Ekonomi
( 40554 )Konsumen Digital Tumbuh Pesat
Facebook dan Bain&Company meluncurkan studi digital consumers of tomorrow, here today akhir Agustus lalu. Konsumen digital di kawasan Asia Tenggara diperkirakan mencapai 310 juta orang pada akhir 2020 dan 340 juta pada 2025.
Khusus di Indonesia, jumlah konsumen digital pada 2020 diperkirakan mencapai 137 juta orang atau naik 15% dibandingkan dengan akhir 2019. Menurut dosen fakultas ekonomi dan bisnis UI Fithra Faisal, pandemi covid-19 mempercepat ekosistem dan kebiasaan penggunaan kanal digital yang semula baru akan tercapai dalam 5-10 tahun mendatang. Kebiasaan menggunakan platform digital ini dapat berlanjut hingga masa setelah pandemi karena efisiensi yang ditawarkan.
Ekspor Sayur Dongkrak di Tingkat Petani
Di tengah harga sayur yang anjlok di pasaran, peluang ekspor menghadirkan harapan untuk mendongkrak harga ditingkat petani. Empat peti kemas (masing-masing 25 ton) kubis diekspor ke Taiwan pada 3/9/2020. Pelepasan ekspor kubis di desa Wonorejo, Malang dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan turut mendampingi Dirjen Prasarana dan Sarana pertanian Sarwo Edhy, Dirjen Holtikultura Prihasto Setyanto, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono serta Kepala Dinas Pertanian Jatim Hadi Sulistyo.
Menurut Syahrul, permintaan ekspor sayuran berkisar 300-400 peti kemas. Sejauh ini Indonesia baru memaasok 230-250 peti kemas dengan jangkauan masih terbatas. Tahun lalu ekspor sayur dan buah dari Indonesia mencapai Rp 6 triliun lebih. Pihaknya meminta pihak perbankan untuk tidak ragu memberikan kredit kepada petani.
Pihak eksportir, Sutarmi mengatakan ekspor kubis ke Taiwan dilakukan sejak 2018 dengan volume mencapai 18 peti kemas dalam sepekan. Harga beli dari Taiwan sekitar Rp 4.000 per kg. Harga beli dari petani sekitar Rp 1.500 per kg.
Berpacu dengan Resesi
Pemerintah hanya punya waktu sekitar satu bulan untuk mencegah resesi ekonomi yang kini ada di depan mata pascapandemi Covid-19, yang juga harus segera diatasi terlebih dahulu. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang terbesar PDB terus turun. Dari 2,84% pada triwulan I 2020 menjadi minus 5,51%. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga 31 Juli 2020 sebanyak 3,5 juta pekerja formal dan informal dirumahkan atau diberhentikan.
Menurut Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Budi Gunadi Sakidin, krisis ini disebabkan oleh krisis kesehatan. Kalau kesehatan tidak putih sampai kapan pun kita harus mengganjal ekonomi. Dana sebesar 695,2 triliun digelontorkan namun hanya Rp 87,55 triliun untuk kesehatan.
Satu per Satu Bisnis E-commerce Berguguran
Daftar perusahaan e-commerce yang berguguran di Indonesia bertambah. Platform belanja online milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk alias Telkom, Blanja.com, resmi tutup per 1 September 2020. Fenomena melemahnya belanja ritel, sektor yang turut menopang bisnis e-commerce, memang terasa di pasar global. Di sepanjang tahun pandemi 2020, rata-rata penjualan ritel dunia diperkirakan turun 9,6% atau menguap US$ 2,1 triliun. Kerugian divisi iklan Google dan Facebook dilaporkan mencapai US$ 44 miliar.
Tahun ini kinerja e-commerce agak menurun, terutama di segmen marketplace travel lantaran terjepit pandemi Covid-19. Mengacu data Bank Indonesia, nilai transaksi rata-rata empat marketplace terbesar di Indonesia selama Januari-Juli 2020 naik Rp 470 miliar per bulan. Angka itu lebih rendah daripada Januari-Juli 2019, yang rata-rata meningkat Rp 1,04 triliun per bulan.
Vice President Corporate Communication PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Arif Prabowo menjelaskan, operasional Blanja.com dihentikan karena mereka ingin fokus mengembangkan e-commerce segmen korporasi dan UMKM. "Segmen ini dinilai lebih sehat dan menguntungkan," kata dia kepada KONTAN, kemarin.
Telkom telah menyusun rencana pengembangan e-commerce segmen korporasi dan UMKM lewat transaksi business to business (B2B). "Beberapa bisnis e-commerce B2B yang sedang dikelola Telkom adalah PaDi UMKM dan SIPLAH," ungkap dia.
Laporan iPrice pada tahun 2019 menyebutkan sektor e-commerce di Indonesia cukup prospektif, tetapi tak semua pemain berhasil meraup untung. Sejak awal 2000-an hingga tahun lalu, iPrice mencatat ada belasan e-commerce yang tumbang. Mundur ke belakang, marketplace khusus kerajinan tangan bernama Qlapa juga tumbang pada tahun lalu. Sebelumnya, ada Rakuten, Mataharimall.com, Berniaga.com, hingga Tokobagus.com yang juga tutup lapak.
Meski begitu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengklaim, secara umum perkembangan e-commerce Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. "Saat pandemi, e-commerce menjadi salah satu jalan keluar guna mendorong perputaran ekonomi Indonesia," kata dia, Kamis (3/9).
Ekhel Chandra Wijaya, External Communications Senior Lead Tokopedia mengamini. Per Juli 2020, terdapat hampir 9 juta penjual di Tokopedia, yang hampir 100% adalah UMKM dan 94%-nya penjual berskala ultra mikro. "Tokopedia mencatat kenaikan lebih dari 1,8 juta dari 7,2 juta penjual sejak sebelum pandemi Januari lalu," ujar dia.
Aditya Maulana Noverdi, Public Relations Lead Shopee bilang, volume transaksi Shopee lebih dari 260 juta transaksi selama kuartal II-2020. "Jika dirata-rata, maka dalam sehari Shopee mencatatkan lebih dari 2,8 juta transaksi ketimbang tahun lalu, naik lebih dari 130%," beber dia.
Sementara Yolanda Nainggolan, Vice President Public Relations Blibli.com menjelaskan, pada semester pertama tahun ini, Blibli mencuil pertumbuhan bagus di kategori kebutuhan pokok, produk kesehatan dan kecantikan, serta produk penunjang produktivitas dari rumah.
Harga Batubara Susut, Produsen Efisiensi
Harga Batubara Acuan (HBA) di bulan September melanjutkan tren penurunan dalam enam bulan terakhir. HBA September pun sudah menyusut di bawah US$ 50 per ton dan menyentuh level terendah sejak 2016.Kementerian ESDM menetapkan HBA September sebesar US$ 49,42 per ton, atau turun US$ 0,92 per ton dibandingkan HBA Agustus sebesar US$ 50,34 per ton.
Head of Corporate Communications PT Adaro Energy Tbk (ADRO), Febriati Nadira mengatakan, fluktuasi harga batubara berada di luar kendali manajemen. Oleh karena itu, ADRO fokus terhadap upaya peningkatan keunggulan operasional serta pengendalian biaya dan efisiensi. Hal ini untuk mempertahankan kinerja agar tetap solid.
Mempertimbangkan kondisi pasar batubara yang kurang kondusif, ADRO merevisi panduan 2020 dengan memangkas produksi menjadi 52 juta ton-54 juta ton, operasional EBITDA US$ 600 juta-US$ 800 juta dari awalnya US$ 900 juta-US$ 1,2 miliar, capex menjadi US$ 200 juta-US$ 250 juta dari semula US$ 300 juta - US$ 400 juta.
Sementara Direktur PT ABM Investama Tbk (ABMM) Adrian Erlangga menilai harga batubara saat ini dipengaruhi kelesuan permintaan. Perekonomian terkoreksi akibat pandemi Covid-19. Alhasil, penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi akan sangat menentukan pergerakan pasar dan harga batubara.
Di tengah tekanan saat ini, ABMM pun menjalankan strategi efisiensi. "Strategi kami tetap, memperbaiki operasi untuk menurunkan cost agar bisa bertahan," kata Adrian. ABMM memangkas target produksi batubara tahun ini. Penurunan produksi bisa sebesar 2,8 juta ton atau 19% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2020 sebesar 15 juta ton.
Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Apollonius Andwie bilang, dalam situasi pandemi, harga batubara menjadi semakin sulit diprediksi. Alhasil, memacu efisiensi adalah pilihan yang tak terhindarkan.
Sedia Perppu Baru Sebelum Tiba Krisis Baru
Rencana Presiden Joko Widodo mengelurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai stabilitas sistem keuangan terus menggelinding bak bola panas. Perppu ini akan merombak semua beleid yang ada, tentang stabilitas sistem keuangan. Misalnya Undang-Undang Bank Sentral (BI), UU Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, UU Perbankan, juga UU Keuangan Negara.
Sumber yang mengetahui masalah ini menyebut, target pemerintah, Perppu ini akan keluar pada September 2020. “Pemerintah akan mengeluarkan Perppu ini bulan ini,” ujar sumber yang tak mau disebut identitasnya, Selasa (1/9).
Perpu mendesak dan dibutuhkan untuk mengatasi masalah sesungguhnya atas dampak krisis sebagai akibat pandemi Covid-19 akan muncul di tahun depan. Apalagi mulai tahun depan, pemerintah tak akan royal menebar insentif seperti tahun 2020.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga sudah mengatakan, pemerintah akan merevisi Undang-Undang (UU) terkait stabilitas sistem keuangan. Payung hukum yang akan keluar kemungkinan berupa Perpu. Ada beberapa point penting dalam perpu tersebut yang menjabarkan peran dan fungsi dalam stabilitas sistem keuangan.
Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, Perppu stabilitas sistem keuangan sebenarnya, tidak dibutuhkan saat ini. Karena sudah ada Undang-Undang Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang bisa meredam tensi stabilitas sistem keuangan saat ini dan tahun depan. “Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar dan potensi terjadi moral hazard,” katanya.
Pengamat pasar modal Luthfi Ridho mengingatkan jika aturan ini disahkan maka kredibilitas pemerintah akan dipertanyakan oleh pasar. Terutama terhadap kebijakan pemerintah dan BI untuk kerjasama dalam pembiayaan anggaran negara.
Konglomerasi Keuangan Perlu Diawasi
Semakin mengguritanya konglomerasi lembaga keuangan membuat potensi risiko keuangan menjadi lebih kompleks. Pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan akan lebih efektif dan optimal jika dilakukan oleh satu lembaga. Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto mengatakan, pengawasan oleh lebih dari satu lembaga, memperbesar kemungkinan terjadinya salah koordinasi. Dengan pengawasan dilakukan oleh lembaga yang sama, pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Apalagi lembaga keuangan yang sifatnya konglomerasi yang terus membesar jumlah perusahaan di dalamnya.
Setidaknya terdapat 48 konglomerasi keuangan yang tidak hanya bergerak dibidang perbankan tetapi juga asuransi, perusahaan pembiayaan dan sekuritas.
Penanganan Covid-19 Pengaruhi Citra RI
Larangan pemerintah Malaysia bagi pemegang izin kunjungan berjangka waktu lama dari Indonesia, India dan Filipina tidak akan berdampak signifikan dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka menengah panjang, larangan ini bisa memengaruhi kinerja ekspor sektor jasa, terutama diikuti negara-negara lain.
Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, dampak jangka pendek dari larangan tersebut bisa diatasi melalui pertemuan vitual. Namun pihaknya khawatir larangan ini dapat menjadi preseden bagi negara lain untuk menggunakan isu pengendalian Covid-19 di Indonesia dalam membatasi atau mendiskriminasi produk, perusahaan, dan pekerja Indonesia di luar negeri. Larangan Malaysia dapet mengganggu keberangkatan tenaga kerja semi terampil dari Indonesia ke Malaysia. Bahkan bisa menghambat investasi.
70 Tahun RI-China Kembangkan Kerja Sama ke Area Baru
Hubungan bilateral Indonesia-China yang telah terjalin selama 70 tahun diharapkan lebih kuat dan saling menguntungkan ke depan. Presiden China Xi Jinping mengajak Presiden Joko Widodo mengembangkan kerja sama ke area-area baru guna mendorong pembangunan kedua negara dan pertumbuhan ekonomi kawasan dan global. Presiden Jokowi berharap kerja sama tidak terhenti di tengah pandemi Covid-19.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemerintah China atas hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas beberapa kerjasama dibidang kesehatan dan ekonomi. Salah satunya adalah produksi dan penyediaan vaksin Covid-19. Presiden Xi optimis Indonesia akan mampu melalui krisis akibat Covid-19. Sejalan dengan itu pemerintah China siap untuk terus melanjutkan dukungan penuh, menyediakan pendampingan teknis dan material serta membagikan pengalaman China dalam mengatasi Covid-19 kepada Indonesia. Semester I-2020, presiden xi menambahkan investasi dari China ke Indonesia dan ekspor Indonesia ke China tumbuh ditengah melambatnya perekonomian global.
Daya Beli Belum Pulih
Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 0,05 persen pada Agustus 2020. Deflasi dipicu turunnya harga sejumlah kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan dan minuman serta transportasi, yang mengindikasikan lesunya permintaan di tengah pandemi Covid-19.
Pada Juli 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat deflasi, yakni 0,1 persen. Dengan demikian, inflasi sepanjang tahun kalender (Januari-Agustus 2020) mencapai 0,93 persen. “Jika melihat tren di negara lain, ada perlambatan inflasi, bahkan deflasi akibat pandemi Covid-19 yang menghantam sisi permintaan dan penawaran,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Selasa (1/9/2020).
Menurut Suhariyanto, suplai barang cukup, tetapi daya beli masyarakat belum pulih. Dari strukturnya, kelompok barang dengan harga bergejolak (volatile food) mengalami deflasi bulanan 1,44 persen pada Agustus 2020. Andilnya terhadap deflasi mencapai 0,24 persen. Kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau deflasi 0,86 persen pada Agustus 2020. Andil deflasi kelompok ini mencapai 0,22 persen. Sementara kelompok transportasi deflasi 0,14 persen dengan andil 0,02 persen. Komoditas yang turun harga, antara lain, daging ayam ras, bawang merah, tomat, telur ayam ras, bayam, pisang, dan tarif angkutan udara.
Ketua PPRN Alvino Antonio menilai, peternak mandiri jadi korban liarnya praktik bisnis pelaku peternakan terintegrasi. Berlimpahnya pasokan membuat harga anjlok dan menekan peternak kecil.Situasi itu tecermin dari turunnya nilaitukar petani (NTP) peternakan. NTP peternakan merosot 1,31 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi 98,64. Terkait itu, peternak ayam yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) berunjuk rasa, Selasa (1/9).
Pemerintah menurunkan tarif listrik tegangan rendah bagi tujuh golongan pelanggan non-subsidi, termasuk pelanggan rumah tangga. Penurunan tarif berlaku periode Oktober-Desember 2020. Tarif golongan pelanggan rumah tangga yang sebelumnya Rp 1.467,7 per kWh turun jadi Rp 1.444,7 per kWh.
KepalaBiro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi saat dihubungi, Selasa, merinci, pelanggan yang mendapat penurunan tarif adalah rumah tangga dengan daya 1.300-volt ampere (VA), 2.200 VA, 3.500-5.5000 VA, dan 6.600 VA ke atas.
Penurunan tarif juga berlaku bagi pelanggan golongan bisnis dengan daya 6.600 VA sampai 220 kilo VA (kVA), golongan pemerintah 6.600 VA sampai 220 kVA, serta penerangan jalan umum. “Penurunan tariflistrik pelanggan non-subsidi tegangan rendah ini diharapkan membantu menjaga daya beli serta mendukung stabilitas ekonomi,” kata Agung.
Dalam keterangan pers, Executive Vice President Corporate Communication PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Agung Murdifi menyatakan PLN akan menjalankan keputusan pemerintah itu. Penurunan tarif ini tidak menyertakan syarat apa pun. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, optimisme pelaku usaha terkait pemulihan ekonomi dipengaruhi upaya pemerintah menangani Covid-19.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









