Kementerian Keuangan resmi mendelegasikan kewenangan untuk meberikan pengurangan pajak penghasilan atau tax allowance dan tax holiday kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kewenangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK/0.01/2020 tentang Perubahan Atas Perubahan PMK Nomor 11/PMK.011/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan/atau Daerah-Daerah tertentu. Beleid tersebut mulai berlaku efektif pada 11 Agustus 2020 pekan depan. Saat investor ingin berinvestasi, selain bisa mendaftarkan diri juga sekalian mengajukan insentif fiskal melalui Online Single Submission (OSS) di BKPM.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, meskipun pengajuan di BKPM skema insentif beserta besarannya, tetap ditentukan Menteri Keuangan sebagai otoritas fisikal. Yoga menyampaikan, dengan adanya PMK 96/2020 ini diharapkan investasi meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. “Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2019, dalam rangka percepatan investasi, maka persetujuan tax allowance diberikan kepada BKPM,” kata Yoga kepada Selasa (4/8).

Menurut Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak Kemenkeu Yunirwansyah, “Wajib pajak yang mendapat tax allowance sejak 2007 sampai Juli 2020 ada 167 surat keputusan, “ turunya ke KONTAN. Kepala BPKM Bahlil Lahadalia berjanji pengurusan tax allowance termasuk tax holiday seminggu bisa selesai,” yang penting data-data nya valid dan terpenuhi,” katanya, Selasa (4/8). Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengatakan, terbitnya beleid ini bisa menjadi pemanis bagi investor untuk bisa langsung masuk, yang tentunya harus dibarengi kebijakan lain yang mendukung.

Harga lobster hasil panen anjlok dan sulit terjual. Pembudidaya  juga terancam tidak bisa melanjutkan usaha pembesaran karena tidak sanggup membeli benih yang harganya semakin mahal.

Menurut Sapardi pembudidaya lobster di desa Peremas NTT Barat, sebagian pembudidaya mulai memanen lobster bulan ini. Namun harga lobster turun 50% dibandingkan panen tahun lalu. Adapun harga lobster jenis pasir Rp 200.000 per kg, pada kondisi normal harga Rp 300.000 sd Rp 400.000 per kg. Sementara harga lobster mutiara ukuran di atas 500 gr Rp 400.000 per kg. Padahal pada musim panen biasanya harganya Rp 700.000 sd Rp 750.000 per kg. Menurutnya, pengepul mulai menolak hasil panen lobster dengan alasan susah menjualnya. Eskportir lebih gencar menyerap benih lobster.

Menurut Hairudding, pembudidaya di Telong Elong Lombok Timur, harga benih lobster pasir saat ini Rp 12.000 per ekor padahal harga normalnya Rp 2.000 per ekor. Harga benih bening lobster mutiara melonjak dari Rp 10.000-Rp 15.000 per ekor menjadi Rp 30.000 per ekor.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP segera merealisasikan seluruh saham Pinehill Company Limited setelah rapat umum pemegang saham luar biasa pada Senin (3/8/2020) menyetujui rencana itu. ICBP membukukan penjualan bersih konsolidasi Rp 23,05 triliun pada Semester I-2020 atau tumbuh 4% secara tahunan. Sementara laba usaha tumbuh 22% dalam setahun menjadi Rp 4,68 triliun dan laba periode berjalan naik 31% menjadi Rp 3,38 triliun.

Aliran dana segar ke entitas digital dalam negeri terus berdatangan meski situasi dunia tengah dilanda wabah corona. Salah satu unicorn atau perusahaan digital bernilai lebih dari US$ 1 miliar di bidang pariwisata dan hiburan, Traveloka, misalnya, baru saja mendapat dana jumbo sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,6 triliun, yang diperoleh dari para investor baru dan existing Traveloka, seperti Grup East Ventures dan Siam Commercial Bank Pcl.

Suntikan modal ini, ujar Kepala Eksekutif Traveloka Ferry Unardi, bakal digunakan untuk menyediakan kemudahan layanan dan keamanan bagi pengguna Traveloka. Tak hanya Traveloka, salah satu entitas fintech peer to peer Awan Tunai pekan lalu juga mengumumkan telah menerima suntikan dana terbaru senilai US$ 20 juta atau Rp 292 miliar dari Accial Capital. Perusahaan lain yang menerima suntikan jumbo selama masa pandemi ini adalah Kopi Kenangan. Kedai kopi tersebut pada pertengahan Mei lalu menerima pendanaan Rp 1,6 triliun dari sindikasi investor yang dipimpin Sequoia Capital.

Hingga pekan lalu, tercatat sudah ada 56 entitas start-up dalam negeri yang mendapat pendanaan. Kepala Eksekutif BRI Ventures Nicko Widjaya mengatakan realisasi ini tidak bisa dikatakan buruk bila dibanding raihan sepanjang tahun lalu sebanyak 110 pendanaan. Efisiensi, kecakapan pendiri, inovasi, dan rencana panjang, kata Nicko, tetap menjadi pertimbangan terbesar para investor ketika ingin memodali start-up.

Gojek, bersama jaringan bisnisnya, seperti Digitaraya dan UBS, sudah menggelar tiga program akselerasi start-up Tanah Air. Bahkan program tersebut juga menghadirkan program akselerasi untuk meningkatkan dan memberdayakan kapasitas mitra di bisnis kuliner.

PT Bank Central Asia Tbk, melalui program Synergy Accelerator, juga sudah tiga kali meluncurkan program pelatihan dan pembinaan selama corona melanda. Program ini terus berlangsung lantaran kebutuhan entitas induk terhadap solusi digital sangat potensial. 

Beberapa waktu lalu, Amazon sudah menyampaikan komitmen investasi senilai US$ 1 miliar di Indonesia menyusul eksistensi Google, Alibaba, dan Hutchison yang telah membenamkan investasi pada pusat fasilitas data di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Traveloka Ferry Unardi tak bisa memungkiri bila wabah corona menekan kegiatan operasional perusahaan cukup signifikan. Terbatasnya aktivitas masyarakat akibat pemberlakuan protokol kesehatan—baik yang diatur pemerintah maupun dilakukan secara mandiri—menyebabkan tingkat hunian hotel turun ke level terendah. 

Untuk bisa meyakinkan masyarakat kembali berpelesiran, Ferry mengatakan, entitasnya bakal menjamin semua protokol kesehatan akan dijalankan. Traveloka baru saja mengumumkan kepercayaan dari para investornya dengan adanya suntikan dana baru senilai Rp 3,6 triliun. Pendanaan ini akan memperkuat upaya Traveloka untuk bangkit dengan tetap memberdayakan mitra dan semua pemangku kepentingan. Pekan lalu, Oyo Rooms pusat di India menjalin kerja sama bisnis dengan Unilever untuk menyediakan alat sanitasi untuk memenuhi protokol kesehatan wabah corona. Country Head Emerging Business Oyo Hotels and Homes Indonesia, Eko Bramantyo, mengatakan pada Maret okupansi hotel mitra Oyo rata-rata turun hingga 60 persen. 

Pemerintah menyatakan bakal mengedepankan pembenahan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas untuk menangani wabah corona. Kementerian Perhubungan tengah berupaya agar pelonggaran administrasi seperti surat izin moda transportasi udara dihapuskan. Maskapai Grup Lion Air, hingga kemarin, terus menambah titik bagi penumpang untuk melakukan pendeteksian dini corona (rapid test) menjadi 40 titik keberangkatan. Maskapai berbiaya murah lainnya, yakni Citilink, bahkan berani memberi promo gratis rapid test, meskipun dengan jumlah yang terbatas, agar bisa mendongkrak okupansi penumpang.

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengatakan industri penerbangan dan perhotelan memiliki batasan okupansi minimal 60 persen dan 50 persen untuk bisa bertahan dalam krisis. Tapi, untuk meningkatkan okupansi tersebut, kepastian aspek kesehatan bagi pelancong juga diperlukan.

Produsen makanan olahan beku siap saji menuai berkah kenaikan penjualan selama pandemi Covid-19. Selain itu, Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menciptakan kebiasaan baru di tengah masyarakat untuk memasak makanan olahan beku seperti nugget, daging olahan dan sejenisnya.

PT Sierad Produce Tbk (SIPD) lewat anak usaha PT Belfoods Indonesia yang memproduksi nugget dengan merek Belfoods, menuai kenaikan penjualan selam pandemi. Menurut Direktur Utama SIPD Tony Wattemena mengatakan “Secara keseluruhan pasar baik dan tumbuh pesat saat PSBB karena tren memasak dirumah,” kepada KONTAN, Senin (3/8). Tony mengatakan, di saat awal pandemi permintaan frozen food melonjak cukup tajam di ritel modern. Hingga akhir kuartal semester I 2020, segmen penjualan makanan siap saji milik Sierad Produce tercatat tumbuh 9,9% year-on-year (yoy) menjadi Rp. 272,38 miliar. Kontribusi segmen tersebut mencapai 13% dari total pendapatan bersih SIPD di semester I 2020.

Berkah yang sama juga di rasakan PT Sorin Maharasa, produsen sosis, nugget, roulade dan berbagai makanan olahan sejenis lainnya dengan merek seperti Mini Pao, Willy, Mak Nyoss dan lainnya. Menurut Brand Manger PT Sorin Maharasa, Oman Abdur Rahman mengatakan, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan di kisaran 60% hingga 90% dibandingkan permintaan sebelum pandemi korona. Saat ini, produk Sorin Maharasa banyak menyasar segmen pasar tradisional dengn kontribusi sekitar 60% hingga 70% dari total penjualan. Hingga Juli tahun ini, Oman mencatat realisasi penjualan Sorin Maharasa sudah mencapai sekitar 80% dari total target di sepanjang tahun 2020.

Berbeda dengan yang di rasakan oleh PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), Penjualan nya sempat terhambat saat awal pandemi lantaran penutupan ritel modern dan hotel, restoran, dan kafe. Hingga semester pertama tahun ini, penjualan bersih FOOD tercatat turun 22% secara tahunan menjadi Rp. 47,59 miliar. Kontribusi penjualan didominasi oleh daging olahan 63% dan daging mentah 37%. Menurut Direktur Utama FOOD Agustus Sani Nugroho mengatakan “Namun dibandingkan awal pandemi, maka saat ini sudah ada peningkatan. Kami memproyeksikan penjualan di semester dua ini lebih baik dari semester pertama,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (3/8).

Di samping itu,  PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), untuk mendorong penjualan daging olahan merambah pasar online. Keterbatasan ruang gerak masyarakat di pasar ritel bakal membuat saluran penjualan digital semakin marak, termasuk untuk penjualan produk makanan olahan. “Penjualan online semestinya dapat berkembang, Kami baru saja memulai lewat anak usaha, Kemfood,” ujar Agustus Sani Nugroho, Direktur Utama FOOD kepada KONTAN, Senin (3/8).

Dampak pandemi Covid-19 membuat pendapatan dan daya beli masyarakat semakin menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi deflasi 0,1 persen pada Juli 2020. Ini mengindikasikan adanya pelemahan daya beli masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,79 persen dan memberikan andil terhadap deflasi 0,19 persen. Bahan pangan yang menyumbang deflasi di antaranya bawang merah, daging ayam ras, beras, bawang putih, cabai rawit, dan gula pasir.

Deflasi di sektor kelompok ini menunjukkan turunnya permintaan bahan pangan. Penurunan terkorelasi dengan penurunan nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) dan nilai tukar petani hortikultura (NTPH) pada Juli 2020, NTPP turun 0,25 persen menjadi 110,17 dan NTPH turun 0,74 persen menjadi 99,77 persen secara bulanan. Indeks konsumsi rumah tangga petani juga mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.  

Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, Senin, (3/8/2020), mengatakan, masyarakat baik konsumen maupun produsen, terkena pukulan ganda dari sisi pendapatan dan daya beli. “Tabungan masyarakat kian tergerus pengeluaran untuk konsumsi, terutama yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan pengurangan pendapatan. Akibatnya, bantalan sumber dana rumah tangga, masyarakat semakin menipis,” ujarnya. Menurut Latif, rumah tangga petani merupakan konsumen sekaligus produsen mengalami pukulan lebih parah. Permintaan terhadap sejumlah produk pangan tengah melemah. Akibatnya petani sebagai produsen pangan menjual hasil panennya dengan harga rendah. Hal itu tercermin dari NTTP dan NTPH yang turun.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan, laju inflasi ini pada Juli 2020 sebesar 0,16 persen. Berdasarkan tren tahunan, laju inflasi ini cenderung melambat, terutama sepanjang April-Juli 2020. “Laju inflasi inti ini masih tergolong lemah. Artinya, perlu upaya lebih dalam meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya. Selain itu, Suhariyanto juga menyatakan, deflasi pada Juli 2020 tidak wajar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dua bulan setelah masa Ramadhan-Lebaran masih mengalami inflasi.

Nielsen menyebutkan, indeks keyakinan konsumen pada triwulan II-2020 turun 25 poin dibandingkan dengan triwulan I-2020 sebelumnya ke posisi 102 poin. Penurunan tejadi pada indikator penurunan indeks, yaitu persepsi terhadap prospek lapangan kerja (turun dari 70 persen ke 48 persen), keadaan keuangan pribadi (turun dari 78 persen ke 57 persen), dan keinginan untuk berbelanja dalam 12 bulan ke depan (turun dari 60 persen ke 35 persen).

Pencabutan larangan perjalanan dinas di era pandemi Covid-19 rentan disalahgunakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan realisasi perjalanan dinas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019. Penyimpangan belanja perjalanan dinas ditemukan dalam mata uang rupiah dan dollar AS, yaitu Rp. 102,75 miliar dan 444 dollar AS di 43 kementrian/lembaga (K/L).

Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, Senin (3/8/2020), mengatakan, perjalanan dinas terjadi setiap tahun, tak menutup kemungkinan semasa pandemi. Modus penyimpangan anggaran umumunya perjalan ganda, fiktif atau dialokasikan tetapi tidak berangkat, dan lebih lama dari surat perintah perjalanan dinas. “Penyimpangan anggaran perjalanan dinas juga kerap berupa pertanggungjawaban yang melebihi hak seharusnya, terutama untuk biaya hotel dan pesawat,” katanya.

Pekan lalu, pemerintah mencabut larangan berpegian atau pergerakan aparatur sipil negara melaui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64/2020. Surat yang ditandatangani 13 Juli ini berlaku bagi seluruh ASN di tingkat pusat dan daerah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng berpendapat, “Ketimbang digunakan untuk perjalanan dinas, anggaran yang ada lebih baik untuk program padat karya berupa pembangunan infrastruktur atau pembinaan usaha,” ujarnya.

Perjalanan dinas yang beramai-ramai dapat memperparah penyebaran Covid-19 lewat kluster perkantoran atau lingkungan kerja. Per 28 Juli ditemukan total 459 orang positif Covid-19 dari 90 kluster perkantoran di DKI Jakarta. Data dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mencatat, per 3 Agustus, 22 perkantoran sudah ditutup karena menjadi kluster penularan Covid-19. Kluster perkantoran paling banyak dari pegawai instansi pemerintahan, yaitu kementerian (20 kluster dan 139 kasus), badan/lembaga (10 kluster dan 25 kasus), kantor di lingkungan Pemprov DKI (34 kluster dan 141 kasus), dan kepolisian (1 kluster dan 4 kasus). Menurut Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, “Pegawai kementerian yang bertugas harus terlebih dahulu tes cepat dan dinyatakan negatif Covid-19. Jumlah orang yang berpergian saat perjalanan dinas juga dibatasi,” ujarnya.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ari Julianto Gema, menyatakan perjalanan dinas wajib mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Fokus perjalanan dinas, antara lain, di Destinasi prioritas pariwisata. Destinasi yang berdekatan dengan ibu kota provinsi. Dua kali tes usap bagi ASN bertugas juga dilakukan.

Vice President Public Relation PLN, Arsyadany Akmalputri mengatakan, PLN menetapkan persyaratan ketat perjalanan dinas bagi semua karyawan. Kendati tak ada persyaratan usia bagi karyawan yang bertugas, syarat uji tes cepat ataupun uji usap wajib dipenuhi sebelum dan sesudah bertugas.

Pandemi Covid-19 memukul ekonomi negara di dunia. Ekonomi negara Uni Eropa mengalami resesi karena tumbuh negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Sebelumnya, Korea Selatan, Singapura, serta Hong Kong juga menyatakan resesi. Amerika Serikat (AS) mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 32,9% kuartal II ini lebih dalam dari kuartal I yang minus 5%. Sedangkan Uni Eropa kuartal II negatif 11,9% lebih buruk dari kuartal I -3,2%. Memburuknya kondisi ekonomi negara-negara tersebut akan berefek bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pasalnya, mereka merupakan mitra dagang utama Indonesia serta negara dengan peran investasi besar bagi kita.

Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menilai, yakni: Satu, sektor perdagangan. Negara AS adalah negara tujuan ekspor kedua Indonesia dengan nilai US$ 8,59 miliar di semester I 2020, setelah China. Adapun Uni Eropa peringkat ketiga tujuan ekspor dengan nilai US$ 6,45 miliar. Dua, investasi asing langsung alias foreign direct investment. Jika ekonomi negara asal terganggu, investasi ke kita bisa terpukul. Tiga, pinjaman dari Bank di luar negeri yang akan melambat, sehingga menggangu pembiayaan investasi di Indonesia. Empat, investasi portofolio berkurang.

Ekonom Indef Bhima Yushistira melihat, kombinasi krisis ekonomi, kesehatan dan politik AS membuat pemulihan ekonomi negeri itu mengalami pola U shaped, alias tidak akan pulih dalam waktu cepat. “Efeknya ke penurunan tajam volume perdagangan global dan rendahnya harga komoditas karena demand lesu,” katanya. Bhima khawatir, jika program pemulihan ekonomi nasional realisasinya tak cepat maka pemulihan ekonomi kita akan berpola L shaped dan sulit balik ke 5%.

Berbeda dengan Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah masih optimis, resesi global tidak berdampak besar bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita tidak didominasi ekspor, tapi konsumsi lokal. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani berharap, pemerintah bisa mendongkrak ekonomi paruh kedua ini agar tidak resesi. Yakni dengan mempercepat stimulus dunia usaha, terutam bantuan cash flow, dan modal kerja.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan program bantuan sosial akan diperpanjang untuk rakyat yang terkena dampak wabah Covid-19. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program sosial baru, salah satunya adalah pemberian insentif tenaga kesehatan. Askolani mengatakan pemerintah juga masih memiliki berbagai pelebaran kebijakan. Bantuan pangan, misalnya, masih akan diperlebar ke 10 juta keluarga penerima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengusulkan untuk memberikan bansos kepada 12 juta pelaku UMKM. Pemerintah menurutnya menyiapkan anggaran penanggulangan wabah corona sebesar Rp 695,2 triliun. Seluruh program bantuan sosial dalam pos jaring pengaman sosial diperpanjang 6-9 bulan atau hingga akhir tahun. Kalaupun efek pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh masyarakat, Program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan dan bansos sembako—yang merupakan program reguler dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—tetap dilanjutkan pada tahun depan. 

Banyak program sosial yang diberikan pemerintah berdampak kepada anggaran negara. Penerimaan negara diperkirakan merosot 10 persen yang menyebabkan defisit melebar hingga Rp 1.039 triliun atau 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Dalam draf APBN 2021, pemerintah sebenarnya optimistis bisa merampingkan defisit pada tahun depan di kisaran 4,1 persen. Namun, belakangan proyeksi ini direvisi oleh Badan Kebijakan Fiskal menjadi 4,7 persen. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Erani Yustika, mendukung pemerintah memperbanyak dan memperpanjang program bantuan sosial. Bansos, kata dia, bisa menjamin daya beli masyarakat saat ekonomi sedang terpuruk.