Tergiur Potensi Pajak Layanan Digital
Pada 2019, pengguna Internet di Indonesia mencapai 55,9 persen dari total populasi. Nilai transaksi e-commerce pun masih tumbuh hingga saat ini dan potensinya mencapai Rp 150 triliun. Dengan penerapan pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen, baru sekitar Rp 10-15 triliun yang bisa diperoleh negara dari layanan digital ini.
Pemerintah masih bisa mengoptimalkan pendapatan sektor ini dengan menerapkan pungutan pajak penghasilan (PPh), meskipun implementasinya tak mudah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak boleh hanya menyasar pemain besar demi menciptakan kesetaraan berusaha dan keadilan bagi semua pelaku usaha.
Di transaksi lintas yurisdiksi, Dwinda menyatakan terdapat tiga instrumen pajak yang dapat dioptimalkan. Salah satunya PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik seperti yang sekarang sudah diterapkan di dalam negeri. Namun dua instrumen lainnya membutuhkan upaya ekstra. Sebab, pajak dalam konteks ini bukan hanya isu antara pemerintah dan pebisnis, melainkan juga antar-pemerintah.
Salah satu instrumen tersebut adalah PPh Badan melalui pendefinisian ulang bentuk usaha tetap (BUT). Instrumen lainnya berupa pajak transaksi elektronik. Jenis pajak ini merupakan pajak tambahan apabila PPh Badan melalui pendefinisian ulang BUT tidak dapat dikenakan pada perusahaan digital karena adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum pungutan pajak digital. Salah satunya dengan mengatur wajib pajak bagi penyedia konten digital yang hadir secara ekonomi di Indonesia, meski penyedia konten digital itu tak berkantor di sini, pemerintah berhak memungut pajak penghasilan atas kegiatan ekonomi yang mereka jalankan di dalam negeri.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023