Produsen makanan olahan beku siap saji menuai berkah kenaikan penjualan selama pandemi Covid-19. Selain itu, Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menciptakan kebiasaan baru di tengah masyarakat untuk memasak makanan olahan beku seperti nugget, daging olahan dan sejenisnya.

PT Sierad Produce Tbk (SIPD) lewat anak usaha PT Belfoods Indonesia yang memproduksi nugget dengan merek Belfoods, menuai kenaikan penjualan selam pandemi. Menurut Direktur Utama SIPD Tony Wattemena mengatakan “Secara keseluruhan pasar baik dan tumbuh pesat saat PSBB karena tren memasak dirumah,” kepada KONTAN, Senin (3/8). Tony mengatakan, di saat awal pandemi permintaan frozen food melonjak cukup tajam di ritel modern. Hingga akhir kuartal semester I 2020, segmen penjualan makanan siap saji milik Sierad Produce tercatat tumbuh 9,9% year-on-year (yoy) menjadi Rp. 272,38 miliar. Kontribusi segmen tersebut mencapai 13% dari total pendapatan bersih SIPD di semester I 2020.

Berkah yang sama juga di rasakan PT Sorin Maharasa, produsen sosis, nugget, roulade dan berbagai makanan olahan sejenis lainnya dengan merek seperti Mini Pao, Willy, Mak Nyoss dan lainnya. Menurut Brand Manger PT Sorin Maharasa, Oman Abdur Rahman mengatakan, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan di kisaran 60% hingga 90% dibandingkan permintaan sebelum pandemi korona. Saat ini, produk Sorin Maharasa banyak menyasar segmen pasar tradisional dengn kontribusi sekitar 60% hingga 70% dari total penjualan. Hingga Juli tahun ini, Oman mencatat realisasi penjualan Sorin Maharasa sudah mencapai sekitar 80% dari total target di sepanjang tahun 2020.

Berbeda dengan yang di rasakan oleh PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), Penjualan nya sempat terhambat saat awal pandemi lantaran penutupan ritel modern dan hotel, restoran, dan kafe. Hingga semester pertama tahun ini, penjualan bersih FOOD tercatat turun 22% secara tahunan menjadi Rp. 47,59 miliar. Kontribusi penjualan didominasi oleh daging olahan 63% dan daging mentah 37%. Menurut Direktur Utama FOOD Agustus Sani Nugroho mengatakan “Namun dibandingkan awal pandemi, maka saat ini sudah ada peningkatan. Kami memproyeksikan penjualan di semester dua ini lebih baik dari semester pertama,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (3/8).

Di samping itu,  PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), untuk mendorong penjualan daging olahan merambah pasar online. Keterbatasan ruang gerak masyarakat di pasar ritel bakal membuat saluran penjualan digital semakin marak, termasuk untuk penjualan produk makanan olahan. “Penjualan online semestinya dapat berkembang, Kami baru saja memulai lewat anak usaha, Kemfood,” ujar Agustus Sani Nugroho, Direktur Utama FOOD kepada KONTAN, Senin (3/8).

Dampak pandemi Covid-19 membuat pendapatan dan daya beli masyarakat semakin menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi deflasi 0,1 persen pada Juli 2020. Ini mengindikasikan adanya pelemahan daya beli masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,79 persen dan memberikan andil terhadap deflasi 0,19 persen. Bahan pangan yang menyumbang deflasi di antaranya bawang merah, daging ayam ras, beras, bawang putih, cabai rawit, dan gula pasir.

Deflasi di sektor kelompok ini menunjukkan turunnya permintaan bahan pangan. Penurunan terkorelasi dengan penurunan nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) dan nilai tukar petani hortikultura (NTPH) pada Juli 2020, NTPP turun 0,25 persen menjadi 110,17 dan NTPH turun 0,74 persen menjadi 99,77 persen secara bulanan. Indeks konsumsi rumah tangga petani juga mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.  

Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, Senin, (3/8/2020), mengatakan, masyarakat baik konsumen maupun produsen, terkena pukulan ganda dari sisi pendapatan dan daya beli. “Tabungan masyarakat kian tergerus pengeluaran untuk konsumsi, terutama yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan pengurangan pendapatan. Akibatnya, bantalan sumber dana rumah tangga, masyarakat semakin menipis,” ujarnya. Menurut Latif, rumah tangga petani merupakan konsumen sekaligus produsen mengalami pukulan lebih parah. Permintaan terhadap sejumlah produk pangan tengah melemah. Akibatnya petani sebagai produsen pangan menjual hasil panennya dengan harga rendah. Hal itu tercermin dari NTTP dan NTPH yang turun.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan, laju inflasi ini pada Juli 2020 sebesar 0,16 persen. Berdasarkan tren tahunan, laju inflasi ini cenderung melambat, terutama sepanjang April-Juli 2020. “Laju inflasi inti ini masih tergolong lemah. Artinya, perlu upaya lebih dalam meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya. Selain itu, Suhariyanto juga menyatakan, deflasi pada Juli 2020 tidak wajar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dua bulan setelah masa Ramadhan-Lebaran masih mengalami inflasi.

Nielsen menyebutkan, indeks keyakinan konsumen pada triwulan II-2020 turun 25 poin dibandingkan dengan triwulan I-2020 sebelumnya ke posisi 102 poin. Penurunan tejadi pada indikator penurunan indeks, yaitu persepsi terhadap prospek lapangan kerja (turun dari 70 persen ke 48 persen), keadaan keuangan pribadi (turun dari 78 persen ke 57 persen), dan keinginan untuk berbelanja dalam 12 bulan ke depan (turun dari 60 persen ke 35 persen).

Pencabutan larangan perjalanan dinas di era pandemi Covid-19 rentan disalahgunakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan realisasi perjalanan dinas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019. Penyimpangan belanja perjalanan dinas ditemukan dalam mata uang rupiah dan dollar AS, yaitu Rp. 102,75 miliar dan 444 dollar AS di 43 kementrian/lembaga (K/L).

Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, Senin (3/8/2020), mengatakan, perjalanan dinas terjadi setiap tahun, tak menutup kemungkinan semasa pandemi. Modus penyimpangan anggaran umumunya perjalan ganda, fiktif atau dialokasikan tetapi tidak berangkat, dan lebih lama dari surat perintah perjalanan dinas. “Penyimpangan anggaran perjalanan dinas juga kerap berupa pertanggungjawaban yang melebihi hak seharusnya, terutama untuk biaya hotel dan pesawat,” katanya.

Pekan lalu, pemerintah mencabut larangan berpegian atau pergerakan aparatur sipil negara melaui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64/2020. Surat yang ditandatangani 13 Juli ini berlaku bagi seluruh ASN di tingkat pusat dan daerah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng berpendapat, “Ketimbang digunakan untuk perjalanan dinas, anggaran yang ada lebih baik untuk program padat karya berupa pembangunan infrastruktur atau pembinaan usaha,” ujarnya.

Perjalanan dinas yang beramai-ramai dapat memperparah penyebaran Covid-19 lewat kluster perkantoran atau lingkungan kerja. Per 28 Juli ditemukan total 459 orang positif Covid-19 dari 90 kluster perkantoran di DKI Jakarta. Data dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mencatat, per 3 Agustus, 22 perkantoran sudah ditutup karena menjadi kluster penularan Covid-19. Kluster perkantoran paling banyak dari pegawai instansi pemerintahan, yaitu kementerian (20 kluster dan 139 kasus), badan/lembaga (10 kluster dan 25 kasus), kantor di lingkungan Pemprov DKI (34 kluster dan 141 kasus), dan kepolisian (1 kluster dan 4 kasus). Menurut Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, “Pegawai kementerian yang bertugas harus terlebih dahulu tes cepat dan dinyatakan negatif Covid-19. Jumlah orang yang berpergian saat perjalanan dinas juga dibatasi,” ujarnya.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ari Julianto Gema, menyatakan perjalanan dinas wajib mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Fokus perjalanan dinas, antara lain, di Destinasi prioritas pariwisata. Destinasi yang berdekatan dengan ibu kota provinsi. Dua kali tes usap bagi ASN bertugas juga dilakukan.

Vice President Public Relation PLN, Arsyadany Akmalputri mengatakan, PLN menetapkan persyaratan ketat perjalanan dinas bagi semua karyawan. Kendati tak ada persyaratan usia bagi karyawan yang bertugas, syarat uji tes cepat ataupun uji usap wajib dipenuhi sebelum dan sesudah bertugas.

Pandemi Covid-19 memukul ekonomi negara di dunia. Ekonomi negara Uni Eropa mengalami resesi karena tumbuh negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Sebelumnya, Korea Selatan, Singapura, serta Hong Kong juga menyatakan resesi. Amerika Serikat (AS) mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 32,9% kuartal II ini lebih dalam dari kuartal I yang minus 5%. Sedangkan Uni Eropa kuartal II negatif 11,9% lebih buruk dari kuartal I -3,2%. Memburuknya kondisi ekonomi negara-negara tersebut akan berefek bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pasalnya, mereka merupakan mitra dagang utama Indonesia serta negara dengan peran investasi besar bagi kita.

Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menilai, yakni: Satu, sektor perdagangan. Negara AS adalah negara tujuan ekspor kedua Indonesia dengan nilai US$ 8,59 miliar di semester I 2020, setelah China. Adapun Uni Eropa peringkat ketiga tujuan ekspor dengan nilai US$ 6,45 miliar. Dua, investasi asing langsung alias foreign direct investment. Jika ekonomi negara asal terganggu, investasi ke kita bisa terpukul. Tiga, pinjaman dari Bank di luar negeri yang akan melambat, sehingga menggangu pembiayaan investasi di Indonesia. Empat, investasi portofolio berkurang.

Ekonom Indef Bhima Yushistira melihat, kombinasi krisis ekonomi, kesehatan dan politik AS membuat pemulihan ekonomi negeri itu mengalami pola U shaped, alias tidak akan pulih dalam waktu cepat. “Efeknya ke penurunan tajam volume perdagangan global dan rendahnya harga komoditas karena demand lesu,” katanya. Bhima khawatir, jika program pemulihan ekonomi nasional realisasinya tak cepat maka pemulihan ekonomi kita akan berpola L shaped dan sulit balik ke 5%.

Berbeda dengan Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah masih optimis, resesi global tidak berdampak besar bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita tidak didominasi ekspor, tapi konsumsi lokal. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani berharap, pemerintah bisa mendongkrak ekonomi paruh kedua ini agar tidak resesi. Yakni dengan mempercepat stimulus dunia usaha, terutam bantuan cash flow, dan modal kerja.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan program bantuan sosial akan diperpanjang untuk rakyat yang terkena dampak wabah Covid-19. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program sosial baru, salah satunya adalah pemberian insentif tenaga kesehatan. Askolani mengatakan pemerintah juga masih memiliki berbagai pelebaran kebijakan. Bantuan pangan, misalnya, masih akan diperlebar ke 10 juta keluarga penerima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengusulkan untuk memberikan bansos kepada 12 juta pelaku UMKM. Pemerintah menurutnya menyiapkan anggaran penanggulangan wabah corona sebesar Rp 695,2 triliun. Seluruh program bantuan sosial dalam pos jaring pengaman sosial diperpanjang 6-9 bulan atau hingga akhir tahun. Kalaupun efek pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh masyarakat, Program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan dan bansos sembako—yang merupakan program reguler dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—tetap dilanjutkan pada tahun depan. 

Banyak program sosial yang diberikan pemerintah berdampak kepada anggaran negara. Penerimaan negara diperkirakan merosot 10 persen yang menyebabkan defisit melebar hingga Rp 1.039 triliun atau 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Dalam draf APBN 2021, pemerintah sebenarnya optimistis bisa merampingkan defisit pada tahun depan di kisaran 4,1 persen. Namun, belakangan proyeksi ini direvisi oleh Badan Kebijakan Fiskal menjadi 4,7 persen. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Erani Yustika, mendukung pemerintah memperbanyak dan memperpanjang program bantuan sosial. Bansos, kata dia, bisa menjamin daya beli masyarakat saat ekonomi sedang terpuruk.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas pada 43 kementerian/lembaga sepanjang tahun lalu. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, nilai penyimpangan tersebut mencapai Rp 102,76 miliar.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan tersebut baru didasarkan pada kewajaran informasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. BPK belum melalui pemeriksaan mendalam. 

Sejumlah penyimpangan yang ditemukan itu antara lain belum adanya bukti pertanggungjawaban, harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya, perjalanan dinas rangkap, perjalanan dinas fiktif, hingga kelebihan pembayaran.

Berkaca dari temuan tersebut, BPK mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja perjalanan dinas di kementerian/lembaga, sehingga persoalan serupa tidak terulang. 

Agung mengatakan realisasi belanja harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari moral hazard di kemudian hari. 

Salah satu kementerian yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam rapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu, anggota Dewan mencecar pejabat Kementerian Desa ihwal temuan penyimpangan senilai Rp 8,1 miliar.

Kritik datang dari anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Eddy Santana. Dia mengatakan temuan terhadap dana perjalanan dinas sulit dikembalikan. Pasalnya, nilai yang diterima oleh aparat sipil negara (ASN) umumnya bernominal di bawah Rp 10 juta.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menuturkan temuan penyimpangan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 8,1 miliar telah ditindaklanjuti sebesar Rp 3,9 miliar.

PT Meiloon Technology Indonesia memulai pembangunan pabrik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, kemarin. Perusahaan pembuat produk elektronik seperti speaker ini adalah satu dari tujuh investor yang memindahkan pabrik dari Cina ke Indonesia. Chief Financial Officer Meiloon Industrial Co, Ltd, Eva Kuo, mengatakan investasi mereka di Indonesia akan menciptakan peluang kerja bagi 8.000 warga lokal, termasuk untuk transfer teknologi.

Meiloon Industrial Co, Ltd bermarkas di Taiwan berdiri sejak 1973, adalah original design manufacturer (ODM) dan original equipment manufacturer (OEM) untuk produk high end audio systems dan loudspeaker, antara lain merek JBL. Dalam dua tahun terakhir, kata Eva, perusahaannya sudah melakukan survei ke beberapa lokasi di sejumlah negara.

Bupati Subang, Ruhimat, mengatakan pembangunan pabrik ini memberi optimisme kepada warganya dan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan proses perizinan bisa berlangsung bersamaan dengan proses pembangunan pabrik. Bahlil mengatakan pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama dengan investor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Perwakilan pemegang saham Meiloon Indonesia, Leonaard Prawira, menargetkan produksi bisa berjalan pada semester II 2020, dan mengalokasikan produk speaker dan video elektronik untuk pasar ekspor.

Industri tekstil nasional terancam mati suri pada paruh kedua tahun ini, mengingat masih membanjirnya tekstil dan produk tekstil impor di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mendata saat ini permintaan terhadap tekstil dan produk tekstil (TPT) sudah mulai bergerak. Namun, pergerakan tersebut hanya dinikmati oleh industri hilir TPT. 

Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Wirawasta mengatakan berdasarkan data yang didapatkan asosiasi di lapangan, volume impor tekstil pada semester I/2020 belum berkurang secara signifikan. Menurut dia, oknum importir tekstil saat ini makin kreatif dalam memenuhi pasar tekstil nasional dengan produk impor. Pengawasan dan regulasi yang setengah hati dinilai menjadi penyebab utamanya.

Industri tekstil pada paruh kedua 2020 akan mati suri. Dengan kata lain, utilitas pabrikan kain, benang, dan serat selama 6 bulan ke depan tidak akan bergerak dari posisi saat ini yang masih di bawah level 20%. Dia menjelaskan setidaknya ada tiga praktik yang kini digunakan oleh oknum importir untuk yang membuat angka impor pada paruh pertama 2020 tetap tinggi, yakni pelarian pos tarif, undervolume, dan impor borongan. 

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah menambah bea masuk pada 121 pos tarif delapan digit produk tekstil pada akhir Mei 2020. Dengan kata lain, produk yang dikenakan bea masuk sangat spesifik. 

Redma berujar pihaknya telah mengajukan agar penambahan bea masuk tersebut dikenakan pada pos tarif dengan empat digit. Artinya, cakupan produk yang mendapatkan bea masuk akan lebih luas.

Terpisah, Sekretaris Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat Kevin Hartanto mendata saat ini pabrikan tekstil yang masih berproduksi hanya memiliki utilitas sekitar 20%—30% akibat pasar domestik masih dipenuhi kain impor. 

Kevin menilai tugas utama pemerintah saat ini adalah menjaga pasar domestik TPT dari produk impor, pemerintah harus menyadari prioritas utama saat ini adalah insentif untk menjaga pasar, bukan insentif perpajakan. Pemangku kepentingan, imbuhnya, harus waspada dan mempercepat penerbitan safeguard produk dalam pos tarif 61 dan 62, mengingat pabrikan garmen di China saat ini mulai beroperasi. 

Untuk menggerakkan pertumbuhan industri dalam waktu cepat, pemerintah berencana menurunkan impor bahan baku produksi hingga 35% pada 2022. Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Prijambodo mengatakan, perekonomian yang diproyeksikan terpuruk pada triwulan II dan III-2020 diharapkan membaik pada 2021. Pihaknya menambahkan, pada 2021 pertumbuhan industri manufaktur diharapkan mencapai 4,7% - 5,5% atau sedikit diatas target capaian PDB 4,5% - 5,5%. 

Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian Herman Supriadi mengatakan, program substitusi impor adalah opsi paling cepat untuk mendongkrak pertumbuhan industri dan mencegah resesi yang dalam dan panjang. Selama ini impor bahan baku untuk industri dalam negeri berkontribusi hingga 70,39% dari total impor Indonesia.

Pemerintah juga menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di sektor properti. Sektor ini punya dampak berganda terhadap 170 industri lain. Wakil Menteri Keungan Suhasil Nazara mengatakan, sebagian dana program pemulihan ekonomi nasional juga dialokasikan untuk industri perumahan.

Vice President and Chief Administration Officer Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Luky Eko Wuryanto menilai, perekonomian Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pulih dari pandemi Covid-19. Salah satu potensi yang dimiliki adalah posisi ekonomi Indonesia yang masuk peringkat 16 terbesar sehingga dapat menjadi anggota G20. Meski demikian, ia menuturkan semua tergantung pada cara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk melakukan pemulihan harus mampu menggerakkan aktivitas ekonomi sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia harus mampu memilih secara cermat sektor yang akan diprioritaskan untuk pulih terlebih dahulu dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Luky juga mengatakan, AIIB belum berencana untuk meningkatkan pinjaman bagi Indonesia dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pinjaman dapat ditingkatkan apabila terdapat sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah dan ada alasan yang kuat. Luky menjelaskan sejauh ini AIIB telah menyetujui dana pinjaman sebesar US$ 1 miliar yang terdiri atas US$ 250 juta untuk mendukung sektor kesehatan dan US$ 750 juta untuk mendukung kebijakan pemerintah mengatasi dampak Covid-19. Progres dari dana sebesar US$ 1 miliar tersebut saat ini dalam proses pencairan yang bergantung pada perjanjian dalam pinjaman.