Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) masih sangat rendah ketimbang potensinya yang melimpah. Salah satunya karena keekonomian pembangkit energi bersih masih belum kompetitif dibanding pembangkit berbahan bakar fosil.

Menurut Arifin, pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi sebenarnya memiliki ongkos yang rendah. Namun karena terletak di daerah konservasi yang jauh dari pusat beban, pembangunan membutuhkan waktu relatif lama.

Dia juga menyoroti sifat pembangkit energi bersih yang intermittent atau hanya dapat diperoleh pada waktu tertentu. Arifin menuturkan pengembangan pembangkit biomassa ataupun biogas juga memerlukan jaminan pasokan feedstock selama masa operasi.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Surya Darma, kekosongan payung hukum setara undang-undang menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan energi bersih, khususnya energi terbarukan. 

Dia berharap payung hukum ini menawarkan solusi atas beragam hambatan pengembangan energi bersih selama ini. Salah satunya dengan menetapkan energi bersih yang tersedia di tiap daerah tertentu sebagai sumber energi utama.

Menurut Surya, PT PLN (Persero) serta PT Pertamina (Persero), yang bertugas menjual listrik serta bahan bakar kepada masyarakat, perlu diwajibkan menyerap energi terbarukan. Jika harganya terlalu tinggi dibanding biaya produksi perusahaan, pemerintah perlu memberi kompensasi.

Surya menyatakan keekonomian proyek energi bersih yang rendah membuat pengusaha berat hati untuk berinvestasi. Harga beli listrik dari energi terbarukan ditetapkan berdasarkan biaya produksi listrik PLN. Itu sebabnya pertumbuhan pembangkit energi bersih sangat rendah.

Selain itu, insentif pembebasan pajak selama lima tahun yang ditawarkan pemerintah tidak bisa diimplementasikan lantaran selama periode tersebut perusahaan belum memiliki keuntungan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak terus merosot akibat lesunya aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19. Penerimaan pajak turun 15,6 persen dengan realisasi sebesar Rp 676,9 triliun, atau 56,5 persen dari target akhir tahun Rp 1.198,8 triliun.

Penurunan terbesar terjadi pada pajak penghasilan (PPh) badan yang anjlok 27,52 persen. Jebloknya PPh juga disebabkan oleh penurunan tarif sebagai bagian dari insentif pemerintah serta restitusi pajak yang masih tinggi. Pajak impor juga melemah seiring dengan penurunan aktivitas impor dan pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Satu-satunya jenis pajak yang bertumbuh adalah PPh orang pribadi, naik 2,46 persen.

Peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Dwinda Rahman, mengatakan peluang kenaikan penerimaan perpajakan berbanding lurus dengan perbaikan aktivitas ekonomi. Hingga akhir tahun, kata dia, tren penerimaan pajak masih belum jelas karena bergantung pada kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu terus mengoptimalkan pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), di mana saat ini 28 badan usaha telah ditunjuk. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Twitter, Spotify, Netflix, dan Shopee.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, perihal pemungutan PMSE, pemerintah dalam waktu dekat akan kembali menunjuk sembilan perusahaan sebagai pemungut PPN produk digital. Untuk mendorong penerimaan jenis lain, Suryo mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan wajib pajak individu.

Indonesia mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua triwulan berturut-turut. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 berkisar negatif 1 persen hingga negatif 2,9 persen. Kendati proyeksi itu lebih baik dibandingkan dengan triwulan II-2020 yang terkontraksi 5,32 persen, Indonesia belum beranjak dari zona negatif.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menegaskan, BCA berkomitmen menggerakkan sektor riil melalui penyaluran pembiayaan. BCA tidak fokus pada sektor tertentu kendati mengkaji debitor dan calon debitor secara mendalam.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede menyebutkan, resesi yang akan dialami Indonesia sudah diminimalisasi. Caranya, pemerintah mengintervensi jaring pengaman sosial, kesehatan, keuangan, dan sektor riil untuk mencegah efek domino akibat pandemi Covid-19.

Menurut rencana, tambah Raden, pemerintah akan merealokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk menambah alokasi anggaran bantuan sosial serta dukungan bagi UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, ada 64,194 juta UMKM di Indonesia pada 2018. Jumlah itu sekitar 99,99 persen dari unit usaha di Indonesia. Adapun peran UMKM terhadap produk domestik bruto di Indonesia 61,07 persen.

Ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di wilayah NKRI, yang ditetapkan pada 4 Mei 2020. Hingga Agustus 2020, 47 perusahaan mendapat rekomendasi ekspor benih bening lobster.

Rapat kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Selasa (22/9/2020), antara lain membahas pencegahan ekspor benih bening lobster oleh Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, pekan lalu.

Jumlah benih bening lobster yang tertera di dokumen ekspor 1,5 juta ekor. Namun, benih yang akan dikirim 2,7 juta ekor. Artinya sebanyak 1,2 juta ekor benih bening lobster tidak dilaporkan di dokumen itu. Komisi IV DPR mendesak pemerintah mencabut izin ekspor 14 perusahaan eksportir.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan meminta kasus manipulasi itu ditindaklanjuti. Caranya, dengan menjatuhkan sanksi bagi eksportir nakal, yakni sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan memasukkan perusahaan ke daftar hitam.

Kasus penyalahgunaan ekspor benih lobster menunjukkan standar operasional pengawasan perlu diperbaiki. KKP perlu berbenah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 96,9 persen dari lahan kopi di Indonesia dikuasai oleh perkebunan rakyat atau petani berskala mikro dan kecil. Sementara hanya 2,02 persen yang dimiliki oleh perkebunan swasta dan 1,86 persen yang dikelola oleh perkebunan besar milik negara.

Dalam seminar daring ”Solusi Penyerapan dan Pembiayaan Kopi di Tengah Pandemi”, Rabu (23/9/2020), terungkap, beberapa daerah sentra produksi kopi, seperti Aceh (kopi Gayo) dan Lampung (kopi robusta Lampung), akan memasuki masa panen raya. Stok yang melimpah dan tidak terserap dikhawatirkan bisa berimbas pada kelangsungan hidup petani selama pandemi.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, puncak panen kopi di Dataran Tinggi Gayo diperkirakan terjadi mulai akhir September 2020 sampai Januari 2021, dengan proyeksi total produksi 70 persen dari total produksi pada umumnya atau setara 52.052 ton.

Di sisi lain, masih ada pula stok biji kopi mentah (green bean) hasil panen Maret-Juni 2020 sebanyak 15.000 ton yang menumpuk di pedagang, eksportir, dan petani. Dengan demikian, sampai Januari 2021, diproyeksikan akan ada 67.000 ton kopi Gayo yang tersedia dan berpotensi tidak terserap jika permintaan kopi terus menurun.

Kopi arabika Gayo selama ini bergantung pada pangsa pasar ekspor yang menyerap 80 persen dari hasil produksi atau setara 59.488 ton per tahun. Sementara pangsa pasar nasional adalah 20 persen dengan jumlah 14.872 ton per tahun.

Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kopi 2018-2020 Kementerian Pertanian menunjukkan, tren impor kopi selama 10 tahun terakhir sangat fluktuatif, dengan peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 2011, impor kopi tercatat 18.000 ton dengan nilai 49,1 juta dollar AS. Jumlah itu meningkat drastis tahun 2012, tetapi cenderung menurun pada periode 2013-2017.

Pada 2018, impor kopi tiba-tiba meningkat tajam hingga 454,9 persen sebanyak 78.800 ton dengan nilai 155,8 juta dollar AS. Kemudian pada 2019, impor kopi kembali turun menjadi 32.102 ton atau senilai 66,2 juta dollar AS. Pada Januari-Juli 2020, volume impor kopi mencapai 11.218 ton atau senilai 26,03 juta dollar AS.

Pemerintah terus berupaya menggeber realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hingga 16 September, realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp 254,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 36,6% dari total pagu sejumlah Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tren penyerapan anggaran PEN sudah cukup membaik sejak Juli 2020 lalu. Terhitung sejak Presiden RI Joko Widodo meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat penyerapan anggaran tiap program.

“Kami terus melakukan monitoring dan memberikan masukan kepada Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan pos-pos yang tidak bergerak sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat membantu seluruh masyarakat dan dunia usaha seperti yang direncanakan,” kata Sri Mulyani, Selasa (22/9).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan penyerapan anggaran program PEN sudah cukup meningkat. Hal ini karena pemerintah sudah mendesain ulang program maupun mempermudah regulasi penyalurannya. “Banyak dari ini program ini adalah program baru dan menantang dari sisi tata kelola, namun pemerintah tetap responsive”, tuturnya (22/9).

Pemerintah mengklaim akan mencairkan di waktu yang tepat. Meskipun demikian, Ekonom Indef Abra Talattov memprediksi anggaran program PEN 2020 tidak terserap 100% di akhir tahun ini karena ada beberapa pos rawan tersendat.

Ia menyarankan segera pemerintah merealokasi anggaran PEN yang susah realisasi itu ke program yang sifatnya bantuan langsung tunai (BLT). Tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga demand naik. “Survei terbaru BPS, pendapatan usaha kecil menurun karena daya beli yang hampir tidak ada”, katanya kepada KONTAN, Rabu (23/9).

Tak hanya program PEN Ekonom Senior Fauzi Ichsan daya serap belanja negara di Kementerian dan Lembaga ditingkatkan. Malah sebelum pandemi pun, daya serap anggaran belanja jarang lebih dari 95%, meski biasanya di kuartal IV-2020 ada akselerasi.

Meski dunia menghadapi resesi akibat paparan pandemi korona (Covid-19), permintaan mobil sport  atau sportscar tak ada matinya. Agen Pemegang Merek (APM) pun melakukan penyegaran sejumlah produk mobil sport demi menjaring konsumen. Misalnya PT Toyota Astra Motor (TAM) yang meluncurkan New GR Supra.

Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy mengatakan, pasar mobil sport yang masuk mobil premium ini memang tidak besar, namun selalu ada permintaan, khususnya buat konsumen yang menggandrungi mobil model ini. Toyota tentu berusaha memenuhi permintaan pasar tersebut.

“Di luar dugaan kami, mirip seperti batch pertama tahun lalu, saat ini 12 unit GR Supra yang kami siapkan tahun ini juga langsung habis”, ungkap dia kepada KONTAN, Rabu (23/9). Toyota New GR Supra ditawarkan seharga Rp 2,14 miliar per unit. Melihat prospek yang cukup baik dari penjualan mobil sport ini, Toyota tidak menutup kemungkinan untuk memboyong model-model lainnya.

APM lain, BMW juga diketahui telah meluncurkan model mobil sport terbarunya, yaitu BMW M2. Model tersebut sempat diperkenalkan akhir tahun lalu dan ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 1,69 miliar per unit. Meski di tengah wabah korona, tidak membuat APM BMW Group Indonesia menunda peluncuran mobil baru mereka tahun ini.  “Peluncuran kendaraan masih tetap akan dilakukan melalui virtual launch”, jelas Jodie Otania, Communications Director BMW Group Indonesia.

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) tetap percaya diri merilis line up anyar pada tahun ini. “Akhir tahun ini kami masih berencana meluncurkan lagi kendaraan sport SUV untuk melengkapi line-up kendaraan sport kami di pasar Indonesia”, kata Kariyanto Hardjosoemarto, Deputy Director Sales Operation and Product Management MBDI. Sepanjang tahun 2020, MBDI telah meluncurkan sejumlah line up segmen mobil sport, yakni Mercedes-AMG GT 53 4 Matic 4-Door Coupe dan Mercedes-AMG A 35 4 Matic.

Adapun APM Audi di Indonesia, PT Garuda Mataram Motor (GMM), pada tahun depan berencana merilis tipe baru mobil sport Audi. Herry Noverino, Marketing PR Department Head GMM bilang, saat ini Audi baru bisa menyediakan satu tipe mobil sport, yaitu Audi RS5 Coupe. “Rencananya, tahun depan GMM akan melengkapi segmen mobil sport dengan tipe lainnya”, kata dia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif berdampak penurunan kinerja dunia usaha. Kondisi ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masif yang berimbas pada tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Faisal, desain bantuan yang dibutuhkan harus menyasar target penerima seluas-luasnya, khususnya kalangan yang paling terkena dampak pandemi, seperti segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berikutnya adalah program bantuan subsidi gaji untuk karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta yang kini baru mengandalkan data peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) atau kalangan pekerja formal.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 16 September lalu, anggaran perlindungan sosial tercatat telah terserap Rp 134,45 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 203,9 triliun.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menuturkan resesi mengindikasikan terjadinya tekanan yang dalam pada perekonomian, baik sektor keuangan maupun sektor riil. Dia memperkirakan gelombang PHK bakal meningkat karena pengusaha melakukan efisiensi biaya.

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, memastikan tambahan anggaran jaring pengaman sosial akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Dia menegaskan, anggaran sebesar Rp 695,2 triliun akan diserap habis dan tidak akan ditinggalkan satu sen pun.

Pemerintah diharapkan lebih agresif mengendalikan produk tembakau, antara lain, dengan menaikan tarif cukai dan menyederhanakan struktur tarif cukai. Penasihat proyek untuk pengendalian tembakau dari Pusat Inisiatif Strategis untuk Pembangunan (CISDI), Nurul Luntungan, mengatakan, tarif cukai rokok yang berlaku di Indonesia saat ini 44,7 persen.

Tarif ini jauh lebih rendah dari standar global yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada angka 70 persen. Bahkan tarif ini belum mencapai batas maksimal dalam Undang-Undang Cukai sebesar 57 persen.

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) bersama Komisi IV DPR sepakat mencabut sementara izin 14 eksportir benih bening lobster (BBL). Pencabutan izin sementara ini dilakukan karena 14 eksportir itu menyalahi peraturan Perundang-undangan. Eksportir memanipulasi jumlah benih yang akan diekspor dari Indonesia.

Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf mengungkapka, Rabu (16/9/2020), terdapat 14 perusahaan yang akan mengekspor benih bening lobster ke Vietnam. Namun, ada indikasi pemalsuan data. Sebab ada selisih antara jumlah rill yang akan dikirim dan data yang tertera di dokumen.

Jumlah bening benih lobster yang tertera di dokumen ekspor mencapai 1,5 juta ekor. Namun benih yang akan dikirim mencapai 2,7 juta ekor sehingga ada sekitar 1,2 juta ekor yang tidak dilaporkan di dokumen tersebut.