Pemerintah menyatakan belum akan menerapkan kebijakan pajak penghasilan (PPh) bagi industri e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dari luar negeri. Sebab pemerintah harus menunggu kesepakatan global agar tidak terjadi pemajakan berganda antara negara asal dan negara tempat berbisnis.

Hal ini diungkapkan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam seminar Konfrensi Hukum Virtual Aspek Hukum Penerapan Ekonomi Digital yang digelar oleh Legalaccess.id, di Sabtu (26/9). “Karena ini pajak lintas negara, kami menunggu konsensus global yang kemungkinan besar tercapai akhir tahun ini. Pada prinsipnya pemajakan tidak boleh dobel,” kata Yon Arsal.

Saat ini Indonesia baru mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumen perusahaan digital global yang ada di Indonesia. Pemerintah telah menunjuk 28 e-commerce asing untuk memungut PPN ini. Aturan ini baru berlaku pada 1 Agustus 2020 lalu, dan pelaporan serta pembayaran paling lambat pada terakhir September 2020.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, satu perusahaan asal Korea Selatan dipastikan akan merelokasi pabriknya dari Dalian, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Pati Jawa Tengah. Total nilai investasi ini diperkirakan mencapai USS 35 juta. Kepastian relokasi ini merupakan hasil kunjungan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri BUMN, Erick Tohir ke Korsel 23-24 September 2020 lalu. Dengan adanya relokasi ini akan menambah lapangan kerja baru sampai dengan 4.000 orang. Hal ini diharapkan dapat membantu perekonomian di tengah pandemi saat ini. PT Sejin Fashion Indonesia yang akan melakukan relokasi investasi ini bergerak dibidang industri garmen berorientasi ekspor. PT Sejin adalah anak perusahaan PT Parkland Co Ltd yang sudah 15 tahun menjalankan investasinya di Indonesia dibidang alas kaki. Selain menambah lapangan kerja relokasi investasi ini dapat meningkatkan devisa karena hasilnya 100% akan diekspor. Perusahaan meminta dukungan pemerintah berupa percepatan proses pemeriksaan teknis (survei) terhadap mesin barang modal tidak baru (BMTB), pengajuan permohonan penetapan lokasi pabrik sebagai kawasan berikat, dukungan dalma mendatangkan tenaga kerja asing, dan fasilitas permohonan insentif (tax allowance).

Persetujuan insentif (tax allowance) PT Sejin Fashion Indonesia menjadi tax allowance pertama yang BKPM terbitkan sejak pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan. CEO Parkland, Myeong-gyu optimis anak perusahaan akan berkembang di Indonesia karena Parklan selama ini menunjukkan hasil yang memuaskan.Presiden Direktur PT. Sejin menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dukungan fasilitas yang diberikan oleh BKPM. Parklan adalah perusahaan asal Korea Selatan yang berdiri tahun 1973 di Busan, Korea Selatan dan telah memiliki pabrik di Indonesia sejak 2005 diantaranya di Serang-Banten, Jepara, Rembang dan Pati. Perusahaan ini memproduksi alas kaki dengan merk New Balance, Adidas dan Reebok.

Kisruh seputar tata niaga nikel di tanah air tak kunjung usai. Hal ini setelah para penambang bijih nikel masih kesulitan menjual produknya kepada pemilik smelter lokal dengan harga sesuai dengan Harga Patokan Minimal (HPM).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengaku, hingga kini pemilik smelter enggan bertransaksi bijih nikel sesuai dengan HPM sebagaimana Peraturan Menteri ESDM No 11/2020.Belum lama ini Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas tata niaga dan harga nikel domestik. “Namun satgas belum efektif, karena tidak adanya pengawasan dalam kontrak, “imbuh Meidy, Sabtu (26/9).

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menyatakan, harga yang tak sesuai HPM jelas akan merugikan penambang karena harga jual kurang lebih setara biaya produksi, atau bahkan bisa lebih rendah.

Sejauh ini, penambang nikel yang terpaksa menjual produk bijih nikel dengan harga di bawah HPM adalah para penambang kecil hingga menengah. Penambang besar umumnya punya smelter sendiri sehingga terhindar dari praktik demikian.

“Memang pernah diusulkan agar para penambang kecil ini disatukan atau merger, tapi karena ada perbedaan kepentingan dan harapan, maka sukar terjadi,” ungkap Djoko, Jumat (25/9). Hingga kemarin, Wakil Ketua AP3I, Djonatan Handjojo, belum merespons pertanyaan KONTAN. Begitu pula Kementerian ESDM.

Kisruh seputar tata niaga nikel di tanah air tak kunjung usai. Hal ini setelah para penambang bijih nikel masih kesulitan menjual produknya kepada pemilik smelter lokal dengan harga sesuai dengan Harga Patokan Minimal (HPM).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengaku, hingga kini pemilik smelter enggan bertransaksi bijih nikel sesuai dengan HPM sebagaimana Peraturan Menteri ESDM No 11/2020.Belum lama ini Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas tata niaga dan harga nikel domestik. “Namun satgas belum efektif, karena tidak adanya pengawasan dalam kontrak, “imbuh Meidy, Sabtu (26/9).

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menyatakan, harga yang tak sesuai HPM jelas akan merugikan penambang karena harga jual kurang lebih setara biaya produksi, atau bahkan bisa lebih rendah.

Sejauh ini, penambang nikel yang terpaksa menjual produk bijih nikel dengan harga di bawah HPM adalah para penambang kecil hingga menengah. Penambang besar umumnya punya smelter sendiri sehingga terhindar dari praktik demikian.

“Memang pernah diusulkan agar para penambang kecil ini disatukan atau merger, tapi karena ada perbedaan kepentingan dan harapan, maka sukar terjadi,” ungkap Djoko, Jumat (25/9). Hingga kemarin, Wakil Ketua AP3I, Djonatan Handjojo, belum merespons pertanyaan KONTAN. Begitu pula Kementerian ESDM.

Sejumlah pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melihat peluang menarik untuk menggarap pasar ekspor, khususnya produk alat pelindung diri (APD) dan masker.

Direktur Utama PT Trisula International Tbk (TRIS), Santoso Widjojo menyatakan, di tengah ancaman pandemi korona pihaknya mencari peluang dengan melakukan diversifikasi produk untuk APD baju hazmat dan masker non-medis. “Untuk baju hazmat dan masker non-medis, TRIS masih ada permintaan. Saat ini kami mulai menyasar pasar internasional untuk produk baju hazmat dan masker non -medis, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris. Kami juga sedang membidik Singapura,” ungkap dia kepada KONTAN, Jumat (25/9).

Produsen garmen lainnya, PT Pan Brothers Tbk telah berhasil melanjutkan produksi selama pandemi untuk memenuhi order dari global brands dan beradaptasi untuk membuat divisi APD yang telah meningkatkan profitability di semester I 2020. Sepanjang semester I-2020, produk APD dan masker berkontribusi 10% terhadap total pendapatan PBRX yang mencapai US$ 326,21 juta.

Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk, Anne Patricia Sutanto memproyeksikan, penjualan selama Januari hingga Desember tahun ini akan meningkat 10%-15 % dari realisasi penjualan tahun lalu.

Peminat produk APD Pan Brothers di luar negeri berasal dari berbagai negara. PBRX melihat pasar yang paling utama adalah Amerika Serikat (AS), Kanada, Timur Tengah, Prancis, Italia dan Spanyol. Pan Brothers juga sudah berkomunikasi dengan negara di Afrika dan Asia Tenggara, seperti Afrika Selatan dan Singapura.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) juga mengekspor produknya ke Jerman, Jepang dan AS. “Kami akan meningkatkan kapasitas jika permintaan terus bertambah,” jelas Direktur Utama SRIL, Iwan Setiawan Lukminto.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali menawarkan potongan tarif tiket untuk menggenjot volume perjalanan sejumlah rute jarak jauh. Kepala Hubungan Masyarakat KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Eva Chairunisa, mengatakan rentetan diskon yang sempat digeber perseroan saat libur nasional pada bulan lalu kembali berlaku pada peringatan ulang tahun KAI hari ini.

Operator tunggal kereta api itu mengobral diskon hingga 25 persen pada tujuh rute jarak jauh. Namun penerapannya hanya terbatas pada perjalanan tertentu di kelas eksekutif dan ekonomi.

Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan volume penumpang per September naik 7 persen dibanding pada Agustus lalu.

Perseroan masih berupaya memulihkan okupansi perjalanan reguler, khususnya rute antarkota yang sepenuhnya nyaris berhenti semasa pembatasan sosial berskala besar dan larangan mudik pada pertengahan 2020.

Hingga akhir Agustus lalu, baru 37 persen frekuensi KAI yang aktif dari kapasitas normal, mencakup kereta jarak jauh, jarak dekat, dan kereta perkotaan.

Peningkatan kapasitas perjalanan pun dibarengi dengan penambahan titik pelayanan rapid test. Dokumen kesehatan masih diwajibkan untuk penumpang rute kereta jarak jauh. Hingga 22 September lalu, sudah ada 21 stasiun penyedia rapid test dan jumlahnya terus bertambah.

Peserta tes terbanyak ada di Stasiun Pasar Senen, yang mencapai 30 ribu penumpang sejak awal peluncuran. Joni memastikan harga tes di stasiun dipertahankan sebesar Rp 85 ribu.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan entitasnya masih berjuang membenahi keuangan. Bisnis KAI mulai terganggu saat rasio pendapatan Rp 23 miliar per hari anjlok hingga hanya Rp 400 juta per hari, atau turun 93 persen.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, menilai laju permintaan kereta jarak jauh bakal sulit didongkrak selama penumpang dibebani kewajiban tes kesehatan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta akan berdampak terhadap kinerja ekonomi. Hal ini, kata dia, juga akan mempengaruhi purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia.

Masyarakat masih menahan konsumsi beli meski pemerintah memberikan bantuan sosial. Kegiatan industri tertolong oleh permintaan ekspor dari beberapa negara yang perekonomiannya mulai pulih.

Pemerintah DKI Jakarta memperpanjang PSBB selama 14 hari ke depan hingga 11 Oktober 2020. Sebelum PSBB diberlakukan, PMI manufaktur Indonesia mulai membaik. IHS Markit bahkan mencatat PMI manufaktur Indonesia mencapai level 50,8.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Adhil Lukman, mengatakan permintaan industri makanan dan minuman kembali menurun setelah PSBB diperketat. Adhi berharap bantuan sosial kepada masyarakat bisa dibelanjakan untuk mengerem penurunan permintaan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Rizal Rakhman Tanzil, mengatakan pertumbuhan tekstil masih tertekan karena permintaan masyarakat belum pulih.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan PSBB tidak terlalu besar dampaknya terhadap perekonomian nasional. Sebab, tidak semua sektor ekonomi ditutup dan hanya dibatasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) masih sangat rendah ketimbang potensinya yang melimpah. Salah satunya karena keekonomian pembangkit energi bersih masih belum kompetitif dibanding pembangkit berbahan bakar fosil.

Keekonomian proyek itu salah satunya dipengaruhi oleh lokasi pembangkit. Menurut Arifin, pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi sebenarnya memiliki ongkos yang rendah. Namun karena terletak di daerah konservasi yang jauh dari pusat beban, pembangunan membutuhkan waktu relatif lama.

Dia juga menyoroti sifat pembangkit energi bersih yang intermittent atau hanya dapat diperoleh pada waktu tertentu. Pembangkit dari tenaga seperti surya dan angin, misalnya, memerlukan kesiapan sistem untuk menjaga ketersediaan pasokan tenaga listrik sepanjang waktu. Arifin menuturkan pengembangan pembangkit biomassa ataupun biogas juga memerlukan jaminan pasokan feedstock selama masa operasi.

Meski pemenuhan kebutuhan energi listrik dalam negeri saat ini masih didominasi batu bara, Arifin mencatat bauran pembangkit EBT terus meningkat. Menurut Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Surya Darma, kekosongan payung hukum setara undang-undang menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan energi bersih, khususnya energi terbarukan. 

Dia berharap payung hukum ini menawarkan solusi atas beragam hambatan pengembangan energi bersih selama ini. Salah satunya dengan menetapkan energi bersih yang tersedia di tiap daerah tertentu sebagai sumber energi utama.

Menurut Surya, PT PLN (Persero) serta PT Pertamina (Persero), yang bertugas menjual listrik serta bahan bakar kepada masyarakat, perlu diwajibkan menyerap energi terbarukan. Jika harganya terlalu tinggi dibanding biaya produksi perusahaan, pemerintah perlu memberi kompensasi.

Surya menyatakan keekonomian proyek energi bersih yang rendah membuat pengusaha berat hati untuk berinvestasi. Harga beli listrik dari energi terbarukan ditetapkan berdasarkan biaya produksi listrik PLN. Itu sebabnya pertumbuhan pembangkit energi bersih sangat rendah.

Selain itu, insentif pembebasan pajak selama lima tahun yang ditawarkan pemerintah tidak bisa diimplementasikan lantaran selama periode tersebut perusahaan belum memiliki keuntungan. Manajer Program Transformasi Energi di Institute for Essential Services Reform, Jannata Giwangkara, menyatakan pemanfaatan energi terbarukan di dalam negeri baru 2 persen dari potensinya yang mencapai 442,4 GW.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Penerimaan pajak terus merosot akibat lesunya aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19. Hingga 31 Agustus, penerimaan pajak turun 15,6 persen dengan realisasi sebesar Rp 676,9 triliun, atau 56,5 persen dari target akhir tahun Rp 1.198,8 triliun.

Penurunan terbesar terjadi pada pajak penghasilan (PPh) badan yang anjlok 27,52 persen. Jebloknya PPh juga disebabkan oleh penurunan tarif sebagai bagian dari insentif pemerintah serta restitusi pajak yang masih tinggi. Pajak impor juga melemah seiring dengan penurunan aktivitas impor dan pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Satu-satunya jenis pajak yang bertumbuh adalah PPh orang pribadi, naik 2,46 persen.

Peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Dwinda Rahman, mengatakan peluang kenaikan penerimaan perpajakan berbanding lurus dengan perbaikan aktivitas ekonomi. Hingga akhir tahun, kata dia, tren penerimaan pajak masih belum jelas karena bergantunug pada kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu terus mengoptimalkan pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), di mana saat ini 28 badan usaha telah ditunjuk. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Twitter, Spotify, Netflix, dan Shopee.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, perihal pemungutan PMSE, pemerintah dalam waktu dekat akan kembali menunjuk sembilan perusahaan sebagai pemungut PPN produk digital. Untuk mendorong penerimaan jenis lain, Suryo mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan wajib pajak individu. Hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan rasio perpajakan hingga akhir tahun tahun.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengatakan transformasi digital mutlak dilakukan industri retail agar mampu bertahan. Pengembangan teknologi akan sangat membantu kinerja industri retail di masa mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat lima tipe industri retail, yaitu minimarket, supermarket, hipermarket, grosir, dan department store atau specialty store atau tenant. Semakin luas toko atau retail, semakin besar nilai investasinya.

Roy mengatakan, nilai yang perlu disiapkan atau dicadangkan untuk investasi transformasi digital sekitar 30-40 persen atau sepertiga dari nilai investasi untuk pengembangan teknologi.

Roy mengatakan adaptasi teknologi yang mulai dilakukan oleh peretail adalah mengembangkan omnichannel atau kombinasi penjualan daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan). Selain itu, kerja sama dengan marketplace mulai dijajaki dengan memindahkan penjualan isi toko ke dalam platform digital.

Chief Executive Officer & Co-Founder Qlue, Rama Raditya, mengatakan transformasi digital peretail yang paling dekat adalah dalam sistem pembayaran. Menurut dia, penerapan kode QR dalam sistem pembayaran sangat efektif mendorong transformasi digital.

Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, mengatakan memanfaatkan marketplace yang ada lebih efektif ketimbang harus mengembangkan sistem sendiri. Menurut dia, marketplace yang ada saat ini dinilai sudah memiliki basis pengunjung sendiri.

Senior Vice President Online to Offline Bukalapak, Howard Gani, menuturkan secara reguler pihaknya terus mengajak para pelapak offline untuk go-online, salah satunya melalui fitur BukaMart.