Defisit APBN 2021 yang dipatok di angka 5,7% dari produk domestik bruto ( PDB ) atau yang secara nominal mencapai Rp. 1.006,37 triliun, berisiko mendongkrak rasio utang pemerintah menjadi 41,9% dari PDB. Sementara itu, porsi Surat Berharga Negara ( SBN ) yang mencapai sekitar 85% total utang pemerintah menimbulkan risiko tambahan yang harus diwaspadai. “Dengan difisi melebar pada 2021, walaupun sudah konsolidasi dibandingkan 2020, primary balance tetap dalam. Tidak heran kalau rasio utang naik dari ( perkiraan tahun ini ) 37,6% ke 41,9% ( tahun depan ) prediksinya, “kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal ( BKF ) Kementrian Keuangan ( Kemenkeu ) Febrio Nathan Kacaribu dalam acara Dialogue KiTa secara virtual, Jum’at ( 2/10 ). Padahl, dalam beberapa tahap hingga 2019, pemerintah berhasil menekan defisit APBN hingga berada di bawah 3%, bahkan pada 2019 tercatat hanya 1,84%. Rasio utang pun cenderung turun. Biaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang besar, memaksa pemerintah harus menaikkan defisit APBN 2020 yang semula direncanakan hanya 1,76% PDB, menjadi 6,34%.

Febrio mengungkapkan, rasio utang pemerintah terhadap PDB hingga Agustus lalu sudah mencapai 34,53% dengan total utang Rp. 5.594,93 triliun. Sedangkan sebelum pandemi, rasio utang pemerintah masih di bawah 30% terhadap PDB. Sebagai perbandingan, negara lain seperti Malaysia sudah di atas 50%, sedangkan Filipina dan Thailand masing – masing di atas 40%. Febrio menandaskan, kenaikan rasio utang hingga menjadi di atas 37% memiliki risiko yang tidak kecil mengingat porsi SBN yang mencapai sekitar 85% total utang pemerintah. “Oleh karena itu, kami di pemerintah harus berhati – hati. Walaupun sudah diberi keleluasaan UU ( untuk menetapkan defisit di atas 3% ) kami tidak bisa menganggap ini hal remeh. Karena 85% dari utang kita itu dalam bentuk surat utang. Ini memang semua harus dihitung dan kita lihat secara hati – hati. “ucap Febio dalam program Hot Economy yang disiarkan Berita Satu TV, Kamis (1/10 ).

Menurut dia, kebijakan makro fiskal 2021 dirumuskan sebagai kebijakan yang ekspansif dan konsolidatif. Kondisi ini sebagai konsekuensi atau upaya pemulihan ekonomi akibat tekanan pandemi Covid-19. Sebelumnya pemerintah sudah memperkirakan difisit keseimbangan primer ( primary balance ) mengecil menuju 0% sebelum adanya pandemi, khusus kurun waktu 2015-2019. Namun, adanya pendemi risiko peningkatan utang harus di hadapi pemerintah.

Lebih lanjut, ia mengatakan risiko peningkatan defisit dapat diantisipasi dengan meningkatkan investasi tahun depan, sehingga reformasi dilanjutkan khususnya untuk mendorong investasi masuk zona positif tahun depan sehingga langkah roda penggerak ekonomi. “Akselerasi reformasi dilanjutkan, dengan omnibus law Cipta Kerja, reformasi anggaran dan SWF dilanjutkan agar investasi positif, “tutur dia. Hal ini berbeda dengan kondisi di negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan Tiongkok, yang saat ini memasuki resesi karena terdampak pandemi Covid-19. Negara – negara tersebut dalam kondisi utang yang cukup mengkhawatirkan karena pertambahan yang tinggi. “Kelihatannya sudah tidak terlalu produktif untuk menambah kapasitas utang untuk mendorong ekonomi mereka agar lebih kencang, “ucap dia. 

Berdasarkan data OJK, kredit baru yang disalurkan oleh bank swasta nasional mengalami penurunan-29,56% ( month to month/mtm ) dari Rp. 61,88 triliun pada Juli 2020 menjadi Rp. 43,59 triliun pada akhir Agustus 2020. Selain itu, penyaluran kredit baru oleh BPD pada Agustus sebesar Rp. 10,80 triliun, mengalami kontraksi-25,98% dibandingkan dengan kredit baru yang sudah dikucurkan BPD per Juli senilai Rp. 14,59 triliun. Seperti, kredit baru yang diberikan dari kelompok bank badan usaha milik negara ( BUMN ) mencapai Rp. 92,82 triliun pada Agustus, meningkat 5,97% dibandingkan penyaluran kredit baru bulan Juli 2020 yang sebesar Rp. 87,59 triliun. Untuk penyaluran kredit baru pada bank campuran per Agustus sebesar Rp. 2,90 triliun, naik 0,95% dibandingkan kredit baru pada bulan sebelumnya yang dikucurkan senilai Rp. 2,64 triliun. Selain itu, kelompok kantor cabang bank luar negeri ( KCBLN ) juga mengalami peningkatan 24,46% penyaluran kredit baru dari Rp. 1,39 triliun pada Juli 2020 menjadi Rp. 1,73 triliun per Agustus 2020.

Kredit yang tumbuhnya terbatas ini banyak mengalami kontraksi karena Covid-19. Kami harus senantiasa percepat kredit baru sampai Desember ini, agar bisa mengkompensasi penurunan kredit dari Januari sampai Juni 2020, “Jelas Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, akhir pekan lalu. Wimboh juga menuturkan kelompok BUSN defisa mengalami penurunan pertumbuhan kreditnya pada Agustus 2020 pada periode Januari hingga Agustus ( year tudate/ytd ), pertumbuhan kredit BUSN defisa mengalami kontraksi megatif 4,05% ( ytd ), secara tahunan ( year one year/yoy ) juga menurun -1,76% dan secara bulanan juga masih terkontraksi -0,75% ( mtm ) sedangkan penyaluran kredit BUSN non defisi mengalami pertumbuhan positif 6,29% ( yoy ), 2,38% ( ytd ), dan 0,91% ( mtm ). Untuk bank persero secara year to date ( ytd ) juga masih terkontraksi -0,88% dan secara bulanan hampir tidak tumbuh 0,01%, sedangkan dibandingkan Agustus 2019, pertumbuhan kredit bank perseroan 3,05% ( yoy ). “Kalau kami lihat angka dari bulan Januari sampai Agustus, year to date bank persero masih mengalami kontraksi -0,8%. Bank swasta -3,83% , BPD positif 1,7%, bank campuran tumbuh 1,46%, bank asing juga positif 1,58%, “jelas Wimboh. Bank campuran baik secara tahunan year to date masih tumbuh positif, tetapi pertumbuhan kredit pada Agustus turun -0,07% dibanding bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit bank asing turun -5,21% ( yoy ), tumbuh 1,58% ( ytd ) dan kontraksi -0,44% ( mtm ). “Kalau lihat penyebabnya, terjadi kontraksi paling besar di bank persero dan BUSN. Ini karena kebanyakan porsi kredit ada di situ, “ lanjut Wimboh.

Dimana yang terbesar adalah PLN Rp. 7,2 triliun. Gudang Garam RP. 5,3 triliun, Wilmar Nabati Rp. 4,9 triliun, dan Indofood Sukses Makmur Rp. 4,4 triliun. “ Di segmen korporasi, ada 74 debitur besar mengalami penurunan baki debet Rp. 61,2 triliun, rata – rata turun 12,9%, “terang Wimboh. Dia menjelaskan, pertumbuhan kredit industri perbankan masih tumbuh 1,04% ( yoy ) per Agustus, tetapi mengalami kontraksi -1,69% ( ytd ), di dorong oleh pelemahan penyaluran kredit baru oleh bank umum swasta nasional. Sedangkan kredit pada bank persero dan BPD masih tumbuh cukup baik. “ Hal ini menandakan sektor swasta masih berhati – hati atau wait and see terhadap outlook risiko ke depan, “ ungkap Wimboh.

Musim pembagian dividen interim kuartal IV/2020 memang telah tiba. PT Astra International Tbk. ( ASII ), PT United Tractors Tbk. ( UNTR ), dan PT Astra Agro Lestari Tbk. ( AALI ) segera membayar dividen interim pada Oktober 2020. ASII memutuskan pembagian dividen interim total senilai Rp. 1,09 triliun atau Rp. 27 per lembar untuk kinerja tahun buku 2020. Adapun, perseroan membagi dividen interim dalam 5 tahun terakhir dengan nilai Rp. 57 per lembar pada 2019, Rp. 60 per lembar pada tahun 2018, Rp. 55 per lembar pada tahun 2017, Rp. 55 per lembar pada 2016, dan Rp. 64 per lembar pada 2015. Head of Investor Relations Astra International Tira Ardianti mengatakan posisi kas perseroan masih solid. Selain itu, neraca keuangan produsen otomotif itu juga kuat, sehingga dapat memberikan dividen interim tahun buku 2020 untuk pemegang saham. UNTR itu, akan membagikan dividen interim total senilai Rp. 637,85 miliar atau Rp. 171 per lembar. Sebanyak Rp. 379,50 miliar akan di setorkan kepada ASII selaku pemegang 59,50% saham perseroan dan sisanya diterima oleh masyarakat.

Selain Grup Astra, beberapa emiten juga konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Salah satunya PT Bank Central Asia Tbk. Emiten berkode saham BBCA itu konsisten membagi dividen interim pada 2015 – 2019 dengan nilai per lembar saham yakni Rp. 55 pada 2015, Rp. 70 pada 2016, Rp. 80 pada 2017, Rp. 85 pada 2018, dan Rp. 100 pada 2019. Menanggapi hal itu, Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan pada prinsipnya perseroan tetap berkomitmen memberikan nilai tambah kepada semua stakeholder. Pembagian dividen tetap masuk dalam rencana tahunan, namun sangat bergantung pada kondisi perseroan di masa pandemi Covid-19,”ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Rizki Pribadi Hasan mengatakan kinerja perseroan masih berjalan baik dengan pendapatan yang meningkat seperti tecermin dari kinerja keuangan semester 1/2020. Menyoal pembagian dividen interim, emiten berkode saham IPCM itu menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham. Perseroan terus memantau perkembangan situasi serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga kinerja secara umum.

Pada saat yang sama, daya beli yang tertekan juga masuk dalam radar proyeksi pemerintah. Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan memperkirakan konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2020 terkontraksi pada kisaran 1,5% hingga 3%. Proyeksi kontraksi ini memang tidak sedalam realisasi konsumsi pada kuartal II/2020 yang tercatat turun 5,6%. Secara keseluruhan, konsumsi diperkirakan merosot 1% hingga 2,1% sepanjang 2020. Beberapa indikator menunjukkan konsumsi belum pulih, misalnya belanja ritel yang jatuh ke titik hadir pada April. Pada perkembangannya relatif stagnan di zona negatif. Data PT Bank Central Asia Tbk, menyebutkan belanja ritel turun 12,7% per Agustus. Pembelian motor dan mobil pada masa penerapan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) jatuh sangat dalam lebih dari 90% pada Mei. Dua indikator aktivitas ekonomi itu juga ‘betah’ di wilayah kontraksi meskipun penurunan pada bulan – bulan berikutnya tidak securam sebelumnya. Per Juli 2020, pembelian motor dan mobil turun masing – masing 38,7% dan 69,4%. Iskandar mengatakan pada sisa 3 bulan di 2020 ini, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan terus mempercepat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) dan APBN 2020.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal ( BKF ) Kementrian Keuangan Febrio Kacaribu menyiratkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah belum berhasil mendorong pemulihan permintaan. “ ( Deflasi ) menunjukkan permintaan belum pulih secepat yang dibayangkan. “Terlihat pemulihan kalau ada pertumbuhan ekonomi positif, “katanya. Menurutnya, penyerapan perlindungan sosial sudah mulai berjalan baik karena pelaksanaannya selalu tepat waktu dan setiap bulan terjadi pengeluaran hingga lebih dari Rp. 200 triliun. “Upaya preventif pemerintah belum maksimal, misalnya realisasi anggaran masih sangat kecil, padahal kebutuhannya besar sekarang, “ujarnya. Faisal menambahkan, jika fokus pemerintah menanggulangi kesehatan, beberapa hal bisa dilakukan untuk menahan laju penyebaran Covid-19, seperti pembagian masker dan tes Covid-19 secara gratis bagi masyarakat. Namun hingga saat ini, dua hal tersebut jarang dilakukan pemerintah. “ Oleh karena itu, konsumsi belum bisa pulih. Program PEN bansos bisa menahan anjloknya daya beli, tapi ( sejauh ini ) kontribusinya rendah. Jadi, sangat bisa dimengerti jika terjadi deflasi, “jelasnya. Pemerintah perlu mengambil langkah – langkah yang cepat dan tegas dalam 3 bulan kedepan untuk menahan konsumsi rumah tangga agar tidak terkontraksi semakin dalam pada kuartal IV/2020.

Pada 2019, pengguna Internet di Indonesia mencapai 55,9 persen dari total populasi. Nilai transaksi e-commerce pun masih tumbuh hingga saat ini dan potensinya mencapai Rp 150 triliun. Dengan penerapan pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen, baru sekitar Rp 10-15 triliun yang bisa diperoleh negara dari layanan digital ini.

Pemerintah masih bisa mengoptimalkan pendapatan sektor ini dengan menerapkan pungutan pajak penghasilan (PPh), meskipun implementasinya tak mudah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak boleh hanya menyasar pemain besar demi menciptakan kesetaraan berusaha dan keadilan bagi semua pelaku usaha.

Di transaksi lintas yurisdiksi, Dwinda menyatakan terdapat tiga instrumen pajak yang dapat dioptimalkan. Salah satunya PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik seperti yang sekarang sudah diterapkan di dalam negeri. Namun dua instrumen lainnya membutuhkan upaya ekstra. Sebab, pajak dalam konteks ini bukan hanya isu antara pemerintah dan pebisnis, melainkan juga antar-pemerintah.

Salah satu instrumen tersebut adalah PPh Badan melalui pendefinisian ulang bentuk usaha tetap (BUT). Instrumen lainnya berupa pajak transaksi elektronik. Jenis pajak ini merupakan pajak tambahan apabila PPh Badan melalui pendefinisian ulang BUT tidak dapat dikenakan pada perusahaan digital karena adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum pungutan pajak digital. Salah satunya dengan mengatur wajib pajak bagi penyedia konten digital yang hadir secara ekonomi di Indonesia, meski penyedia konten digital itu tak berkantor di sini, pemerintah berhak memungut pajak penghasilan atas kegiatan ekonomi yang mereka jalankan di dalam negeri.

Badan Pusat Statistik mencatat terjadi penurunan harga secara umum atau deflasi 0,05 persen pada September. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan deflasi terjadi karena penurunan harga daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, dan tarif angkutan udara.

BPS memantau 90 kota sebagai parameter indeks harga konsumen (IHK). Dari seluruh kota yang dipantau, ada 56 yang mengalami deflasi dan 38 lainnya mengalami inflasi. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, komponen utama yang mengalami deflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37 persen.

Suhariyanto mengungkapkan, andil sektor transportasi mencapai 0,04 persen karena anjloknya tarif penerbangan di 44 kota. Meski ada komoditas yang mengalami penurunan harga, masih ada penyumbang inflasi, seperti minyak goreng dan bawang putih.

Kepala BPS DKI Jakarta, Buyung Airlangga, mengatakan inflasi di Ibu Kota mencapai 0,02 persen pada September, membaik dari Agustus lalu, yaitu minus 0,1 persen. Tiga komoditas utama yang menyumbang inflasi adalah sektor pendidikan, perhiasan dan emas, serta bawang putih.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan deflasi tiga kali berturut-turut atau hat-trick menjadi tanda tingkat konsumsi yang tak membaik, seiring dengan menurunnya pendapatan. Kondisi ini memaksa produsen menggencarkan diskon dan menjual barang dengan harga di bawah biaya pokok produksi.

Program bantuan sosial pemerintah belum sanggup menekan potensi deflasi karena hanya menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pasokan barang yang berlimpah, menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, tak diimbangi peningkatan permintaan.