Rencana Presiden Joko Widodo mengelurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai stabilitas sistem keuangan terus menggelinding bak bola panas. Perppu ini akan merombak semua beleid yang ada, tentang stabilitas sistem keuangan. Misalnya Undang-Undang Bank Sentral (BI), UU Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, UU Perbankan, juga UU Keuangan Negara.

Sumber yang mengetahui masalah ini menyebut, target pemerintah, Perppu ini akan keluar pada September 2020. “Pemerintah akan mengeluarkan Perppu ini bulan ini,” ujar sumber yang tak mau disebut identitasnya, Selasa (1/9).

Perpu mendesak dan dibutuhkan untuk mengatasi masalah sesungguhnya atas dampak krisis sebagai akibat pandemi Covid-19 akan muncul di tahun depan. Apalagi mulai tahun depan, pemerintah tak akan royal menebar insentif seperti tahun 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga sudah mengatakan, pemerintah akan merevisi Undang-Undang (UU) terkait stabilitas sistem keuangan. Payung hukum yang akan keluar kemungkinan berupa Perpu. Ada beberapa point penting dalam perpu tersebut yang menjabarkan peran dan fungsi dalam stabilitas sistem keuangan.

Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, Perppu stabilitas sistem keuangan sebenarnya, tidak dibutuhkan saat ini. Karena sudah ada Undang-Undang Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang bisa meredam tensi stabilitas sistem keuangan saat ini dan tahun depan. “Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar dan potensi terjadi moral hazard,” katanya.

Pengamat pasar modal Luthfi Ridho mengingatkan jika aturan ini disahkan maka kredibilitas pemerintah akan dipertanyakan oleh pasar. Terutama terhadap kebijakan pemerintah dan BI untuk kerjasama dalam pembiayaan anggaran negara.

Semakin mengguritanya konglomerasi lembaga keuangan membuat potensi risiko keuangan menjadi lebih kompleks. Pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan akan lebih efektif dan optimal jika dilakukan oleh satu lembaga. Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto mengatakan, pengawasan oleh lebih dari satu lembaga, memperbesar kemungkinan terjadinya salah koordinasi. Dengan pengawasan dilakukan oleh lembaga yang sama, pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Apalagi lembaga keuangan yang sifatnya konglomerasi yang terus membesar jumlah perusahaan di dalamnya.

Setidaknya terdapat 48 konglomerasi keuangan yang tidak hanya bergerak dibidang perbankan tetapi juga asuransi, perusahaan pembiayaan dan sekuritas.

Larangan pemerintah Malaysia bagi pemegang izin kunjungan berjangka waktu lama dari Indonesia, India dan Filipina tidak akan berdampak signifikan dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka menengah panjang, larangan ini bisa memengaruhi kinerja ekspor sektor jasa, terutama diikuti negara-negara lain. 

Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, dampak jangka pendek dari larangan tersebut bisa diatasi melalui pertemuan vitual. Namun pihaknya khawatir larangan ini dapat menjadi preseden bagi negara lain untuk menggunakan isu pengendalian Covid-19 di Indonesia dalam membatasi atau mendiskriminasi produk, perusahaan, dan pekerja Indonesia di luar negeri. Larangan Malaysia dapet mengganggu keberangkatan tenaga kerja semi terampil dari Indonesia ke Malaysia. Bahkan bisa menghambat investasi.

Hubungan bilateral Indonesia-China yang telah terjalin selama 70 tahun diharapkan lebih kuat dan saling menguntungkan ke depan. Presiden China Xi Jinping mengajak Presiden Joko Widodo mengembangkan kerja sama ke area-area baru guna mendorong pembangunan kedua negara dan pertumbuhan ekonomi kawasan dan global. Presiden Jokowi berharap kerja sama tidak terhenti di tengah pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemerintah China atas hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas beberapa kerjasama dibidang kesehatan dan ekonomi. Salah satunya adalah produksi dan penyediaan vaksin Covid-19. Presiden Xi optimis Indonesia akan mampu melalui krisis akibat Covid-19. Sejalan dengan itu pemerintah China siap untuk terus melanjutkan dukungan penuh, menyediakan pendampingan teknis dan material serta membagikan pengalaman China dalam mengatasi Covid-19 kepada Indonesia. Semester I-2020, presiden xi menambahkan investasi dari China ke Indonesia dan ekspor Indonesia ke China tumbuh ditengah melambatnya perekonomian global.

Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 0,05 persen pada Agustus 2020. Deflasi dipicu turunnya harga sejumlah kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan dan minuman serta transportasi, yang mengindikasikan lesunya permintaan di tengah pandemi Covid-19.

 Pada Juli 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat deflasi, yakni 0,1 persen. Dengan demikian, inflasi sepanjang tahun kalender (Januari-Agustus 2020) mencapai 0,93 persen. “Jika melihat tren di negara lain, ada perlambatan inflasi, bahkan deflasi akibat pandemi Covid-19 yang menghantam sisi permintaan dan penawaran,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Selasa (1/9/2020).

Menurut Suhariyanto, suplai barang cukup, tetapi daya beli masyarakat belum pulih. Dari strukturnya, kelompok barang dengan harga bergejolak (volatile food) mengalami deflasi bulanan 1,44 persen pada Agustus 2020. Andilnya terhadap deflasi mencapai 0,24 persen. Kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau deflasi 0,86 persen pada Agustus 2020. Andil deflasi kelompok ini mencapai 0,22 persen. Sementara kelompok transportasi deflasi 0,14 persen dengan andil 0,02 persen. Komoditas yang turun harga, antara lain, daging ayam ras, bawang merah, tomat, telur ayam ras, bayam, pisang, dan tarif angkutan udara.

Ketua PPRN Alvino Antonio menilai, peternak mandiri jadi korban liarnya praktik bisnis pelaku peternakan terintegrasi. Berlimpahnya pasokan membuat harga anjlok dan menekan peternak kecil.Situasi itu tecermin dari turunnya nilaitukar petani (NTP) peternakan. NTP peternakan merosot 1,31 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi 98,64. Terkait itu, peternak ayam yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) berunjuk rasa, Selasa (1/9).

Pemerintah menurunkan tarif listrik tegangan rendah bagi tujuh golongan pelanggan non-subsidi, termasuk pelanggan rumah tangga. Penurunan tarif berlaku periode Oktober-Desember 2020. Tarif golongan pelanggan rumah tangga yang sebelumnya Rp 1.467,7 per kWh turun jadi Rp 1.444,7 per kWh.

KepalaBiro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi saat dihubungi, Selasa, merinci, pelanggan yang mendapat penurunan tarif adalah rumah tangga dengan daya 1.300-volt ampere (VA), 2.200 VA, 3.500-5.5000 VA, dan 6.600 VA ke atas.

Penurunan tarif juga berlaku bagi pelanggan golongan bisnis dengan daya 6.600 VA sampai 220 kilo VA (kVA), golongan pemerintah 6.600 VA sampai 220 kVA, serta penerangan jalan umum. “Penurunan tariflistrik pelanggan non-subsidi tegangan rendah ini diharapkan membantu menjaga daya beli serta mendukung stabilitas ekonomi,” kata Agung.

Dalam keterangan pers, Executive Vice President Corporate Communication PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Agung Murdifi menyatakan PLN akan menjalankan keputusan pemerintah itu. Penurunan tarif ini tidak menyertakan syarat apa pun. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, optimisme pelaku usaha terkait pemulihan ekonomi dipengaruhi upaya pemerintah menangani Covid-19.

Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi sektor usaha yang tergolong paling terpukul pandemi Covid-19. Di sisi lain, hingga Juni 2020, sebanyak 95 persen dari 850 perusahaan belum memperoleh insentif dari pemerintah. Oleh karena itu, penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional perlu diperbaiki. Demikian hasil survei Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Bank Dunia terhadap 850 perusahaan pada periode Mei-Juni 2020, yang dipaparkan dalam seminar daring di Jakarta, Senin (1/9/2020).

Private Sector Specialist Bank Dunia Aufa Doarest mengemukakan, hampir semua sektor usaha mengalami kemerosotan penjualan (86 persen). ”Dari berbagai skala usaha, yang mengalami dampak paling besar adalah UMKM. Sebagian UMKM mengalami kesulitan membayar gaji,” ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 81 perusahaan menyatakan kesulitan dalam membayar kebutuhan dalam kurun 6 bulan ke depan, antara lain biaya tenaga kerja, biaya material, pinjaman, utilitas dan sewa. ”Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas dan strategi komunikasi sehingga pelaku usaha mengetahui program bantuan pemerintah. Selain itu, kemudahan akses untuk memperoleh bantuan pemerintah,” kata Doarest.

Wakil Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Rosan P Roeslani mengatakan, pandemi berdampak besar bagi UMKM. Sebanyak 50 persen dari 60 juta UMKM terdampak dan sebagian usaha sempat terhenti.

Sementara itu, implementasi stimulus pemerintah untuk sektor usaha masih rendah. Per 31 Agustus 2020, penyerapan insentif usaha baru 15,6 persen, padahal UMKM dan dunia usaha sangat membutuhkan insentif tersebut.

Jumlah penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sebesar Rp 47,44 trilun atau 38,4 persen dari pagu Rp 123,46 triliun. Adapun penyaluran PEN untuk pembiayaan korporasi senilai Rp 53,6 triliun belum terealisasi. ”Kalau penyerapan (insentif) rendah, ada hal yang perlu dikoreksi. Perlu penyempurnaan dari sistem persetujuan sehingga penyerapan lebih tinggi,” katanya.

Indeks Manufaktur Indonesia (Purchasing Managers Index) yang dirilis HIS Markit di Agustus tembus angka psikologis 50, yakni 50,8. Artinya, industry manufaktur kita mulai masuk fase ekspansif, setelah Juli di 46,9. Pencapaian ini jadi yang pertama sejak Feburari. “Ini isyarat ekonomi Indonesia bangkit setelah jatuh kuartal II,” ujar Kepala Ekonom IHS Markit, Bernard Aw, Selasa 1/9.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut, perbaikan aktvitas manufaktur tersundut produksi dan pesanan baru dari pasar dalam negeri, sebagai efek pelonggaran pembatasan sosisal berskala besar alias PSBB. Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal II sudah 20%

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani Widjaja pesimistis dengan hasil indeks PMI ini. Hingga kini, kapasitas produksi industri belum optimal. Jika ada proses produksi, ini adalah industri tersier, belum merata. “Kepercayaan pasar atas konsumsi belum optimal. Industri tertentu, produksinya di bawah level normal hingga setahun ke depan,” katanya. Proyeksi Shinta, Indonesia masuk fase resesi di kuartal III, dan mulai ada perbaikan kuartal IV yang didorong belanja negara dan stimulus.

Ekonom Bank Central Asia David Samual mengingatkan, agar Indonesia tak terbuai dengan indeks PMI Agustus sehingga lupa penanganan virus korona. Keberhasilan pengendalian virus kunci pemulihan ekonomi. Mengolah data Google dan Humdata, Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib basri bilang, pelonggaran PSBB pada bulan Juni mendorong permintaan. Tapi aktivitas kembali landai di Juli, kemudian lebih landai lagi di Agustus. Aktivitas ritel, semisal, sempat tumbuh dua digit 13,1% di Juni. Melambat 7% di Juli dan 3,1% pada Agustus.

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan rencana Amazon Web Service (AWS) untuk berinvestasi di Indonesia. Country Leader AWS Indonesia Gunawan Susanto menyebutkan, rencana Amazon untuk membangun pusat data di Indonesia tetap berlanjut. “Rencana pembangungan data center tetap berlanjut, tidak ada efeknya. Artinya, sesuai yang sudah kami umumkan bahwa target kami untuk menyelesaikan data center di tahun 2021,” ujar dia dalam konferensi virtual, Selasa (1/9).

Gunawan menjelaskan, berdasarkan rencana, proyek pusat data akan dilakukan di tiga lokasi yang memiliki jarak hingga belasan kilometer. Hal tersebut guna memberikan jarak untuk disaster recovery (DR). “Jaraknya terpisah cukup jauh karena kalau hanya bersebelahan saja nanti kebutuhan DR tidak cukup. Artinya jika terjadi banjir, maka akan kebanjiran semua,” sebut Gunawan.

Kendati begitu, pihaknya memastikan semua zona tetap terhubung dengan  fiber optic yang low latency sehingga masing-masing bisa saling back-up dan pelanggan tetap bisa mengakses data secara cepat. Dalam rencananya tersebut, AWS akan menggelontorkan dana investasi hinga RP 35 triliun.

Dengan pembangunan pusat data tersebut, Indonesia akan menjadi AWS Region ke-9 di Asia Pasifik, bergabung dengan region yang sudah ada di Beijing, Mumbai, Ningxia, Seoul, Singapura, Sidney, Tokyo dan Hong Kong SAR, yang segera dibuka. Pada 2018, AWS juga telah membuka kantor di Jakarta untuk mendukung basis pelanggan yang tumbuh cepat di seluruh tanah air, selain mencuptakan pekerjaan baru di bidang teknologi di dalam negeri, seperti  technical evangelist dan solution architect.

Gunawan menambahkan, dampak pandemi Korona turut meningkatkan permintaan layanan komputasi awan. “Pertumbuhan permintaan tersebut lantaran di tengah pandemi ini pengusaha tetap berupaya meningkatkan performa kinerja usaha sekaligus memangkas biaya. Terlebih, teknologi cloud mampu memangkas biaya hingga 50% sehingga banyak ayng melakukan migrasi,” ujar dia.

Di tengah kontraksi perekonomian akibat pandemi Covid-19, kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta industri terkait masih positif. Wakil Ketua Umum Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Juan P Adoe menilai, saat ini justru jadi momentum yang tepat untuk mendorong substitusi impor khususnya komoditas pertanian yang dapat diproduksi dalam negeri.

Namun, optimalisasi momentum ini perlu pendanaan dari perbankan dan pemerintah khususnya menyasar hulu pertanian. Menurut Juan, Indonesia tidak bisa mengandalkan impor terus menerus karena tidak berdaya tahan ketika ada tekanan ekonomi secara global.

Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) ASEAN dan sejumlah negara mitra hampir pasti ditandatangani sesuai dengan target pada November 2020. Di tengah pandemi Covid-19, kehadiran perjanjian dagang itu dapat menciptakan peluang pasar bagi usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Finalisasi perundingan perjanjian RCEP itu dibahas dalam pertemuan menteri perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang ke-8 yang berlangsung dalam rangkaian pertemuan para menteri ekonomi ASEAN (AEM) ke-52 secara virtual dengan Hanoi.

Menurut Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Joewono, RCEP harus dimanfaatkan untuk mengekspor produk-produk UKM Indonesia.