Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor pada bulan Mei mencapai US$ 10.53 miliar atau turun 13,40 persen di banding pada bulan sebelumnya. Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito mengatakan pemerintah perlu memberikan stimulus untuk mendongkrak eskpor, terutama untuk produk yang bahan dasar nya dari dalam negeri, seperti industri olahan pangan. Menurut Data dari Kementerian Perdagangan terjadi peningkatan ekspor produk bahan pangan olahan di masa pandemi. Pada Januari – April lalu, ekspor pangan olahan mencapai US$ 1.32 miliar atau meningkat 7,9 persen dibanding periode tahun lalu. 

Produk pangan olahan yang di eskpor selama periode tersebut, antara lain olahan udang senilai US$ 137.15 juta ,produk olahan ikan US$ 129.16 juta, olahan kepiting US$ 106.1 juta, dan konsentrat kopi US$ 104.89 juta. Negara tujuan utama eskpor antara lain Amerika Serikat, Filipina, Singapura, dan Jepang. 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri menyebutkan olahan pangan dan produk pertanian terus menunjukkan kinerja yang baik dan dapat menopang kinerja ekspor. Kementerian Perdagangan juga mengusulkan pemberian insentif berupa asuransi, kredit ekspor, atau pembiayaan lainnya dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bagi eksportir yang terkena dampak Covid-19.

Kasan mengatakan sudah mendapat informasi dari eksportir pangan olahan. Dengan informasi tersebut, kata dia, pemerintah mencari solusi dari hambatan yang dialami pelaku usaha. 

Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, penghitungan TKDN produk elektronika digital didasarkan pada bobot 70 persen untuk aspek manufaktur dan 30 persen untuk aspek pengembangan. Adapun penghitungan TKDN produk nondigital adalah 80 persen untuk aspek manufaktur dan 20 persen aspek pengembangan. Regulasi baru ini di siapkan untuk mengganti aturan yang berlaku untuk beberapa segmen produk elektronika. Menurutnya, dalam aturan baru ini akan ada kemudahan tata cara pengajuan TKDN, seperti tak perlu lagi surat keterangan kemampuan produk dan suplai (SKKPS).

Kementerian Perindustrian menargetkan penyediaan produk subtitusi impor di sektor elektronika hingga 35 persen pada 2022. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan salah satu produk yang menjadi sasaran aturan baru ini adalah televisi. Taufiek mengatakan saat ini produsen lokal sudah banyak memproduksi komponen yang dibutuhkan, seperti frame/rangka, kemasan, kabel, dan pengeras suara. 

Dengan aturan baru ini, pemerintah meminta Kementerian Perindustrian menargetkan investasi industri manufaktur mesin dan elektronika tumbuh 4,7 persen dan ekspornya mencapai US$ 38,7 miliar atau sekitar Rp 551 triliun. Pada 2019, investasi asing di sektor ini mencapai US$ 4,8 miliar dan penanaman modal dalam negeri Rp 12,3 triliun.

Permintaan buah-buahan, baik pasar dalam negeri maupun ekspor meningkat selama pandemi Covid-19, Situasi ini membuka peluang untuk memacu produksi buah lokal. Namun, pengembangan buah membutuhkan model bisnis berbasis data agar peluang pasar itu bisa bisa dimanfaatkan lebih optimal.

Direktur utama pasar komoditi nasional (paskomnas) Hartono Wignjopranoto menyatakan, pasar induk memerlukan data buah-buahan serta kebutuhan konsumen. Data ini penting bagi setiap pelaku dalam rantai pasok, termasuk petani dan pedagang pasar agar tercipta harga yang adil. Berdasarkan data yang dihimpun Paskomnas, fluktuasi harga buah-buahan tergolong tinggi yakni lebih dari 10 kali lipat. Harga mangga arummanis misalnya bergerak dikisaran Rp 2.500-Rp 30.000 per kg; melon dikisaran Rp 4.000-Rp 15.000 dan buah naga Rp 5.000-Rp 25.000 per kg. 

Ketua Komisi Tetap Holtikultura kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Karen Tambayong menyoroti nilai impor buah-buahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspornya. Tahun 2019, menurut BPS nilai impor buah-buahan Indonesia mencapai 1,48 miliar dollar AS, sementara ekspornya 323,5 juta dollar AS. Sepanjang Januari-Juni 2020, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebutkan ekspor buah-buahan mencapai 430,4 juta dollar AS. Angka ini 23,21% lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan MIND ID, Rendi A. Witoelar, mengatakan salah satu fokus perusahaan tertuju pada pengembangan baterai kendaraan listrik. Namun, teknologi pengolahan produk itu belum tersedia di dalam negeri, tak seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Cina, sehingga diperlukan mitra. 

Holding tambang perusahaan pelat merah itu optimistis memulai penghiliran lantaran sudah mengamankan bahan bakunya. Selain menjadi pemilik 65 persen saham di PT Aneka Tambang Tbk, perusahaan telah mengakuisisi 20 persen saham PT Vale Indonesia Tbk. Sebagai pemilik saham, MIND ID berhak memanfaatkan hasil produksi jika dibutuhkan.

Saham yang dimiliki MIND ID berasal dari pengalihan saham Vale Canada Limited (VCL) sebesar 14,9 persen dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM) sebesar 5,1 persen. Saham tersebut dibeli dengan harga Rp 2.780 per lembar atau total Rp 5,52 triliun. Setelah transaksi yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini, saham di Vale Indonesia terbagi menjadi milik VCL sebanyak 44,3 persen, MIND ID 20 persen, SMM 15 persen, dan publik 20,7 persen.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir optimistis akuisisi saham Vale Indonesia dapat mendorong penghiliran industri nikel segera terwujud, terutama untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Chief Financial Office Vale Indonesia Bernardus Irmanto menyatakan rencana kerja maupun investasi perusahaan tak berubah meski terjadi divestasi. Kendali operasional masih berada pada Vale Canada Limited. Meski begitu, peran MIND ID tetap diperlukan dalam menjalankan bisnis.

Vale Indonesia berharap dapat membangun sinergi tak hanya dengan MIND ID, tapi juga dengan anak perusahaan holding tambang tersebut, seperti Aneka Tambang, untuk mengelola nikel.

PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk mencatat realisasi transaksi layanan digital sebasar Rp. 230 Triliun hingga Mei lalu. Menurut Sekretaris Perusahaan Rully Setiawan, pencapaian ini menjadi bukti bahwa masyarakat makin terbiasa bertransaksi secara digital.

Bank Mandiri menyebutkan setidaknya ada 5 juta pengguna aplikasi telepon seluler layanan Mandiri Online. Terus meningkatnya realisasi transaksi, Rully mengatakan, layanan digital dalam aplikasi bakal diperbanyak. Saat ini layanan Mandiri Online sudah bisa memenuhi kebutuhan nasabah retail, seperti transfer, pembayaran pajak, BPJS, telepon, kartu kredit, pembelian pulsa, token PLN, pembukaan rekening deposito, serta informasi transaksi kartu kredit.

Bahkan saat ini pengisian saldo E-Money melalui Mandiri Online juga sudah dapat dilakukan oleh pengguna IOS. Untuk mendukung fokus penguatan digital banking, Bank Mandiri juga terus mengembangkan kompetensi tenaga kerja seiring dengan pengembangan layanan digital. Dengan pengembangan ini, menurut Rully, pegawai akan siap beradaptasi dari sisi operasional untuk penguatan layanan digital Bank Mandiri.

Dalam setiap krisis, isu likuiditas perbankan selalu menyita perhatian karena perannya sebagai pelumas kegiatan ekonomi. Bila aliran likuiditas perbankan terhambat, hal itu akan berdampak buruk pada semua sektor ekonomi.

Untungnya, hingga saat ini likuiditas perbankan Indonesia masih cukup longgar. Hal ini dapat kita lihat dari pertumbuhan secara tahunan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada April 2020 yang melampaui penyaluran kredit. Pertumbuhan DPK mencapai 8,08 persen, sedangkan kredit naik hanya 5,73 persen. Hal ini mengakibatkan indikator likuiditas bank yang lazim dipakai, yakni rasio kredit yang diberikan terhadap perolehan DPK (LDR), menjadi 91,55 persen.

Akhir tahun lalu, likuiditas perbankan saat ini sejatinya kian longgar. Pada Desember 2019, pertumbuhan DPK mencapai 6,54 persen, sedikit lebih tinggi dari penyaluran kredit yang naik 6,08 persen, sehingga menghasilkan rasio LDR 93,64 persen. Gambaran LDR yang makin rendah menunjukkan keseimbangan antara perolehan dana dan penyalurannya.

Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan likuiditas yang cukup besar ke pasar uang dan perbankan hingga mencapai Rp 386 triliun. Bahkan, pada Mei 2020, injeksi likuiditas kembali bertambah menjadi sekitar Rp 500 triliun. Kebijakan BI ini membuat likuiditas perbankan semakin gemuk. Namun likuiditas tersebut tidak merata. Bank besar kebanjiran likuiditas, sedangkan bank kecil masih berjuang mendapatkannya.

Fenomena ini terlihat dari Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI). Pada Februari 2020, rata-rata harian volume transaksi PUAB jangka pendek (overnight) yang dominan di PUAB masih cukup tinggi, mencapai Rp 10,45 triliun. Namun, pada Maret dan April, yakni saat pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, rata-rata harian volume transaksi menyusut masing- masing menjadi Rp 9,12 triliun dan Rp 6,02 triliun. Begitu juga dengan rata-rata harian frekuensi transaksi yang menurun tajam. Sementara pada Februari rata-rata harian frekuensi transaksi PUAB overnight masih 107 juta, pada Maret dan April menyusut masing-masing menjadi 93 juta dan 59 juta transaksi.

Pemerintah menggenjot penggunaan komponen lokal sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang juga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan BUMN mengalokasikan anggaran belanja modal dan belanja operasional Rp 18,52 triliun untuk produk dalam negeri, khususnya yang berasal dari usaha kecil-menengah (UKM).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan hal itu dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin belanja negara berupa pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga digunakan semaksimal mungkin untuk membeli produk-produk dalam negeri dan akan menetapkan dua strategi, yaitu memberikan keleluasaan harga di mana produk dalam negeri boleh lebih lebih mahal dari impor dan belanja melalui katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP). 

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, mengatakan fokus utama pemerintah pada era pandemi saat ini adalah meningkatkan utilitas industri melalui pendekatan peningkatan permintaan dan suplai. Salah satu caranya adalah menyerap produk dalam negeri.

Meski demikian, menurut Taufiek, terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri nasional dalam mewujudkan gagasan tersebut, misalnya bahan baku. Dengan investasi baru di sisi hulu, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bisa mencapai 80 persen. Adapun batasan (threshold) penyerapan TKDN yang berlaku saat ini adalah 40 persen.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mengganti pimpinan BUMN yang tidak memprioritaskan produk dalam negeri dan meminta agar tidak ada lagi pihak yang “bermain-main” mengenai TKDN di tengah situasi perekonomian yang melemah.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, Pemerintah akan menambah jumlah peserta program Kartu Prakerja gelombang IV yang akan dibuka pada pekan ini. Pada gelombang I-III, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sudah mengakomodasi 680 ribu penerima manfaat Kartu Prakerja. Angka itu setara dengan 12 persen dari total peserta yang dianggarkan pemerintah, yakni 5,6 juta orang, dengan jumlah anggaran Rp 20 triliun.

Panji mengakui bahwa pembukaan pendaftaran gelombang IV meleset dari rencana awal, yaitu akhir Juli. Menurut dia, hal itu terjadi karena Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian yang menjadi regulasi turunan dari dasar hukum terbaru Kartu Prakerja, yakni Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, masih disusun. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengungkapkan jutaan orang gagal menjadi peserta. Kebanyakan dari mereka tak lolos pada tahap verifikasi.

Program Kartu Prakerja sempat ditangguhkan setelah muncul kritik dari beberapa lembaga, salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyoroti empat hal dalam program ini, yaitu pendataan peserta yang tak sinkron dengan data Kementerian Ketenagakerjaan, konflik kepentingan dalam penunjukan mitra penyedia pelatihan, konten pelatihan yang tidak layak, serta pelatihan fiktif yang merugikan negara. Adapun delapan platform digital Kartu Prakerja, yaitu Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id, mendapat sorotan karena terpilih tanpa melalui aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut dimulai kembali setelah ada perbaikan dari sisi kelembagaan dan pelaksana teknis.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta turun hingga minus 8,22 persen pada triwulan II 2020 dibandingkan dengan tahun lalu. Angka ini bahkan lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional yang minus 5,32 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2020 masih cukup kuat meski mengalami perlambatan.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Buyung Airlangga, mengatakan turunnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua ini disebabkan oleh pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), terutama akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebab, selama PSBB dijalankan, hampir semua aktivitas masyarakat terhenti, termasuk kinerja ekonomi.

Buyung menuturkan, sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar kemerosotan perekonomian ini. Adapun sektor pariwisata meliputi hotel, restoran, transportasi, dan tempat hiburan. Saat PSBB diberlakukan, sektor pariwisata menjadi yang pertama kali terimbas kebijakan tersebut. 

Sektor industri pengolahan dan konstruksi ikut mengalami kemerosotan karena adanya pembatasan. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli menjadi lemah.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta berpendapat, perbaikan kinerja ekonomi sangat bergantung pada stimulus yang diberikan pemerintah.

Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan pemerintah juga harus berupaya memperbaiki daya beli masyarakat. Sebab, kelangsungan kegiatan usaha ditentukan juga oleh permintaan pasar. Menurut Dewi, saat ini banyak pekerja yang khawatir dipecat dari perusahaannya. Kekhawatiran itu membuat mereka berhemat untuk bertahan hidup. Dengan demikian, tidak mengherankan jika daya beli sulit tumbuh selama pembatasan berskala besar tetap diberlakukan.

Induk usaha (holding) Perkebunan Nusantara mulai menggarap bisnis retail penjualan gula pasir langsung konsumen. Selama ini, gula BUMN perkebunan dijual melalui lelang.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, menyatakan aksi korporasi ini dilakukan untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas harga gula. Selama ini, hasil produksi gula melalui tiga-empat rantai pasok sebelum tiba di tangan konsumen.

PTPN membuka kerja sama dengan distributor dan perusahaan lain yang tertarik membuat gula dengan merek hingga kemasan sendiri. Tujuan utama perusahaan adalah mendistribusikan gula dengan harga terjangkau.

Direktur Pemasaran Holding PTPN, Dwi Sutoro, menyatakan tahap pertama perusahaan adalah menyiapkan 40 ribu ton untuk disebar ke retail. Stok itu akan dipasarkan hingga masa giling tahun depan atau sekitar Juli 2021.

Jumlah produksi gula kemasan ini sekitar 5 persen dari target produksi tahun ini yang mencapai 800 ribu hingga 1 juta ton. Dengan kuota tersebut, perusahaan berharap pasokan gula akan selalu terjaga dan harga di pasar bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 12.500 per kilogram.

PTPN kini sedang berdiskusi guna membagi wilayah distribusi dari pabrik gula milik anggota holding. Distribusi akan dilakukan melalui kemitraan dengan 65 koperasi dan tujuh pelaku UMKM yang tersebar di enam anak perusahaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan berharap menambah pembeli dan menjangkau partai kecil seperti UMKM. Satu partai sebelumnya diizinkan membeli 10 ribu ton kini diubah menjadi 1.000 ton saja. PTPN berencana menurunkannya hingga 500 ton jika memungkinkan.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PHIPS) mencatat harga gula pasir nasional sejak awal tahun selalu berada di atas HET. Harga gula berkisar Rp 14 ribu dan tercatat melonjak hingga Rp 18 ribu per kilogram pada April 2020. Ketua Asosiasi Gula Indonesia, Budi Hidayat, memperkirakan tingginya harga gula ini dipicu oleh distribusi yang terhambat, terutama setelah pandemi terjadi.