Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, ia bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus melakukan pembicaraan terkait burden sharing berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) II tertanggal 7 Juli 2020. “Dalam Badan Anggaran (Banggar) sudah disinggung, kalau tahun ini tidak terealisasikan, sepenuhnya bisa di-carry over tahun depan,” tutur Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/9).

Anggota Komisi XI dari fraksi Golongan Karya (Golkar) Mukhamad Misbakhun mengingatkan, kalau nantinya mekanisme burden sharing akan diperpanjang hingga tahun 2022, bisa menjadi sinyal negatif bagi pasar untuk bereaksi. Karena itu BI dan pemerintah perlu melakukan antisipasi jika terjadi reaksi pasar.

Misbakhun juga meminta kesiapan BI untuk melakukan langkah-langkah mitigasi untuk terus meyakinkan pasar. “Untuk menjaga pasar tetap percaya, BI harus menyiapkan strategi termasuk dengan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi XI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dolfie OPF mengharapkan bank sentral memiliki kajian untuk terobosan untuk tidak mengandalkan burden sharing saja.

Menanggapi ini, Perry menegaskan BI dan pemerintah saat ini fokus kepada pemulihan ekonomi di dalam negeri. Pada tugas ini, BI juga bisa bertindak sebagai stand by buyer seperti SKB I utamanya jika pemerintah menerbitan obligasi negara hingga tahun 2022 untuk ekonomi.

PT Medco Power Indonesia memperoleh pembiayaan Rp 400 miliar dari BNI sariah. PT Medco akan menggunakan dana itu untuk menambah modal kerja dan biaya operasional perusahaan.  Pemberian pembiayaan ini merupakan wujud dukungan BNI sariah terhadap program pemerintah Indonesia dalam penggunaan energi terbarukan.

Direktur PT Medco Power Indonesia Susilawati Nasution menambahkan saat ini perusahaan sedang membangun proyek energi terbarukan cukup besar, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen berkapasitas 110 megawatt yang akan beroperasi penuh (commercial operation date).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III-2020, konsumsi rumah tangga—yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia—tumbuh minus 5,51 persen. Padahal, konsumsi rumah tangga berperan 57,85 persen dalam struktur produk domestik bruto triwulan III.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menilai, langkah pemerintah memberikan stimulus dan program pemulihan ekonomi nasional sudah tepat. Program itu, antara lain, mendorong permintaan atau konsumsi masyarakat.

Stimulus ini berdampak, antara lain, utilisasi kapasitas produksi keramik yang sempat terpuruk menjadi 30 persen mulai bangkit. ”Per September 2020 telah meningkat menjadi 60 persen. Tingkat utilisasi sebelum pandemi Covid-19 sebesar 65 persen,” kata Edy, Minggu.

Menurut data BPS, ekspor keramik pada Januari-Juli 2020 senilai 37,4 juta dollar AS atau naik 16 persen secara tahunan. Peningkatan ekspor keramik ini terjadi pertama kali dalam lima tahun terakhir. Ekspor tumbuh, antara lain, ke Filipina, Taiwan, Amerika Serikat, Thailand, dan Australia.

Akibat tekanan pandemi Covid-19, Kemenperin membidik utilisasi sektor manufaktur secara keseluruhan untuk mencapai 60 persen pada akhir tahun ini. Utilisasi akan digenjot menjadi 75 persen pada 2021 dan 85 persen pada 2022. “ Sejak Juni sampai sekarang mulai ada tanda pemulihan dengan tingkat utilisasi 52 persen,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita melalui siaran pers, akhir pekan lalu.

PT Medco Power Indonesia memperoleh pembiayaan Rp 400 miliar dari BNI Syariah untuk menambah modal kerja dan biara operasional perusahaan. Saat ini PT Medco sedang membangun proyek energi terbarukan, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen berkapasitas 110 megawatt yang akan beroperasi penuh pada 2023.

Menurut SEVP Bisnis SME & Komersial BNI Syariah, Babas Bastaman menyatakan, “Pemberian pembiayaan ini merupakan wujud dukungan BNI Syariah terhadap program Pemerintah Indonesia dalam penggunaan energi terbaruka,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (27/9/2020).

Pemerintah menyatakan belum akan menerapkan kebijakan pajak penghasilan (PPh) bagi industri e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dari luar negeri. Sebab pemerintah harus menunggu kesepakatan global agar tidak terjadi pemajakan berganda antara negara asal dan negara tempat berbisnis.

Hal ini diungkapkan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam seminar Konfrensi Hukum Virtual Aspek Hukum Penerapan Ekonomi Digital yang digelar oleh Legalaccess.id, di Sabtu (26/9). “Karena ini pajak lintas negara, kami menunggu konsensus global yang kemungkinan besar tercapai akhir tahun ini. Pada prinsipnya pemajakan tidak boleh dobel,” kata Yon Arsal.

Saat ini Indonesia baru mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumen perusahaan digital global yang ada di Indonesia. Pemerintah telah menunjuk 28 e-commerce asing untuk memungut PPN ini. Aturan ini baru berlaku pada 1 Agustus 2020 lalu, dan pelaporan serta pembayaran paling lambat pada terakhir September 2020.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, satu perusahaan asal Korea Selatan dipastikan akan merelokasi pabriknya dari Dalian, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Pati Jawa Tengah. Total nilai investasi ini diperkirakan mencapai USS 35 juta. Kepastian relokasi ini merupakan hasil kunjungan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri BUMN, Erick Tohir ke Korsel 23-24 September 2020 lalu. Dengan adanya relokasi ini akan menambah lapangan kerja baru sampai dengan 4.000 orang. Hal ini diharapkan dapat membantu perekonomian di tengah pandemi saat ini. PT Sejin Fashion Indonesia yang akan melakukan relokasi investasi ini bergerak dibidang industri garmen berorientasi ekspor. PT Sejin adalah anak perusahaan PT Parkland Co Ltd yang sudah 15 tahun menjalankan investasinya di Indonesia dibidang alas kaki. Selain menambah lapangan kerja relokasi investasi ini dapat meningkatkan devisa karena hasilnya 100% akan diekspor. Perusahaan meminta dukungan pemerintah berupa percepatan proses pemeriksaan teknis (survei) terhadap mesin barang modal tidak baru (BMTB), pengajuan permohonan penetapan lokasi pabrik sebagai kawasan berikat, dukungan dalma mendatangkan tenaga kerja asing, dan fasilitas permohonan insentif (tax allowance).

Persetujuan insentif (tax allowance) PT Sejin Fashion Indonesia menjadi tax allowance pertama yang BKPM terbitkan sejak pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan. CEO Parkland, Myeong-gyu optimis anak perusahaan akan berkembang di Indonesia karena Parklan selama ini menunjukkan hasil yang memuaskan.Presiden Direktur PT. Sejin menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dukungan fasilitas yang diberikan oleh BKPM. Parklan adalah perusahaan asal Korea Selatan yang berdiri tahun 1973 di Busan, Korea Selatan dan telah memiliki pabrik di Indonesia sejak 2005 diantaranya di Serang-Banten, Jepara, Rembang dan Pati. Perusahaan ini memproduksi alas kaki dengan merk New Balance, Adidas dan Reebok.

Kisruh seputar tata niaga nikel di tanah air tak kunjung usai. Hal ini setelah para penambang bijih nikel masih kesulitan menjual produknya kepada pemilik smelter lokal dengan harga sesuai dengan Harga Patokan Minimal (HPM).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengaku, hingga kini pemilik smelter enggan bertransaksi bijih nikel sesuai dengan HPM sebagaimana Peraturan Menteri ESDM No 11/2020.Belum lama ini Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas tata niaga dan harga nikel domestik. “Namun satgas belum efektif, karena tidak adanya pengawasan dalam kontrak, “imbuh Meidy, Sabtu (26/9).

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menyatakan, harga yang tak sesuai HPM jelas akan merugikan penambang karena harga jual kurang lebih setara biaya produksi, atau bahkan bisa lebih rendah.

Sejauh ini, penambang nikel yang terpaksa menjual produk bijih nikel dengan harga di bawah HPM adalah para penambang kecil hingga menengah. Penambang besar umumnya punya smelter sendiri sehingga terhindar dari praktik demikian.

“Memang pernah diusulkan agar para penambang kecil ini disatukan atau merger, tapi karena ada perbedaan kepentingan dan harapan, maka sukar terjadi,” ungkap Djoko, Jumat (25/9). Hingga kemarin, Wakil Ketua AP3I, Djonatan Handjojo, belum merespons pertanyaan KONTAN. Begitu pula Kementerian ESDM.

Kisruh seputar tata niaga nikel di tanah air tak kunjung usai. Hal ini setelah para penambang bijih nikel masih kesulitan menjual produknya kepada pemilik smelter lokal dengan harga sesuai dengan Harga Patokan Minimal (HPM).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengaku, hingga kini pemilik smelter enggan bertransaksi bijih nikel sesuai dengan HPM sebagaimana Peraturan Menteri ESDM No 11/2020.Belum lama ini Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas tata niaga dan harga nikel domestik. “Namun satgas belum efektif, karena tidak adanya pengawasan dalam kontrak, “imbuh Meidy, Sabtu (26/9).

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menyatakan, harga yang tak sesuai HPM jelas akan merugikan penambang karena harga jual kurang lebih setara biaya produksi, atau bahkan bisa lebih rendah.

Sejauh ini, penambang nikel yang terpaksa menjual produk bijih nikel dengan harga di bawah HPM adalah para penambang kecil hingga menengah. Penambang besar umumnya punya smelter sendiri sehingga terhindar dari praktik demikian.

“Memang pernah diusulkan agar para penambang kecil ini disatukan atau merger, tapi karena ada perbedaan kepentingan dan harapan, maka sukar terjadi,” ungkap Djoko, Jumat (25/9). Hingga kemarin, Wakil Ketua AP3I, Djonatan Handjojo, belum merespons pertanyaan KONTAN. Begitu pula Kementerian ESDM.

Sejumlah pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melihat peluang menarik untuk menggarap pasar ekspor, khususnya produk alat pelindung diri (APD) dan masker.

Direktur Utama PT Trisula International Tbk (TRIS), Santoso Widjojo menyatakan, di tengah ancaman pandemi korona pihaknya mencari peluang dengan melakukan diversifikasi produk untuk APD baju hazmat dan masker non-medis. “Untuk baju hazmat dan masker non-medis, TRIS masih ada permintaan. Saat ini kami mulai menyasar pasar internasional untuk produk baju hazmat dan masker non -medis, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris. Kami juga sedang membidik Singapura,” ungkap dia kepada KONTAN, Jumat (25/9).

Produsen garmen lainnya, PT Pan Brothers Tbk telah berhasil melanjutkan produksi selama pandemi untuk memenuhi order dari global brands dan beradaptasi untuk membuat divisi APD yang telah meningkatkan profitability di semester I 2020. Sepanjang semester I-2020, produk APD dan masker berkontribusi 10% terhadap total pendapatan PBRX yang mencapai US$ 326,21 juta.

Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk, Anne Patricia Sutanto memproyeksikan, penjualan selama Januari hingga Desember tahun ini akan meningkat 10%-15 % dari realisasi penjualan tahun lalu.

Peminat produk APD Pan Brothers di luar negeri berasal dari berbagai negara. PBRX melihat pasar yang paling utama adalah Amerika Serikat (AS), Kanada, Timur Tengah, Prancis, Italia dan Spanyol. Pan Brothers juga sudah berkomunikasi dengan negara di Afrika dan Asia Tenggara, seperti Afrika Selatan dan Singapura.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) juga mengekspor produknya ke Jerman, Jepang dan AS. “Kami akan meningkatkan kapasitas jika permintaan terus bertambah,” jelas Direktur Utama SRIL, Iwan Setiawan Lukminto.