Di negara berkembang, tingginya kebutuhan pembiayaan disiasati dengan monetisasi utang. Caranya, bank sentral membeli surat utang pemerintah dengan dibarengi penurunan suku bunga acuan. Kebijakan ini memang dibutuhkan sementara waktu, tetapi konsolidasi neraca pemerintah dan bank sentral tetap terbatas.

Monetisasi utang juga dilakukan Indonesia. Bank Indonesia (BI) membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah senilai Rp 397,56 triliun berikut beban bunganya dengan mekanisme private placement. Indonesia tidak punya pilihan selain meningkatkan itang demi menahan kontraksi ekonomi agar tidak semakin dalam. Kementerian Keuangan memproyeksikan, rasio utang terhadap PDB melonjak dari kisaran 30 persen tahun 2019 menjadi 37-38 persen tahun 2020.

Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional pada paruh kedua akan menentukan Indonesia, apakah akan mengalami resesi atau tidak. Survei konsumen oleh BI pada Juni 2020 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi mulai membaik, yakni naik tipis dari 77,8 pada Mei 2020 menjadi 83,8 pada Juni 2020.

Belanja pemerintah daerah, terutama terkait penanganan Covid-19, harus digenjot dalam enam bulan ke depan. Jangan sampai anggaran yang sudah disalurkan pemerintah pusat mengendap di rekening kas khusus daerah.

Upaya Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperluas basis pajak kembali menyasar usaha micro kecil dan menengah (UMKM). Caranya, dengan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengurus pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). UMKM bisa membuat NPWP melalui bank mulai 17 Agustus 2020, tidak perlu mendatangi kantor pelayanan pajak. Integrasi layanan dalam bentuk aplikasi validasi dan pendaftaran NPWP Ditjen Pajak dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah dilakukan. 

Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan, integrasi dengan Himbara, bertujuan untuk mempermudah UMKM ketika ingin mengajukan diri sebagai debitur. Menurut beliau, kebijakan administrasi perpajakan ini, diambil dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu UMKM saat krisis. Pemerintah berharap dengan kemudahan ini dapat meningkatkan kemampuan debitur UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan koordinasi terkait penerapan dan pengawasan dalam proses jual beli bijih nikel dari pertambangan kepada smelter terus berlangsung. Deputi VI Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto mengungkapkan, sesuai instruksi Menteri, Luhut B Pandjaitan, para pelaku usaha diminta menaati aturan yang berlaku. Regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Aturan itu untuk memberikan keadilan terhadap penambang dengan smelter. Posisi pemerintah sebagai wasit, tidak berpihak kepada siapapun. Jika terdapat perusahaan yang tidak mau patuh terhadap aturan main, pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas, mulai dari peringatan, pemangkasan ekspor bahkan sampai pencabutan izin.

Sekretaris Jendral Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi mengatakan, harga ayam saat ini hanya sekitar Rp 12.500 hingga Rp 13.000 per kilogram (kg). Sementara biaya produksi bisa mencapai Rp 18.000 per kg. Permintaan daging ayam ras sudah menurun 30% sejak Maret lalu. Menurut Sugeng, peternak sudah menurunkan produksi ayam dari 60 juta/65 juta ekor per minggu menjadi 47 juta ekor per minggu. Namun permintaan ayam hidup hanya 43 juta-45 juta ekor per minggu. Bulan juni 2020 lalu, harga ayam tingkat peternak sempat menyentuh Rp 22.000 per kg, sementara Maret lalu harga ayam sempat anjlok sampai menyentuk Rp 10.000 per kg, kemungkinan harga ayam di bulan juli bisa menurun hingga Rp. 10.000 per kg.

Dirjen Pajak terus menambah kerjasama dengan negara – negara ASEAN untuk memperkuat P3B atau Tax Treaty. Yang teranyar adalah dengan Kamboja pada 23 Oktober 2017 di Jakarta dan pada 13 Oktober 2017 di Phnom Penh. Hasil P3B Indonesia-Kamboja adalah jenis pajak Indonesia yang tercakup dalam pajak penghasilan (PPh).

Dirjen Perpajakan International Ditjen Pajak Kemenkeu John Hutagaol menyatakan ada enam manfaat P3B bagi Indonesia, Pertama, mengeliminasi pajak berganda. Kedua, membagi hak pemajakan antara negara sumber dengan negara investor. Ketiga, memberikan kepastian perlakuan pajak atau tax certainly. Keempat, memperkuat kerja sama perpajakan termasuk pertukaran Informasi perpajakan. Kelima, menghapus atau mengurangi diskriminasi pajak atas investasi. Keenam, mencegah terjadinya penghindaran dan pengelakan pajak. Pendapat serupa juga diutarakan Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, ia menilai di era globalisasi, berbagai negara mengenai istilah global value chain (GVC) yang berarti proses produksi melibatkan beberapa negara.  Karena itulah, fungsi P3B adalah memastikan investor agar tidak kena pajak berganda agar tidak menghambat rantai GVC.

Pemerintah mulai menyusun strategi untuk menumbuhkan roda ekonomi di masa pandemi setelah unsur kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan dengan pembentukan Komite Kebijakan. Salah satu targetnya adalah mendongkrak pariwisata. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bilang, saat ini, sektor pariwisata mendapatkan hantaman selama pandemi. Akibatnya sekitar 2.000 hotel terpaksa menghentikan operasional dan membuat lebih dari 180.000 tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di PHK dan dirumahkan. Pemerintah kini berupaya agar bisnis wisata bisa tumbuh lagi. Karena susah mengundang wisatawan asing, pemerintah kini fokus menggarap turis domestik.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Wishnutama Kusubandio berharap para pengelola wisata serta perhotelan juga tetap menerapkan protokol kesehtan. Ia juga melihat beberapa daerah sudah siap dalam melaksanakan protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menjelaskan sektor perhotelan dan restoran sudah siap menerapkan protokol kesehtan, meski diakui menambah anggaran operasional 10%.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bersiap untuk memulai restrukturisasi polis. Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko mengatakan, manajemen baru Jiwasraya bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan selaku pemegang saham sedang menyusun rencana strategis terbaru dalam rangka memperbaiki kinerja perusahaan dan memenuhi kewajiban kepada nasabah tersebut. Lebih lanjut Hexana bilang, rencana strategis Jiwasraya telah dikomunikasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rencana strategis tersebut akan diimplementasikan ke dalam program restrukturisasi yang direncanakan akan dimulai bulan Agustus 2020 setelah mendapat konfirmasi pendanaan dari pemegang saham.

Realisasi investasi langsung sepanjang kuartal II-2020 turun 4,3% secara year on year (yoy). Kontributor pertumbuhan ekonomi terbanyak kedua ini tidak bisa terealisasi dengan baik lantaran ikut terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi investasi sepanjang periode April hingga Juni 2020 sebesar Rp 191,9 triliun. Angka tersebut turun 4,3% yoy, bahkan jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, terjadi penurunan 8,9%. Bila dirinci, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada kuartal kedua sebesar Rp 94,3 triliun, turun 1,4% yoy. Di periode yang sama, Penanaman Modal Asing (PMA) atau foregn direct investment (FDI) tercatat Rp 97,6 triliun, turun 6,9% yoy.

Menurut Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Pencapaian buruk realisasi investasi di triwulan kedua ini juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Di mana, jumlah penyerapan tenaga kerja hanya 263.109 orang, angka ini lebih rendah daripada kuartal sebelumnya yang mampu menyerap 303.085 tenaga kerja. Namun, secara tahunan, jumlah penyerapan tenaga kerja di April-Juni 2020 ini masih lebih baik. Bahlil menambahkan, ke depan tantangan untuk realisasi investasi di Indonesia masih berat. Mengingat, pandemi Covid-19 sampai saat ini belum usai.

Penanganan aspek kesehatan serta program bantuan sosial ke masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi juga di topang realisasi investasi. Namun, dimasa pandemi Covid-19, tantangan untuk menarik investasi padat karya ke Indonesia cukup berat. Untuk memadukan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W Kamdani, Rabu (22/7/2020), pengusaha menyambut baik pembentukan komite baru yang menggabungkan penanganan kebijakan kesehatan dan ekonomi itu. Shinta menambahkan penanganan kesehatan tetap menjadi kunci pemulihan ekonomi. “Kalau kita tidak bisa mengendalikan Covid-19, ekonomi tetap lama pulihnya”.

Berdasarkan data Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada semester I-2020 naik 13,2 persen secara tahunan menjadi Rp 207 triliun. Sementara, penanaman modal asing (PMA) turun 8,1 persen secara tahunan menjadi Rp 195,6 triliun pada Januari-Juni 2020.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memaparkan, sebagian besar investasi didominasi sector tersier. Sebab, ruang gerak untuk mendorong investasi padat karya dimasa pandemi Covid-19 terbatas. Investasu menghadapi tantangan terberat pada triwulan II-2020 ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, Prospek investasi selama pandemi Covid-19 tertekan cukup dalam, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Prospek ekonomi yang suram tahun ini juga mendorong pemerintah memangkas belanja besar-besaran, terutama belanja modal.

Presiden Jokowi memastikan, tujuh perusahaan multinasional siap merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah (Jateng). Tujuh perusahaan itu di luar 17 perusahaan asing lain yang juga menyatakan minatnya untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia dan diharapkan bisa segera menyusul bergabung ke KIT Batang.

Dalam peninjauan dan kunjungan ke KIT Batang, Kepala Negara didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, anggota Wantimpres Habib Luthfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kar tasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Bupati Batang Wihaji.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, proses menggaet relokasi investasi tujuh perusahaan ke Indonesia dilakukan secara intensif. BKPM bahkan membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus relokasi investasi yang mana tim tersebut kemudian mengawal perizinan perusahaan mulai dari kementerian/lembaga terkait hingga pemerintah daerah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, terdapat tujuh perusahaan multinasional yang sudah memastikan akan merelokasi usahanya ke Indonesia, relokasi tersebut akan mendatangkan investasi US$ 850 juta dan mampu menyerap 30 ribu tenaga kerja lokal. Bidang usaha ketujuh perusahaan tersebut meliputi industri elektronika, audio dan video, lampu dengan tenaga surya, hingga suku cadang kendaraan bermotor yang semuanya berorientasi ekspor. Agus menjelaskan, pemerintah sendiri tengah berdiskusi dengan sejumlah investor tersebut dan berusaha mengakomodasi apa saja yang dibutuhkan mereka. Indonesia sudah mempunyai insentif fiskal yang dapat menarik minat investor, seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction tax.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, guna menarik investor lebih banyak, KIT Batang akan menerapkan konsep baru yakni para investor tidak perlu membeli lahan. Mereka bisa menyewa dalam jangka waktu panjang dengan melakukan kerja sama dengan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group.

Direktur Utama PTPN Group Mohammad Abdul Ghani menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan KIT Batang. Saat ini, lahan yang sudah siap mencapai 450 ha dari total luas lahan 4.00-4.300 ha. PTPN Group melalui PTPN IX akan membentuk konsorsium dan bekerja sama dengan PT PP (Persero) untuk memulai proses pembangunan kawasan, banyak fasilitas yang akan disiapkan, mulai dari gas, air, dan listrik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Johnny Darmawan menilai, Indonesia memiliki banyak keunggulan dibandingkan para pesaing, antara lain dari segi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Namun, jika dibandingkan dengan Tiongkok, Indonesia masih kalah karena Tiongkok memiliki biaya industri yang lebih murah dan teknologi lebih canggih.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani sebelumnya mengatakan, rencana kepindahan pabrik milik perusahaan asal AS dari Tiongkok ke Indonesia dicetuskan oleh US International Development Finance Coorporation (DFC). Lembaga ini menyebutkan, banyak pelaku usaha AS yang hendak merelokasi pabrik dari Tiongkok, karena tingginya tensi perang dagang antar kedua negara. Kadin, menurut dia, sedang melakukan penjajakan melalui jaringan-jaringan pengusaha di negara-negara asal pabrik yang hendak direlokasi ke Indonesia. Kadin sedang melakukan pemetaan untuk memperkirakan perusahaan-perusahaan yang menunjukkan keinginan kuat berinvestasi di Indonesia. Dari situ, pengusaha kemudian akan menindaklanjuti.