Rokok elektrik terbukti tidak efektif mengurangi konsumsi rokok konvensional pada masyarakat. Penggunaanya justru berganda sehingga dampak buruk yang ditimbulkan semakin besar. Disisi lain, aturan pengendalian rokok elektrik masih belum jelas.

Analis Badan Kebijakan Fiskla Kementerian Keuangan, Febri Pangestu menuturkan pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan konsumsi rokok elektrik  melalui penarikan cukai tembakau pada cairan rokok elektrik senilai 57%. Hal tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan. Pemerintah juga berupaya mengendalikan konsumsi rokok konvensional. Total beban pajak atas rokok di Indonesia mencapai 63,5% yang termasuk pada tarif cukai, pajak roko dan pajak pertambahan nilai. Secara tren juga haraga rokok di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, merespon kebijakan tarif cukai dan harga jual ecer.

Perjalanan domestik diandalkan untuk memulihkan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum. Pada triwulan II-2020, pertumbuhan lapangan usaha ini terkontraksi 22,02 persen atau anjlok dari triwulan I-2020 yang tumbuh 1,95 persen secara tahunan. Data di laman BPS menyebutkan, pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terjadi akibat jumlah wisatawan yang berkurang, penutupan tempat rekreasi dan hiburan, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang memilih untuk memasak di rumah. Semua penyebab itu berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani, Kamis (6/8/2020), di Jakarta, mengatakan, “Untuk memulihkan bisnis akomodasi serta makanan dan minuman perlu memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka bisa melakukan perjalanan liburan dengan aman. Selama protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, risiko yang muncul dari perjalanan akan rendah,” ujarnya. Hariyadi menambahkan, pada 2019, ada 275 juta kunjunan wisatawan domestic di Indonesia. Diharapkan, hingga akhir tahun 2020, sekitar 30 persen dari jumlah kunjungan itu atau sekitar 82,5 juta kunjungan diharapkan terealisasi. Data BPS menunjukkan, pada triwulan II-2020 ada 482.650 kunjungan wisatawan mancanegara atau anjlok 87,81 persen secara tahunan.

Hal serupa dialami lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Pada triwulan II-2020, petumbuhan sektor ini anjlok 30,84 persen secara tahunan. Kondisi ini berbalik dari triwulan I-2020 yang masih tumbuh 1,29 persen secara tahunan. Data yang dihimpun dari PT Angkasa Pura I (Persero), lalu lintas penumpang di 15 bandara AP I pada Juli 2020 sebanyak 1.363.912 orang atau tumbuh 110 persen dibandingkan dengan Juni 2020 yang hanya 648.567 orang.

Pada Juli 2020 ada 21.954 pergerakan pesawat atau tumbuh 57,4 persen dibandingkan Juni 2020 yang hanya 13.942 pergerakan. Adapun pergerakan kargo tumbuh 19,1 persen, yakni dari 30.558.928 kilogram (kg) pada Juni 2020 menjadi 36.407.584 kg pada Juli 2020. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Falik Fahmi melalui siaran pers, Kamis, “Peningkatan lalu lintas terjadi sejak dua bulan terakhir, sejak diterapkan masa adaptasi kebiasaan baru. Hal ini memupuk keyakinan dan optimisme bahwa sektor aviasi akan bangkit, “ ujarnya.

Langkah PT Angkasa Pura I (Persero), dalam meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat untuk berpergian, dengan meneyediakan fasilitas tes cepat Covid-19 di 11 bandara. Terbukti peningkatan lalu lintas penerbangan terjadi di 19 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero). Pada Juli 2020 tercatat 1,52 juta penumpang atau meningkat 143 persen secara bulanan dan 21.431 pergerakan pesawat atau naik 65 persen secara bulanan. “Pemulihan lalu lintas penerbangan di tengah pandemic telah berlangsung sejak pertengahan Juni,” kata Director of Operation and Service Angkasa Pura II Muhamad Wasid.

Pemerintah akan mengoptimalkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah ada setelah ekonomi tumbuh minus 5,32 persen pada triwulan II-2020. Kepala Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan menyalurkan sejumlah program stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. “Program PEN yang dilaksanakan oleh Pemerintah cukup banyak, saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan, dan penyaluran kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (6/8/2020).

Menurut Erick yang juga Menteri BUMN, pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pekerja yang terdampak pemutusan lapangan kerja melaui kartu prakerja. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020. Sasarannya adalah 13,8 juta pekerja nonpegawai negeri sipil dan non-BUMN yang aktif dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang gaji dibawah Rp 5 juta per bulan, “Nilai bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Penyaluran akan diberikan per dua bulan ke rekening setiap pekerja,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengemukakan, pengembangan energi terbarukan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Caranya adalah dengan menggalangkan program pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 1.000 megawatt peak (MWp) terhadap 500.000 rumah tangga penerima subsidi listrik. Setiap rumah mendapat kapasitas terpasang hingga 2.000 watt peak. Program ini bisa di mulai pada 2021 untuk mendukung capaian target nasional PLTS atap sebesar 6.500 MWp pada 2025. “Program ini dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 30.000 orang dan mampu menurunkan belanja subsidi listrik dalam jangka Panjang,” ujar Fabby.

Pandemi Covid-19 sebenarnya membawa peluang pada sektor tertentu yang pertumbuhannya tetap positif sepanjang triwulan II-2020, seperti sektor pertanian, informasi dan komunikasi, serta kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini tumbuh sebesar 16,24 persen , pertumbuhan sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2019 yang sebesar 13,77 persen. Ekonom Bidang Pangan dan Energi senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, pertanian tampil sebagai salah satu sektor yang tidak terkontraksi. Pertanian tetap tumbuh karena merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat. Namun, lanjut Rusli, meski memainkan peran strategis, kesejahteraan petani masih tergerus. Hal ini terlihat dari sejumlah indicator, seperti nilai tukar petani (NTP) yang secara umum turun. Pada Januari 2020, NTP berada pada level 104,21 kemudian turun lagi menjadi 100,09 pada Juli 2020. “Ini tidak adil, harga komoditas mereka turun, tetapi kebutuhan meningkat. Padahal, inflasi sempat turun pada April-Juni 2020, tetapi Indeks Konsumsi Rumah Tangga petani meningkat. Ini menunjukkan, penurunan inflasi hanya dinikmati kelas menengah-atas, bukan petani,” ujarnya.

Kinerja industri pengolahan pada triwulan II-2020 tumbuh minus 6,19 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani memperkirakan, pemulihan industri pengolahan memiliki prospek positif. Shinta memperkirakan, pada triwulan III-2020, industri di sektor primer dapat pulih dan bertahan, seperti makanan-minuman, obat-obatan, dan pengemasan. Sektor lainnya kemungkinan akan pulih pada triwulan IV-2020 atau triwulan I-2021.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, komoditas perkebunan menjadi salah satu penopang ekspor, baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19 melanda. Namun, di tengah pandemi muncul tantangan, seperti proteksi terhadap pasar di negara tujuan ekspor. “Pelaku usaha dan industry nasional mesti memperkuat hubungan bisnis dengan importir karena mereka juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan sumber pasokannya,” ujarnya.  

Sektor pariwisata dan penerbangan sedang merosot akibat pandemic Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara pada kuartal II-2020 sebesar 482.000 anjlok hingga 87% secara year on year (yoy). Salah satu caranya adalah membuka opsi menggabungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata dan penerbangan, Presiden Joko Widodo menyatakan, upaya penggabungan dua usaha ini bisa di pilih dalam perbaikan di kedua sector tersebut. “Kemungkinan menyatukan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahanya makin kelihatan,” ujar Presiden Jokowi, Kamis (6/8).

Presiden menilai, penggabungan BUMN akan membuat manajemen lebih terintegrasi, dan diharapkan bisa tercipta efisiensi hulu dan hilir. Presiden menargetkan integrasi bisa berjalan hingga ke sektor pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan pariwisata. “Ini yang tidak pernah dilakukan, mulai dari manajemen maskapai, manajemen bandara, manajemen pelayanan penerbangan yang tersambung dengan manajemen destinasi, tersambung dengan manajemen hotel dan perjalanan dan bahkan sampai kepada manajemen produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki,” terang Presiden.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, perubahan akan dilakukan pemerintah di akhir tahun dari rencana membuat holding penerbangan menjadi holding pariwisata. Adapun perusahaan yang terlibat dalam pembentukan holding tersebut antara lain, PT Indonesia Tourism Development (ITDC), PT Pengembanan Pariwisata Indonesia, PT Garuda Indonesia, Tbk, dan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Pemerintah berupaya mengembangkan kawasan lumbungan pangan (food estate) di Kalimantan Tengah, yang akan dimulai pada Oktober 2020 di lahan rawa seluas 30.000 ha. Menurut Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (BBSDLP) Kementerian Pertanian (Kemtan) Husnain, “Pertanaman akan dimulai Oktober sehingga semua persiapan harus kami laksanakan sebelum Oktober ini,” ujarnya, Kamis (6/8).

Husnain menjelaskan, sejak Agustus lalu, Kemtan sudan mengadakan sarana produksi mulai dari benih, dolomit, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan) dan laiinya. Dia menambahkan rencana luas tanam Food Estate di Kabupaten Pulau Pisang seluas 10.000 hektare (ha), dan di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 ha. Komoditas utama yang dikembangkan di kawasan ini adalah padi dan jagung. Sedangkan komoditas lain seperti hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, maupun peternakan itik. Adapun perkebunan sebagai pendukung.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, nanti nya produksi padi dari Food Estate ini ditargetkan bisa mencapai 5 ton per ha. Dalam pilot project yang dilakukan saat ini, produksi yang dihasilkan baru sekitar 2,5 ton. Untuk itu, perlu adanya solusi mekanisme pertanian agar produksi sesuai target.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, pengembangan Food Estate ini merupakan salah satu strategi peningkatan produksi pangan dalam jangka menengah panjang. Meskipun pengembangan ini belum berhasil. Untuk itu, Food Estate harus didesain dengan hati-hati, yakni dengan pertimbangan lingkungan, iklim, dan teknologi yang aplikatif.

Industri desain produk di Indonesia berpeluang tumbuh di tengan pandemi Covid-19. Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan daya saing industri kreatif ini. Saat ini berbagai produk dan desain produk nasional di sektor industri kreatif kian diminati di pasar global. Berdasarkan Global Industrial Design Market 2020 Research Report, nilai pasar global dari design produk industri cukup besar. 

Pada 2019, nilai pasarnya mencapai 45,38 miliar dollar AS dan akan menembus 65,41 miliar dollar AS pada 2026. Tingkat pertumbuhan produk industri ini diproyeksikan sebesar 5,3% pada 2021-2026.

Dalam kurun waktu tiga bulan sejak pemerintah menerbitkan kebijakan ekspor benih bening lobster diekspor. Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andreau Misanta menyebutkan, jumlah benih lobster yang sudah diekspor mencapai 3.180.000 ekor disebut hampir mencapai Rp. 8 miliar. Ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Syclla spp), dan Ranjungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditetapkan 4 Mei 2020. Regulasi ini menggantikan Permen-KP No. 56/2016 yang melarang penangkapan ekspor benih lobster. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 48/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster diatur, proporsi jumlah benih bening lobster yang dapat diekspor maksimal 30 persen dari kuota tangkap, sedangkan 70 persen untuk budidaya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusian Abdul Halim menilai, sejak awal Permen-KP No. 12/2020 tidak didasarkan kajian dan pelaksanaannya melanggar ketentuan. Penetapan volume benih bening lobster yang di ekspor tidak mencerminkan volume lobster yang dibudidayakan. Faktanya, pembudidaya lobster lokal saat ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan benih lobster. Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) Effendy Wong menilai, ekspor benih bening lobster dalam skala besar tidak sejalan dengan mandat dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan budidaya lobster di Tanah Air. Effendy menambahkan, “Indonesia hanya akan menjadi penjual benih dengan harga murah, sedangkan budidaya lobster di dalam negeri gagal berkembang,” katanya.

Jumlah keramba jaring apung (KJA) kerapu dan lobster yang masih aktif di Indonesia saat ini hanya berkisar 10.000 unit. Daya rata-rata tebar benih 300 ekor per KJA ukuran 3 meter x 3 meter sehingga kapasitas benih lobster yang mampu dibudidayakan hanya 3 juta ekor setahun.Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) merilis Hasil Bathsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 06/2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster. PBNU meminta ekspor benih bening lobster di hentikan, dan meminta Pemerintah untuk memprioritaskan pembudidaya lobster dalam negeri.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengakui, banyaknya keluhan mengenai harga benih lobster yang mahal. Pihaknya berjanji akan menelusuri penyebab nya dengan meminta keterangan dari eksportir dan nelayan.

Dana simpanan masyarakat di perbankan tumbuh positif selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan ini adalah imbas kekhawatiran masyarakat terhadap ketidakpastian ekonomi nasional. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia David Sumual, Rabu (5/8/2020), menilai, penyebab terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 yang secara tahunan minus 5,32 persen yang dipengaruhi perlambatan dari sisi belanja masyarakat, investasi, dan perdagangan. Penurunan konsumsi utamanya terjadi pada Mei 2020, pada saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) gencar diterapkan di banyak daerah. “Pada puncak PSBB, konsumsi masyarakat tertahan. Ini terlihat dari penurunan jumlah transaksi,” ujarnya saat di hubungi di Jakarta.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, transaksi non tunai menggunakan ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik pada Mei 2020 turun 24,46 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kontraksi tahunan terjadi di semua kelompok konsumsi rumah tangga, di antaranya restoran dan hotel (minus 16,53 persen) serta transportasi dan komunikasi (minus 15,33 persen).

Badan Pusat Statistik merilis, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 tumbuh minus 5,32 persen. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi tumbuh minus 5,51 persen. Direktur Riset Center of Reforum on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, mengatakan, “Penurunan pendapatan masyarakat inilah yang memotong daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi, yang berimbas pada kontraksi ekonomi, “ ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada triwulan II-2020, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 7,42 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Pertumbuhan DPK pada triwulan II-2019 sebesar 9,54 persen secara tahunan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, pertumbuhan DPK ditopang layanan digital yang memudahkan nasabah. Sementara berdasarkan bank umum (BUKU) IV, dengan modal inti di atas Rp. 30 triliun, mencatatkan pertumbuhan DPK 11,9 persen.

Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, per semester I-2020 dana giro dan tabungan (CASA) BCA tumbuh 12,8 persen secara tahunan mencapai Rp. 575,9 triliun. Dana giro dan tabungan ini berkontribusi sebesar 75,6 persen dari total DPK pada Juni 2020. Jaringan transaksi perbankan yang luas merupakan faktor pendorong dana tersebut. “Jumlah rekening pada semester II-2020 tumbuh 11,9 persen secara tahunan mencapai 22,5 juta rekening, ditopang oleh layanan pembukaan rekening daring, “ ujar Jahja.

Berdasarkan data Distribusi Simpanan Bank Umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nominal DPK per Juni 2020 mencapai Rp. 6.250 triliun. DPK tersebut terdiri dari deposito sebesar Rp. 2.640 triliun, tabungan Rp. 1.986 triliun, dan giro Rp. 1.624 triliun. Komponan giro mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan posisi Juni 2019, yaitu mencapai 8,8 persen. Sementara deposito tumbuh 3,9 persen dan tabungan tumbuh 1,7 persen secara tahunan.

Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis Eric Sugandi berpendapat, masih ada peluang ekonomi tumbuh. “Selanjutnya, pengeluaran pemerintah bisa membantu pertumbuhan, baik secara langsung maupun melalui efek berganda dari konsumsi rumah tangga dan investasi,” katanya.

Investasi di Indonesia mengalami pertumbuhan terendah selama satu decade terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan investasi pada triwulan I-2020 hanya 1,7 persen di bandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada triwulan I-2018, investasi sempat tumbuh pesat hingga 7,94 persen. Pada triwulan II-2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi memburuk ketimbang triwulan I-2020. Nilai investasi itu Rp. 191,9 triliun, turun 4,3 persen daripada periode yang sama tahun lalu.

Peluang investasi muncul ditengah pandemi, banyak perusahaan merelokasi pabriknya keluar China. Untuk merebut peluang itu, kepala BKPM Bahlil Lahadalia Selasa (4/8/2020), mengatakan, dibutuhkan langkah-langkah yang tidak lazim. Pemerintah akan membuka diri untuk investor asing, baik dari segi kebijakan, insentif, maupun perubahan regulasi. “Karena kondisi Covid-19, jangan lagi memakai rujukan dengan cara-cara lazim. Harus di luar kelaziman, “ ujarnya dalam diskusi daring “Relocating Invesment to Indonesia in the Time of Covid-19: Opportunity and Challenge”. 

Bahlil berpendapat, salah satu cara mendapatkan investasi adalah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat. RUU sapu jagat ini di nilai ampuh untuk merebut perhatian investor dari negara pesaing seperti Vietnam, khususnya dari segi kemudahan birokrasi, harga tanah, dan upah kerja. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, menggenjot sektor manufaktur untuk tetap beroperasi selama pandemic dapat membantu menghindarkan Indonesia dari dampak resesi. “Kami akan berupaya agar kedepan manufaktur Indonesia semakin berdayasaing dan terus bertumbuh,” kata Agus.

Ekonom Senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, mengatakan, untuk menarik lebih banyak investasi asing, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Faktor yang pertama yang harus diselesaikan adalah persoalan lingkungan dan praktik koruptif di birokrasi. Sedangkan terkait RUU Cipta Kerja, “Pemerintah harus mau membicarakan ini secara terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan yang berbeda,” ujarnya.

Pembatasan sosial berskala besar seiring meluasnya kasus Covid-19 di Indonesia menekan harga ayam ras di tingkat peternak hingga jauh dibawah ongkos produksinya. Provinsi Jawa Barat, salah satu sentra produksi ayam pedaging nasional, harga ayam di tingkat peternak anjlok hingga Rp. 6.000-Rp. 8.000 per kilogram (kg) pada pertengahan April 2020, jauh di bawah ongkos produksinya yang Rp. 18.000 per kg. Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional menyebutkan, dari sekitar 12.000 peternak di Ciamis, Jawa Barat, 70 persen di antaranya tidak lagi mengoperasikan kandang nya secara optimal.

Pada akhir Juli 2020, giliran Paguyuban Peternak Nusantara (PPRN) mengeluhkan anjloknya harga ayam hidup. Menurut PPRN harga jual ayam hidup di tingkat peternak berkisar Rp. 14.000-Rp.15.000 per kg akhir Juli 2020. Padahal, harga acuan pembelian di tingkat petani sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 ditetapkan Rp. 19.000-Rp. 21.000 per kg. Selain faktor permintaan, anjloknya harga jual ayam hidup di peternak mengindikasikan pasar kelebihan pasokan.

Jumlah peternak unggas mandiri, yakni peternak yang tidak terikat perusahaan unggas, terus menurun. Data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) dalam Voluntary Poultry Report (Wright dan Darmawan, 2017), jumlah peternak mandiri terus berkurang dari sekitar 100.000 peternak pada tahun 2018 menjadi 6.000 peternak tahun 2016. Pangsa pasarnya pun turun dari 70 persen menjadi 18 persen selama kurun waktu tersebut.