Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif berdampak penurunan kinerja dunia usaha. Kondisi ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masif yang berimbas pada tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Faisal, desain bantuan yang dibutuhkan harus menyasar target penerima seluas-luasnya, khususnya kalangan yang paling terkena dampak pandemi, seperti segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berikutnya adalah program bantuan subsidi gaji untuk karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta yang kini baru mengandalkan data peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) atau kalangan pekerja formal.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 16 September lalu, anggaran perlindungan sosial tercatat telah terserap Rp 134,45 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 203,9 triliun.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menuturkan resesi mengindikasikan terjadinya tekanan yang dalam pada perekonomian, baik sektor keuangan maupun sektor riil. Dia memperkirakan gelombang PHK bakal meningkat karena pengusaha melakukan efisiensi biaya.

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, memastikan tambahan anggaran jaring pengaman sosial akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Dia menegaskan, anggaran sebesar Rp 695,2 triliun akan diserap habis dan tidak akan ditinggalkan satu sen pun.

Pemerintah diharapkan lebih agresif mengendalikan produk tembakau, antara lain, dengan menaikan tarif cukai dan menyederhanakan struktur tarif cukai. Penasihat proyek untuk pengendalian tembakau dari Pusat Inisiatif Strategis untuk Pembangunan (CISDI), Nurul Luntungan, mengatakan, tarif cukai rokok yang berlaku di Indonesia saat ini 44,7 persen.

Tarif ini jauh lebih rendah dari standar global yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada angka 70 persen. Bahkan tarif ini belum mencapai batas maksimal dalam Undang-Undang Cukai sebesar 57 persen.

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) bersama Komisi IV DPR sepakat mencabut sementara izin 14 eksportir benih bening lobster (BBL). Pencabutan izin sementara ini dilakukan karena 14 eksportir itu menyalahi peraturan Perundang-undangan. Eksportir memanipulasi jumlah benih yang akan diekspor dari Indonesia.

Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf mengungkapka, Rabu (16/9/2020), terdapat 14 perusahaan yang akan mengekspor benih bening lobster ke Vietnam. Namun, ada indikasi pemalsuan data. Sebab ada selisih antara jumlah rill yang akan dikirim dan data yang tertera di dokumen.

Jumlah bening benih lobster yang tertera di dokumen ekspor mencapai 1,5 juta ekor. Namun benih yang akan dikirim mencapai 2,7 juta ekor sehingga ada sekitar 1,2 juta ekor yang tidak dilaporkan di dokumen tersebut.

Ekspor dan Impor berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Akselerasi ekspor dan pembukaan keran impor yang terukur mesti diperhatikan pemerintah. Potensi ledakan impor dari negara lain yang sudah pulih dari pandemi Covid-19 perlu dimitigasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Agustus 2020 surplus 11,05 miliar dollar AS. Situasi ini berbalik dari Januari-Agustus 2019 yang defisit 2,057 miliar dollar AS. Pada Agustus 2020, neraca perdagangan RI Surplus 2,327 miliar dollar AS. Impor bahan baku dan penolong pada Agustus 2020 senilai 7,754 miliar dollar AS atau naik 5 persen dibandingkan dengan Juli 2020. Pada periode yang sama, nilai impor barang konsumsi naik 7,31 persen, sedangkan barang modal turun 8,81 persen.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri mengatakan, sejak awal Maret 2020, pemerintah memantau dan memetakan hambatan dagang tarif dan nontarif yang diciptakan negara-negara mitra dagang selama pandemi. “Setiap negara punya hak yang sama, tetapi yang jelas kebijakan yang dikeluarkan harus selaras dengan peraturan WTO,” ujar Kasan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesua Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengatakan, dalam kondisi saat ini, wajar jika proteksi dagang lebih tinggi karena setiap negara punya kebutuhan menjaga kepentingan mereka.

Namun, ia mengingkatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati. Kebijakan impor yang proteksionis bisa menjadi beban bagi negara. Sebab industri yang diproteksi cenderung menjadi inefisien dan bebannya akan ditanggung konsumen.

Perusahaan e-commerce terjun ke dalam ekosistem bisnis pinjaman online. Salah satunya, Tokopedia yang masuk bisnis fintech peer to peer (P2P) lending melalui Dhanapala. Tokopedia bisa memberikan layanan pinjaman berbasis daring kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Vice President of Fintech and Payment Tokopedia, Vira Widiyasari ,"Dhanapala adalah P2P lending yang terafiliasi dengan Tokopedia dan tujuannya mempermudah penggiat usaha di Indonesia khusus UMKM lokal. Harapannya mereka mendapatkan akses jasa keuangan termasuk permodalan guna mengembangkan bisnisnya," ujarnya, Selasa (22/9).

Dhanapala merupakan perusahaan telah menyalurkan pinjaman Rp 24,2 miliar hingga Maret 2020. Pinjaman tersebut disalurkan kepada 4.777 peminjam dengan dana pinjaman berjalan Rp 23,8 miliar. Bisnis e-commerce dan pinjaman online belakangan memang tak bisa terpisahkan.

Para pemain mengaku jika belanja online meningkatkan bisnis fintech. Misalnya, PT FinAccel Digital Indonesia pemilik Kredivo mencatat lebih dari 70% porsi transaksi Kredivo berasal dari e-commerce. Kredivo juga mencatat peningkatan frekuensi pembelian di e-commerce pada Semester I-2020 lalu.

Kala pandemi, segelas kopi ingin menera kisah sendiri. Kisahnya tentang para barista serta pemilik warung, kedai, dan kafe kopi yang sepi pengunjung. Kisah para pekerja yang dirumahkan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kisah para eksportir kopi yang sepi permintaan. Kisah para petani dan pelaku usaha/industri kecil menengah olahan kopi yang khawatir dengan rendahnya harga dan serapan pasar kopi.

Hasil survei ICO tentang ”Impact of Covid-19 on The Global Coffee Sector: Survey Exporting Members” menyebutkan, Covid-19 berdampak negatif terhadap tenaga kerja (75 persen responden), pendapatan (63 persen), konsumsi domestik (56 persen), ekspor (50 persen), dan produksi (31 persen).

Indonesia berada di posisi keempat sebagai lima besar negara produsen kopi dunia dengan total produksi sekitar 720.000 ton.

Kementerian Pertanian memperkirakan produksi kopi nasional pada tahun ini akan turun 35 persen dari produksi kopi pada 2019 yang sebanyak 760.963 ton. Pandemi juga menyebabkan harga biji kopi turun dari Rp 68.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 26.000 per kg.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian memperkirakan pandemi Covid-19 akan berimbas pada anjloknya penjualan kopi pelaku IKM, termasuk kopi olahan, sebesar 50-90 persen. Pada 2019 tercatat ada 1.204 IKM kopi olahan dan 2.950 kedai/gerai kopi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian Perindustrian telah meluncurkan gerakan #SatuDalamKopi sejak April 2020. Tujuannya adalah menjaga pasar kopi di dalam negeri di kala pandemi melalui ajakan membeli produk-produk kopi dan olahan kopi secara daring. Salah satunya melalui Tokopedia yang melibatkan hampir 1.200 pelaku industri kopi dari berbagai wilayah Nusantara.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, salah satu produk Indonesia yang memiliki indikasi geografis (IG) adalah kopi. Kopi arabika Gayo, merupakan kopi Indonesia pertama yang mendapat pengakuan IG dari Uni Eropa (UE) sejak 2017.

Kementerian Perdagangan mencatat, Indonesia-UE telah memperkuat kerja sama ekonomi melalui program ASEAN Regional Integration Support from The European Union (ARISE) Plus Indonesia Trade Support Facility. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan daya saing ekspor dan integrasi Indonesia ke rantai nilai global. Salah satu perjanjian itu adalah mengizinkan pertukaran registrasi produk bersertifikat IG antara Indonesia dan UE.

Dubes UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket menuturkan, UE mendukung upaya Indonesia mengembangkan produk bersertifikat IG. Produk itu dapat memberi nilai tambah bagi komunitas lokal, berkontribusi menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pelestarian biodiversitas.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Tengah Arsian A Wahab berharap, ada kontrak dagang yang dihasilkan sehingga turut mensejahterakan petani kopi arabika Gayo. Pandemi covid-19 menyebabkan kopi Gayo tak terserap pasar ekspor.

Ketua Asosiasi Produser Fairtrade Indonesia (APFI) Armiadi mengatakan, kopi Gayo yang teserap pasar ekspor hanya 20 persen dari total volume ekspor sebanyak 45.000 pada tahun sebelum pandemi. “September-Oktober masuk panen raya, kondisinya akan semakin sulit karena pandemi Covid-19 belum berakhir,” ujarnya (Kompas, 28/8/2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ternyata sebagian besar pelaku usaha di dalam negeri masih bisa bertahan di tengah pandemi korona. Kesimpulan BPS ini berdasarkan hasil survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha yang dilakukan BPS pada 10-26 Juli 2020 terhadap sebanyak 34.559 responden pelaku usaha.

Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan dari jumlah responden tersebut, 59% perusahaan masih beroperasi normal di tengah pandemi virus korona Covid-19. Sementara, "Sebanyak 24% responden pelaku usaha terpaksa mengurangi kapasitas perusahaan dan 8% berhenti beroperasi serta 7,5% telah menerapkan Work From Home (WFH)," jelas Suhariyanto dalam konferensi daring, Minggu (20/9).

Hasilnya adalah ada sebanyak tiga sektor usaha tertinggi yang tetap beroperasi normal di masa pandemi, yakni pelaku usaha di bidang air dan pengelolaan sampah sebanyak 77,86%. Selain itu sektor pertanian dan peternakan sebesar 76,63% serta real estat 76,54%. BPS juga mencatat hampir semua sektor usaha mengalami penurunan pendapatan yakni dengan persentase 82,9% dari responden.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim hingga saat ini ada 143 perusahaan asing yang berencana merelokasi usahanya ke Indonesia. Dari 143 perusahaan tersebut, terbagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama adalah tujuh perusahaan yang sudah memastikan melakukan relokasi investasi ke Indonesia, dengan lokasi usaha tersebar di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. Juru Bicara BKPM Tina Talisa menjelaskan, salah satu dari tujuh perusahaan tersebut sudah melakukan ground breaking di Subang Jawa Barat yaitu Meiloon Technology asal Taiwan.

Kelompok kedua adalah 17 perusahaan yang berencana melakukan relokasi investasi."Saat ini posisinya dalam tahap penjajakan 70%-80%, dan ada beberapa yang sudah penjajakan 90%," katanya kepada KONTAN, (20/9).

Kelompok ketiga sebanyak 117 perusahaan yang potensial merelokasi investasi ke Indonesia. Dengan demikian totalnya menjadi 143 perusahaan, yang mana negara-negara asal perusahaannya dari Amerika Serikat, Jepang Korea Selatan, Taiwan, dan China. Adapun realisasi investasi di Jawa sebesar Rp 208,9 triliun setara 51,9% dari total investasi Rp 402,6 triliun di semester I-2020.