Keputusan pemerintah ikut membayarkan pesangon pekerja dalam RUU Cipta Kerja mendapat kritik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Selasa (29/9/2020), mengatakan, tidak masuk akal jika pemerintah ikut turun tangan membayarkan pesangon pekerja lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Apalagi, di tengah pandemi saat ini ketika kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang banyak bermunculan.

Dalam rapat Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, Senin (28/9/2020), pemerintah dan DPR memutuskan jumlah hak pesangon pekerja saat PHK tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni maksimal sebanyak 32 kali gaji.

Ketua Panja RUU Cipta Kerja DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, keputusan ini menjadi jalan tengah yang tidak memberatkan pengusaha ataupun pekerja. ”Pemerintah dan pengusaha saling berbagi beban sehingga kehadiran negara ada untuk memberikan jaminan kepastian bagi pekerja,” kata Supratman.

Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, skema pembayaran kompensasi PHK yang mewajibkan pemerintah ikut membayar akan mendapat kendala dari Kementerian Keuangan. Saat ini, desifit APBN di tengah pandemi sudah semakin melebar hingga mencapai Rp 500,5 triliun per Agustus 2020. Itu setara dengan 3,05 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kemampuan fiskal semakin diragukan karena sejauh ini kondisi perekonomian belum menunjukkan tanda-tanda akan pulih. Bahkan, pekan lalu, pemerintah menyatakan Indonesia akan mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2020 diproyeksikan minus 1 sampai minus 2,9 persen. Sebelumnya, pada triwulan II-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus 5,32 persen.

Anggota Panja RUU Cipta Kerja, Obon Tabrani, mengatakan, RUU Cipta Kerja kemungkinan besar akan dibawa ke rapat paripurna pada 8 Oktober 2020 ini untuk pembahasan tingkat akhir. Jika disepakati oleh semua fraksi, RUU akan langsung disahkan dalam forum tersebut. Dengan demikian, pada November 2020, ketentuan-ketentuan dalam RUU Cipta Kerja sudah berlaku.

PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi bank pertama di Indonesia yang memfasilitasi transaksi menggunakan dompet digital WeChat Pay. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan, Selasa (29/9/2020), mengatakan implementasi transaksi WeChat Pay pada mitra pedagang CIMB Niaga sesuai standar kode cepat Indonesia (QRIS). Transaksinya dapat menggunakan mesin electronic data capture (EDC) perangkat kode cepat, dan aplikasi yang diunduh di perangkat mitra dagang.

“Kami berharap inisiatif ini dapat mendukung pengembangan industri pariwisata, sekaligus berkontribusi memberikan devisa bagi Indonesia. Memperluas mitra dagang di sejumlah daerah wisata seperti Bali, Lombok, Manado, Jakarta, dan sejumlah bandara internasional,” kata Lani.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Febrio Kacaribu menilai proyeksi terbaru Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan -2% hingga 1,6% sudah sejalan dengan asessment pemerintah. 

Bank Dunia dalam laporan terbaru East Asia and Pacific Economic Update pada Oktober 2020 yang bertema From Containment to Recovery mengambarkan kondisi terkini perekonomian di negara Asia bagian Timur dan Pasifik, Indonesia. Secara umum, Outlook Bank Dunia masih sejalan dengan asessment pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar -1,7% dan -0,6%, jelas Febrio. 

Dia juga menyebut bahwa selain Bank Indonesia, beberapa institusi internasional juga menyampaikan outlook perekonomian Indonesia seperti Bank Pembangunan Asia dengan perkiraan -1% dan EOCD sebesar -3,3%.  Bank Dunia menilai berbagai faktor akibat pandemic Covid19 memberikan tekanan terhadap permintaan domestik (baik akitivitas konsumsi maupun investasi). 

Di sisi lain, permintaan domestic yang masih relatif lemah tersebut menahan indikator makro lainnya tetap terjaga yaiitu inflasi sebesar 2,1% dan defisit neraca transaksi berjalan 1,3% terhadap PDB. Bank Dunia memperkirakan pada tahun mendatang, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan ada pada rentang 3% hingga 4,4% dan tahun 2022 sebesar 5,1%. Angka tersebut berdasarkan pertimbangan dampak baseline yang rendah dan penurunan potensi pertumbuhan -0,6 poin prosentase dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Selain ekonomi, Bank Dunia juga menunjukan asessment indikator kesejahteraan khususnya angka kemiskinan yang ekstrim akan meningkat pertama kalinya setelah tahun 2006. Kemiskinan ekstrim meningkat dari 2,7% tahun 2019 menjadi 3% pada tahun 2020. 

Perusahaan dan produsen panel surya dan modul surya, PT Sky Energy Indnesia Tbk (JSKY) mengatakan pemberian fasilitas keringanan fiskal berupa sertifikat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari Kantor Wliayah Bea Cukai Jakarta akan lebih mendongkrak ekspor perusahaan. Sekretaris JSKY, Firsky Kurniawan menyatakan ungkapan terima kasih atas fasilitas KITE. Selama ini ekspor PT JSKY sudah melakukan ekspor ke Kanada, Amerika Serikat, Jepang dan China. Tahun ini JSYK akan mengoperasikan pabrik baru untuk pasar ekspor. Didirikan tahun 2008 PT Sky Energy Indonesia Tbk telah memproduksi panel surya dan modul surya dengan kapasitas produksi 100 Megawatt (MW) panel surya dan 200 Megawatt (MW) modul surya per tahun. Melalui pabriknya di Cicadas, Bogor dan pada tahun ini akan mengoperasikan pabrik baru di Cisalak, Depok untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Sebelumnya, pada Kamis (17/9) JSKY mendapatkan fasilitas keringanan fiscal KITE setelah manajemen JSKY melakukan pemaparan daring profil bisnis dan penguasaan teknlogi informasi inventory kepada tim penilai dari bea cukai. Fasilitas keringanan fiscal KITE ini berupa pembebasan bea masuk bahan baku impor, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah. Kebijakan ini diberikan kepada perushaan dengan produk ekspor sebagai stimulus mengatasi pandemi untuk menjaga stabilitas nasional.

PT Sky Energy Indonesia Tbk juga mengumumkan akan mengelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 Oktober 2020. Pada RUPSLB ini direksi perseroan akan meminta pra pemengang saham untuk korporasi melakukan penambahan modal perseroan melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETI) atau right issue. JSKY berencana menerbitkan saham baru sekitar 199.188.920 lembar dengan harga penawaran pada pelaksanaan Rp 500 per lembar dengan harga nominal Rp 50 per lembar. Penerbitan ini diikuti penerbitan waran sebanyak-banyaknya 707.120.666 dengan harga pelaksanaan waran Rp 650 dari jumlah saham yang telah ditempatkan da disetor kepada para pemegang saham. JSKY menargetkan mendapatkan tambahan modal Rp 99,59 miliar.

Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 bisa minus 1,6% hingga minus 2% secara tahunan atau year on year (yoy). Proyeksi ini makin buruk dari konsensus yang dikeluarkan pada Juni 2020 yakni 0% alias stagnan. Penyebabnya penanganan pandemi dari sisi kesehatan Indonesia belum maksimal.

Chief Economist for East Asia and Pasific World Bank Aaditya Mattoo menilai pemerintah Indonesia belum sukses mengatasi pandemi. Karena Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi dalam waktu dekat.

Menurutnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah setempat, kurang efektif. Sehingga justru memperburuk outlook pemulihan ekonomi Indonesia. “Indonesia belum menerapkan isolasi secara ketat, dan nampaknya lebih mengandalkan kebijakan-kebijakan yang lebih ringan,” kata Matto dalam paparan digital, Selasa (29/9).

Alhasil, Bank Dunia memprediksi pemulihan ekonomi Indonesia akan lebih lambat dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), efek pandemi korona menyebabkan angka kemiskinan per Maret 2020 menjadi 9,8%, jumlahnya setara dengan dua tahun yang lalu.

Sebagai respon, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu Nathan mengatakan pemerintah sudah memberi bantuan terhadap 40% masyarakat pendapatan rendah di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik dalam bentuk perlindungan sosial, bantuan dan pembiayaan usaha serta subsidi listrik.

Ini terlihat dari besarnya anggaran PEN di program perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun atau sekitar 0,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan realisasinya sampai 16 September 202 sudah Rp 134,45 triliun atau sama dengan 65,94% dari pagu.

Produsen kendaraan memperkuat metode promosi dan transaksi melalui platform online untuk mengerek penjualan hingga akhir tahun. Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengatakan hasil inovasi penjualan secara digital, seperti showroom atau expo online sulit menyamai sistem konvensional.

Penjualan wholesales mobil dari agen pemegang merek (APM) terus meningkat sejak Juni hingga bulan lalu. Pada Agustus lalu, penjualan menembus 37 ribu unit. Menurut Kukuh, capaian itu jauh di bawah volume penjualan normal yang mencapai 90 ribu unit per bulan. Namun dia menganggap hasil ini positif di tengah sepinya kunjungan ke showroom dan bengkel selama pembatasan sosial. Hal ini mendorong distributor memperkuat sistem online.

Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandi mengatakan sudah memanfaatkan platform digital. Dari Toyota Virtual Expo yang diadakan pada Agustus saja, TAM bisa mendapat surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk 600 unit mobil, belum termasuk catatan dari expo serupa di bulan sebelumnya.
Dalam kondisi normal, kata Anton, kunjungan pelanggan ke situs web TAM hanya sekitar 1 juta pengunjung sebulan, atau bisa meningkat menjadi 1,5 juta saat ada peluncuran produk. Tapi saat pembatasan sosial berskala besar diberlakukan, lonjakannya mencapai 2,5 juta pengunjung.

Regional Manager PT Isuzu Astra Motor Indonesia region Sulawesi, Samuel Pilo Bunga, mengatakan perusahaannya menjaga kinerja penjualan dengan menyasar sektor kesehatan. Penjualan kendaraan untuk sektor tersebut terus bertumbuh.

Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Naoya Nakamura memilih berfokus pada penjualan produk existing. Ketua Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan program keringanan pajak pembelian mobil baru sebesar nol persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB) bisa menurunkan harga mobil baru dan mendongkrak penjualan. Saat ini pemerintah pusat punya kewenangan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak, masih optimistis kinerja anggota holding pertambangan badan usaha milik negara membaik pada akhir tahun ini. Menurut Orias, harga sejumlah komoditas tambang yang lesu menjadi salah satu pemicu luruhnya kinerja keuangan perusahaan tambang.

Orias mencatat harga timah terkoreksi paling dalam, yaitu sebesar 19 persen, sejak awal tahun. Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 390 miliar pada periode tersebut.

Kinerja keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium juga tertekan akibat harga aluminium yang turun 12 persen. Laba bersih Inalum secara year to date pada Juni 2020 tercatat sebesar Rp 103 miliar. Pendapatan perusahaan pada periode itu turun 8,45 persen menjadi Rp 3,03 triliun dibanding pada tahun lalu.

Penurunan harga bauksit sebesar 7 persen membuat pendapatan PT Aneka Tambang Tbk pada semester I 2020 turun 36,06 persen. Laba perusahaan juga anjlok menjadi Rp 85 miliar. Padahal, pada semester I 2019, angkanya mampu mencapai Rp 428 miliar.

Hanya PT Freeport Indonesia yang memiliki kinerja cukup baik. Perusahaan memperoleh laba bersih sebesar US$ 94 juta sejak awal tahun hingga Juni 2020. Harga emas tercatat tumbuh hingga 25 persen selama paruh pertama 2020. Sempat turun pada Maret, harga komoditas ini terus naik tiap bulan hingga pada Juni mencapai US$ 1.746 per toz, yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan terhadap aset berisiko rendah selepas pandemi dan menyebabkan ketidakpastian global.

Selain emas, komoditas tembaga meningkat sejak Juni 2020 menjadi US$ 3 per pound. PT Bukit Asam Tbk juga tertekan menghadapi penurunan harga batu bara sebesar 9 persen. Namun Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin masih optimistis laba perseoran mencatat kinerja positif tahun ini.

Sekretaris Perusahaan PTBA Apollonius Andwie menyatakan kinerja perusahaan hingga semester I 2020 masih terjaga di tengah penurunan harga batu bara.

Pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penempatan dana di perbankan, kali ini pemerintah memasukkan bank umum syariah sebagai bank pelaksana bersama bank umum.

Namun ekonom yang juga mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Fauzi Ichsan, menuturkan bank syariah memiliki risiko dalam menyalurkan pembiayaan program PEN. Penyaluran pembiayaan yang tidak dilakukan secara hati-hati berpotensi mengerek tingkat pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) bank syariah di tengah perlambatan perekonomian. Tingkat NPF bank syariah berada di level 3,50 persen, lebih tinggi dibanding bank konvensional sebesar 3,17 persen ataupun rata-rata perbankan nasional sebesar 3,33 persen.

BNI Syariah ditunjuk dalam program penempatan dana pemerintah tahap ketiga bersama PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri.

Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah Wahyu Avianto menuturkan perseroan bakal menerima penempatan dana PEN sekitar Rp 1-3 triliun sampai akhir tahun ini. Terdapat sejumlah sektor yang dinilai potensial, antara lain industri kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, pengolahan, telekomunikasi, dan perdagangan termasuk e-commerce.

Tak hanya kepada bank syariah, dalam tahap ketiga, pemerintah kembali menunjuk empat bank pembangunan daerah (BPD) sebagai bank pelaksana, adalah Bank Sumut, Bank Sulselbar, Bank Jambi, dan Bank Kalbar.

Realisasi program tahap 1 dengan penempatan dana sebesar Rp 30 triliun di empat bank milik negara, misalnya, dalam tiga bulan kredit yang disalurkan telah mencapai hampir empat kali lipat, yaitu Rp 119,84 triliun.

Pandemi mengubah gaya berjualan sejumlah peretail makanan dan minuman. Strategi turun ke jalan menjadi salah satu cara adaptasi untuk mendongkrak penjualan. Berbekal spanduk kecil, pramusaji Pizza Hut sering terlihat menjajakan produknya kepada konsumen langsung dari pinggir jalan.

Pizza Hut menawarkan paket empat loyang pizza seharga Rp 100 ribu. Pizza Hut memilih menjemput bola dengan berjualan di pinggir jalan di sejumlah titik di Jakarta. Direktur PT Sarimelati Kencana Tbk Jeo Susanto menyebutkan, perusahaan menyiapkan beragam potongan harga untuk menarik minat konsumen.

Senior General Manager, Corporate PR and Communications, PT Sari Coffee Indonesia Andrea Siahaan mengatakan Starbucks juga melayani pemesanan secara online dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengiriman. Andrea menyatakan pihaknya juga berinovasi dengan menyediakan layanan pemesanan dan pembayaran digital bagi pelanggan yang ingin mengambil sendiri pesanannya.

Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adhi S. Lukman, menuturkan teknik menjemput bola bisa menjadi solusi tepat untuk menyasar konsumen yang masih takut bepergian ke gerai makanan dan minuman, terlebih di pusat belanja.

Dengan pengetatan PSBB di DKI Jakarta, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, Alphonzus Widjaja, pesimistis kondisi peretail bisa membaik tanpa bantuan pemerintah. Tak sedikit pengusaha makanan dan minuman yang menutup sementara gerainya dan merumahkan karyawan setelah pemerintah daerah menerbitkan larangan makan dan minum di tempat.

Dia berharap pemerintah dapat memberikan pelonggaran berupa pembebasan sementara pajak penghasilan dan pendapatan. Pengusaha juga berharap bisa memperoleh keringanan pembayaran pajak reklame, parkir, serta pajak bumi dan bangunan.

Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020), meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera menyusun rencana detail vaksinasi. Tidak hanya waktu pemberian vaksin, tetapi juga daftar lokasi, pelaksana, dan penerima vaksin diminta sudah tersedia paling lambat dua pekan ke depan.

Saat ini, selain mengembangkan vaksin buatan dalam negeri, pemerintah juga telah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk penyediaan vaksin. Kerja sama, di antaranya, dilakukan dengan China, Korea Selatan, dan Inggris. Kerja sama dengan China dilakukan untuk mendapatkan vaksin dari perusahaan Sinofac, Sinopharm, dan G42.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam jumpa wartawan secara virtual seusai ratas, mengungkapkan, sejumlah persiapan untuk bisa memberikan vaksin tepat waktu terus dilakukan secara seksama dan hati-hati. Salah satunya dengan memantau hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

Pemerintah juga terus memantau persiapan PT Biofarma (Persero) yang akan memproduksi vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Pemantauan juga dilakukan karena Biofarma juga akan memproduksi vaksin lain, seperti vaksin hasil pengembangan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) yang merupakan hasil kerja sama multilateral atau banyak negara.

Selain Sinovac, lanjut Retno, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan Sinopharm dan G24 dari China yang juga tengah mengembangkan vaksin Covid-19. Komunikasi juga dilakukan dengan Pemerintah Uni Emirat Arab karena uji klinis kedua vaksin itu dilakukan di negara tersebut.

Sementara terkait rencana vaksinasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Vaksinasi.

Airlangga menjelaskan, skema pemberian vaksin tengah dimatangkan. Namun, sesuai dengan arahan Presiden, lanjut Airlangga, vaksin diprioritaskan diberikan untuk para dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19.