Sejumlah uji coba pengembangan vaksin penangkal virus korona (Covid-19) mulai memasuki babak akhir. Kabar terbaru, vaksin buatan pabrikan farmasi dari Amerika Serikat, Moderna, sudah disetujui dan siap diproduksi massal pada November 2020. Indonesia menyiapkan Rp 3,8 triliun untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Anggaran ini membayar pendaftaran The Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan uang muka vaksin pengadaan Covid-19.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, menjelaskan dana itu akan dipergunakan untuk uang muka atau uang jaminan penyediaan vaksin Covid-19 bagi Indonesia. “Baik untuk persiapan tahun ini maupun tahun 2021,” Terawan saat rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (27/8).

Selain itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir menambahkan, BUMN farmasi dikerahkan untuk pengadaan vaksin maupun memproduksi vaksin. Misalnya, Bio Farma sudah bekerjasama dengan Sinovac, produsen vaksin dari China. “Tidak hanya membeli produk jadi, ada alih teknologi. Kami juga ingin belajar membuat vaksin,” kata Erick sewaktu rapat kerja di Komisi VI DPR.

Kini, BUMN farmasi ini tengah mengadakan bahan baku untuk pembuatan 20 juta unit vaksin (satu orang dua kali suntik) di tahun ini. Adapun untuk tahun 2021 ada tambahan pengadaan untuk pembuatan 250 juta unit vaksin. “Kuartal I sebanyak 30 juta, sisanya kuartal II dan III,” kata Erick.

Kata Erick, sejauh ini uji klinis tahap ketiga vaksin kerjasama Sinovac dan Bio Farma kepada 1.620 relawan di Bandung tidak menunjukkan efek negatif. Uji klinis tahap III ini butuh 3 bulan - 6 bulan.

Eric menjelaskan, tahun ini, harga bahan baku dari Sinovac sebesar US$ 8 per unit vaksin. Tahun 2021, harga bahan baku turun menjadi US$ 6 – US$ 7 per unit vaksin. Dari bahan baku itu plus ongkos produksi, biaya vaksin dengan dua kali suntuk berkisar US$ 25 – US$ 30 per orang. Bio Farma juga bekerjasama dengan Lembaga Eijkman dan Kemenkes menyiapkan vaksin produksi sendiri atau vaksin Merah Putih. “Jangka panjang kita harus punya vaksin sendiri,” kata Erick.

Selain dari China, Indonesia akan membeli vaksin jadi dari G42 asal Uni Emirat Arab (UEA). Hasil uji klinik vaksin ini kepada 45.000 relawan dari 85 suku bangsa juga menunjukkan tanda positif. Pemerintah menargetkan, tahun ini ada 15 juta orang bisa divaksin Covid-19 jika uji klinis vaksin selesai sesuai harapan. Kata Erick, ada dua skema proses vaksinasi yang disiapkan. Pertama, sebagian vaksin dibiayai negara, terutama bagi masyarakat yang tak mampu. Kedua, jalur vaksin mandiri atau bayar sendiri bagi yang mampu.

Pemerintah dinilai terlalu sibuk mengutak-atik struktur organisasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau Komite PC-PEN ketimbang mengatasi masalah kesehatan. Akibatnya, problem kesehatan tak segera teratasi, perekonomian pun sulit pulih lagi.

Dalam rapat pleno Komite PC-PEN, Rabu (26/8/2020), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan akan mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite PC-PEN. Perubahan pertama terkait struktur organisasi dan susunan keanggotaan. Perubahan Perpres No 82/2020 menyangkut penyederhanaan hierarki dan alur pelaksanaan tugas komite. Nanti hanya ada dua tingkatan, yaitu perumusan kebijakan dan pelaksanaan program.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menilai, kinerja Komite PC-PEN senyap setelah dibentuk. Anggota komite dan pemerintah sibuk membenahi organisasi di tengah peningkatan kasus Covid-19 dan pemburukan kondisi ekonomi. “Sekarang anggota komite mayoritas dari (latar belakang) ekonomi, peran kesehatan semakin dieliminasi,” kata Faisal dalam diskusi tentang bagaimana meminimalisasi kerusakan ekonomi akibat pandemi dan membangkitkan perekonomian nasional, Kamis (27/8).

Menurut Faisal, pemerintah idealnya mengendalikan virus terlebih dulu melalui intervensi sosial. Setelah itu ekonomi akan secara otomatis naik kembali. Sepanjang cara mengatasi pandemi tidak berubah seperti saat ini, perekonomian akan semakin sulit dan lama untuk pulih.

Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode 1978-1993 Emil Salim menuturkan, orientasi penanganan Covid-19 harus jangka panjang. Semakin lamban penanganan Covid-19, target pembangunan nasional akan terganggu. Pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat. Pengembangan vaksin dilakukan sembari mencegah dan mengendalikan virus. Jalan keluar agar Indonesia mampu menyelamatkan perekonomian dan target pembangunan adalah melakukan tes Covid-19 sebanyak mungkin dan menjamin pemerataan layanan dasar.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, resesi akan berdampak besar bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Mereka kehilanganpendapatan, pekerjaan, dan harapan hidup sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Harga nikel bergerak dalam tren menguat. Ini memberikan prospek cerah pada bisnis PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Kinerja INCO sudah terlihat positif di semester satu lalu. Tercatat, penjualan INCO meningkat sekitar 23,3% menjadi US$ 360,37 juta dari US$ 292,25 juta di semester I-2019. Laba bersih INCO di semester satu lalu juga meningkat signifikan, yaitu 102%, menjadi US$ 53,12 juta.

Di semester I-2019, laba bersih emiten ini sebesar US$ 26,2 juta. Kinerja INCO bisa tetap tumbuh di tengahj tekanan ekonomi akibat pandemi karena pengiriman nikel tetap naik. Tercatat, produksi dan pengiriman nikel matte di semester I-2020 masing-masing naik 18% dan 19% dibandingkan produksi dan pengiriman di semester I-2019,

Analis samuel Sekuritas Indonesia Dessy Lapagu mengatakan, kinerja INCO tetap tumbuh karena nikel yang diproduksi selalu terserap pasar. Pelanggan terbesar INCO adalah induk perusahaan emiten tambang ini, yaitu Vale Canada Ltd. “Hingga saat ini perusahaan induk masih mampu secara konsisten menyerap produksi dari INCO,” kata Dessy, Kamis (27/8).

Isnaputra Iskandar, analis Maybank Kim Eng Sekuritas, memperkirakan, volume penjualan INCO di tahun ini mencapai 71.025 ton. Sementara, volume penjualan INCO di sepanjang semester I-2020 sudah mencapai 51,5% dari proyeksi Isnaputra. “Kami melihat risiko penurunan volume penjualan akan rendah,” tulis Isnaputra dalam risetnya.

Volume penjualan INCO diperkirakan tetap tumbuh karena INCO memiliki perjanjian dagang jangka panjang dengan pasar Jepang, yang akan menyerap semua produksi INCO. Sentimen lain yang mempengaruhi INCO adalah proses divestasi saham perushaan ini. Tidak lama lagi, perusahaan induk badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan, yakni Mining Industry Indonesia (MIND ID), bisa menguasai 20% saham INCO. Divestasi ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Manajemen INCO mengatakan, setelah divestasi rampung, INCO membuka opsi untuk melakukan sinergi dengan BUMN tambang lain, seperti PT Aneka Tambang (ANTM) yang sama-sama memproduksi nikel. Kerjsama tersebut bisa terjadi karena INCO juga berencana membangun high pressure acid leaching process (HPAL) di Pomalaa. Sementara, ANTM telah lebih dulu memiliki infrastruktur tersebut.

Dessy menyebut, saat ini sentimen divestasi saham INCO sudah terfaktorkan dalam valuasi saham INCO. Namun ia berharap rencana bersinergi dengan BUMN tambang lain akan berdampak strategis pada kinerja INCO. Menurut Dessy, sinergi dengan BUMN dapat meningkatkan kesempatan INCO untuk mendorong produksi, sehingga bisa diserap oleh industri hilir. Apalagi, INCO kini dalam proses menyelesaikan pembangunan dua smelter. Dessy menilai perkembangan kinerja INCO tahun ini akan didukung tren kenaikan harga nikel. “Kami optimistis masih ada ruang penguatan harga di komoditas nikel,” kata dia.

Saat ini, permintaan dari industri stainless steel di China juga sudah mulai membaik. Oleh karena itu, dessy memperkirakan harga nikel bisa terdorong naik di semester tahun ini. Kenaikan harga berpotensi berlanjut hingga tahun depan. Kenaikan harga nikel juga didukung dari terhentinya pasokan nikel ore asal Indonesia akibat aturan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 oleh Kementerian ESDM.

Isnaputra menambahkan, seiring dengan kembali dibukanya aktivitas ekonomi global secara perlahan, harga nikel berpotensi menguat ke US$ 14.300 per metrik ton untuk periode 2020-2021. Isnaputra menaikkan proyeksinya terhadap laba INCO menjadi US$ 58 juta. Ini dengan asumsi harga nikel di US$ 13.007 per metrik ton.

Dessy memperkirakan, harga nikel bisa kembali mencapai level US$ 13.000 per metrik ton, atau naik dari rata-rata harga selama paruh pertama tahun, yang sebesar US$ 12.300 per metrik ton. Dessy juga memprediksi harga nikel bisa lanjut menguat hingga US$ 14.300 per ton di 2021. Dessy merekomendasikan beli INCO dengan target Rp 4.000. Isnaputra juga merekomendasikan beli dengan target harga Rp 5.000. kompak, Delvin Teh, Analis BCA Sekuritas, jugan merekomendasikan beli INCO dengan target harga Rp 4.300.

Industri keuangan digital memiliki daya tahan dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi normal baru. Dukungan pemangku kebijakan terus dinanti untuk mendorong transformasi digital sebagai langkah pemulihan ekonomi.

Perkembangan bisnis tekfin terlihat dari transaksi uang elektronik dan pinjaman semester I-2020. Berdasarkan data Bank Indonesia Januari hingga Juni 2020, nilai transaksi melalui uang elektronik mencapai Rp 93,63 triliun. Jumlah akun uang elektronik tumbuh 68,5% (yoy) menjadi 353,6 juta akun. OJK mencatat per Juni 2020, jumlah akun peminjam sebanyak 25,7 juta akun. Total pinjaman dari tekfin Rp 113,46 triliun atau tumbuh 153,2% (yoy).

Secara garis besar, tekfin dikategorikan dalam empat jenis. Menurut OJK dan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) pada Juni 2020, sebesar 43% tekfin tersebar di P2P lending, 18% di payment dan 5% di market provisioning. Pertumbuhan total nilai pinjaman pada Juni 2020 sebesar 153,2% (yoy).

Tak hanya kesulitan merambah pangsa pasar ekspor yang lebih luas, produk tekstil lokal nyatanya harus menghadapi penurunan serapan di pasar domestik, karena kalah bersaing dengan produk impor.  Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan saat ini daya saing industri TPT hanya cukup untuk menjaga kinerja ekspor tetapi belum cukup untuk mendorong pertumbuhannya.

Masalah impor tekstil yang dinilai terlalu direlaksasi lewat fasilitas pusat logistik berikat (PLB) dan post border. Pengusaha TPT mendesak pemerintah serius melakukan pembenahan kinerja di pelabuhan sebagai tempat masuknya produk impor jenis komoditas tersebut yang kian menggerus pangsa pasar produsen lokal. Kebijakan yang probarang impor telah mengakibatkan pangsa pasar produk lokal tergerus, ditambah adanya praktik unprocedural di Pelabuhan, yang mencakup masuk borongan, under volume, under price, pelarian harmonized systems, pemalsuan sertifikat asal, dan lainnya.

Nilai ekspor TPT sempat menyentuh US$13 miliar pada 2018 meski turun pada 2019 menjadi US$12 miliar. Meski ekspor tumbuh, pada saat yang sama impor TPT juga melonjak dengan rata-rata pertumbuhan tiga kali lebih tinggi dari peningkatan ekspor, rata-rata 8,9%. Untuk mendorong performa ekspor ke depannya, dia menilai perlunya pembenahan daya saing yang mencakup biaya energi, produktivitas tenaga kerja, biaya logistik, dan pengurangan pajak pertambahan nilai berlapis dari hulu ke hilir. Pemerintah akan melanjutkan kembali program peremajaan mesin produksi TPT pada tahun depan yang mengacu pada big data yang berperan sebagai hub textile dan dapat dimanfaatkan seluruh pelaku industri hingga konsumen serta menghasilkan supply chain. 

Menyoal modus penyelundupan, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengakui saat ini modusnya kian canggih, antara lain memanfaatkan high-speed craft maupun kapal-kapal berukuran kecil. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, perlu pendekatan extra ordinary jika ingin menyelamatkan industri tekstil dan garmen. Perlindungan pasar domestik menjadi hal yang tak bisa ditawar meski impor bukanlah hal yang bisa dicegah, karena potensi konsumsi tekstil dalam negeri cukup besar dan menjadi incaran negara lain. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan di antara negara-negara berpenduduk besar, hanya Indonesia dan Nigeria yang tak memproteksi pasar tekstil dalam negerinya.

Tangan-tangan gelap diduga ‘bermain’ dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang reformasi sistem keuangan. Ada kepentingan sejumlah taipan dalam pembahasan beleid tersebut. Penerbitan Perppu merupakan salah satu skenario yang dimanfaatkan ‘tangan-tangan gelap’ itu untuk mendapat keuntungan dalam bentuk bailout.

Salah satu substansi yang sedang didorong adalah perluasan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani bank bermasalah, dan suksesi Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Halim menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 5 tahun dan berpeluang untuk diganti. Belakangan, nama-nama baru mulai muncul. Salah satu kandidat dikenal dekat dengan seorang menteri yang memiliki pengaruh kuat. Kemunculan kandidat berinisial PY itu, menurut informan Bisnis, juga terkait dengan grand design untuk menyelamatkan bank milik salah satu orang terkaya di negeri ini.

Anggota Komisi XI DPR Dolfi e OFP menyoroti tujuan penempatan dana yang dilakukan LPS apakah terkait dengan pelaksanaan APBN atau upaya menjaga stabilitas keuangan. Jika terkait APBN, legalitas penempatan dana ini tidak relevan dan tak memiliki landasan hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dalam penyusunan beleid PP No. 23/2020 yang menjadi aturan teknis pemulihan ekonomi, konteks penempatan dana oleh LPS adalah terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Kendati demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa jika ingin memperkuat fungi LPS jalan yang bisa ditempuh adalah dengan merevisi UU. Namun, dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi saat ini maka satu-satunya jalan adalah menerbitkan Perppu.

Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati mempertanyakan urgensi dari rencana penerbitan Perppu yang menurutnya berpotensi inkonstitusional.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengharapkan bantuan pemerintah untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ikhsan menuturkan sejumlah persyaratan untuk menjadi penyedia di katalog elektronik cukup sulit dipenuhi. Dia mencontohkan, penyedia alat-alat pertanian, seperti pencacah rumput dan pemotong jagung, yang diizinkan memajang produknya dalam katalog tersebut harus memiliki bengkel produksi sendiri. Kebijakan tersebut menghambat pelaku usaha untuk mendapatkan pasar. Kendala lain untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sertifikasi produk. Ikhsan berharap pemerintah membantu UMKM meringankan beban biaya sertifikasi. Terkait dengan mutu, Ikhsan optimistis pelaku UMKM mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Namun saat ini pelaku usaha kecil masih kesulitan mengembangkan produk akibat minimnya permintaan.Ikhsan juga berharap pemerintah membuka pasar yang lebih luas untuk UMKM. Dia berharap permintaan untuk produk seperti alat pertanian, furnitur, hingga pengadaan barang untuk keperluan sekolah juga dapat dipercayakan kepada UMKM.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menyatakan sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM terus dilakukan secara virtual. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Roni Dwi Susanto, mengatakan telah menyusun sejumlah relaksasi bagi UMKM. Kepala satuan kerja perangkat daerah telah diwajibkan melakukan bimbingan teknis dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendaftar di sistem pengadaan. Pemerintah menargetkan sekitar Rp 318 triliun dari total Rp 753 triliun belanja kementerian dan lembaga untuk membeli produk usaha kecil sampai menengah pada tahun ini.

Perusahaan pelat merah mulai bersinergi dalam melakukan penyaluran dan penjaminan kredit modal kerja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Plt Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN, Anindhita Eka Wibisono, menyebutkan kehadiran lembaga penjaminan membuat penyaluran kredit perbankan semakin prudent sehingga meminimalkan risiko di kemudian hari. 

Hal ini sekaligus mendukung tugas pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Nilai penjaminan kredit modal kerja program PEN tercatat telah mencapai Rp 2,08 triliun. Program penjaminan ini melibatkan sejumlah bank penyalur kredit, seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BCA, Bank Permata, dan Maybank, juga beberapa bank pembangunan daerah (BPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan Rp 12 triliun untuk 3 juta penerima KUR super mikro pada tahun ini. Bukan hanya penjaminan, pemerintah juga menyiapkan anggaran subsidi bunga untuk program ini sebesar Rp 760 miliar. Targetnya adalah kelompok usaha yang skalanya kecil, seperti para pekerja yang terkena PHK atau ibu rumah tangga yang memulai usaha produktif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso berujar KUR super mikro turut menjadi fokus perseroan yang ditargetkan menyasar nasabah baru yang belum mendapatkan akses pinjaman formal, syaratnya antara lain memiliki lama usaha tidak dibatasi dan bersedia mengikuti program pendampingan atau tergabung dalam suatu kelompok usaha. 

Memasuki kuartal III-2020, belanja iklan menunjukkan tren positif, setelah mengalami tertekan pada kuartal II. Total belanja iklan Januari-Juli 2020 mencapai angka Rp 122 triliun. Hasil ini didapatkan dari layanan Nielsen Advertising Intelligence (Ad Intel).

Executive Director Nielsen Media Indonesia Hellen Katherina mengungkapkan, televisi masih mendominasi 72% porsi belanja iklan dengan angka lebih dari Rp 88 triliun, diikuti belanja iklan digital 20% dengan total belanja iklan Rp 24, 2 triliun. Sementara itu, total belanja iklan media cetak mencapai lebih dari Rp 9,6 triliun dan total belanja iklan radio mencapai Rp 604 miliar.

Untuk TV, lanjut Hellen, iklan di segmen jeda iklan (commercial break) bukanlah satu-satunya cara untuk menjangkau konsumen. Ada bentuk iklan lain, yaitu iklan yang terintegrasi di dalam program (seperti running text, digital embed, superimpose, dll).

Sedangkan di Media cetak dan Radio, kata Hellen, dapat terlihat kategori-kategori produk berbeda yang beriklan dibandingkan dengan TV. Untuk Media Cetak, masih tetap menjadi pilihan tempat beriklan untuk kategori alat kesehatan dan finansial atau asuransi. Sementara Radio memiliki variasi kategori pengiklan yang lebih beragam, mulai dari kategori makanan, minuman hingga kategori obat batuk.

Kondisi pandemi pada saat ini juga memaksa para pemilik brand untuk beradaptasi dan menyesuaikan gaya komunikasi yang ada di dalam iklan. Bentuk animasi adalah salah satu bentuk yang relevan, melihat kondisi saat ini, dimana segala sesuatunya sangat terbatas, termasuk waktu dan tempat untuk mengadakan shooting secara langsung.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 mengenai permasalahan piutang perpajakan. Sebab, bila penagihan piutang perpajakan dioptimalkan, maka pemerintah akan memiliki pendapatan yang lebih besar dan bisa untuk mengurangi pembiayaan dalam menangani defisit APBN.

Anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan, perlu dilihat lagi apakah pengurangan ini karena berhasil ditagih atau yang tidak bisa ditagih meningkat. Bila piutang perpajakan dan piutang bukan pajak digabung, maka potensi penerimaan negara pada 2021 bisa mencapai Rp 250 triliun.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019, BPK kembali menyoroti saldo piutang perpajakan bruto pada neraca pemerintah pusat tahun anggaran 2019 (audited) yang mencapai Rp 94,69 triliun. Piutang itu naik 16,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 81,47 triliun.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan, pemerintah harus memperkuat sistem pengendalian internal. Saat pemerintah menjalankan program amnesti pajak dulu, menurut dia, memang belum memasukkan persoalan piutang yang tidak tertagih.

Menurut Misbakhun, wajib pajak sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dan negara juga tidak bisa menyita aset. Sementara mekanisme penghapusan piutang pajak belum spesifik ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan BPK mengenai kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan.

Sistem pengendalian intern mengenai penatausahaan piutang perpajakan diperbaiki dengan cara menjalankan Revenue Accounting System (RAS) secara nasional mulai 1 Juli 2020. RAS mer upakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak.

Dengan adanya RAS ini, diharapkan Kemenkeu bisa mengatahui jumlah piutang pajak terbaru. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, penambahan piutang pajak terjadi karena adanya penambahan surat atau daftar penetapan pajak. Penetapan ini tidak hanya berasal dari internal DJP terkait hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, namun juga putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung (MA).