Pandemi Covid-19 tak boleh membuat semua pihak lengah terhadap kemungkinan kebakaran hutan dan lahan gambut di dua pulau besar di Tanah Air, Kalimantan dan Sumatera.

Kebakaran hutan dan lahan gambut masih terjadi secara sportadis di Kalimantan Tengah. Meski pantauan satelit tidak menunjukan adanya titik panas di Kalteng, tidak berarti di lapangan tidak terjadi kebakaran lahan. Di Kabupaten Barito Utara dan Kapuas, kemarin lahan seluas 0,49 hektar terbakar. 

Sejak 1 Juli 2020, pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 20 September 2020. Langkah antisipasi karhutla di Sumatera juga dilakukan salah satunya dengan memetakan kawasan yang langganan terbakar di Jambi. 

Penasihat Khusus Bidang Kebijakan Inovasi dan Daya Saing Industri Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, pemerintah mendorong swasta yang selama ini mengimpor kendaraan listrik untuk segera membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia dengan menggandeng prinsipal dari luar negeri. Menurut dia, keinginan dan komitmen Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Perpres ini menandakan kebangkitan Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik.

Satryo menjelaskan, ada tiga aspek yang ingin dicapai dengan keluarnya Perpres 55/2019. Pertama, ingin menciptakan lingkungan bersih, karena kendaraan listrik emisinya nol. Kedua, pemerintah berusaha menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, pemerintah juga ingin Indonesia menjadi negara industri kendaraan listrik karena memang memiliki potensi besar, dengan dukungan pasar yang luas.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hilirisasi nikel yang sedang dilakukan pemerintah bisa menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dunia baterai lithium. “Indonesia akan mendorong terus pengembangan baterai lithium untuk kendaraan listrik, mengingat pada 2030 negara-negara di Eropa akan mewajibkan semua kendaraan berbasis listrik,” kata dia, Sabtu (26/7).

Sementara itu, komitmen pemerintah mengembangkan industri kendaraan listrik disambut baik kalangan swasta diantaranya PT Bakrie Autoparts, Agen Pemegang Merk (APM) bus listrik BYD di Indonesia melalui Dino A Riyandi, direktur utama PT Bakrie Autoparts menyatakan komitmennya untuk mengikuti kebijakan yang telah digariskan pemerintah. Proses industrialisasi akan dilakukan untuk meningkatkan kandungan lokal.

Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Yati Kurniati mengatakan bahwa meski BI telah memberikan kemudahan kepada eksportir yang akan melaporkan DHE, menurut catatan BI angkanya belum mengalami peningkatan signifikan. Nilai kuartal 1-2020 lebih baik jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2019 namun lebih rendah dibandingkan kuartal 4 tahun 2019 dengan baru mencapai 80.1% dari total nilai transaksi ekspor sebesar USD 41.75 Miliar.

Ekonom Bank Central (BCA) David Sumual melihat, penurunan jumlah penerimaan DME dipengaruhi transaksi ekspor yang juga mengalami penurunan. Pada kuartal 1-2020 sebesar USD41.75 miliar sedangkan kuartal 4-2019 mencapai USD 43.36 miliar. Menurutnya PBI No. 21/14/ PBI/2019 sudah menjadi angin segar bagi eksportir. Namun, ekonom Indef Bhima Yudhistira justru melihat beleid tersebut kurang efektif dimana pembenahan layanan lembaga keuangan belum di address. Bhima membandingkan penerimaan DME Indonesia dengan negara tetangga Singapura. Menurutnya, Singapura jauh lebih optimal dalam menghimpun DME. Sehingga penerimaan DME pun lebih tinggi daripada Indonesia.

Dua negara Asia, yakni Singapura dan Korea Selatan, masuk dalam jurang resesi  Bank Dunia memproyeksikan perekonomian global tahun2020 akan tumbuh minus 5,2 persen . Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan minus 4,9 persen. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, resesi yang dialami Korsel dan Singapura bisa berdampak pada realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dalam jangka pendek. “Mungkin aka nada tekana investasi ke Indonesia dari Singapura dan Korea Selatan, tetapi tidak akan lama. Kalua ekonomi global pulih pada 2021, realisasi PMA akan cepat pulih.

Faisal memperkirakan, negara-negara mitra dagang Indonesia di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina, akan menyusul Singapura dan Korsel mengumumkan resesi ekonomi. Namun, Pemerintah RI optimis resesi Korsel dan Singapura tidak akan berdampak signifikan terhadap Indonesia. Namun, pemerintah tetap mengkaji intensitas dampaknya bagi Indonesia. Jika pengaruhnya tinggi, beberapa langkah,seperti mengalihkan ekspor ke negara lain yang kondisi perekonomian dan penanganan pandeminya lebih baik, akan ditempuh.

Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam acara Zooming with Primus bertajuk Booming Transaksi Digital mengatakan Fintech pembayaran digital dan e-commerce dapat menjadi solusi untuk membuka peluang inklusivitas kepada 51% penduduk unbanked dan 62,9 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah ekonomi yang terkontraksi akibat dampak pandemi Covid-19, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat new growth engine ini. Diskusi ini juga dihadiri CFO LinkAja Ikhsan Ramdan dan Chief Executive Officer (CEO) DANA Vincent Iswara. Sedangkan sebagai moderator adalah Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu.

Filia menjelaskan lebih lanjut, tren digitalisasi kini berdampak pada tiga hal. Pertama, memengaruhi seluruh sendi kehidupan. Kedua, mengubah cara kita bertransaksi, model bisnis, dan behavior. Ketiga, disrupsi fungsifungsi konvensional, termasuk sektor keuangan. Bila transaksi uang elektronik dan transaksi digital banking terus meningkat untuk mendukung masyarakat tetap bertransaksi di tengah pandemi dan pembatasan sosial, lanjut dia, transaksi debit off us kini kembali rebound setelah menurun di masa awal PSBB. BI mencatat, jumlah transaksi debit off us per Juni 2020 sebesar 4,1 juta transaksi, dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,63 triliun. Selain memberi peluang, digitalisasi juga ada risiko yang menjadi tantangan bagi otoritas termasuk BI.

Oleh karena itu, BI mengeluarkan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk percepatan digitalisasi pembayaran. Pertama, mendukung integrasi ekonomi keuangan digital sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. intech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital. Keempat, menjamin keseimbangan inovasi dibarengi dengan perlindungan konsumen. Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital.

Filia juga mengungkapkan, bank sentral telah merilis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai first mover yang menjadi salah satu solusi untuk memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi. BI mencatat, hingga 17 Juli 2020 terdapat 4,12 juta merchant di Indonesia yang telah mengimplementasi QRIS. Jika dirinci, merchant usaha mikro yang menggunakan QRIS mendominasi yakni mencapai 2,86 juta, disusul usaha kecil sebanyak 705.376 merchant, usaha menengah sebanyak 347.876 merchant, usaha besar sebanyak 197.770 merchant, dan untuk donasi atau sosial 9.559 merchant.

Pada kesempatan yang sama, Chief Financial Officer (CFO) PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja Ikhsan Ramdan memperkirakan dalam waktu 2-3 tahun ke depan seluruh merchant sudah bisa mengadopsi QRIS 100%. Pandemi Covid-19, lanjut dia, menjadi katalis penting dalam meningkatkan transaksi nontunai di Indonesia, terutama sejak PSBB dan masyarakat tidak keluar rumah. Transaksi menjadi cenderung banyak dilakukan menggunakan perangkat mobile, dengan proporsi jauh lebih besar dari transaksi offline. Sementara itu, CEO DANA Vincent Iswara mengatakan, pihaknya mencatat transaksi di DANA selama pandemi meningkat hingga 50%, karena bergesernya perilaku transaksi masyarakat dari offline ke online. Namun, dari sisi penjual atau merchant yang merupakan UMKM belum bertransformasi digital secepat konsumen. Filia menjelaskan, keamanan menjadi hal utama dalam sistem pembayaran. Itulah sebabnya, BI memiliki tagline cepat, mudah, murah, aman, dan handal (cemumuah). Selain itu, BI juga meminta PJSP untuk memiliki cyber security dan selalu melakukan pengkinian atau update teknologi dan kapabilitasnya. Mereka harus lulus robust sistem aplikasinya dan diaudit BI.

Kejituan Kementerian Perdagangan dalam menggawangi strategi baru Export Seller Market Products bakal menjadi pertaruhan besar bagi pelaku industri di Indonesia yang tengah berjibaku memulihkan kinerja ekspor nonmigas. Otoritas perdagangan baru saja memperkenalkan terobosan jangka pendek memugar kinerja ekspor nonmigas yang babak belur di tengah pandemi Covid-19. 

Program yang dinamai Export Seller Market Products itu menitikberatkan pada pengapalan 10 komoditas ekspor nasional yang memiliki keunggulan komparatif dan tercatat menguasai pangsa pasar terbesar di dunia alias menjadi market leader pada 2019. Dengan demikian, siasat mengatrol ekspor nonmigas dalam beberapa tahun ke depan bakal lebih diprioritaskan pada kelompok barang yang telah memiliki kepastian permintaan di pasar global.

Bagaimanapun, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri tak menampik 10 komoditas market leader tersebut masih rentan diadang sejumlah tantangan, karena produk-produk tersebut tak selamanya bisa dikendalikan Indonesia karena adanya pengaruh dari komoditas-komoditas substitusi yang diproduksi negara lain. Selain tantangan dari produk substitusi, Kasan mengaku permintaan atas 10 komoditas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh negara pembeli seiring dengan makin bervariasinya pilihan. Guna mengimbangi berbagai tantangan tersebut, Kemendag bakal mengidentifikasi produk-produk unggulan di masing-masing negara tujuan ekspor yang berpotensi menjadi rival produk Indonesia, baik di pasar tradisional maupun potensial. 

Dari kaca mata pelaku industri, strategi Export Seller Market Products ditaksir hanya bisa efektif dalam 2—3 tahun ke depan, selagi kinerja ekspor produk manufaktur butuh waktu untuk kembali pulih seperti capaian prapandemi. Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono berpendapat untuk mengoptimalkan strategi itu, Indonesia perlu membangun pusat logistik pengiriman. Sehubungan dengan itu, ungkapnya, Kadin telah mengusulkan Kota Batam sebagai hub ekspor karena posisi strategisnya di dekat Singapura.

Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani menyoroti isu diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor. RI tidak bisa hanya bergantung pada beberapa jenis produk atau segelintir mitra dagang jika ingin kinerja ekspor secara keseluruhan tidak terganggu saat ada salah satu produk andalan yang mendapat hambatan dagang.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI)  Juda Agung dalam diskusi Strategi Pengelolaan Risiko Pembiayaan Syariah Pasca-Covid-19, Kamis (23/7) menyampaikan bahwa, BI memperkirakan pertumbuhan negatif kemungkinan tidak hanya dialami perekonomian Indonesia pada kuartal II2020, tapi juga berlanjut pada kuartal III2020. Ini diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang cukup masif hampir di semua sektor ekonomi, baik korporasi, UMKM, rumah tangga, hingga perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Jika perkiraan BI ini benar terjadi, yakni kuartal II dan kuartal III-2020 pertumbuhan ekonomi berturut-turut negatif, maka secara teknikal ekonomi Indonesia telah masuk dalam zona resesi seperti halnya yang dialami mitra dagang dan investasi Utama Indonesia, diantaranya Singapura dan Korea Selatan. Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020 di kisaran minus 4% sampai minus 4,8%. Sedangkan untuk ekonomi global juga akan terkontraksi, IMF memprediksi -2,5%, Bank Dunia 5%, sedangkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menilai pertumbuhan ekonomi akan -6% sampai -7,6%.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kondisi perekonomian 2020 akan sangat bergantung pada kondisi kuartal III-2020. Pemerintah, akan mengoptimalkan sektor belanja pemerintah, sebab sektor swasta dan UMKM sedang tertekan karena dampak pandemi Covid-19. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tidak ada negara manapun yang aman dari risiko resesi.Namun di saat yang sama stimulus pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus digenjot untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam program pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun dimana biaya perlindungan sosial sebesar Rp 203,2 triliun.

Tingginya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) bisa menjadi bom waktu seiring dengan masih suramnya prospek komoditas akibat pandemi Covid-19.

Dalam publikasi berjudul Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020 yang dirilis Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), dituliskan bahwa negara Asia Pasifik termasuk Indonesia mengalami penurunan penerimaan sebagai dampak dari pandemi. Adapun yang mengalami tekanan paling dalam salah satunya adalah Indonesia yang mengandalkan pajak SDA, pajak perdagangan, dan pariwisata. Dalam catatan Bisnis, ketergantungan penerimaan pajak Indonesia dengan SDA masih tinggi. Hal itu tecermin dalam pergerakan harga komoditas yang linier dengan penerimaan pajak. Ketika pandemi melanda dan harga komoditas rontok, penerimaan pajak anjlok ke titik terendah selama beberapa tahun terakhir. Data hingga semester I/2020 menunjukkan penerimaan pajak -12,01%. 

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan terkait dengan realisasi APBN 2020 mengatakan, penerimaan pajak mengalami kontraksi pada hampir seluruh sektor. Kendati demikian, dia optimistis tren penerimaan pajak mulai membaik seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi nasional dan perbaikan harga komoditas. 

Peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Dwinda Rahman menyatakan, kontraksi penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melemah, namun juga karena pemberian insentif dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Dwinda menambahkan, penerimaan pajak seluruh sektor mengalami tekanan. Namun tekanan pada Juni masih lebih baik dibandingkan dengan Mei. Bahkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh positif.

Head of Industrial and Logistics Services Colliers International Indonesia (Colliers) Rivan Munansa mengatakan para pengembang properti yang bermain di bisnis kawasan industri berpeluang mengambil untung (cuan) dari relokasi pabrik sejumlah pemanufaktur global ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan industri Batang, Jawa Tengah, baru-baru ini, menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi tujuan relokasi perusahaan asing terutama perusahaan asal Tiongkok. Presiden mengatakan, terdapat tujuh perusahaan asing yang sudah memastikan ingin merelokasi pabriknya ke Indonesia dan ada 17 perusahaan lainnya yang menyatakan komitmen.

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk, Archied Noto Pradono, tahun ini, pihaknya memiliki tambahan cadangan lahan di kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Intiland melihat peluang cukup potensial di bisnis kawasan industri. Saat ini, Intiland menggarap Ngoro Industrial Park, Jawa Timur seluas 500 ha.

Rivan menambahkan, Pada kuartal pertama 2020, hanya 56 hektare (ha) lahan industri yang terjual, mewakili 16% dari total penjualan pada 2019. Namun ia meyakini bahwa prospek kedepannya masih baik, beberapa sektor yang bisa menunjang adalah sektor industri dan logistik terkait barang konsumsi, e-commerce dan pusat data.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, 10 produk Indonesia telah berhasil mendominasi pasar global. Ke-10 produk ekspor tersebut adalah CPO dan turunannya, oleochemical, margarin, cocoa butter, cengkeh, sarang burung walet, tissue, flooring dari kayu, timah, dan nikel.

Agus menambahkan, negara tujuan ekspor utama CPO dan turunannya adalah Tiongkok sebesar 17,9%, India 15,3%, Pakistan 7,9%. Permintaan yang masih tinggi di dunia, selain karena CPO lima kali lebih kompetitif dari minyak nabati lainnya dan digunakan berbagai industri seperti sektor makanan, bakery, kosmetik, detergen, bahkan sampai energi terbarukan atau biodiesel.

Mendag melanjutkan, produk unggulan ekspor lainnya adalah sarang burung walet yang mencatatkan ekspor US$ 364,3 juta pada 2019 atau 47,8% dari total ekspor burung walet dunia. Ekspor produk ini berpotensi meningkat di tengah pandemi Covid-19, seiring kepercayaan masyarakat dunia bahwa sarang burung walet dapat menjaga imunitas tubuh. Selain itu, permintaan cengkeh Indonesia juga mendominasi pasar dunia sebesar 36,1% dengan nilai US$ 111,5 juta. Cengkeh banyak digunakan untuk industri makanan olahan, obat herbal, minyak, rokok, pasta gigi, dan lotion anti nyamuk.

Agus melanjutkan, Indonesia merupakan negara pemasok nikel terbesar di dunia dengan menguasai 28% total ekspor pada 2019. Nikel selama ini digunakan untuk bahan pembuatan garpu, kelengkapan dapur, baterai handphone hingga komponen pesawat terbang serta pengembangan permintaan kendaraan listrik dunia. Namun demikian, menurut Mendag, ekspor nikel Indonesia mendapatkan tantangan di negara tujuan ekspor yang masih merespon negatif terhadap rencana Indonesia untuk mengekspor produk olahan nikel.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kasan Muhri, mengatakan bahwa setelah menguasai pasar, ekspor suatu produk pasti mendapatkan rintangan, bisa berupa trade remedies, bea masuk, maupun isu lingkungan. Di samping itu, pengusaha di negara tujuan ekspor juga kemungkinan menemukan pengganti produk tersebut. Selain itu, hambatan terkadang dilakukan oleh suatu negara untuk mengurangi defisit neraca dagangnya, sebagai contoh hambatan yang dilakukan Filipina terhadap ekspor ekstrak kopi untuk mengurangi defisit yang telah mencapai US$ 1,9 miliar di tahun 2020 ini.