;
Kategori

Ekonomi

( 40814 )

Batubara Dihadang Isu China – Australia

15 Oct 2020

Hubungan China dengan Australia memanas. China dikabarkan memboikot impor batubara dari Australia. Bahkan, operator pembangkit listrik dan pabrik baja di China telah diberitahukan untuk menghentikan penggunaan batubara dari Negeri Kanguru tersebut. Hal ini bakal mempengaruhi pasar batubara global.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) mengakui tak bisa langsung menambah volume ekspor ke China. Pasalnya, penjualan ADRO merupakan kontrak jangka panjang. “Volume penjualan kami juga sudah disesuaikan dengan produksi,” ujar Mahardika Putranto, Head of Corporate Secretary Investor Relations kepada KONTAN, Rabu (14/10).

Boikot yang dilakukan China ini justru bisa berdampak negatif bagi emiten batubara. Pasalnya, aksi ini membuat harga batubara turun. “Sangat masuk akal jika larangan batubara Australia di China menyebabkan harga spot batubara acuan Newcastle terkoreksi 3,6% pekan ini,” ujar Analis Phillip Sekuritas Indonesia Debbie Naomi Panjaitan.

Kepala Riset NH Korindo Sekuritas Indonesia Anggaraksa Arismunandar juga mengatakan, boikot batubara Australia akan semakin menekan harga batubara. Saat ini harga acuan batubara ICE Newcastle untuk pengiriman November 2020 sudah berada di bawah level US$ 55 per ton. Wajar saja, kontribusi Australia mencapai 35% dari total impor batubara China.

Analis MNC Sekuritas Catherina Vincentia mengatakan, emiten batubara masih akan mendapat angin segar dari beleid omnibus law yang akan mendorong masuknya investor asing. Beberapa poin beleid juga memudahkan perusahaan tambang memperpanjang izin operasional. Di sektor ini, ia menjagokan ADRO, PTBA dan ITMG.


Salurkan PEN, Perbankan Menggandeng Fintech

15 Oct 2020

Industri financial technology (fintech) ikut serta dalam penyaluran kredit program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sejumlah bank pelat merah melakukan kerjasama channeling dengan perusahaan fintech dan platform digital lainnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rully Setiawan mengatakan, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa fintech untuk penyaluran kredit program PEN. Di antaranya Investree, Koinworks, Akseleran, Amartha dan Crowde. “Bank Mandiri akan melakukan penyaluran kredit kepada fintech dengan skema chaneling dalam rangka PEN dengan penyediaan plafon sampai Rp 400 miliar hingga Desember 2020,” kata Rully pada KONTAN, Rabu (14/10).

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi menyebutkan, sejak dimulainya kerjasama penyaluran dana PEN sejumlah Rp 40,1 miliar ke UMKM. Beberapa peminjam yang sudah menerima dana PEN bergerak di sektor esensial seperti penyedia alat kesehatan dan pengadaan barang atau jasa pelaksanaan proyek pemerintah.

Sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerjasama dengan fintech lending PT Modal Rakyat. BRI akan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 30 miliar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Modal Rakyat. “Hingga saat ini, penyaluran KUR Digital dalam rangka PEN lebih dari Rp 4 miliar,” Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto.

Sedangkan Bank BNI memilih berkolaborasi dengan Grab, Gojek, Tokopedia dan Shopee untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dari program PEN. Bank ini menerima dana PEN sebesar Rp 5 triliun dan mendapatkan tambahan Rp 2,5 triliun. Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto menjelaskan sedang menjajaki chanelling dengan fintech. “Kami masih penjajakan Amartha, Tani Fund, Crowde, Danapala, Dompet Kilat,” ujarnya.


Cina dan Korea Incar Investasi Baterai Mobil Listrik

15 Oct 2020

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan perusahaan asing asal Cina dan Korea berencana bergabung dalam proyek pengembangan baterai kendaraan bermotor listrik atau electric vehicle (EV) di Tanah Air. Sebagai bagian dari proyek tersebut, PT Mining and Industry Indonesia (MIND ID) bersama PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) membentuk Indonesia Battery Holding (IBH). 

Erick berujar, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dari Cina dan LG Chem Ltd asal Korea akan bergabung dalam proyek senilai US$ 20 miliar untuk pengembangan rantai pasok nikel di Tanah Air. Bahan baku utama baterai kendaraan listrik dari Indonesia ini menguasai 27 persen kebutuhan pasar global.

MIND ID, yang merupakan holding BUMN tambang, telah menuntaskan transaksi pembelian 20 persen saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI). CEO MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan perusahaan akan memiliki akses strategis untuk mengamankan pasokan bahan baku bagi industri hilir nikel Indonesia, baik untuk stainless steel maupun baterai kendaraan listrik.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), yang menjadi perwakilan MIND ID, akan berkontribusi di sektor hulu. Kemudian dari sektor intermediate (tengah) akan dijalankan oleh PT Pertamina (Persero). Adapun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) akan menggarap di sektor hilir.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, baterai lithium ion yang akan diproduksi tidak hanya ditujukan untuk transportasi juga bisa digunakan di remote area untuk perumahan atau wilayah yang tidak perlu storage besar, yaitu semacam cadangan sistem kelistrikan yang bersifat modular.

Vice President Public Relations PLN Arsyadani Ghana Akmalaputri menambahkan, PLN akan berpartisipasi minor dalam pembuatan bahan dasar. PLN akan mendapat porsi lebih besar dalam pengembangan sistem penyimpanan daya (energy storage system), tempat pengisian daya (charging station), dan kualitas daya.

Bank Syariah Swasta Andalkan Teknologi untuk Bersaing

15 Oct 2020

Bank syariah swasta berupaya meningkatkan layanannya pasca-merger tiga bank syariah anak usaha bank milik negara. Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah, John Kosasih, mengatakan bank menata ulang strategi bisnis dengan mengedepankan teknologi serta adaptasi digital untuk memacu pertumbuhan kinerja.

Pemutakhiran layanan perbankan digital juga dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Head of IT Governance & Security Bank Muamalat Indonesia, Dahnulbahri Noor, mengatakan sudah bekerja sama dengan perusahaan pengembang sistem manajemen basis data terkemuka, Oracle. Infrastruktur digital berbasis komputasi awan atau cloud dipilih untuk mendorong inovasi fitur produk, hingga memberikan akses layanan perbankan yang lebih cepat dan mudah melalui aplikasi Muamalat Mobile.

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) yang juga Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri, Toni E.B. Subari, menuturkan, untuk berkembang pesat, perbankan syariah harus terus melakukan transformasi bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital.

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, berujar pemahaman masyarakat akan konsep perbankan syariah yang masih rendah menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama-sama oleh industri dan pemerintah.

Menurut Avi, bank syariah nasional belum memiliki segmen yang jelas dalam menjalankan bisnisnya, khususnya dalam penyaluran pembiayaan.

Mengapa Unicorn Minim di Jepang

14 Oct 2020

Jepang tertinggal jauh dari AS dan China dalam memproduksi unicorn. Merujuk pada daftar terbaru yang disusun platform analitik asal AS, CB Insights, dari 100 unicorn hanya ada 4 (empat) perusahaan rintisan asal Jepang yang nilai kapitalisasiya lebih dari 1 miliar dollar AS. Total terdapat 490 perusahaan unicorn di dunia saat ini dengan total valuasi mencapai 1.550 miliar dollar AS.

Perusahaan rintisan Jepang yang masuk dalam daftar itu adalah preferred networks dengan kapitalisasi pasar 2 miliar dollar AS, lalu SmartNews (1,2 miliar dollar AS) dan dua lainnya adalah Liquid dan Playco dengan valuasi masing-masing 1 miliar dollar AS. Untuk perbandingan, ada lima perusahaan Indonesia masuk  daftar unicorn antara lain Gojek, Tokopedia, Traveloka, Ovo dan Bukalapak. Nilai valuasi beberapa unicorn Indonesia juga diatas unicorn Jepang. Valuasi masing-masing dari lima unicorn asal Indonesia berada dalam rentang 2,5-10 miliar dollar AS.

Menurut Kepala World Inovation Lab Gen Isayama jika dikaitkan dengan PDB Jepang harus punta setidaknya 50 hingga 60 unicorn.  Di Jepang upaya inovasi selalu dipimpin perusahaan besar. Kurangnya modal swasta untuk ekspansi dapat memaksa perusahaan baru Jepang untuk go public lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan sejenis di negara lain.

OJK Dukung Merger Bank Syariah

14 Oct 2020

OJK mendukung rencana Kementerian BUMN yang akan menggabungkan PT Bank BRi Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, upaya merger dan akuisisi ini akan meningkatkan efisiensi, daya saing serta perananya dalam menumbuhkan ekonomi nasional dan syariah. OJK telah menerima informasi awal dan akan memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan ketentuan agar aksi korporasi ini berjalan sesuai dengan tahapan waktu yang telah direncanakan.

Mengapa Unicorn Minim di Jepang?

14 Oct 2020

Jepang tertinggal jauh dari Amerika Serikat dan China dalam “memproduksi” unicorn. Merujuk pada daftar terbaru yang disusun platform analitik asal AS, CB Insights, dan dikutip pada Selasa (13/10/2020), dari 100 unicorn hanya ada empat perusahaan rintisan asal Jepang yang nilai kapitalisasinya lebih dari 1 miliar dollar AS. Total terdapat 490 perusahaan unicorn di dunia saat ini dengan total valuasi mencapai 1.550 miliar dollar AS.

Di barisan lima terbesar unicorn, dua terbesar adalah perusahaan asal China dan menyusul tiga di bawahnya asal AS. Perusahaan rintisan Jepang yang masuk dalam daftar itu adalah Preferred Networks dengan kapitalisasi pasar 2 miliar dollar AS, lalu SmartNews (1,2 miliar dollar AS), dan dua lainnya adalah Liquid dan Playco dengan valuasi masing-masing 1 miliar dollar AS.

Untuk perbandingan, ada lima perusahaan Indonesia masuk daftar itu, yakni Gojek, Tokopedia, Traveloka, Ovo, dan Bukalapak. Nilai valuasi unicorn-unicorn Indonesia juga di atas unicorn Jepang. Valuasi masing-masing dari lima unicorn asal Indonesia berada dalam rentang 2,5-10 miliar dollar AS.

Nilai pasar modal ventura Jepang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan AS dan China. Sejumlah penelitian menunjukkan, besaran pasar modal ventura AS mencapai 137 miliar dollar AS. Adapun nilai pasar modal ventura China adalah 52 miliar dollar AS.

Kurangnya modal swasta untuk ekspansi dapat memaksa perusahaan baru Jepang untuk go public lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan sejenis di negara lain. “Namun, jika go public (dengan ukuran) terlalu kecil, Anda tidak akan pernah bisa tumbuh,” kata Isayama.

Standar perusahaan tercatat juga menjadi sorotan. “ Di Jepang, standar pencatatan sangat rendah. Jadi, ada banyak perusahaan kecil dan banyak dari mereka puas dengan kondisi itu,” kata Takeshi Aida, pendiri dan CEO RevComm, perusahaan rintisan AI yang berbasis di Tokyo dan berharap dapat segera diluncurkan di Asia Tenggara.

Para pelaku industri juga merujuk pada faktor budaya di Negeri Sakura. Sistem pendidikan Jepang dinilai masih dirancang untuk menghasilkan calon pekerjaan yang stabil di perusahaan besar. “Dibutuhkan banyak nyali untuk mematahkan kebiasaan dalam masyarakat yang terkenal akan konformitasnya,” kata Isayama.


Pembukaan Akses Kapal Asing Mengancam Sumber Daya Ikan

14 Oct 2020

Pemberian perizinan berusaha kapal penangkap ikan berbendera asing diatur dalam RUU Cipta Kerja, yakni terkait perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Pasal 27 RUU Cipta Kerja (draf versi 812 halaman), kapal penangkapan ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

RUU Cipta Kerja Pasal 27 juga menghapuskan ketentuan pada UU Perikanan yang mewajibkan kapal perikanan berbendera asing yang menangkap ikan di ZEEI menggunakan anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70 persen dari jumlah ABK. Selain itu, mengubah definisi nelayan kecil, yakni tanpa batas ukuran kapal.

Direktur Kerja Sama Internasional dan Reformasi Kebijakan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Stephanie Juwana mengemukakan, pembukaan akses penangkapan ikan oleh kapal asing di ZEEI dapat memperburuk kondisi stok ikan untuk kepentingan nasional.

Pembukaan izin kapal asing juga dinilai tidak memenuhi persyaratan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.

Penolakan RUU Cipta Kerja juga disampaikan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati.”Ini memberikan kesempatan besar asing untuk melakukan investasi dan eksploitasi ikan besar-besaran,” katanya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Aliasi Nelayan Indonesia Riyono mengemukakan, dihapuskannya ketentuan kapal berbendera asing wajib menggunakan ABK dalam negeri membuat semakin sulit mengontrol pemanfaatan ZEEI. Operasi penangkapan ikan asing di ZEEI dikhawatirkan akan melanggar zona tangkap kapal dalam negeri dan nelayan lokal.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Mohammad Zaini mengemukakan, ketentuan kapal ikan asing telah diatur sebelumnya di Undang-Undang Perikanan sebagai bentuk ratifikasi UNCLOS. Namun, pemerintah sudah tidak lagi memberikan izin bagi kapal ikan berbendera asing.

CEO IOJI Mas Achmad Santosa menilai, Indonesia harus becermin dari dampak positif larangan seluruh kapal ikan asing pada tahun 2014-2019. Pada 2000-2014, izin kapal asing yang merajalela menjadi preseden buruk bagi stok sumber daya ikan dan memukul daya saing kapal nasional. ”Apabila kapal penangkapan ikan asing memang tidak diizinkan beroperasi di ZEEI, aturan itu seharusnya dihapuskan saja dari UU Cipta Kerja. Jangan sampai ada akal-akalan,” katanya.


OJK Dukung Merger Bank Syariah

14 Oct 2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang akan menggabungkan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). OJK sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi, daya saing, serta perannya dalam menumbuhkan ekonomi nasional dan syariah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Selasa (13/10/2020), mengatakan, “OJK telah menerima informasi awal dan akan memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan ketentuan agar aksi korporasi ini berjalan sesuai dengan tahapan waktu yang direncanakan,” kata Wimboh melalui keterangan pers.


Konsumsi Lesu, Investasi Sulit Tumbuh

14 Oct 2020

Pemerintah akan kesulitan mendorong pertumbuhan investasi selama konsumsi masyarakat masih lemah. Permintaan domestik yang lesu, ekspansi bisnis sulit, ditambah kasus infeksi Covid-19 terus naik akan menurunkan daya saing investasi Indonesia.

Ekonom yang juga Menteri Keuangan periode 2013-2014, M Chatib Basri, Selasa (13/10/2020), mengatakan, untuk mendorong konsumsi, lanjut Chatib, kebijakan fiskal tahun 2021 harus tetap ekspansif. Keputusan pemerintah mempertahankan pelonggaran defisit anggaran menjadi 5,7 persen tahun 2021 dinilai tepat. Namun, pelonggaran defisit tetap harus dibarengi perbaikan birokrasi dan penyerapan belanja.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Senin lalu, mengatakan, RUU Cipta Kerja menjadi payung hukum strategi memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB) hingga masuk 40 besar dunia pada 2025. EODB Indonesia cenderung stagnan di peringkat ke-73 pada 2019 dan 2020. Bahkan, menurun dari 2018 di peringkat ke-82.

Berdasarkan pemetaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Covid-19 membentuk garis dasar atau baseline baru makro fiskal Indonesia. Rasio perpajakan diproyeksikan turun dari 9,76 persen pada 2019 menjadi 7,9 persen pada 2020 dan 8,18 persen pada 2021. Kondisi ini berkolerasi dengan pelebaran defisit APBN dan rasio utang terhadap PDB.

Defisit APBN akan tetap diperlonggar pada level 6,34 persen pada 2020 dan 5,7 persen pada 2021. Sementara rasio utang terhadap PDB akan melonjak dari 30,18 persen pada 2019 menjadi 37,6 persen pada 2020 menjadi 41,38 persen pada 2021.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, kondisi tahun 2020 dan 2021 akan memengaruhi kebijakan konsolidasi fiskal beberapa tahun ke depan. Pada 2023, pemerintah harus mengembalikan kebijakan disiplin fiskal.