Kolaborasi basis pelanggan perusahaan teknologi digital yang mengembangkan aplikasi keuangan dan e-commerce bakal memperkuat jangkauan layanan jasa perbankan yang berafiliasi langsung dengan entitas pengembang superapp itu. Saat ini perusahaan pengembang aplikasi belanja online dan transaksi keuangan secara digital yang 'mengendarai' bisnis bank di antaranya PT Akulaku Silvrr Indonesia, PT Dompet Karya Anak Bangsa, dan PT Koin Investama Nusantara. 

Akulaku memiliki sejumlah lini keuangan seperti bisnis pembiayaan digital peer-to-peer (P2P) lending lewat PT Pintar Inovasi Digital, lapak jual beli online atau marketplace lewat PT Akulaku Silvrr Indonesia, dan perusahaan pembiayaan yang dikelola PT Akulaku Finance Indonesia. Setidaknya ada sejumlah 7 juta nasabah Akulaku yang berpotensi digarap sebagai nasabah Bank Neo Commerce. Satu pemegang saham Bank Jago Tbk. adalah PT Dompet Karya Anak Bangsa yang merupakan bagian dari ekosistem Gojek dengan layanan mulai diakrabi masyarakat yakni Gopay.  

(Oleh - IDS)

Peresmian merger Gojek dan Tokopedia atau GoTo bakal mempercepat rencana perusahaan teknologi rintisan (startup) konglomerasi decacorn dan unicorn ini untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dalam waktu dekat. Pihak Gojek baru saja menyelesaikan satu pencapaian penting yakni dengan membentuk GoTo. Prioritas saat ini adalah fokus pada kelancaran integrasi dan memastikan bahwa Gojek dan Tokopedia yang ada di bawah GoTo semakin dapatmenyediakan platform terbaik untuk jutaan konsumen, mitra usaha, UMKM, dan mitra lainnya melalui ekosistem.

Pihaknya memahami bahwa salah satu informasi yang ditunggu adalah terkait rencana melakukan IPO dan untuk itu perseroan akan menyampaikan hal tersebut dalam waktu yang tepat. GoTo berniat untuk mempercepat IPO guna menghasilkan dampak yang lebih besar dan lebih signifikan, juga sedang mengeksplorasi pilihan untuk listing di lebih dari satu lokasi. Grup GoTo akan menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia, melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga. 

(Oleh - IDS)

Kepopuleran mata uang kripto (cryptocurrency) belakangan ini agaknya belum cukup kuat untuk mengubah pendirian Bank Indonesia (BI). Hingga kini, BI masih dalam posisi terus mengkaji manfaat dari penerbitan uang digital rupiah atau yang lebih dikenal dengan sebutan central bank digital currency (CBDC). 

Dalam pandangan BI, penerbitan CBDC di Indonesia belum terlalu urgen. Secara yuridis, uang kripto (bitcoin, misalnya) tidak bisa digunakan sebagai alat tukar. Undang-Undang Mata Uang tegas mengamanatkan transaksi di seluruh wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah sebagai medianya. Dengan alasan yuridis ini pula, uang kripto agaknya ‘dilokalisasi’ menjadi aset finansial. Aset kripto telah resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Tahun lalu sudah ada 226 jenis uang kripto yang diperdagangkan dengan nilai transaksi Rp 70 triliun. Upaya memosisikan uang kripto sebagai produk investasi agaknya terjustifikasi dari otoritas lain. Kementerian Perdagangan berencana akan mendirikan bursa khusus aset kripto. Bahkan Kementerian Keuangan hendak memungut PPh (pajak penghasilan) atas perolehan capital gain dari transaksi aset kripto.

Alhasil, BI lebih condong mengembangkan uang elektronik (e-money) dan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) terlebih dahulu sebagai prakondisi dalam merilis CBDC. Di satu sisi, kedua versi ‘uang digital’ tersebut masuk dalam wilayah sistem pembayaran dan merupakan kewajiban lembaga penerbit terhadap peme gangnya. Di sisi lain, CBDC diterbitkan oleh BI dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya.Artinya, CBDC tetap menjalankan fungsi sebagaimana uang kartal (uang kertas dan uang logam). Oleh karenanya, CBDC merupakan representasi digital dari mata uang dan menjadi simbol kedaulatan negara (sovereign currency).

(Oleh - HR1)

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) akan mengucurkan investasi sebesar US$ 58,62 juta. Selain untuk melanjutkan pengerjaan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), PGE juga akan memulai kegiatan eksplorasi di wilayah kerja panas bumi (WKP) Seulawahh Agam. PGE yang merupakan anak usaha PT Pertamina Power Indonesia (PPI) sebagai Subholding Energi Baru Terbarukan dan Kelistrikan PT Pertamina (Persero), terus menambah kapasitas terpasang PLTP maupun produksi uap panas buminya.

PGE tengah menggarap tiga proyek panas bumi sekaligus, yakni pengembangan WKP Hululais  UNit 1 dan 2, PLTP Lumut Balai Unit 2, dan PLTP kapasitas kecil di WKP Lahendong. Untuk PLTP Lumut Balai Unit 2, kini tengah melelang paket rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan pengoperasian (engineering, procurement, construction, and commisioning/EPCC) proyek tersebut. PGE juga akan memulai kegiata eksplorasi di WKP Sulawah Agam di Aceh. Disebutkan bahwa WKP Seulawah Agam ini digarap perusahaan bersama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dengan membentuk perusahaan patungan yaitu PT Geothermal Energi Seulawah.

Untuk mengoptimalkan kapasitas terpasang PLTP yang dikelola, PGE secara rutin berkoordinasi dengan PLN. Sebagai penyedia energi, PGE siap memberikan pasokan untuk mendukung PLN dalam mendistribusikan listrik ke masyarakat melalui jaringan yang dimiliki PLN.  

(Oleh - IDS)

Jakarta - MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), menargetkan tiga portofolio investasi perusahaan rintisannya (start-up) bisa menyandang status unicorn dalam beberapa tahun mendatang. MDI Ventures juga tengah menyiapkan satu start-up untuk melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham pada tahun ini. Pihak MDI Ventures memiliki lebih dari 50 portofolio investasi di start-up. Dari jumlah tersebut, sekitar tiga portofolio memiliki valuasi yang mendekati untuk menjadi perusahaan unicorn. 

Selain meningkatkan investasi di start-up, MDI Ventures juga mempersiapkan salah satu perusahaan investasinya untuk menggelar IPO saham pada tahun ini. Semual, IPO akan dilakukan pada Maret 2021, namun diundur hingga kelengkapannya selesai. Adapun perusahaan yang akan IPO ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis software as a service (SaaS). Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan, perusahaan ini ditargetkan bisa meraih dana minimal Rp 100-150 miliar dari IPO saham dengan melepas 20-25% saham ke publik.

(Oleh - IDS)

PT Harum Energy Tbk (HRUM) kembali menambah investasinya dengan memborong saham Nickel Mines Ltd, Perusahaan publik di Australia, senilai Aus$ 45,03 juta atau setara Rp 499 miliar. Dengan tambahan investasi itu, Harum Energy kini memiliki 6,73% saham Nickel Mines. Harum Energy membeli sebanyak 51,25 juta saham Nickel Mines. Harum Energy memiliki 3,22% saham Nickel Mines. Secara total, sepanjang 2020, Harum Energy sudah membeli 118,17 juta saham Nickel Mines dengan total transaksi sebesar Aus$ 76,28 juta. Dengan pembelian saham tersebut, Harum Energy mengantongi 4,7% saham Nickel Mines. 

Pembelian saham tersebut merupakan upaya Harum Energy mendiversifikasikan usaha perseroan ke sektor non-batu bara. Kendati Nickel Mines adalah perusahaan yang tercatat di bursa efek luar negeri, namun seluruh operasinya berada di Indonesia. Nickel Mines merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis tambang yang memproduksi nickel pig iron (NPI), salah satu bahan utama dalam produksi baja tahan karat (stainless steel). Nickel Mines memegang kepemilikan 60% di proyek Hengjaya Nickel dan Ranger Nickel. Keduanya mengoperasikan pabrik Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang memproduksi NPI di Indonesia Morowali Industrial Park. Dengan adanya akuisisi ini, perseroan berharap bisa berdampak positif terhadap kinerja perseroan. Akan tetapi, dampak dari akuisisi dua perusahaan nikel ini baru akan dirasakan pada tahun depan. Pasalnya, tambang nikel yang diakuisisi baru beroperasi pada tahun 2022.

(Oleh - IDS)

Megamerger antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dan PT Tokopedia, yang berjuluk GoTo, bakal melapangkan jalan bagi ambisi kedua perusahaan tersebut untuk melantai di bursa saham, sekaligus menegaskan dominasinya dalam ekosistem digital Tanah Air. Namun, sejumlah tantangan bagi entitas baru hasil merger kedua perusahaan tersebut sudah menanti di depan mata. Tantangan terbesarnya bukan karena soal finansial, melainkan justru ketika saham perdana ini berpotensi menjadi rebutan banyak pihak. 

Secara finansial, penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) GoTo tidak memiliki kendala berarti. Investor yang berada di belakang kedua perusahaan memiliki modal jumbo. Ketika IPO dilakukan akan terjadi kelebihan permintaan atau oversubscribe. Namun, hal tersebut justru perlu mewaspadai para investor skala kecil. GoTo masih perlu membuktikan kepada publik bahwa perseroan benar-benar memiliki kinerja yang bagus. Baik Gojek maupun Tokopedia sejauh ini dikenal sebagai perusahaan yang bertarung di wilayah yang mengedepankan aksi 'bakar uang'.

Setekah aksi merger ini GoTo akan melayani segmen pasar yang lebih besar, baik secara penjualan barang, pengiriman, maupun layanan pembayaran. Alhasil, secara kapitalisasi pasarnya pun akan menjadi lebih besar dan akan memiliki daya tarik tinggi di pasar, baik dalam negeri maupun pasar luar negeri. Tak hanya memberi dampak positif bagi para pemangku kepentingan GoTo Group, merger ini juga akan mengubah konstelasi ekosistem digital lokal. Dampak dari merger ini adalah makin mengerucutnya persaingan di industri ekonomi digital Indonesia menjadi tiga grup besar, yaitu GoTo, SEA Group, dan Grab-Ovo-Emtek. 

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Program Vaksinasi Gotong Royong diperkirakan sulit diikuti oleh pelaku usaha di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM karena keterbatasan dana yang dimiliki. Kemampuan perusahaan segmen UMKM untuk ikut program vaksinasi yang diselenggarakan oleh sektor swasta jauh di bawah nominal yang ditetapkan pemerintah. Adapun, dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK 01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm, pemerintah menetapkan harga vaksin senilai Rp 321.660 per dosis, ditambah biaya penyuntikan Rp 117.910 sehingga total harga menjadi Rp 879.140 per dua kali suntikan.

Harga yang dipatok pemerintah akan membebani pengusaha, terutama di sektor padat karya. Hal itu berpotensi membuat banyak perusahaan enggan mengikuti program sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi terkendala. Di sisi lain, pemerintah memastikan tidak akan melakukan peninjauan ulang harga vaksin. 

(Oleh - IDS)

Bisnis teknologi digital di Tanah Air memasuki babak baru. Dua perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia, Gojek dan Tokopedia, resmi merger dan mengusung nama baru: GoTo. Pasca merger, valuasi Grup GoTo disebut-sebut mencapai USS 17 miliar atau Rp 198,80 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS). Dengan valuasi ini, GoTo menjadi raksasa teknologi dengan valuasi terbesar di kawasan Asia Tenggara mengungguli Grab.

Platform market intelligence global CB Insights pada April 2021 mencatat, valuasi Grab sebesar USS 14 miliar. Pada saat yang sama, GoTo menjadi startup dengan valuasi terbesar ke-12 di dunia. "Kehadiran Grup GoTo memungkinkan kami semakin mendorong inklusi keuangan di Indonesia dan Asia Tenggara, ungkap Andre Soelistyo, CEO GoTo, dalam pernyataan resminya, kemarin.

Aksi merger Gojek dan Tokopedia kian menegaskan grup konglomerasi global dan nasional masih menguasai bisnis teknologi digital di Tanah Air. Sederet investor blue-chip Grup GoTo antara lain Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD. com, KR, Northstar, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa serta Warburg Pincus.

Rencana IPO Gojek dan Tokopedia sempat dilontarkan Pandu Sjahrir, Presiden Komisaris SEA Group Indonesia yang menaungi Shopee, akhir April lalu. Pria yang menjabat Komisaris BEI dan juga board member Gojek ini juga menyebut, konsolidasi terjadi dalam waktu dekat. Pandu bilang, GoTo akan listing dulu di Indonesia semester kedua tahun ini, menyusul kemudian ke Wall Street.

Rencana pemerintah mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini 10% untuk mendorong penerimaan negara terus bergulir. Kebijakan PPN multitarif menjadi pilihan yang dianggap lebih menguntungkan bagi konsumen. Tarif PPN yang lebih murah untuk produk kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat. Sebaliknya, kenaikan tarif atau PPN yang tinggi bagi produk tersier yang banyak dikonsumsi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Suryo Utomo sebelumnya juga menyatakan, di beberapa negara yang menerapkan multitarif PPN, ada tarif standar (standard rate) yang bisa disesuaikan atas barang dan jasa lain. Skema multitarif PPN, antara lain terdiri, dari pengenaan tarif PPN lebih rendah untuk barang-barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara, pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah atau sangat mewah.

Dalam kalkulasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, ada 14 negara yang menerapkan multitarif dengan rata-rata tarif PPN untuk barang dan jasa tertentu yang banyak dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah yakni sebesar 8,1%. Sedangkan rerata tarif PPN barang mewah sebesar 21,7%. Namun, apakah hal ini akan menjadi dasar pengaturan tarif baru PPN, atas barang dan jasa dalam usulan sistem multitarif, Ditjen Pajak belum bisa memastikan. "Kami belum dapat memberikan perkiraan, " tandas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor kepada KONTAN, Senin (17/5).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi Lukman menilai, usulan dua skema (tarif tunggal dan multitarif) yang diajukan pemerintah sama-sama akan menambah beban dunia usaha. Adhi berharap, tarif PPN untuk produk makanan dan minuman bisa turun rendah menjadi 5%. "Kami sudah meeting dengan Menko Perekonomian. Kami minta tarif 5% karena memang itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar harga jualan lebih terjangkau, " katanya.