;
Kategori

Ekonomi

( 40460 )

Evaluasi PPNBM Hunian, Sektor Properti Akan Bergairah

17 Sep 2020

Pengembang properti menilai rencana pemerintah mengevaluasi efektivitas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sektor properti akan menggairahkan sektor tersebut setelah setahun mengalami pelambatan. 

Commercial and Business Development Director AKR Land Alvin Andronicus mengatakan pada Rabu (16/9/2020), selama ini PPnBM menjadi momok sehingga para pengembang tidak berani terlalu ekspansif ke level unit hunian yang lebih besar dan mewah atau segmen high end. Managing Director Strategic Business and Services Sinar Mas Land Alim Gunadi menuturkan adanya PPnBM properti hunian berdampak apa pelambatan penjualan. 

Direktur PT. Ciputra Development Tbk Harun Hajadi mengungkapkan PPnBM membuat transaksi yang bernilai tinggi tidak ada sama sekali. “Namun juga itu dihilangkan malah akan membuat PPh dan PPN yang diharapkan bisa terjadi transaksi,” jelas Harun.

Keputusan WTO Tentang Tarif AS, Kesepakatan Dagang Tetap Jalan

17 Sep 2020

Kendati memperkuat posisi China dalam perang dagang, keputusan WTO tentang tarif yang dikenakan Amerika Serikat tidak akan mengubah kesepakatan dagang kedua negara. Panel tiga ahli perdagangan WTO mengatakan AS melanggar aturan perdagangan internasional atas tindakan penerapan tarif terhadap barang-barang China sepanjang 2018. Presiden AS Donald Trump secara sepihak memberlakukan bea masuk atas barang China US$ 400 miliar.

WTO menemukan tarif AS menabrak aturan tarif yang sama untuk semua anggota mitra dagang (most favoured nations). Perwakilan Dagang AS (USTR) Robert Lighthizer mengatakan keputusan itu tidak akan berpengaruh pada kesepakatan perdagangan fase satu antara AS dan China (16/9/2020). Perjanjian tersebut antara lain berisi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan menghilangkan hambatan bagi perusahaan AS di bidang jasa keuangan dan pertanian.

Peneliti senior di Peterson Institute for International Economics Chad Bown mengatakan tarif balasan yang dikenakan China sebenarnya juga dapat dikatakan melanggar aturan WTO. Kementerian Perdagangan China menyatakan negara itu menyetujui keputusan objektif dan adil kelompok ahli WTO.

Kredit Perikanan Disalurkan Rp 546,89 Miliar

17 Sep 2020

Kredit modal usaha perikanan yang disalurkan pemerintah melalui Badan Layanan Usaha Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) ditargetkan Rp 725 miliar pada akhir tahun ini. Hingga 9 September 2020, kredit yang tersalurkan Rp 546,89 miliar (74,4%) yang disalurkan kepada 17.482 pelaku usaha perikanan.

Menurut Direktur BLU-LPMUKP Syarif Syahrial proses layanan dilakukan selama pandemi Covid-19 yakni penyesuaian dalam pengajuan, analisis, akad dan pencairan kredit yang kini dilakukan di daerah. Dalam waktu dekat, kerja sama dengan PT Pefindo Biro Kredit akan dijalin untuk memitigasi risiko redit agar penyaluranya bisa lebih cepat dan aman.


Peluang Merger Gojek-Grab Dinilai Terbuka

17 Sep 2020

Pandemi Covid-19 dinilai menjadi waktu yang tepat bagi dua perusahaan layanan transportasi berbasis teknologi di Indonesia yakni Gojek dan Grab, untuk merger. Selain meningkatkan valuasi, merger ini juga bisa meningkatkan kemampuan perusahaan memperoleh laba. 

Wacana merger dua decacorn itu dikabarkan The Financial Times yang berbasis di Inggris. Namun pihak manajemen Gojek maupun Komisaris Gojek Pandu Sjahrir enggan menanggapinya. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, jika merger benar terwujud hal itu akan jalan meraup untung. Secara likuiditas tentu akan lebih baik. Prospek di mata investor juga semakin menarik karena valuasi semakin besar.

Pertanian yang Bisa Bertahan

16 Sep 2020

Ketika sektor sekunder dan tersier terpuruk, pertanian justru mencatat pertumbuhan positif saat pandemi Covid-19. Sektor pertanian juga mampu menopang perekonomian daerah. Antara triwulan II-2019 dan triwulan II-2020, sektor pertanian tercatat tumbuh 2,19%. Pertanian, khususnya tanaman pangan, memberikan andil terbesar nilainya pada triwulan II-2020 sebesar Rp 153,63 triliun dan tumbuh tertinggi yakni 9,23%. Subsektor pertanian lain yang menopang pertumbuhan pertanian triwulan II-2020 adalah tanaman perkebunan. Nilai PDB perkebunan tercatat Rp 143,91 triliun, tumbuh 0,17%. Ekspor pertanian juga menjadi komoditas yang tumbuh positif di masa pandemi, pada Juli 2019-Juli 2020 mencapai 11,17%. 

Pertanian tak hanya menyangga perekonomian nasional saat pandemi tetapi juga perekonomian daerah. Sejumlah provinsi yang perekonomianya mengandalkan mengandalkan pertanian mencatat nilai penyusutan PDRB relatif rendah (di bawah 5%). Tercatat 18 provinsi mengandalkan perekonomian di sektor pertanian. Sejumlah provinsi mencatat kontraksi ekonomi di bawah 1% seperti : Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Barat dan Maluku.  Adapun PDRB NTB, Jambi, NTT, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat terkontraksi kurang dari 5%. 

Utang Luar Negeri Sektor Swasta Tumbuh Lambat

16 Sep 2020

Bank Indonesia mencatat, utang luar negeri pada akhir Juli 2020 sebesar 409,7 miliar dollar AS (Rp 6.086 triliun). tumbuh 4,1 persen ketimbang periode sama tahun sebelumnya. Total utang luar negeri pada Juli 2020 terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral 201,8 miliar dolar AS (Rp 2,998 triliun) serta utang luar negeri sektor swasta, termasuk BUMN, 2079 miliar dolar AS (Rp 3088 triliun).

Perlambatan pertumbuhan utang luar negeri didominasi perlambatan utang luar negeri swasta. Pertumbuhan tahunan utang luar negeri swasta pada Juli 2020 sebesar 6,1 persen, melambat dari bulan sebelum itu yang tumbuh 8,3 persen.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai, perlambatan utang luar negeri swasta tak lepas dari kondisi perekonomian yang belum pulih. Perlambatan itu mengindikasikan sektor swasta masih menahan laju ekspansi usaha yang selama ini dibiayai oleh utang.

BI mencatat, utang luar negeri perusahaan nonkeuangan tumbuh 8,7 persen, melambat dari bulan sebelumnya 11,5 persen. Adapun utang luar negeri lembaga keuangan terkontraksi negatif 2,2 persen, Lebih lambat dari kontraksi bulan sebelum- nya sebesar 1,9 persen.

Kenaikan utang ini, obligasi yang diterbitkan Samurai Bonds senilai 100 miliar Jepang (Rp 14,08 triliun) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual berpendapat, gencarnya pemerintah menerbitkan utang untuk mengantisipasi kebutuhan belanja, terutama di tengah sulitnya penerimaan pajak, sebagai hal yang wajar. Kebijakan pemerintah menarik utang lebih besar di awal tahun dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian di pasar keuangan.


Pemerintah Kaji Hapuskan PPnBM Properti

16 Sep 2020

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang tengah melakukan kajian untuk menghapus pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sektor properti mulai tahun depan. Jika kebijakan ini berlaku maka harga jual rumah baru bisa lebih murah nantinya mulai 2022 nanti.

Berdasarkan informasi pemaparan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI Kamis (10/9) ada tiga alasan otoritas fiskal mengevaluasi PPnBM sektor properti.

Adapun, BKF menjadwalkan tahun depan pada Januari-April sudah melakukan persiapan dan penyusunan kerangka kajian. Kemudian pada Mei-Juli 2021, BKF mengumpulkan, mengolah dan melakukan analisis data. Lalu, Juli-Oktober sudah melakukan penulisan draf awal dan penyempurnaan hasil kajian. Barulah pada Oktober-Desember 2021 merupakan period penyusunan laporan akhir dan penyampaian hasil kajian.

Yon Arsal Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, membenarkan kajian ini saat dikonfirmasi. “Masih pembahasan internal Badan Kebijakan Fiskal,” katanya singkat, Selasa (15/9).

Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Information Taxation Analysis (CITA) menilai sudah seharusnya PPnBM atas sektor properti dicabut karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. “Malah banyak persoalan, seperti celah untuk penghindaran pajak dan definisi properti mewah itu juga relatif,” katanya.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji melihat jika kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk menggairahkan pasar properti di dalam negeri, maka tidak cuma penghapusan PPnBM, tapo juga menimbang penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menilai batasan PPnBM untuk rumah seharga Rp 30 miliar juga dampaknya terbatas.


Produksi Industri China Meningkat

16 Sep 2020

Produksi atau output industri di China saat ini tengah mengalami percepatan paling tinggi dalam delapan bulan terakhir di bulan Agustus 2020. Sejalan hal tersebut, penjualan ritel tumbuh untuk pertama kalinya di tahun 2020.

Melansir artikel yang dimuat Reuters, Selasa (15/9) penurunan tahunan dalam investasi aset tetap (fixed-asset) selama periode Januari-Agustus juga berkurang berkat stimulus yang diperluas oleh Pemerintah.

Sementara itu, output industri tercatat tumbuh sebesar 5,6% di bulan Agustus 2020 secara year on year (yoy), tercepat dalam delapan bulan terakhir menurut Data Biro Statistik Nasional. Pencapaian itu praktis melampaui prediksi ekonom Reuters yang meramal kenaikan 5,1% di bulan Agustus 2020.

Penjualan ritel juga memutarbalikkan perkiraan analis dengan kenaikan 0,5% per tahun. Menghentikan penurunan selama tujuh bulan dan meningkatkan ekspektasi untuk pertumbuhan nol (zero growth). Di bulan Juli 2020, penjualan ritel memang turun tipis 1,1%. Tercatat penjualan mobil naik 11,8% pada Agustus 2020 secara tahunan. Sementara penjualan produk telekomunikasi melonjak 25,1%.

Di sisi lain, penurunan investasi aset tetap melambat. Hanya melorot 0,3% di periode Januari-Agustus ketimbang tahun sebelumnya. Walaupun begitu, penurunan ini lebih baik dari perkiraan sebesar 0,4% dan 1,6% pada bulan Juli 2020. Investasi aset tetap di sektor swasta, telah menyumbang 60% dari total investasi, turun tipis sebesar 2,8% pada Januari-Agustus. Penurunan itu jauh lebih rendah ketimbang penurunan 5,7% dalam tujuh bulan pertama 2020. Mayoritas ditopang oleh peningkatan investasi di sektor properti.


ShopeePay Bidik Gim Online

15 Sep 2020

PT AirPay International Indonesia pengelola uang elektronik ShopeePay membidik transaksi pembayaran digital untuk gim online. Oleh sebab itu, ShopeePay mengandeng Codashop, layanan pembelian items dan voucer gim yang sudah dikenal luas di kalangan gamers tanah air.Kolaborasi ini memberikan alternatif pembayaran digital yang mudah, aman, dan efisien untuk keperluan gim. Melalui kerja sama ini, para pemain gim online yang jumlahnya mencapai 60 juta dapat lebih mudah melakukan transaksi pembelian dengan ShopeePay.

Penerapan PSBB tentu berpengaruh secara positif terhadap tren bermain gim online. Seiring berkembangnya industri gim online ShopeePay juga ingin turut berpartisipasi dalam menciptakan ekosistem pembayaran yang mudah dan aman bagi para pengguna, ujar Cindy Candiawan, Marketing Manager ShopeePay Indonesia, dalam keterangan resmi, Senin (14/9).


Maju Mundur Proyek Smelter Freeport

15 Sep 2020

PT Freeport Indonesia bimbang meneruskan proyek pengolahan dan pemurnian (smelter). Alasannya, proyek dengan nilai investasi US$ 3 miliar itu bisa menambah beban keuangan Freeport.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, pada dasarnya Freeport berkomitmen membangun proyek smelter yang kini progresnya sudah 5,8%. Namun dalam kalkulasi manajemen, proyek ini akan merugikan perusahaan jika dibangun hingga rampung. Sebab, kata Tony, jika menghitung biaya treatment charge dan refining charge (TCRC) atau biaya pengolahan dan biaya pemurnian dengan investasi US$ 3 miliar, sewajarnya senilai US$ 0,60 per ton. Hal itu agar Freeport mendapat margin keuntungan dari bisnis smelter.

Namun, berkaca dari proyek smelter di dunia, biaya TCRC yang berlaku internasional hanya US$ 0,20 per ton. “Jadi kami mesti subsidi US$ 0,40 per ton agar smelter bisa untung. Jadi bangun smelter US$ 3 miliar, subsidi US$ 6 miliar. Kan rugi. Smelter di Gresik setahu saya baru bagi dividen empat tahun lalu setelah 20 tahun berdiri”, ujar dia.

Selain itu, selisih harga konsentrat dengan harga katoda tembaga (produk smelter) hanya US$ 0,20 per ton. “Jadi konsentrat itu sudah 95% nilai tambahnya, kalau jadi katoda tembaga 100%. Jangan samakan dengan smelter nikel dan bauksit, kalau bijih diolah jadi nickel matte dan alumina marginnya bisa 45% lebih”, kata Tony.

Adapun investasi smelter Freeport akan ditanggung oleh Freeport McMoRan dan Mind Id, sesuai kepemilikan saham di Freeport Indonesia. Di sisi lain, dengan kewajiban membangun smelter, secara tak langsung Freeport sulit mengembangkan blok Kucing Liar yang memiliki cadangan produksi 500.000 ton.

Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi menilai, dari awal, pembelian saham Freeport akan membuat pemerintah buntung. Khususnya terkait pembangunan smelter dan underground mining. Kewajiban Freeport berefek pada tanggung jawab pemegang saham, yakni Mind ID. “Kewajiban Freeport di masa lalu yang belum usai, ikut menyandera Mind Id”, kata Redi.