Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KS) Silmy Karim mengatakan, Indonesia memerlukan industri baja yang kuat untuk menopang pembangunan infrastruktur jika ingin menjadi negara besar. Sebab, semua negara yang maju memiliki industri baja yang kuat dan konsumsi tinggi.

Jika konsumsinya bermasalah, lanjut dia, artinya ada kendala di industri atau pembangunan infrastrukturnya. “Idealnya, konsumsi baja Indonesia per kapita per tahun itu sekitar 200-300 kg. Posisi Indonesia hanya mengkonsumsi hampir 60 kg per kapita pertahun. Artinya, itu masih sangat rendah bila dibandngkan dengan Korea Selatan yang konsumsinya mencapai 1300 kg per kapita per tahun,” ujar dia dalam webinar “Sinergi Industri Nasional Dalam Membangun Industri baja pada akhir pekan lalu.

Silmy menerangkan, untuk mencapai konsumsi ideal tersebut dibutuhkan sekitar 4 kali dari kapasitas yang sekarang. Hal ini menjadi kesempatan untuk semua pihak berpartisipasi dan bersinergi. Dia menekankan, sinergi bukan hanya di industri baja saja melainkan juga di industri pendukungnya seperti logistik, bahan baku, sistem, atau hal-hal yang berhubungan dengan industri baja. “Oleh karena itu, kita mencanangkan untuk membangun kluster baja 10 juta ton yang ada di Cilegon dengan mitra.

Perusahaan penyedia layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring, Traveloka, meraih putaran pendanaan terbaru senilai US$ 250 juta yang dipimpin oleh sebuah institusi keuangan global. Startup berstatus unicorn ini juga mendapat dukungan dari investor sebelumnya, yakni EV Growth, dalam pendanaan tersebut. Co-founder dan CEO Traveloka Ferry Unardi mengatakan, pihaknya tidak dapat memungkiri, Traveloka sangat terpengaruh dengan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan bisnis perseroan berada di titik terendah yang belum pernah terjadi sejak perusahaan pertama kali berdiri. Meskipun masih berada di tahap awal pemulihan, lanjut dia, pasar terus memperlihatkan momentum yang menjanjikan dengan kemajuan dari minggu ke minggu, terutama untuk lini bisnis akomodasi dengan kemunculan tren berlibur jarak dekat. Traveloka akan bangkit kembali dengan  Industri perjalanan, lanjut dia, juga dengan adanya penyesuaian strategi bisnis mengalami masa sulit yang belum pernah secara cepat, bekerja sama dengan terjadi sebelumnya, termasuk Traveloka.

Sementara itu, Managing Partner EV Growth Willson Cuaca mengatakan, krisis akibat Covid-19 merupakan yang terbesar untuk generasi saat ini, baik dari  sisi keuangan maupun kemanusiaan. Situasi ini merupakan bentuk dari penyesuaian ulang yang memaksa para pelaku bisnis untuk memikirkan kembali rencana, strategi dan model bisnis mereka. Dana segar yang dikucurkan diharapkan dapat memperkuat neraca keuangan Traveloka dan memperdalam penawaran Traveloka untuk sejumlah lini produk yang diprioritaskan. Produk yang diprioritas tersebut mencakup pengembangan portofolio layanan produk perjalanan dan gaya hidup di pasar-pasar utama. Tak luput, Traveloka turut melakukan perluasan bisnis di layanan keuangan untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi ekosistem aplikasi perjalanan dan gaya hidup.

Belom lama ini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada potensi relokasi pabrik-pabrik dari tiongkok yakni sebanyak 119 perusahaan. Salah satu perusahaan telah berkomitmen yaitu LG Chemical dengan nilai investasi US$ 9.8 miliar dan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 14.000 orang. Disisi lain, BKPM menyiapkan dukungannya dan menyodorkan kawasan industri di kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Sebagaimana dikatakan Sanny Iskandar Ketua HKI, bila mengacu data pihaknya, hingga Juni 2020 jumlah investor yang sudah masuk ke dalam 17 kawasan industry sebanyak 50 perusahaan dengan total 139.31 hektare. Umumnya penyewa berasal dari Cina, Jepang, dan Korea. Sepanjang tahun 2019, dari 96 kawasan industry yang di kelola HKI ada 122 perusahaan yang masuk ke-23 kawasan industri atau seluas 506.3 ha. Jumlah itu meliputi 60 perusahaan PMA, yang menempati 387,96 ha. Kemudian, 62 perusahaan PMDN dengan menempat lahan seluas 118,34 ha.

Sepak terjang bank-bank BUMN memang sangat dominan tahun 2015-2019.salah satunya kebijakan pemerintahan Jokowi yang menjadikan BUMN sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi global. Namun, pandemi Covid-19 yang merebak tahun 2020 membalikan kondisi perekonimian. Alhasil, pandemic Covid-19 membuat kelompok bank BUMN lebih terdampak ketibang kelompok bank menengah dan kecil yang banyak memiliki nasabah korporasi.

Selama pandemi Covid-19, pertumbuhan DPK dan kredit Bank-bank BUMN lebih lambat dibandingkan dengan kelompok bank lainnya. Dampaknya, pangsa DPK  dan kredit kelompok bank BUMN pun turun drastic. Meski paling terdampak , secara fundamental dan keuangan, bank-bank BUMN tetap kuat dan sehat. Disisi lain, untuk memulihkan perekonomian, pemerintah mengharapkan bank-bank BUMN menjadi lokomotif penyaluran ke sector riil.

Krisis ekonomi yang timbul akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) benar-benar membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta sekarat. Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, modal pelaku UMKM habis untuk kebutuhan rumah tangga selama pandemi.

Sektor usaha yang menurut dia perlu mendapat bantuan adalah pengolahan makanan dan minuman, pariwisata, dan transportasi. Pemerintah diharapkan segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi agar tak menghambat dunia usaha. 

Salah satu hal yang disarankan adalah membentuk komite percepatan pemulihan perekonomian seperti yang telah dilakukan pemerintah pusat. Komite versi pusat bernama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam diskusi yang sama, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 berbeda dengan krisis moneter yang terjadi pada 1997. Menurut dia, pada 23 tahun lalu, sektor usaha besar yang terkena dampak. UMKM justru menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Anies, dibutuhkan pendekatan induktif agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Anies melanjutkan, pemerintah DKI Jakarta telah proaktif membantu pelaku UMKM, misalnya memberikan relaksasi perizinan. 

Anies berharap pendekatan induktif ini dapat bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM. Dengan begitu, langkah ini bisa menghasilkan solusi jangka menengah hingga panjang, mengingat kondisi krisis ekonomi akibat pandemi dirasakan pelaku usaha di seluruh belahan dunia.

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengatakan penanganan aspek kesehatan selama pandemi menjadi kunci agar pemulihan ekonomi bisa terus berlanjut. 

Ia mengatakan penerapan protokol kesehatan membuat aktivitas ekonomi tidak berada dalam kapasitas maksimal. Bioskop, restoran, dan mal, misalnya, harus membatasi jumlah pengunjung untuk mematuhi ketentuan social distancing. 

Chatib melanjutkan, saat ini pelaku usaha membutuhkan penghitungan skala ekonomi pada tingkat tertentu agar tetap mendapatkan keuntungan. Skala ekonomi tersebut dapat berbeda-beda untuk setiap usaha dan turut bergantung pada upaya efisiensi yang dilakukan.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, menyerukan pentingnya keseriusan penanganan wabah dan penguatan disiplin protokol kesehatan sebelum membuka kembali aktivitas ekonomi. Ia melanjutkan, bila pertambahan jumlah kasus positif terus berlangsung seperti saat ini, sulit bagi pemerintah untuk mendorong ekonomi. 

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf, mengatakan, walau aktivitas perekonomian mulai dibuka, tingkat keyakinan masyarakat belum sepenuhnya pulih. Hal itu menyebabkan pemulihan pasca-pembukaan kembali ekonomi diragukan bergulir dengan cepat. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II akan berkisar pada minus 5,1 persen hingga minus 3,5 persen, dengan titik tengah minus 4,3 persen, atau jauh lebih dalam dari prediksi titik tengah sebelumnya, yaitu minus 3,8 persen.

Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus mengawasi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembangkan perkara tindak pidana gratifikasi atau suap pemberian fasilitas kredit yang melibatkan pegawai di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

Seorang pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisial DIW resmi dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Dia diduga menerima suap Rp7,45 miliar atas pemeriksaan umum di PT Bank Bukopin Tbk. Kantor Cabang Surabaya, Jawa Timur. 

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nirwan Nawawi, tim penyidik masih mendalami keterangan para saksi dalam perkara tersebut. 

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangan resminya menuturkan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan menyatakan OJK telah melakukan serangkaian proses investigasi internal yang melibatkan Satuan Kerja di bidang hukum, organisasi dan SDM dan pengendalian internal atau antifraud OJK yang kemudian memutuskan untuk membebastugaskan yang bersangkutan.

Dalam keterangan resminya, Direktur Utama Bank Bukopin Rivan A. Purwantono menyatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan tidak ada fasilitas kredit atas nama oknum tersebut, dan tidak pernah memberikan dana dalam bentuk apapun.

Perkara yang melibatkan pegawai OJK itu menjadi menarik di tengah ‘seteru’ yang melibatkan Bosowa Corporation dan OJK soal rencana penyuntikan modal yang melibatkan KB Kookmin.

Keberadaan dinasti politik tampak tak tergoyahkan di Indonesia, terutama di tingkat daerah. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi daerah terkait maupun secara nasional ? Fenomena dinasti politik tampaknya masih terus melenggang dan terpelihara di Indonesia, terutama menjelang digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Berdasarkan riset Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), terdapat 117 kepala daerah yang sedang dan sudah berakhir masa kepemimpinannya, yang melangsungkan dinasti politik di Indonesia. Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan keberadaan dinasti politik menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi sebuah daerah. Selain menutup potensi persaingan politik sehat, juga menciptakan sirkulasi ekonomi yang tidak sehat. Praktik itu misalnya berbentuk insentif ekonomi yang tiba-tiba dikeluarkan jelang berakhirnya masa jabatan sebuah dinasti. Namun, ketika dinasti tersebut kembali berkuasa setelah pemilihan, insentif itu berhenti begitu saja. Namun, secara jangka panjang, justru dapat menjadi benalu bagi pengusaha karena sang penguasa membutuhkan sumber dana untuk mempertahankan dinastinya.

Senada, ekonom Core Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan sebuah dinasti politik bisa berdampak baik, terutama ekonomi, jika pejabatnya memiliki kompetensi yang lebih baik dibanding pesaing lain. Dia mencontohkan beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA), tapi dikuasai oligarki politik tertentu yang pejabatnya berkapabilitas rendah. Kondisinya makin buruk jika sebuah dinasti politik sudah menguasai sumber ekonomi tertentu di daerahnya, karena investor akan kesulitan masuk. Trah politik tersebut juga berpeluang terjerumus dalam praktik korupsi. Kini, isu dinasti politik menguat dengan direstuinya putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, oleh PDI Perjuangan (PDIP) untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. 

Soal dinasti politik, KPK ingin UU Partai Politik disempurnakan, terutama terkait dengan pendanaan partai politik (parpol), dengan tujuan mengembalikan kedaulatan anggota parpol serta mencegah parpol dikuasai oleh dinasti, perseorangan, dan orang kuat. Sejauh ini, dinasti politik yang akrab dengan praktik korupsi lebih banyak membawa dampak negatif bagi Indonesia. Masyarakat pun harus waspada agar cengkeraman oligarki tidak terus merongrong ekonomi daerah dan hak masyarakat.

Pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada Desember 2020 diprediksi mampu membangkitkan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah di 270 daerah penyelenggara pesta demokrasi itu. 

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengatakan bahwa anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tidak kurang dari Rp20 triliun. Dari anggaran itu, hampir 60% di antaranya dalam bentuk insentif kepada penyelenggara lapangan. Selain itu, dana pilkada yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdampak pada penanganan Covid-19, serta membangkitkan UMKM. Tito meminta agar para kontestan yang terlibat dalam pilkada untuk menggunakan alat peraga kampanye berupa masker dan hand sanitizer. 

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI), sebanyak 63,1% masyarakat menilai Pilkada 2020 sebaiknya ditunda. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memaklumi persepsi mayoritas masyarakat yang ingin Pilkada Serentak 2020 ditunda. Menurutnya, pandangan publik saat ini lebih disebabkan kekhawatiran atas krisis kesehatan. Doli Kurnia mengklaim pelaksanaan Pilkada 2020 dapat menstimulus roda perekonomian. Kontestasi tahun-tahun sebelumnya menunjukkan konsumsi dan belanja meningkat. 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Pilkada 2020 tetap dapat digelar sembari menerapkan protokol kesehatan. Apalagi, sejumlah negara terbukti sanggup melaksanakan pemilihan umum di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Per wakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengatakan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya nol persen (0%). Menurut lembaga ini ada tiga indikator yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tahun ini turun lebih dalam di antaranya kontraksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 5,2% tahun ini. Kedua, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan terbuka kembali per Agustus. Serta ketiga, diperkirakan tidak ada gelombang kedua dari pandemi. Sementara itu, untuk wilayah Asia dan Pasifik diproyeksikan semakin menajam pada 2020. Hal ini disebabkan oleh sebagian negara harus melaksanakan lockdown untuk bisa mengontrol pandemi. Meski bergantung pada waktu, namun hal itu terus memengaruhi tingkat PDB negara-negara tersebut.

Kahkonen mengungkapkan, setidaknya di Indonesia ada tiga prioritas reformasi yang bisa dilakukan untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Pertama, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan atau meniadakan hambatan investasi asing akan menjadi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Kedua, reformasi BUMN untuk meng galakkan investasi terutama infrastruktur. Terakhir, akselerasi kebijakan pajak untuk menutup kebutuhan pembiayaan belanja prioritas dan hutang.