Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mempertimbangkan untuk menggeser pagu anggaran untuk UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah dinilai terlau besar mengingat penyerapan saat ini sudah berdampak besar bagi UMKM. Ketua Satgas PEN Budi Gunardi Sadikin menyatakan, “Kami akan melihat sisa pagu yang Rp 35 triliun mungkin bisa diusahakan untuk program lain,” ujarnya, Rabu (12/8).

Budi bilang, sebelumnya terdapat sejumlah program PEN untuk sektor UMKM. Pagu anggaran lebih dari Rp 35 triliun, anggaran tersebut saat ini penyerapan masih sebesar Rp 1,3 triliun. Angka tersebut sudah memberikan dampak yang besar mencapai 13 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. “Kami amati per bulannya akan sekitar tambahan Rp 1 triliun, memberikan dampak kepada 13 juta UMKM dengan outstanding pinjaman Rp 204 triliun. Jadi dengan Rp 1 triliun ini dampaknya sudah sangat besar,” terang Budi.

Budi juga menyampaikan, pemerintah akan menggelontorkan program lain untuk UMKM, yakni pemberian hibah modal kerja sebesar Rp 2,4 juta per UMKM. Hibah modal kerja ini dibagikan kepada total 13 juta UMKM. Selain itu, ada pula program yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit UMKM dengan pagu sebesar Rp 78 triliun. Anggaran tersebut telah diserahkan ke pihak bank BUMN sebesar Rp 30 triliun untuk merestrukturisasi kredit UMKM.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) mengklaim telah menyiapkan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk Padat Karya Pangan (PKP). Progam tersebut bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM). Tiga lokasi TORA di Provinsi Jawa Barat yang sudah di survei adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Program ini tidak hanya di gelar di provinsi Jawa Barat, pemerintah akan memperluas program serupa ke daerah lainnya.

Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN Sudaryanto mengatakan, “Kelengkapan data lokasi retribusi tanah pada provinsi lain secara parallel juga disiapkan,” ujarnya. Program PKP ini bertujuan untuk menggerakan kelompok masyarakat dan petani untuk menggarap lahan TORA. Program pada karya ini dijadikan salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu yang didorong oleh Presiden Joko Widodo untuk pelaksanaan program pada karya. Dana sebesar Rp 48 juta akan diterima koperasi untuk kebutuhan tanam tanaman jangka pendek atau yang bisa dipanen dalam tiga bulan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengejar realisasi komitmen pemindahan usaha atau relokasi sejumlah perusahaan ke Indonesia. Menurut Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM, Nurul Ichwan, ada 17 perusahaan dalam daftar tersebut dengan potensi nilai investasi US$ 37 miliar. Investasi dari perusahaan tersebut diperkirakan dapat menyerap 112 ribu tenaga kerja.

Untuk menarik komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan tersebut, BKPM gencar melakukan komunikasi dengan para calon investor. Tim ini mengurusi kendala yang dialami investor serta menawarkan insentif, dari pembebasan pajak sementara (tax holiday), diskon pajak atau tax allowance, hingga fasilitas impor.

Menurut Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Nurul Ichwan sebagai ketua Tim, saat ini sudah ada tujuh perusahaan yang berkomitmen memindahkan pabriknya ke Indonesia, salah satu di antaranya PT Meiloon Technology Indonesia. Investor lain yang akan memindahkan usahanya adalah Kenda Rubber.

BKPM juga melanjutkan pembicaraan dengan PT CDS Asia atau Alpan Lighting. Menurut Nurul, negosiasi melibatkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles agar produsen lampu tenaga surya ini mewujudkan komitmen investasinya. Hal serupa dilakukan pada LG Electronics untuk memindahkan pabriknya dari Korea Selatan ke Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah mendata kawasan industri yang siap ditempati investor. Pemerintah juga menawarkan kawasan industri baru di Batang, Jawa Tengah. Di daerah tersebut terdapat lahan milik PT Perkebunan Nusantara IX yang bisa dimanfaatkan, sehingga harga lahan di kawasan tersebut bisa bersaing dengan Vietnam.

Agus menyatakan pola pembangunan serupa akan dilaksanakan di Subang, Jawa Barat. Pemerintah akan menyiapkan kawasan industri di atas lahan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Sejumlah maskapai penerbangan mengandalkan alternatif sumber pendapatan dari pengangkutan barang. Sebab, pendapatan dari pengangkutan penumpang belum pulih akibat situasi pandemi Covid-19.

Presiden Direktur Lion Air, Edward Sirait, menuturkan bisnis pengangkutan barang yang dikelola oleh anak usaha perseroan, Lion Parcel, terus meningkat. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tren bisnis pengangkutan penumpang.

Peningkatan pengangkutan kargo ditopang oleh pergeseran pola hidup masyarakat yang semakin banyak berbelanja secara online. Bisnis angkutan barang pun ketiban untung ketika pergerakan manusia dibatasi, yang membuat pengiriman barang menjadi pilihan. Edward mengklaim korporasinya memiliki kapasitas ekspansi yang lebih besar lantaran memiliki armada penerbangan yang menyokong kecepatan pengiriman barang.

Kepala Eksekutif Lion Parcel, Farian Kirana, mengatakan volume pengiriman barang meningkat 17 persen dibanding pada masa sebelum pandemi. Kebanyakan barang yang diangkut adalah pakaian, masker, dan alat kesehatan.

Pergeseran bisnis juga dilakukan maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra, menuturkan selama ini perusahaannya terlalu berkonsentrasi ke pelayanan penumpang. Saat ini Garuda memiliki 10 penerbangan khusus kargo dalam sehari.

Korporasi pengelola bandara juga turut memfasilitasi perluasan bisnis pengangkutan barang. Menurut Direktur Utama PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Salahudin Rafi, pihaknya tengah merumuskan pengembangan Cargo Village untuk mendukung aktivitas logistik di Bandara Kertajati, Majalengka.

Tak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, BIJB juga tengah mendekati salah satu maskapai untuk membuka penerbangan sewa khusus kargo ke Bandara Kertajati. Menurut Rafi, penerbangan khusus kargo layak digencarkan karena segmen ini belum banyak digeluti maskapai.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengatakan kinerja industri retail bakal sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat hingga pengujung tahun.

Roy menuturkan peningkatan dana bantuan dari pemerintah akan menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga sektor riil. Adapun jaminan kredit korporasi sebesar Rp 100 triliun lebih melalui 15 bank, ujar Roy, akan menggerakkan sektor yang terpuruk. Pelonggaran pembatasan sosial juga dinilai turut mendorong kinerja industri retail.

Untuk memanfaatkan momentum tersebut, Roy mengatakan, peretail telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya membuat program promosi belanja, bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial untuk membuat program diskon menarik, memberikan pelayanan pengantaran hingga layanan tanpa turun, dan omnichannel.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah mengatakan, pada semester awal, kinerja peretail anjlok lantaran penutupan sejumlah pusat belanja. Rata-rata hanya sekitar 10 persen kapasitas yang berjalan akibat banjir dan pandemi Covid-19. Sejak adanya pelonggaran, rata-rata kapasitas yang operasional naik menjadi 50 persen.

Budihardjo menuturkan stimulus ekonomi yang digenjot pemerintah bisa mendorong konsumsi seiring dengan bergulirnya program diskon hingga akhir tahun. Selain melalui HBDI, Budihardjo mengatakan, peretail akan mendorong program belanja online yang akan digelar setiap bulan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonsus Widjaja, mengatakan program promosi adalah salah satu opsi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan peretail. Selain menerapkan protokol kesehatan, peretail harus berinovasi supaya harga jual barang dapat terjangkau oleh masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

Untuk meningkatkan kinerja, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) menjalin kerja sama dengan Grab Indonesia guna memberikan layanan on-demand delivery untuk produk kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi.

Penghapusan kewajiban tes rapid dan polymerase chain reaction (PCR) alias uji swab menjadi salah satu opsi stimulus yang sedang dibahas pemerintah untuk meringankan beban perusahaan penerbangan. Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas, dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Budi Prayitno, membenarkan wacana tersebut muncul bersama sederet usulan insentif lainnya.

Tanpa merinci, Budi menyebutkan opsi tersebut masih membutuhkan persetujuan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 karena berhubungan dengan risiko penularan virus.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto, mengatakan sudah ada sejumlah rencana pemberian insentif dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Koordinator Perekonomian, yaitu stimulus biaya parkir pesawat untuk meringankan beban maskapai yang kini hanya mengoperasikan 20-30 persen dari total armada. 

Kementerian juga mengusulkan bantuan biaya untuk tes rapid yang kini diadakan secara mandiri oleh maskapai sebelum memberangkatkan penumpang. Usul stimulus lainnya berupa pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan untuk menambal kewajiban biaya kalibrasi jasa navigasi yang biasa dibayar maskapai kepada Airnav Indonesia.

Menurut Direktur Utama Batik Air, Achmad Lutfie, bila insentif keuangan sulit diwujudkan, pemerintah setidaknya bisa melonggarkan pembatasan okupansi dan kewajiban tes rapid. Saat ini okupansi kursi pesawat sudah berkisar 70 persen, tapi minat penumpang masih rendah karena sejumlah aturan ketat sebelum terbang.

Kinerja industri berpeluang membaik setelah terpuruk selama masa pandemi Covid-19. Peluang tersebut tecermin dari laporan IHS Markit tentang hasil survei purchasing managers index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Juli 2020, yang menunjukkan indeks industri manufaktur Indonesia naik hampir delapan poin ke level 46,9.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kenaikan itu menjadi indikasi kenaikan kepercayaan (confidence) pelaku industri yang berkaitan dengan kesiapan industri untuk mendatangkan bahan baku.

Meski begitu, Agus mengatakan, masih ada tantangan besar agar indeks kembali naik di atas level 50. Langkah untuk menyehatkan sisi permintaan sangat penting agar penyerapan industri manufaktur bisa optimal.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, mengatakan aktivitas industri menunjukkan perbaikan. Namun kinerjanya belum bisa kembali seperti sebelum masa pandemi. Menurut Shinta, pelaku usaha melihat kondisi pasar domestik dan internasional masih lesu dan tingkat pertumbuhan konsumsi sangat lambat. Dia mengatakan, jika produksi manufaktur lebih tinggi dari permintaan atau konsumsi, harga akan jatuh.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan kenaikan indeks manufaktur beriringan dengan pembukaan aktivitas ekonomi pada Juni lalu. Untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, kata Iskandar, pemerintah sedang mempercepat dan memperluas penyaluran bantuan sosial dan percepatan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah dengan penjaminan dan penempatan dana di bank.

Kepala Ekonom IHS Markit, Bernard Aw, mengatakan kenaikan PMI manufaktur menambah harapan setelah perekonomian terpuruk selama kuartal kedua. Indeks output, permintaan, dan ketenagakerjaan yang meningkat pada kuartal ini didorong oleh relaksasi tindakan pengamanan Covid-19.

Singapura merilis data terbaru ekonomi triwulan II-2020. Kontraksi terjadi lebih dalam dari perkiraan.  Laporan kondisi perekonomian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura Chan Chun Sing menunjukan kontraksi PDB Singapura mendekati 42,9% pada triwulan II-2020 ketimbang triwulan sebelumnya. Angka ini lebih buruk daripada estimasi sebelumnya yang dilaporkan bulan lalu berdasarkan data 2 bulan yakni 41,2%.

Adapun secara tahunan penurunan PDB sebesar 13,2%, persentase ini lebih buruk dibandingkan dengan estimasi semula yang memperkirakan kontrasi pada 12,6%. Selain itu Chan Chun Sing menyatakan bahwa pemulihan kondisi ekonomi akan jauh lebih lama dari yang diperkirakan banyak pihak. Pihaknya juga menambahkan bahwa proyeksi ekonomi 2020 pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama dua atau tiga tahun terakhir.

Keputusan PM Lee Hsien Loong untuk menghentikan sebagian besar aktivitas perekonomian Singapura sejak awal April hingga Juni 2020 guna memperlambat persebaran Covid-19 memberikan dampak serius bagi perekonomian Singapura. Situasi ini diperparah melemahnya permintaan pasar akibat penurunan ekonomi global

Serapan anggaran stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menegah atau UKM masih rendah akibat dampak covid-19. Cara yang ditempuh pemerintah adalah memberikan stimulus baru, berupa bantuan sosial produktif bagi sekitar 9 juta usaha kecil, yang masing-masing senilai Rp 2,4 juta. Disiapkan juga pinjaman mikro tanpa bunga sebesar Rp 2 juta per debitor. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, per akhir 2018 ada 64,194 juta UMKM di Indonesia atau 99,99 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 53,35 juta usaha mikro, 783.132 usaha kecil, dan 60.702 usaha menengah.

Anggaran yang dialokasikan untuk UMKM Rp 123,46 triliun. Anggaran itu, untuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, belanja imbal jasa, penjaminan, penjaminan modal kerja, Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM yang ditanggung pemerintah, dan pembiayaan investasi melalui koperasi. Hingga 6 Agustus 2020, serapannya Rp 32,5 triliun atau 26,3 persen dari anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui serapan anggaran stimulus UMKM yang masih rendah. Salah satunya anggaran subsidi bunga, yang terealisasi Rp 1,5 triliun atau 4,6 persen dari pagu. “Rendahnya realisasi subsidi bunga berarti masih ada persoalan perbankan atau lembaga keuangan dalam mengkomunikasikan ke UMKM ataupun dalam proses pendaftaran subsidi,” kata Sri Mulyani saat webinar “Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia” yang digelar Katadata di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Sri Mulyani mengakui, stimulus baru masih menghadapi tantangan berupa validitas data. Data bersumber dari pembiayaan ultramikro (Umi), program Mekaar, koperasi dan pegadaian. “Jika data belum bersih dan terkonsolidasi, ada kemungkinan satu pelaku usaha mendapat 1-2 bantuan pemerintah,” kata Sri Mulyani.

Realisasi insentif PPh final UMKM juga masih rendah, yaitu sekitar Rp 200 miliar. Jumlah itu setara 8,3 persen dari anggaran insentif PPh final UMKM yang sebesar Rp 2,4 triliun. Pemerintah menanggung tarif PPh final sebesar 0,5 persen dari omzet UMKM. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 60,34 persen. UMKM menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan riset Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia pada April 2020, dua pertiga dari 571 UMKM yang disurvei menyatakan berhenti operasi. Sekitar 52 persen UMKM kehilangan pendapatan lebih dari 50 persen dan sekitar 63 UMKM mengurangi jumlah pekerja (Kompas, 20/6/2020).

Kepala UMKM Center FEB Universitas Indonesia Zakir Machmud berpendapat, pemerintah tidak bisa menolong UMKM dari satu sisi saja, tetapi harus dari sisi bisnis. “Rencana penyaluran bansos produktif untuk UMKM sangat diperlukan dalam situasi ketidakpastian ini. UMKM butuh dana segar tunai,” kata Zakir.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menambahkan, penyaluran stimulus UMKM dipercepat guna memutar roda ekonomi dan menggenjot belanja masyarakat. Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, pelaku UMKM diharapkan mendigitalisasi bisnis agar daya tahan bisnisnya lebih baik, karena UMKM berkontribusi besar terhadap serapan tenaga kerja dan perekonomian RI. Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk Hermant Bakhsi menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah demi menggeliatkan perekonomian, terutama UMKM.

Secara nasional anggaran pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan bagi UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, antara lain untuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, belanja imbal jasa penjaminan, penjaminan modal kerja, Pajak Penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, dan pembiayaan investasi lewat koperasi (Kompas.id,11/8/2020), per 6 Agustus 2020, realisasi anggaran program UMKM Rp 32,5 triliun atau 26,3 persen dari pagu.

Sejumlah Perusahaan badan usaha milik negara di Jawa Timur menyalurkan bantuan pinjaman modal dan stimulus kepada (UMKM) di masa pandemi Covid-19. PT Petrokimia Gresik mengalokasikan Rp 41,8 miliar untuk membantu UMKM. Bantuan diberikan berbentuk pinjaman modal bagi UMKM binaan. “Hingga semester I tahun 2020, kami sudah menyalurkan bantuan Rp 9,79 miliar kepada 480 pelaku UMKM sebagai bentuk pemberdayaan sektor usaha padat karya, “ kata Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Rahmad Pribadi di Gresik, Selasa (11/8/2020).

Bantuan untuk UMKM tahun ini 80,1 persen dari total anggaran tanggung jawab perusahaan senilai Rp 51,8 miliar. Tahun 2019 jumlahnya mencapai Rp 45,9 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp 43,7 miliar. “Bantuan untuk UMKM sudah dimulai 2016. Jika diakumulasikan, total bantuan mencapai Rp 188 miliar, mencakup 11,325 UMKM,” ujarnya.

CEO PT Pelabuhan Indonesia III Regional Jawa Tengah Ali Sodikin mengatakan, pihaknya juga memberikan stimulus berupa penundaan angsuran terhadap mitra binaan selama tujuh bulan mulai Juni hingga Desember 2020. Ada 19 mitra binaan antara lain,  di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Intan, dan Cilacap. “Bantuan relaksasi dibagi dua jenis, yaitu penundaan pembayaran dan restrukturisasi pinjaman dengan total pinjaman mencapai lebih dari Rp 1,3 miliar,” katanya. Adapun di seluruh Indonesia, ada 938 UMKM mitra binaan Pelindo III yang mendapat bantuan.

General Manager of Corpotare Social Responsibility PT Semen Indonesia Edy Saraya mengungkapkan, pelaku UMKM perlu mendapat bantuan terutama yang masih baru. “Jika tidak dibantu, usaha bisa gulung tikar,” katanya. Semen Indonesia menyalurkan bantuan bagi sejumlah pelaku UMKM sektor makanan olahan, peternakan, dan konfeksi di Tuban. “UMKM merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan mampu menggerakkan kembali perekonomian pada masa pandemi,” tutur Edy.

Senada dengan Edy, Rahmad dan Ali berharap bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM mampu membangkitkan perekonomian nasional yang pada triwulan II tahun 2020 tumbuh negatif 5,32 persen di bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. “Petrokima juga masih terus memberi pendampingan untuk memasarkan produk-produk UMKM melalui pameran secara daring serta pembuatan website,” kata Rahmad.

Penambang nikel masih mengeluhkan harga jual bijih nikel yang masih di bawah atau tidak sesuai dengan Harga Patokan Mineral (HPM). Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2020 yang mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM.

Sekertaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, para penambang  merasa keberatan karena perusahaan smelter lokal tetap tidak menerima harga bijih nikel sesuai HPM yang berlaku. “Di sisi lain, kami selaku penambang, membayar pajak sesuai HPM,” kata dia, Selasa (11/8).  

Meidy menambahkan, pembentukan formula HPM sudah mengacu kesepakatan antara penambang, pemilik smelter, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kemenko Maritim dan Investasi. Oleh karena itu, dia juga mendukung pembentukan satgas pengawas transaksi jual-beli bijih nikel yang sesuai HPM.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Prihadi Santoso tidak menanggapi keengganan pengelola smelter membeli dari penambang. Dia hanya meminta pemerintah hadir menjadi wasit dalam merumuskan HPM. “Tim Pengawas diharapkan bekerja cepat menginventarisasi masaalah,” ungkap dia.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengatakan, harga jual-beli bijih nikel yang mengacu pada HPM merupakan formulasi yang adil bagi penambang maupun smelter. Penetapan HPM pada Permen ESDM No. 11/2020 telah mempertimbangkan Harga Mineral Acuan (HMA) Internasional. Harga bijih nikel yang mengacu HPM pasti di atas Harga Pokok Produksi (HPP) dari penambang.

Contohnya, HPP nikel rata-rata US$ 20 – US$ 22 per ton. Dengan harga rata-rata bijih di level US$ 28 – US$ 30 per ton, kata Yunus, penambang masih menikmati margin profit 34% sedangkan smelter sekitar 33%. Sehingga, tetap memberikan margin untung bagi penambang maupun pengusaha smelter.