yang masih rendah menjadi penyebabnya. Untuk itu, kata dia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menjaga impor alas kaki masuk ke pasar dalam negeri.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri masih terbatas, misalnya dari konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah.

Saat ini ada lebih dari 150 calon vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh berbagai lembaga dari sejumlah negara. Dari jumlah itu, ada sembilan yang sudah memasuki fase uji klinis tahap III untuk mengetahui aspek keamanan dan efikasinya. Dari sembilan calon vaksin di fase uji klinis tahap III berasal dari China.

Kesembilan calon vaksin itu dikembangkan Moderna-National Institutes of Health (Amerika Serikat), BioNTech-Pfizer-Fosun Pharma (Jerman/AS/China), CanSino Biologics (China), Gamaleya Research Institute (Rusia), AstraZeneca-University of Oxford (Inggris-Swedia/ Inggris). Kemudian Sinovac Biotech (China), Wuhan Institute of Biological Products/ Sinopharm (China), Beijing Institute of Biological Products/ Sinopharm (China), Murdoch Children’s Research Institute (Australia).

Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Hariyanto pernah menyebutkan bahwa pilihannya untuk bekerja sama dengan Sinovac karena selama ini Bio Farma sudah terbiasa bekerja sama dengan perusahaan China itu. Selain itu, teknologi pembuata vaksin yang dipakai oleh Sinovac sudah dikuasai dan ada klausul alih teknologi dalam perjanjian kerja sama mereka.

Akan tetapi, upaya China memperluas pengaruhnya melalui ”diplomasi vaksin” ini bisa saja tidak berjalan mulus. Jennifer Bouey, peneliti kebijakan senior di RAND Corporation, menyebutkan, meski memiliki kapasitas produksi yang besar, industri vaksin China belum lama lolos prakualifikasi WHO.

Sejauh ini, kurang dari 40 produsen vaksin di China yang memenuhi standar praktik produksi yang baik (GMP) dan hanya segelintir vaksin buatan China yang telah memenuhi prakualifikasi WHO sebagai syarat pengadaan oleh badan-badan dunia, seperti WHO atau Unicef.

Sembilan calon vaksin Covid-19 yang kini sudah masuk COVAX Facility adalah calon vaksin dari Inovio, Moderna, CureVac, Institut Pasteur/Merck/Themis, AstraZeneca/University of Oxford, University of Hong Kong, Novavax, Clover Biopharmaceuticals, dan University of Queensland/CSL.

Sepanjang semester I-2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perbankan di Tanah Air telah mengurangi 132 kantor. Ke depan kehadiran kantor cabang juga diyakini bakal makin menyusut. 

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) misalnya telah menutup 49 kantornya sepanjang semester I-2020. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto menyatakan, hal tersebut merupakan salah satu strategi BRI terkait ekspansi. Meski berkurang, Aestika menjelaskan, ekspansi jaringan secara fisik bakal dilakukan BRI dengan mengandalkan agen BRILink. Pertumbuhan jumlah agen BRILink tercatat sebesar 11% year on year (yoy) menjadi 434.000 agen. "Strategi ini membuat bank lebih efisien alih-alih mendirikan cabang," ujar Aestika kepada KONTAN, Rabu (9/9).

EVP Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Hera F Haryn menyatakan, terkait ekspansi, jaringan BCA memang akan lebih mengandalkan platform digital. Meski ekspansif di kanal digital, BCA hanya menutup lima kantor cabang selama semester I-2020. "Kami akan terus mengevaluasi kebutuhan masyarakat terkait kantor cabang. Per akhir Juni 2020, BCA melayani 22,5 juta rekening nasabah dan memproses sekitar 30 juta transaksi setiap hari," papar Hera kepada KONTAN.

Kini, di BCA hampir 98% transaksi nasabah telah dilakukan via digital. Sepanjang semester I-2020, platform mobile banking BCA mencatat pertumbuhan transaksi sekitar 30,4% secara yoy. Sedangkan internet banking tumbuh 5,7% yoy.

East Ventures, dalam riset yang bertajuk Digital Competitiveness Index 2020 (EV-DCI). menyebutkan, sejak tahun 2016 jumlah kantor cabang bank berjumlah 32.846 unit. Sedangkan pada tahun 2019, jumlahnya turun menjadi 31.207 unit. Artinya, 1.639 unit kantor cabang tutup pada periode tersebut.

Bank Central Asia (BCA) misalnya mulai menggelar KPR BCA Online Expo kemarin, Rabu (9/9). Presiden Direktur BCA Jahja Setiatmadja mengatakan, KPR BCA Online Expo menghadirkan 200 pengembang secara daring. Dalam pameran ini nasabah bisa menikmati bunga KPR tetap selama tiga tahun sebesar 5,88%.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga menggelar pameran serupa bertajuk Mandiri Festival Properti secara daring pada 9 September hingga 10 Oktober 2020. EVP Consumer Loans Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo dalam siaran pers bilang, Bank Mandiri menawarkan promo khusus berupa program suku bunga spesial dengan beberapa alternatif mulai bunga tetap satu tahun hingga 10 tahun dan diskon biaya KPR.

Pemerintah masih memfinalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Bakal beleid ini merupakan turunan dari UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba. Salah satu poin penting di RPP ini adalah kebijakan pemerintah yang dapat memperluas area tambang produsen minerba. Di sisi lain, ada potensi penciutan wilayah kerja pertambangan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, ketentuan perluasan wilayah kemungkinan diberlakukan pada izin pertambangan baru. Pasal 132 ayat (1) RPP Minerba menyebutkan, dalam rangka konservasi minerba, pemegang IUP dan IUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi mineral logam dan batubara dapat mengajukan permohonan perluasan WIUP dan WIUPK kepada Menteri. Ayat (2) menyatakan, perluasan WIUP dan WIUPK hasil perluasan ditentukan: (1) paling luas 25.000 hektare untuk WIUP mineral logam, (2) paling luas 15.000 hektare untuk WIUP batubara, (3) sesuai hasil evaluasi menteri untuk WIUPK.

General Manager Legal & External Affairs PT Arutmin Indonesia Ezra Sibarani menilai, efektivitas perluasan wilayah tambang tergantung sifat produk komoditas. Produsen minerba pun akan mempertimbangkan kebutuhan sebelum mengajukan permohonan perluasan wilayah atau tidak. "Pemerintah sebenarnya berwenang untuk menciutkan wilayah tambang produsen minerba," kata dia.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava menilai, keberadaan RPP Minerba akan membawa suasana positif bagi industri tambang batubara. Cuma, BUMI masih menunggu keputusan final terkait perpanjangan kontrak PKP2B dalam bentuk IUPK bagi dua anak usahanya, PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). "Semoga segera diperpanjang kontrak kami," imbuh Dileep, Rabu (9/9).

Head of Corporate Communications PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Febriati Nadira berharap, regulasi batubara membuat perusahaan nasional seperti ADRO tetap bisa eksis dan ikut mendukung ketahanan energi nasional.

Panen raya garam pada tahun ini yang mestinya dimulai sejak akhir Juni mundur menjadi pada awal September. Selain itu, panen raya terjadi di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Akibatnya, PT Garam mengoreksi target produksi, dari 440.000 ton menjadi 340.000-350.000 ton. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merevisi target produksi garam dari 2,5 juta ton menjadi 1,5 juta ton.

Direktur Utama PT Garam Achmad Didi Ardianto memaparkan, PT Garam mendorong perbaikan kualitas garam, antara lain, dengan membangun pabrik pengolahan garam bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Menurut data KKP, stok garam rakyat per 26 agustus 2020 sebanyak 778.136 ton. Dari jumlah itu, stok dari hasil produksi tahun ini sebanyak 105.036 ton, sedangkan 673.100 ton merupakan stok garam sisa produksi tahun lalu. Sementara produksi PT Garam sebanyak 38.789 ton.

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur Muhamad Hasan menyampaikan, kondisi cuaca untuk musim produksi tidak sebagus pada tahun lalu. Di sisi lain, harga panen garam rakyat anjlok sehingga ongkos produksi tidak tertutup.

Harga jual panen garam saat ini berkisar Rp 250-Rp 350 per kilogram (kg) di tingkat petambak. Adapun rata-rata ongkos produksi garam Rp 450-Rp 550 per kg. Ongkos produksi semakin mahal jika lokasi tambak jauh dari jalan raya karena harus memperhitungkan biaya angkut.

Data KKP menunjukkan, produksi garam sebanyak 105.036 ton per 26 Agustus, terdiri dari 30.201 ton garam kualitas I (KW1), 56.316 ton garam kualitas II (KW 2), dan 18.518 ton garam kualitas III (KW 3). Pada 2019, realisasi produksi garam nasional sebanyak 2,9 juta ton, terdiri dari 2,5 juta ton garam rakyat dan 400.000 ton garam dari PT Garam. Tahun ini, produksi garam rakyat diproyeksikan turun menjadi 2,3 juta-2,5 juta ton, yang terdiri dari 1,8 juta ton garam rakyat dan 500.000 garam dari PT Garam.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, perbankan menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi finansial untuk memperlancar penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Direktur Strategi dan Inovasi PT Bank OCBC NISP Tbk Kajit mengatakan, OCBC NISP segera menggelontorkan pembiayaan bersama dengan PT Simplefi Teknologi Indonesia atau AwanTunai untuk mendukung skema pembiayaan rantai pasok (supply chain financing) bisnis para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ka Jit memastikan, fasilitas ini dapat menjadi pilihan baru bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal tambahan. Proses kredit yang perlu dilakukan akan lebih mudah dan cepat ketimbang perbankan.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk memperluas kerja sama dengan PT Investree Radhika Jaya atau Investree untuk mengoptimalkan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Sinergi ini merupakan inisiatif Bank Mandiri untuk memperluas akses PEN melalui sarana digital sehingga dapat terbentuk digital ekosistem pelaku UMKM,” kata Executive Vice President Bank Mandiri Agus Hartoyo Widodo.

Pembiayaan ekspor bagi UKM juga terus digulirkan melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Pemerintah memberikan mandat itu kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas mengatakan, untuk mengakses fasilitas pembiayaan, pelaku usaha minimal menyediakan agunan 30 persen dari plafon pembiayaan. Sementara 70 persennya akan dijamin dari LPEI dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Heri Setiawan mengatakan, total dana yang dianggarkan untuk program PKE bagi UKM Rp 500 miliar dengan bunga maksimal 6 persen. Pembiayaan dilakukan dengan dua plafon, yakni untuk usaha kecil Rp 500 juta – Rp 2 miliar, dan untuk usaha menengah Rp 2 miliar – Rp 15 miliar.

Pemerintah sedang merampungkan aturan turunan Undang-Undang No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Kelak, beleid itu akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba dan akan diteken Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan dokumen draf PP Minerba yang diperoleh KONTAN, aturan yang terdiri dari 202 pasal ini berisi tata cara perizinan minerba, termasuk perluasan dan penciutan wilayah tambang. Bukan hanya itu saja, draf aturan ini akan mengatur sejumlah beban baru produsen minerba. Antara lain: pungutan dana ketahanan cadangan minerba. Kelak, dana ini untuk memastikan kelanjutan eksplorasi wilayah tambang.

Besaran dana ketahanan cadangan minerba akan masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan produsen minerba. Ada pula kewajiban reklamasi pasca tambang dengan tingkat keberhasilan 100% bagi pemegang KK dan PKP2B yang mendapat perpanjangan kontrak dalam bentuk IUPK.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyatakan, aturan turunan UU Minerba belum selesai. "Kami akan mempublikasikan setelah terbit," kata dia, Selasa (8/9).

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai, hingga kini, APBI belum diundang untuk membahas draf PP Minerba lantaran masih dimatangkan di level pemerintah.

Hal paling urgen adalah PP yang mengatur perlakuan perpajakan khusus bagi pertambangan batubara. "Hal ini akan menjadi dasar pengenaan perpajakan bagi perpanjangan PKP2B yang akan dikonversi menjadi IUPK," ungkap dia.