Di tengah persaingan negara-negara untuk mendapatkan vaksin Covid-19, Indonesia kembali mengamankan pasokan hingga sedikitnya 52 juta dosis. Indonesia juga akan menjadi salah satu produsen vaksin Covid-19 untuk keperluan global.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, Indonesia masuk kategori komitmen pasar maju (AMC) dari GAVI Covax Facility. ”Indonesia akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari populasi,” ujar Retno, Kamis (17/9/2020), di Jakarta.

Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) merupakan lembaga yang mengupayakan peningkatan vaksinasi dan imunisasi di sejumlah negara. Adapun Covax Facility merupakan mekanisme pengembangan dan pengadaan vaksin Covid-19 global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), GAVI, dan Koalisi Kesiapsiagaan Menghadapi Epidemi (CEPI) bergabung membuat fasilitas Covax.

Dengan jaminan pasokan setara dengan 20 persen populasi dari GAVI Covax Facility, Indonesia akan mendapatkan sedikitnya 52 juta dosis vaksin. Penduduk Indonesia berjumlah 260 juta jiwa. Retno menyebut, pengadaan vaksin dari mekanisme itu diharapkan terwujud pada 2021. ”Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal proses kerja sama ini,” ujarnya.

Sayangnya, sekelompok kecil negara dan kekuatan ekonomi dengan jumlah penduduk hanya 13 persen populasi dunia telah mengamankan 51 persen stok calon vaksin Covid-19 itu. Mereka termasuk Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Australia, Hong Kong dan Makau, Jepang, Swiss, serta Israel. Sisa 2,6 juta miliar dosis telah dibeli atau dijanjikan untuk negara berkembang, termasuk India, Bangladesh, China, Brasil, Indonesia, dan Meksiko.

Segelas kopi memiliki makna bagi siapa saja. Tak hanya itu, segelas kopi juga turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Pergerakan ini mencakup ekonomi masyarakat kecil, menengah, hingga kelas atas. Skala ekonomi segelas kopi ini juga bukan sekadar ekonomi kerakyatan dan investasi-bisnis, tetapi juga ekonomi kreatif.

Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ICO) mencatat, produksi kopi di Indonesia pada 2019 sebanyak 565.000 ton dan konsumsi kopi di dalam negeri menembus 288.000 ton. ICO juga menyebutkan, tingkat konsumsi Indonesia tumbuh 44 persen dalam sepuluh tahun terakhir (Oktober 2008-September 2019). Konsumsi kopi Indonesia per kapita 1,13 kilogram per tahun. Tak heran jika bisnis kopi tumbuh merebak hampir di setiap daerah di Nusantara.

Hasil riset Toffin, perusahaan penyedia solusi bisnis berupa barang dan jasa di industri hotel, restoran, dan kafe, menunjukkan, jumlah kedai kopi di Indonesia pada Agustus 2019 sebanyak 2.950 gerai. Jumlah ini meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada 2016 yang hanya sekitar 1.000 gerai.

Toffin memperkirakan, nilai pasar bisnis kedai kopi di Indonesia mencapai Rp 4,8 triliun per tahun. Angka itu didapat dari hitungan jumlah gerai kedai kopi yang terdata saat ini dan asumsi penjualan rata-rata per gerai sebanyak 200 gelas per hari dengan harga rata-rata kopi Rp 22.000 per gelas.

Hasil riset Toffin itu juga menunjukkan, dalam setahun terakhir, 40 persen generasi ini membeli minuman kopinya dari gerai kopi jenis ini dengan rata-rata alokasi belanja minum kopi Rp 200.000 per bulan.

Pemerintah berencana membentuk bank tanah. Tujuannya, memudahkan pengadaan lahan untuk investasi. Rencana ini akan diwujudkan melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam dua hari terakhir, pembahasan rapat Panitia Kerangka RUU Cipta Kerja berkutat pada kluster pengadaan lahan untuk investasi, antara lain pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Dalam rapat yang disiarkan secara virtual pada Kamis (17/9/2020), sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar pengelolaan bank tanah dibatasi supaya tak bertentangan dengan retribusi tanah untuk rakyat.

Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan, mengatakan, konsep bank tanah sejatinya hanya untuk mengadakan tanah bagi kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur, seperti pengembangan KEK. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Ia juga menarik perpanjangan jangka waktu hak pengelolaan tanah alias hak guna usaha (HGU) yang menjadi 90 tahun dalam RUU Cipta Kerja. Dalam UU Pokok Agraria, HGU paling lama diberikan 25 tahun dan maksimal 35 tahun untuk kasus tertentu.

Anggota Badan Legislatif DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan, koridor atau pembatasan pengeolaan bank tanah harus dinormakan secara jelas dalam RUU Cipta Kerja. Pertama, obyek bank tanah tidak termasuk obyek reforma agraria. Kedua, sumber daya bank tanah harus dari pemerintah, bukan dari swasta dan pihak asing.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Himawan Arief Sugoto mengatakan, "sebagai badan yang bekerja sama dengan pihak ketiga, tentu bank tanah akan punya pendapatan. Pendapatan itu tidak ada dividennya, tapi dikembalikan lagi untuk mengembangkan bank tanah dengan membeli tanah-tanah lagi," katanya.

Harga ekspor benih bening lobster ke Vietnam terus turun. Pada 14 September 2020, benih lobster yang akan diekspor ke Vietnam ditahan aparat bea dan cukai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, karena terindikasi melanggar ketentuan ekspor.

Menurut Ketua Dewan Penasihat Perkumpulan Budidaya dan Nelayan Lobster Indonesia Kris Budiharjo, benih yang dikemas ke dalam kotak-kotak styrofoam itu dikirim oleh 14 perusahaan exportir. Namun kotak ditahan dan dibongkar karena diduga melanggar ketentuan.

Harga jual benih lobster di tingkat nelayan anjlok dalam tiga hari terakhir. Situasi ini dampak sebagai dampak tertahannya ekspor sebagian benih. Per Kamis (17/9), harga benih bening lobster jenis pasir Rp 3.000 per ekor, padahal semula Rp 7.000-Rp 8.000 per ekor di tingkat nelayan.

Sebagai ilustrasi, harga jual ekspor menjadi benih lobster jenis pasir yang se- mula Bp 28.000 per ekor kini Rp. 12.000 per ekor. Di tingkat nelayan, harganya malah hanya berkisar Rp. 9.000 - Rp. 9.500 per ekor.

Sementara itu, tarif kargo besar Rp 1.800 per ekor benih dinilai memberatkan eksportir. Menurut Kris, eksportir benih terimpit biaya sehingga memaksakan isi kargo, "Perusahaan kemungkinan mencari jalan untuk bisa bernapas karena persaingan bisnis tidak sehat," katanya.

Kakao berpotensi menjadi komoditas ekspor unggulan bagi Indonesia. Namun, ada sejumlah kendala yang mesti diselesaikan di hulu, terutama terkait produktivitas, tata kelola kebun, dan kesejahteraan petani.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, produk perkebunan penghasil devisa bagi Indonesia masih didominasi kelapa sawit, yakni dengan nilai sekitar 22 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Adapun nilai ekspor kakao mencapai 1,25 miliar dollar AS.

Menurut Musdhalifah, akar masalah yang perlu diselesaikan untuk mengangkat kakao sebagai komoditas ekspor unggulan terletak di hulu. Produktivitas perkebunan kakao saat ini tergolong rendah, yakni sekitar 200 kilogram (kg) per hektar per tahun. Sementara kebutuhan kakao untuk bahan baku industri cenderung naik. Akibatnya, impor biji kakao untuk bahan baku industri dalam negeri terus naik.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, jumlah bahan baku lokal yang digunakan industri kakao nasional pada 2015 mencapai 318.348 ton, lalu merosot jadi 196.787 ton pada 2019. Sebaliknya, impor kakao melesat dari 53.372 ton tahun 2015 jadi 234.894 ton pada 2019.

Menurut Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi, pemerintah tengah fokus meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan 7 persen per tahun, salah satunya kakao. Perkebunan kakao membutuhkan peremajaan, rehabilitasi, dan perluasan.

Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Edy Sutopo menilai, Indonesia dapat menjadi produsen kakao olahan terbesar di dunia. Dia mengusulkan penghapusan bea masuk biji kakao impor yang menurut rencana diberlakukan pada 2022. ”Hal ini demi menjaga daya saing industri pengolahan kakao,” ujarnya.