;
Kategori

Ekonomi

( 40460 )

Festival Joglosemar Artisan of Java, BI Jateng Dukung Promosi UMKM Unggulan Jateng

21 May 2021

MAGELANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (BI Jateng) konsisten memberikan dukungan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Bentuk dukungan yang diberikan di antaranya adalah rutin menggelar program promosi untuk memperkenalkan produk UMKM unggulan Jawa Tengah kepada masyarakat yang lebih luas. Salah satu program promosi yang diselenggarakan adalah Festival Joglosemar Artisan of Java, bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Festival Joglosemar merupakan rangkaian dari kegiatan promosi UMKM dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Pribadi Santoso mengatakan bahwa rangkaian acara Festival Joglosemar yang digelar di sejumlah tempat bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan dari para pelaku UMKM yang telah lolos kurasi. Di setiap tempat penyelenggaraan acara, BI memilih tema yang berbeda-beda sesuai dengan potensi wilayahnya. Di Purwokerto, produk UMKM yang ditampilkan fokus pada produk agrikultur seperti teh dan kopi. Sementara itu, pameran di Solo didominasi oleh produk fesyen.

(Oleh - HR1)

Aksi Korporasi, KPPU Awasi Merger GoTo

21 May 2021

JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara simultan akan mengawasi aksi korporasi merger yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Bangsa (Gojek) dan Tokopedia.Pengawasan atas kombinasi usaha menjadi Grup GoTo tersebut berfokus pada berbagai pasar bersangkutan di ekosistem Grup GoTo, serta potensi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat timbul pasca transaksi tersebut.Dalam praktik yang berlaku internasional, tulis KPPU dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/5), suatu transaksi di pasar digital umumnya melibatkan pasar yang multi-sisi. Seperti diketahui, Grup GoTo mengombinasikan layanan e-commerce, on-demand, dan layanan keuangan dan pembayaran serta layanan lainnya.

KPPU menyatakan jika memang pembentukan kombinasi usaha tersebut merupakan hasil transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham, maka transaksi tersebut wajib dinotifikasikan kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah transaksi tersebut efektif.“Hingga saat ini, KPPU belum menerima pemberitahuan atau notifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk aksi korporasi berupa merger dan akuisisi di Indonesia,” demikian keterangan resmi KPPU.

(Oleh - HR1)


Kenaikan Harga Komoditas Dorong Surplus Perdagangan

21 May 2021

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada April mengalami surplus US$ 2,19 miliar. Hal ini menandai surplus neraca perdagangan selama 12 bulan berturut-turut. Kenaikan harga terjadi pada minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), tembaga, timah, aluminium, dan emas. BPS mencatat nilai ekspor pada periode Januari - April 2021 sebesar US$ 67,38 miliar. Apabila dibanding pada periode yang sama tahun lalu, terjadi kenaikan 24,96 persen. Hal itu menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Surplus yang terjadi selama 12 bulan berturut-turut tak lepas dari pemulihan ekonomi sejumlah negara mitra dagang. Ekspor meningkat karena kenaikan harga dan mulai tingginya permintaan pasar global, seperti dari Cina dan Amerika Serikat. Harga komoditas energi yang naik signifikan terjadi karena dorongan permintaan setelah normalisasi kegiatan ekonomi di negara maju. Hal tersebut dipengaruhi faktor kelangkaan pasokan minyak pada April karena kemacetan di Terusan Suez. 

Kenaikan harga komoditas berkontribusi pada surplus neraca dagang. Hanya, pengalaman commodity boom pada 2008 dan 2012 mengajarkan bahwa harga komoditas bisa sangat tinggi kemudian turus drastis. Ledakan harga komoditas tak serta-merta memberikan dampak buruk pada neraca perdagangan saat permintaan dan harga global menurun. Indonesia telah memiliki komoditas yang terdiversifikasi dengan baik.

(Oleh - IDS)

Bitcoin Jatuh Semakin Dalam

20 May 2021

Harga Bitcoin jatuh semakin dalam, aksi jual besar-besaran dimulai pekan lalu ini membuat harganya nyaris menyentuh angka US$ 30.000, jatuh lebih dari 50% sejak menyentuh rekor tertinggi US$ 64.829 pada pertengahan April 2021. Harga bitcoin belum pernah diperdagangkan di bawah US$ 30.000 sejak akhir Januari 2021. Kemerosotan itu membuat harganya jatuh lebih dari 40% dalam satu pekan terakhir. Yang berarti bitcoin sudah kehilangan seluruh keuntungannya, setelah Tesla mengumumkan investasi senilai US$ 1,5 miliar di mata uang kripto terbesar ini. Dan sejak pertengahan April 2021 itu, harga bitcoin jatuh lebih dari 50%. Tidak cuma bitcoin, mata uang kripto yang lain juga jatuh pada perdagangan. 

CEO Tesla akan menangguhkan bitcoin sebagai alat pembayaran untuk pembelian mobil listrik buatannya. Alasannya masalah lingkungan karena proses penambangan bitcoin mengonsumsi sangat banyak energi. Karena pada faktanya komputer-komputer berkinerja tinggi dipakai untuk memecahkan rumus matematis rumit agar transaksi menggunakan bitcoin dapat terlaksana. Tiga badan industri perbankan dan pembayaran Tiongkok mengeluarkan pernyataan bersama. Yang isinya mengingatkan lembaga-lembaga keuangan untuk tidak melakukan bisnis terkait kripto, termasuk transaksi atau penukaran mata uang fiat dengan kripto.

(Oleh - IDS)

Perlindungan Konsumen Masuk Aturan Baru E-Commerce

20 May 2021

Kementrian Perdagangan (Kemendag) akan menambahkan aturan terkait perlindungan konsumen dalam perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Tujuannya untuk menyeimbangkan perlakuan pemerintah terhadap pedagang offline dan online.

Pemerintah akan segera membuat aturan perubahan untuk memastikan konsumen e-commerce terlindungi. Di tengah pandemi Covid-19, e-commerce menjadi salah satu pendorong perekonomian nasional. Selain melindungi konsumen, pemerintah juga bekerja sama dengan platform e-commerce untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdagang secara online. Pemerintah melalui Kemendag juga masih melakukan perhitungan terhadap besaran transaksi masyarakat dalam e-commerce selama Ramadan dan Lebaran. Dalam waktu dekat, Kemendag akan bertemu dengan sekitar 72 platform e-commerce di Indonesia untuk menghitung nilai transaksi tersebut.  

(Oleh - IDS)

Kehadiran GoTo Tak Jadi Ancaman Perbankan

20 May 2021

Lahirnya GoTo, penggabungan antara dua perusahaan besar yakni Gojek dan Tokopedia dinilai tidak menjadi ancaman bagi industri perbankan. Pasalnya, perbankan juga banyak yang sudah memiliki ekosistem digital sendiri dan pangsa pasar yang berbeda. merger antara Gojek dan Tokopedia tidak akan menjadi pesaing baru bagi industri perbankan, khususnya pada layanan sistem pembayaran. Dengan adanya GoTo maka perbankan akan semakin berkembang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Perbankan dan perusahaan fintech memiliki pangsa pasar berbeda, terlebih dari skala bisnisnya. Sehingga, apabila dilihat dari sisi sistem pembayaran, maka GoTo tidak akan berpengaruh besar terhadap bisnis perbankan. GoTo baru menggarap dari segmen ritel dan konsumer. Sedangkan perbankan lebih unggul karena sudah memiliki bisnis di segmen commercial banking dan corporate banking yang memerlukan equity sangat besar yang masih didominasi oleh bank. 

(Oleh - IDS)

Utang Baru Rp 323,4 Triliun

20 May 2021

Pemerintah menilai risiko pembiayaan utang pemerintah cenderung meningkat di akhir paruh pertama 2021 seiring menguatnya potensi aliran modal asing keluar dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kedua hal itu muncul, antara lain, dipicu oleh kebijakan progresif pemerintah Amerika Serikat dalam memulihkan ekonomi negaranya. Dalam laporan bertajuk ”Debt Portofolio Review Triwulan I-2021” yang diterima Kompas, Rabu (19/5/2021), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan, pemerintah akan melihat risiko ekonomi makro dan pembiayaan yang cenderung meningkat dalam rangka penerbitan utang pada periode April-Juni 2021. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih cepat, tensi geopolitik seiring kemungkinan berlanjutnya perang tarif AS dengan China dan risiko penundaan pemberian vaksin AstraZeneca di sejumlah negara. Dengan segenap pertimbangan itu, pemerintah berencana melakukan penarikan utang Rp 323,4 triliun pada triwulan II-2021. Jumlah itu terdiri dari surat utang negara Rp 194,6 triliun, surat berharga syariah negara Rp 108,4 triliun, dan pinjaman tunai senilai Rp 20,4 triliun. 

Peningkatan utang dipengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan setelah terkontraksi selama beberapa triwulan berturut-turut di tengah pandemi global Covid-19. Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai, meski rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah 60 persen, kenaikan posisi utang setiap bulan menjadi alarm yang menunjukkan rasio utang terus merangkak naik dan berisiko menembus batas maksimal. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan, pengendalian belanja menjadi penting lantaran pemerintah memiliki komitmen untuk mengembalikan defisit anggaran kembali ke posisi di bawah 3 persen PDB pada 2023. Pada 2020 realisasi defisit APBN 6,09 persen dari PDB. Sementara proyeksi batas atas defisit tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 5,69 persen dan 4,85 persen. ”Apabila belanja pemerintah masih seperti biasa, ke depan akan sulit mengontrol kenaikan utang,” ujarnya. 

(Oleh - HR1) 

Ekspor Mebel Naik Pesat

20 May 2021

Selama setahun terakhir, ekspor furnitur Indonesia ke sejumlah negara, terutama Amerika Serikat, tumbuh pesat. Hal ini merupakan buah dari keberhasilan pelaku industri memanfaatkan ceruk perang dagang Amerika Serikat dengan China serta gaya hidup masyarakat di sejumlah negara tujuan ekspor. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Kementerian Perdagangan mencatat, pada 2020 nilai ekspor produk furnitur Indonesia tembus 1,65 miliar dollar AS atau tumbuh sebesar 9,93 persen dari 2019 yang sebesar 1,49 miliar dollar AS. Sementara pada triwulan I-2021, nilai ekspor furnitur tercatat senilai 536,52 juta dollar AS, tumbuh 28,16 persen dari periode sama 2020.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri,Rabu (19/5/2021), mengatakan, pertumbuhan tertinggi ekspor furnitur Indonesia adalah ke AS dengan pangsa pasar sebesar 52,97 persen dari total nilai ekspor 2020. Ekspor furnitur ke negara tersebut tumbuh 20,96 persen dari 721,2 juta dollar AS pada 2019 menjadi 872,37 juta dollar AS pada 2020. Pertumbuhan ekspor furnitur ke AS tersebut berlanjut dalam tiga bulan pertama 2021. Pada triwulan I-2021, nilai ekspornya mencapai 299,5 juta dollar AS, tumbuh 38,28 persen dari periode sama 2020 yang sebesar 216,3 juta dollar AS. ”Produk-produk furnitur yang banyak diminati baik oleh AS maupun sejumlah negara lainnya adalah beragam furnitur dalam dan luar ruangan yang terbuat dari kayu,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menuturkan, pasar AS memang sangat besar dan momentum pertumbuhannya selama masa pandemi ini perlu dimanfaatkan secara optimal. Tak hanya itu, ceruk perang dagang AS-China juga telah berhasil dibidik dan diisi oleh Indonesia dengan baik. Sebelumnya, China merupakan eksportir furnitur terbesar ke AS dengan nilai ekspornya rata-rata sekitar 33 miliar dollar AS. Lantaran perang dagang dengan AS, nilai ekspor furnitur China ke AS turun drastis menjadi 7,9 miliar dollar AS pada 2019. ”Ada ceruk sekitar 25 miliar dollar AS di pasar AS yang bisa diisi oleh Indonesia. Pesaing Indonesia adalah Vietnam, Kanada, dan Meksiko,” ujarnya.

HIMKI mencatat, impor furnitur Indonesia senilai 355 juta dollar AS pada 2015. Pada 2019, nilai impornya sudah hampir berlipat menjadi 594 miliar dollar AS. Sekitar 60 persen dari impor tersebut adalah produk-produk furnitur asal China. Sejak berseteru dengan AS, China juga banyak menggulirkan produk-produknya, termasuk furnitur, ke negara-negara berkembang. Situasi tersebut membuat HIMKI yang juga fokus menggarap pasar domestik kewalahan.

Harga Gula Tinggi di Indonesia Timur, Titik Distribusi Impor Jadi Sorotan

20 May 2021

Harga gula yang relatif tinggi di atas harga rata-rata nasional di wilayah Indonesia bagian timur tidak terlepas dari faktor biaya logistik yang mengiringi distribusi komoditas tersebut. Kondisi pandemi yang berkepanjangan bisa turut memengaruhi biaya pengiriman, termasuk lama pengiriman dari pelabuhan kedatangan menuju lokasi penjualan. Data Kementerian Perdagangan per 11 Mei 2021 menunjukkan bahwa realisasi impor GKP siap konsumsi telah mencapai 100% dari alokasi 150.000 ton. Dari jumlah tersebut, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang mendapat alokasi impor sebesar 75.000 ton melaporkan telah mendistribusikan 9.510 ton.

Adapun dalam laporan perusahaan di hadapan DPR pada 19 Mei 2021, distribusi diklaim telah terlaksana seluruhnya. Importasi sendiri dilakukan perusahaan melalui tiga pelabuhan yakni Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, dan Tanjung Perak di Surabaya. Selain GKP impor siap konsumsi, pemerintah juga mengeluarkan alokasi impor gula mentah untuk pabrik gula swasta dan BUMN yang bakal diolah menjadi gula konsumsi. Realisasi impor telah mencapai 617.000 ton atau 90,74% dari alokasi yang diberikan.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga rata-rata gula nasional berada di level Rp13.100 per kilogram. Paritas harga gula nasional dibandingkan dengan harga gula impor mencapai Rp9.291 per kg atau naik 1,34% dibandingkan dengan paritas pada April 2021. Sementara itu, manajemen RNI memastikan telah mendistribusikan seluruh GKP yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan selama hari besar keagamaan nasional (HKBN). Perusahaan juga bakal segera memulai masa giling tebu melalui lima pabrik gula.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan selain gula mentah, pemerintah juga memberi alokasi impor GKP 150.000 ton yang ditujukan sebagai iron stock. Stok GKP impor yang dipegang oleh BUMN bakal dipakai untuk antisipasi lonjakan harga, terutama di Indonesia Timur. Lutfi mengharapkan harga gula di Indonesia timur bisa mendekati HET Rp12.500 per kg. “Kalau sampai ada lonjakan harga, apalagi di Indonesia Timur, saya tidak bisa toleransi dan sudah saya sampaikan ke RNI kalau ada apa-apa bongkar di Indonesia Timur,” tegasnya.

(Oleh - HR1)

Pembatasan Penjualan Produk Tekstil Impor, Sentimen Positif Industri Lokal

20 May 2021

Keputusan Shopee Indonesia untuk menyetop penjualan 13 produk impor yang mencakup kategori fesyen mu­­slim menjadi sentimen positif bagi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT lokal yang tengah berusaha bangkit pada tahun ini. Adapun, langkah ter­sebut dilakukan terhadap produk-produk yang telah dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. Kajian pun terus dilakukan terhadap produk-produk lain.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Per­tek­s­tilan Indonesia (API) Rizal Tan­zil Rakhman mengatakan hal itu sesuai dengan masukan asosiasi pada Kementerian Koperasi dan UKM. “Kami tepuk tangan, soalnya memang produk yang ditutup Shopee menjadi saingan berat pro­duk IKM selama ini. Se­mentara itu, IKM merupakan ujung tombak dari industri TPT yang penting untuk dijaga,” katanya kepada Bisnis, Rabu (19/5). Sementara itu, Sekretaris Jen­de­ral Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan pemerintah perlu fokus menutup kebocoran produk impor ke dalam negeri. Menurutnya, jika pemerintah sudah mendapati angka potensi keru­gian dari penjualan produk impor selama ini mencapai Rp300 triliun per tahun, maka sudah dipastikan ada praktik yang tidak benar. Terkait kebijakan Shopee, Redma berharap Shopee hanya menutup produk yang dijual, bukan lapak pedagangnya. Dia berpendapat platform semacam Shopee terbukti penting untuk masyarakat menyerap hasil produksi industri, apalagi dalam situasi pembatasan pandemi Covid-19 saat ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Peng­kajian dan Pengembangan Per­dagangan (BP3) Kementerian Per­dagangan Oke Nurwan meng­­utarakan usulan pengenaan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) garmen saat ini telah menyentuh jenjang pengambilan keputusan. “Sudah diajukan kepada KPPI dan sedang diproses. Bahkan, sudah memasuki tahap keputusan yang dibahas melalui Tim PKN,” ungkapnya.

(Oleh - HR1)