Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Bern, Muliaman Hadad, di tengah pandemi Covid-19 ekspor Indonesia ke Swiss melonjak 284% menjadi US$ 1 miliar per Mei 2020, melampaui torehan ekspor sepanjang 2019 sebesar US$ 988 juta. Hal ini juga berdasarkan data dari Swiss Federal Customs Administration. Komoditas dengan tren ekspor sepanjang Januari-Mei 2020 adalah logam mulia, alas kaki, kopi, mebel, suku cadang mesin, dan minyak atsiri.

Muliaman melanjutkan, impor Indonesia dari Swiss juga meningkat sepanjang Januari-Mei 2020, sebesar 75% menjadi US$ 308 juta. Produk farmasi merupakan salah satu yang paling banyak diimpor Indonesia dari Swiss, karena dibutuhkan untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Selain itu, impor mesin turbin, suku cadang dan perlengkapan elektronik dan kimia organik, serta instrumen optik meningkat cukup tinggi.

Dubes Muliaman berujar, dalam lima bulan 2020, Indonesia surplus sebesar US$ 721 juta yang merupakan pertanda baik, karena pandemi tidak menghalangi peningkatan ekspor Indonesia ke Swiss. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengekspor produk seperti kopi, minyak atsiri, dan alas kaki ke Swiss. Apalagi, Swiss adalah negara berorientasi ekspor yang bergantung pada perdagangan internasional untuk memulihkan ekonomi pasca Covid-19.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memperkirakan nilai ekonomi dari budidaya lobster nasional pada 2023 mencapai Rp 3,12 triliun, atau naik 2.500% dari target tahun ini Rp 120 miliar. Kapasitas budidaya lobster pada 2023 ditargetkan mencapai 52 juta benih bening lobster (BL). Tahun ini, kapasitas budidaya lobster baru 2 juta BL, namun angka tersebut sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak lebih dari 0,30 juta BL.

Sesuai dengan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk membuat nelayan tersenyum, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, spirit utama dari Permen KP Nomor 12/ Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia adalah membuka peluang lebih besar untuk budidaya lobster di Tanah Air. Sedangkan kebijakan ekspor BL ditempuh demi memberikan kehidupan bagi nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada penangkapan BL sekaligus untuk menyiasati melimpahnya atau berlebihnya BL.

Pada 2022 lanjutnya, diperkirakan kapasitas menjadi 6 juta BL, restocking 60 ribu, dan nilai ekonominya Rp 360 miliar dan pada 2023 kapasitas menjadi 52 juta BL, restocking 520 ribu, dan nilai ekonominya melonjak menjadi Rp 3,12 triliun. Dengan penggunaan BL untuk budidaya sebesar 52 juta BL maka masih bisa dilakukan ekspor sebesar 365 juta BL per tahun dan diharapkan bisa diperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 365-730 miliar setiap tahunnya. Sedangkan untuk mendukung budidaya lobster, KKP akan membangun pusat pengembangan benih lobster (hatchery) di antaranya di NTB, diharapkan dalam tiga tahun ke depan hal itu sudah bisa direalisasikan.

Dalam kesempatan itu, sejumlah program KKP pada periode 2014- 2019 akan dilanjutkan pada periode 2019-2024 karena memang dinilai bisa memberi manfaat lebih besar bagi sektor KP. Edhy menjelaskan, SKPT menjadi cikal bakal pengembangan sentra perikanan di pulau terluar di Indonesia. Bagi para investor yang tertarik menanamkan modalnya di sektor KP nasional akan diarahkan ke SKPT-SKPT tersebut.

Para menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok G-20 berjanji untuk terus menggunakan semua instrumen kebijakan yang tersedia guna memerangi pandemi virus corona Covid-19, dan meningkatkan ekonomi global. Mereka juga mengingatkan bahwa prospek ke depan masih jauh dari ketidapastian.

Sebagai informasi, hasil penghitungan Reuters menyebutkan, pandemi virus corona Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 14,14 juta orang dan merenggut 596.576 jiwa. Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, yang menempati urutan teratas dalam hal daftar korban meninggal dunia. Penerapan aturan karantina atau lockdown yang bertujuan menghentikan penyebaran penyakit telah menyebabkan gangguan besar pada ekonomi global, dan menghantam keras negara-negara termiskin di dunia. Menurut pejabat keuangan dari kelompok G-20, sebanyak 42 dari 73 negara termiskin di dunia telah meminta pembekuan pembayaran utang bilateral resmi hingga akhir tahun ini, yang mana jumlah pembayaran yang ditangguhkan mencapai sekitar US$ 5,3 miliar

Hal itu juga mencerminkan kekhawatiran yang diajukan oleh Bank Dunia bahwa Tiongkok, anggota kelompok G-20 dan kreditor terbesar bagi negara-negara berkembang, belum berpartisipasi sepenuhnya. Oleh karenanya, para pejabat mendesak supaya semua kreditor bilateral resmi mengimplementasikan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang atau Debt Service Suspension Initiative (DSSI) secara lengkap dan transparan.

Sementara itu, keputusan untuk memperpanjang pembekuan akan disampaikan setelah Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menyelesaikan laporan tentang kebutuhan likuiditas negara-negara sebelum pertemuan pejabat keuangan G-20 berikutnya pada Oktober. Mereka juga sangat mendorong kreditor swasta untuk berpartisipasi dengan persyaratan yang sebanding, dan mengatakan akan mempertimbangkan untuk memperpanjang penghentian utang pada semester kedua 2020.

Presiden Bank Dunia David Malpass juga mengatakan kepada para pejabat G-20 pada Sabtu bahwa mereka harus “membuka pintu” untuk merundingkan pengurangan hutang keseluruhan untuk negara-negara termiskin. Selain itu, kegagalan sektor swasta berpartisipasi turut menjadi perhatian yang terus meningkat. Lembaga Keuangan Internasional atau Institute for International Finance pekan lalu, mengatakan anggotanya belum menerima permintaan formal untuk keringanan utang dari negara-negara yang memenuhi syarat untuk DSSI. Namun, para kreditor swasta belum menerima permintaan resmi dari negara-negara terkait penangguhan layanan utang di bawah inisiatif kelompok G-2. Demikian disampaikan Institute for International Finance (IIF) Rabu (15/7), selang beberapa hari sebelum pertemuan Sabtu.

Di sisi lain, para pejabat keuangan dari kelompok G-20 berjanji menyelesaikan perbedaan besar mengenai pajak perusahaan teknologi besar, dan mencapai solusi luas berbasis konsensus tentang perpajakan internasional tahun ini. Amerika Serikat telah terlibat pertikaian dengan Inggris, Prancis dan sekutu kunci lainnya, yang telah mengadopsi atau sedang mempertimbangkan pajak layanan digital sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan dari operasi lokal perusahaan teknologi besar. Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Donald Trump pada bulan ini meningkatkan tekanan terhadap Prancis atas pajak layanan digital 3%. Mereka akan mengenakan bea tambahan 25% pada impor Prancis senilai US$ 1,3 miliar tetapi bakal menunda pelaksanaan langkah sementara pembicaraan berlanjut di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Indonesia dapat menjadi industri tembaga terbesar di Asia Tenggara seiring dengan rampungnya pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga. Diperkirakan sekitar 1 juta ton katoda tembaga yang dapat dihasilkan smelter pertahunnya. Tercatat smelter tembaga eksisting yakni PT Smelting di Gresik, Jawa Timur mampu mencapai 267 ribu ton katoda tembaga. Kemudian smelter yang digarap PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur dapat menghasilkan 460 ribu ton katoda tembaga. Sedangkan smelter yang sedang dibangun PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat bisa memproduksi sampai 300 ribu ton katoda tembaga.

Ketua Umum Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (Apkabel) Noval Jamalullail mengatakan smelter tembaga di Asia Tenggara saat ini hanya ada di Indonesia yakni PT Smelting. Dengan dibangunnya dua smelter tambahan oleh Freeport dan Amman maka kapasitas smelter Indonesia kian lebih besar. Kebutuhan tembaga di dalam negeri dan pasar Asia Tenggara dapat dipenuhi oleh ketiga smelter tersebut. Dengan jelasnya kebutuhan pasar itu maka klausul dalam UU Minerba sudah terpenuhi.

Noval mengungkapkan kebutuhan tembaga untuk pabrik kabel di dalam negeri mencapai 450 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut bisa melonjak dalam beberapa tahun mendatang setelah pandemi Covid-19 berakhir. Selain itu, dapat diolah lagi menjadi pipa untuk mesin pendingin ruangan (AC) dengan mencapai 100 ribu ton per tahun yang sepenuhnya impor seperti halnya lempengan tembaga / copper tape yang ada di setiap panel listrik itu mencapai 15 ribu ton per tahun.

Pengamat hilirisasi mineral R. Sukhyar sebelumnya mengatakan ketentuan dalam UU Minerba mengenai pertimbangan nilai ekonomi dan kebutuhan pasar, bukan sebagai celah menghindari kewajiban membangun smelter. Menurutnya penyusunan peraturan pelaksana mengenai kewajiban smelter harus dikaji bersama kementerian lain. Sukhyar menuturkan pembangunan smelter dan pemanfaatannya harus terintegrasi dengan kebijakan industri. Dia menyebut banyak negara maju atau industri yang memanfaatkan kekayaan mineral guna mendorong industrialisasi

Pandemi Covid-19 melahirkan fenomena ekonomi dari rumah. Perubahan perilaku konsumen membuka peluang sekaligus menuntut pelaku usaha beradaptasi. Lembaga riset Inventure dalam Laporan Consumer Behavior New Normal After Covid-19 : The 30 Predictions menyebut gaya hidup untuk tetap berada di rumah menjadi pergeseran besar (megashift) dalam perilaku konsumen. 

Menurut Managing Partner Inventure Yuswohady, aktivitas ekonomi yang membutuhkan kehadiran fisik menghadapi tantangan selama pandemi seperti pariwisata dan perhotelan, pameran, pertemuan, penerbangan serta ritel dan perbelanjaan luring. Sebaliknya, kegiatan ekonomi dengan sentuhan fisik rendah diperkirakan tumbuh, seperti : bisnis logistik dan pengantaran, layanana siaran langsung, e-dagang dan jual beli kebutuhan sehari-hari, olahraga di rumah, media serta telekomunikasi dan farmasi.

Menurut survei lembaga riset Mckinsey pada 19-21 Juni, pergeseran perilaku konsumen dari luring menjadi daring di Indonesia diprediksi bertahan untuk waktu lama, bahkan setelah pandemi Covid-19 berlalu. Menurut Vice President Consumer Goods Blibli Fransisca K Nugraha, pada masa PSBB (April) jumlah penjual di Blibli meningkat 90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Tokopedia, menurut External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya terdapat 8,6 juta penjual dengan 94% diantaranya tergolong usaha ultra mikro. angka itu meningkat 19,4% dibandingkan dengan posisi Januari 2020 yang tercatat 7,2 juta penjual.

Pandemi Covid-19 tak boleh membuat semua pihak lengah terhadap kemungkinan kebakaran hutan dan lahan gambut di dua pulau besar di Tanah Air, Kalimantan dan Sumatera.

Kebakaran hutan dan lahan gambut masih terjadi secara sportadis di Kalimantan Tengah. Meski pantauan satelit tidak menunjukan adanya titik panas di Kalteng, tidak berarti di lapangan tidak terjadi kebakaran lahan. Di Kabupaten Barito Utara dan Kapuas, kemarin lahan seluas 0,49 hektar terbakar. 

Sejak 1 Juli 2020, pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 20 September 2020. Langkah antisipasi karhutla di Sumatera juga dilakukan salah satunya dengan memetakan kawasan yang langganan terbakar di Jambi. 

Penasihat Khusus Bidang Kebijakan Inovasi dan Daya Saing Industri Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, pemerintah mendorong swasta yang selama ini mengimpor kendaraan listrik untuk segera membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia dengan menggandeng prinsipal dari luar negeri. Menurut dia, keinginan dan komitmen Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Perpres ini menandakan kebangkitan Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik.

Satryo menjelaskan, ada tiga aspek yang ingin dicapai dengan keluarnya Perpres 55/2019. Pertama, ingin menciptakan lingkungan bersih, karena kendaraan listrik emisinya nol. Kedua, pemerintah berusaha menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, pemerintah juga ingin Indonesia menjadi negara industri kendaraan listrik karena memang memiliki potensi besar, dengan dukungan pasar yang luas.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hilirisasi nikel yang sedang dilakukan pemerintah bisa menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dunia baterai lithium. “Indonesia akan mendorong terus pengembangan baterai lithium untuk kendaraan listrik, mengingat pada 2030 negara-negara di Eropa akan mewajibkan semua kendaraan berbasis listrik,” kata dia, Sabtu (26/7).

Sementara itu, komitmen pemerintah mengembangkan industri kendaraan listrik disambut baik kalangan swasta diantaranya PT Bakrie Autoparts, Agen Pemegang Merk (APM) bus listrik BYD di Indonesia melalui Dino A Riyandi, direktur utama PT Bakrie Autoparts menyatakan komitmennya untuk mengikuti kebijakan yang telah digariskan pemerintah. Proses industrialisasi akan dilakukan untuk meningkatkan kandungan lokal.

Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Yati Kurniati mengatakan bahwa meski BI telah memberikan kemudahan kepada eksportir yang akan melaporkan DHE, menurut catatan BI angkanya belum mengalami peningkatan signifikan. Nilai kuartal 1-2020 lebih baik jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2019 namun lebih rendah dibandingkan kuartal 4 tahun 2019 dengan baru mencapai 80.1% dari total nilai transaksi ekspor sebesar USD 41.75 Miliar.

Ekonom Bank Central (BCA) David Sumual melihat, penurunan jumlah penerimaan DME dipengaruhi transaksi ekspor yang juga mengalami penurunan. Pada kuartal 1-2020 sebesar USD41.75 miliar sedangkan kuartal 4-2019 mencapai USD 43.36 miliar. Menurutnya PBI No. 21/14/ PBI/2019 sudah menjadi angin segar bagi eksportir. Namun, ekonom Indef Bhima Yudhistira justru melihat beleid tersebut kurang efektif dimana pembenahan layanan lembaga keuangan belum di address. Bhima membandingkan penerimaan DME Indonesia dengan negara tetangga Singapura. Menurutnya, Singapura jauh lebih optimal dalam menghimpun DME. Sehingga penerimaan DME pun lebih tinggi daripada Indonesia.

Dua negara Asia, yakni Singapura dan Korea Selatan, masuk dalam jurang resesi  Bank Dunia memproyeksikan perekonomian global tahun2020 akan tumbuh minus 5,2 persen . Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan minus 4,9 persen. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, resesi yang dialami Korsel dan Singapura bisa berdampak pada realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dalam jangka pendek. “Mungkin aka nada tekana investasi ke Indonesia dari Singapura dan Korea Selatan, tetapi tidak akan lama. Kalua ekonomi global pulih pada 2021, realisasi PMA akan cepat pulih.

Faisal memperkirakan, negara-negara mitra dagang Indonesia di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina, akan menyusul Singapura dan Korsel mengumumkan resesi ekonomi. Namun, Pemerintah RI optimis resesi Korsel dan Singapura tidak akan berdampak signifikan terhadap Indonesia. Namun, pemerintah tetap mengkaji intensitas dampaknya bagi Indonesia. Jika pengaruhnya tinggi, beberapa langkah,seperti mengalihkan ekspor ke negara lain yang kondisi perekonomian dan penanganan pandeminya lebih baik, akan ditempuh.

Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam acara Zooming with Primus bertajuk Booming Transaksi Digital mengatakan Fintech pembayaran digital dan e-commerce dapat menjadi solusi untuk membuka peluang inklusivitas kepada 51% penduduk unbanked dan 62,9 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah ekonomi yang terkontraksi akibat dampak pandemi Covid-19, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat new growth engine ini. Diskusi ini juga dihadiri CFO LinkAja Ikhsan Ramdan dan Chief Executive Officer (CEO) DANA Vincent Iswara. Sedangkan sebagai moderator adalah Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu.

Filia menjelaskan lebih lanjut, tren digitalisasi kini berdampak pada tiga hal. Pertama, memengaruhi seluruh sendi kehidupan. Kedua, mengubah cara kita bertransaksi, model bisnis, dan behavior. Ketiga, disrupsi fungsifungsi konvensional, termasuk sektor keuangan. Bila transaksi uang elektronik dan transaksi digital banking terus meningkat untuk mendukung masyarakat tetap bertransaksi di tengah pandemi dan pembatasan sosial, lanjut dia, transaksi debit off us kini kembali rebound setelah menurun di masa awal PSBB. BI mencatat, jumlah transaksi debit off us per Juni 2020 sebesar 4,1 juta transaksi, dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,63 triliun. Selain memberi peluang, digitalisasi juga ada risiko yang menjadi tantangan bagi otoritas termasuk BI.

Oleh karena itu, BI mengeluarkan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk percepatan digitalisasi pembayaran. Pertama, mendukung integrasi ekonomi keuangan digital sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. intech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital. Keempat, menjamin keseimbangan inovasi dibarengi dengan perlindungan konsumen. Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital.

Filia juga mengungkapkan, bank sentral telah merilis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai first mover yang menjadi salah satu solusi untuk memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi. BI mencatat, hingga 17 Juli 2020 terdapat 4,12 juta merchant di Indonesia yang telah mengimplementasi QRIS. Jika dirinci, merchant usaha mikro yang menggunakan QRIS mendominasi yakni mencapai 2,86 juta, disusul usaha kecil sebanyak 705.376 merchant, usaha menengah sebanyak 347.876 merchant, usaha besar sebanyak 197.770 merchant, dan untuk donasi atau sosial 9.559 merchant.

Pada kesempatan yang sama, Chief Financial Officer (CFO) PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja Ikhsan Ramdan memperkirakan dalam waktu 2-3 tahun ke depan seluruh merchant sudah bisa mengadopsi QRIS 100%. Pandemi Covid-19, lanjut dia, menjadi katalis penting dalam meningkatkan transaksi nontunai di Indonesia, terutama sejak PSBB dan masyarakat tidak keluar rumah. Transaksi menjadi cenderung banyak dilakukan menggunakan perangkat mobile, dengan proporsi jauh lebih besar dari transaksi offline. Sementara itu, CEO DANA Vincent Iswara mengatakan, pihaknya mencatat transaksi di DANA selama pandemi meningkat hingga 50%, karena bergesernya perilaku transaksi masyarakat dari offline ke online. Namun, dari sisi penjual atau merchant yang merupakan UMKM belum bertransformasi digital secepat konsumen. Filia menjelaskan, keamanan menjadi hal utama dalam sistem pembayaran. Itulah sebabnya, BI memiliki tagline cepat, mudah, murah, aman, dan handal (cemumuah). Selain itu, BI juga meminta PJSP untuk memiliki cyber security dan selalu melakukan pengkinian atau update teknologi dan kapabilitasnya. Mereka harus lulus robust sistem aplikasinya dan diaudit BI.