Pemerintah berusaha mendorong konsumsi masyarakat dengan cara membangkitkan geliat industri pariwisata. Upaya ini diwujudkan, antara lain melalui pemberian stimulus bagi pengusaha dan pekerja di lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan-minum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan, stimulus diarahkan untuk mengurangi beban operasional usaha dan memantik geliat masyarakat berwisata. “Stimulus sektor transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, termasuk perhotelan dan restoran, perlu didorong karena mereka (konsumen) akan membelanjakan uangnya di dalam negeri,” kata Airlangga dalam rapat kerja dan koordinasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rabu (12/8/2020).

Menurut Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengingatkan, saat ini konsumsi masyarakat kelas menengah masih terkunci. “Sebab, mereka belum merasa aman,” katanya. Kelompok kelas menengah atas akan berkunjung ke suatu tempat yang keamanan dan kondisi kesehatannya terjamin, kata Ari.

Pada triwulan II-2020, perekonomian RI tumbuh minus 5,32 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini anjlok dari triwulan I-2020 yang sebesar 2,97 persen secara tahunan. Konsumsi rumah tangga, yang berperan 57,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) triwulan II-2020, tumbuh minus 5,51 persen. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh minus 30,84 persen secara tahunan pada triwulan II-2020. Lapangan usaha berperan 3,57 persen terhadap PDB triwulan II-2020.

Sejauh ini, stimulus bagi dunia usaha yang sudah disetujui adalah perluasan subsidi listrik ke sektor bisnis, industri, dan sosial senilai Rp 3 triliun. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial dan pinjaman tanpa bunga untuk pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk pariwisata Rp 3,8 triliun. Anggaran akan disalurkan kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah yang struktur ekonominya sangat bergantung pada industri pariwisata, seperti Bali.

Airlangga mengatakan, penanganan dampak Covid-19 serta pemulihan ekonomi membutuhkan waktu lebih satu tahun. Pemerintah sudah menyusun matriks kebijakan prioritas utama pada periode 2020-2023. Sejumlah prioritas utama, yaitu kesehatan, bantuan sosial, padat karya, relaksasi aturan, dan restrukturisasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Prioritas lain berupa penempatan dana dan penjaminan, serta transformasi ekonomi. “ Pada 2020, indeks intensitas program tertinggi adalah kesehatan, bantuan sosial, padat karya, dan relaksasi aturan, yang konsisten dilaksanakan sampai 2021,” katanya.

Optimisme dunia usaha terkait pemulihan ekonomi pada semester II-2020 dipengaruhi upaya pemerintah dalam menangani Covid-19. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani berpendapat, progress penanganan Covid-19 menentukan kepercayaan masyarakat untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan konsumsi. “ Yang penting, penanganan Covid-19 harus benar-benar serius. Penambahan kasus baru harus ditekan serendah mungkin. Tujuannya, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, “ kata Haryadi.