PT Harum Energy Tbk (HRUM) kembali menambah investasinya dengan memborong saham Nickel Mines Ltd, Perusahaan publik di Australia, senilai Aus$ 45,03 juta atau setara Rp 499 miliar. Dengan tambahan investasi itu, Harum Energy kini memiliki 6,73% saham Nickel Mines. Harum Energy membeli sebanyak 51,25 juta saham Nickel Mines. Harum Energy memiliki 3,22% saham Nickel Mines. Secara total, sepanjang 2020, Harum Energy sudah membeli 118,17 juta saham Nickel Mines dengan total transaksi sebesar Aus$ 76,28 juta. Dengan pembelian saham tersebut, Harum Energy mengantongi 4,7% saham Nickel Mines. 

Pembelian saham tersebut merupakan upaya Harum Energy mendiversifikasikan usaha perseroan ke sektor non-batu bara. Kendati Nickel Mines adalah perusahaan yang tercatat di bursa efek luar negeri, namun seluruh operasinya berada di Indonesia. Nickel Mines merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis tambang yang memproduksi nickel pig iron (NPI), salah satu bahan utama dalam produksi baja tahan karat (stainless steel). Nickel Mines memegang kepemilikan 60% di proyek Hengjaya Nickel dan Ranger Nickel. Keduanya mengoperasikan pabrik Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang memproduksi NPI di Indonesia Morowali Industrial Park. Dengan adanya akuisisi ini, perseroan berharap bisa berdampak positif terhadap kinerja perseroan. Akan tetapi, dampak dari akuisisi dua perusahaan nikel ini baru akan dirasakan pada tahun depan. Pasalnya, tambang nikel yang diakuisisi baru beroperasi pada tahun 2022.

(Oleh - IDS)

Megamerger antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dan PT Tokopedia, yang berjuluk GoTo, bakal melapangkan jalan bagi ambisi kedua perusahaan tersebut untuk melantai di bursa saham, sekaligus menegaskan dominasinya dalam ekosistem digital Tanah Air. Namun, sejumlah tantangan bagi entitas baru hasil merger kedua perusahaan tersebut sudah menanti di depan mata. Tantangan terbesarnya bukan karena soal finansial, melainkan justru ketika saham perdana ini berpotensi menjadi rebutan banyak pihak. 

Secara finansial, penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) GoTo tidak memiliki kendala berarti. Investor yang berada di belakang kedua perusahaan memiliki modal jumbo. Ketika IPO dilakukan akan terjadi kelebihan permintaan atau oversubscribe. Namun, hal tersebut justru perlu mewaspadai para investor skala kecil. GoTo masih perlu membuktikan kepada publik bahwa perseroan benar-benar memiliki kinerja yang bagus. Baik Gojek maupun Tokopedia sejauh ini dikenal sebagai perusahaan yang bertarung di wilayah yang mengedepankan aksi 'bakar uang'.

Setekah aksi merger ini GoTo akan melayani segmen pasar yang lebih besar, baik secara penjualan barang, pengiriman, maupun layanan pembayaran. Alhasil, secara kapitalisasi pasarnya pun akan menjadi lebih besar dan akan memiliki daya tarik tinggi di pasar, baik dalam negeri maupun pasar luar negeri. Tak hanya memberi dampak positif bagi para pemangku kepentingan GoTo Group, merger ini juga akan mengubah konstelasi ekosistem digital lokal. Dampak dari merger ini adalah makin mengerucutnya persaingan di industri ekonomi digital Indonesia menjadi tiga grup besar, yaitu GoTo, SEA Group, dan Grab-Ovo-Emtek. 

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Program Vaksinasi Gotong Royong diperkirakan sulit diikuti oleh pelaku usaha di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM karena keterbatasan dana yang dimiliki. Kemampuan perusahaan segmen UMKM untuk ikut program vaksinasi yang diselenggarakan oleh sektor swasta jauh di bawah nominal yang ditetapkan pemerintah. Adapun, dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK 01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm, pemerintah menetapkan harga vaksin senilai Rp 321.660 per dosis, ditambah biaya penyuntikan Rp 117.910 sehingga total harga menjadi Rp 879.140 per dua kali suntikan.

Harga yang dipatok pemerintah akan membebani pengusaha, terutama di sektor padat karya. Hal itu berpotensi membuat banyak perusahaan enggan mengikuti program sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi terkendala. Di sisi lain, pemerintah memastikan tidak akan melakukan peninjauan ulang harga vaksin. 

(Oleh - IDS)

Bisnis teknologi digital di Tanah Air memasuki babak baru. Dua perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia, Gojek dan Tokopedia, resmi merger dan mengusung nama baru: GoTo. Pasca merger, valuasi Grup GoTo disebut-sebut mencapai USS 17 miliar atau Rp 198,80 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS). Dengan valuasi ini, GoTo menjadi raksasa teknologi dengan valuasi terbesar di kawasan Asia Tenggara mengungguli Grab.

Platform market intelligence global CB Insights pada April 2021 mencatat, valuasi Grab sebesar USS 14 miliar. Pada saat yang sama, GoTo menjadi startup dengan valuasi terbesar ke-12 di dunia. "Kehadiran Grup GoTo memungkinkan kami semakin mendorong inklusi keuangan di Indonesia dan Asia Tenggara, ungkap Andre Soelistyo, CEO GoTo, dalam pernyataan resminya, kemarin.

Aksi merger Gojek dan Tokopedia kian menegaskan grup konglomerasi global dan nasional masih menguasai bisnis teknologi digital di Tanah Air. Sederet investor blue-chip Grup GoTo antara lain Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD. com, KR, Northstar, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa serta Warburg Pincus.

Rencana IPO Gojek dan Tokopedia sempat dilontarkan Pandu Sjahrir, Presiden Komisaris SEA Group Indonesia yang menaungi Shopee, akhir April lalu. Pria yang menjabat Komisaris BEI dan juga board member Gojek ini juga menyebut, konsolidasi terjadi dalam waktu dekat. Pandu bilang, GoTo akan listing dulu di Indonesia semester kedua tahun ini, menyusul kemudian ke Wall Street.

Rencana pemerintah mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini 10% untuk mendorong penerimaan negara terus bergulir. Kebijakan PPN multitarif menjadi pilihan yang dianggap lebih menguntungkan bagi konsumen. Tarif PPN yang lebih murah untuk produk kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat. Sebaliknya, kenaikan tarif atau PPN yang tinggi bagi produk tersier yang banyak dikonsumsi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Suryo Utomo sebelumnya juga menyatakan, di beberapa negara yang menerapkan multitarif PPN, ada tarif standar (standard rate) yang bisa disesuaikan atas barang dan jasa lain. Skema multitarif PPN, antara lain terdiri, dari pengenaan tarif PPN lebih rendah untuk barang-barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara, pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah atau sangat mewah.

Dalam kalkulasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, ada 14 negara yang menerapkan multitarif dengan rata-rata tarif PPN untuk barang dan jasa tertentu yang banyak dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah yakni sebesar 8,1%. Sedangkan rerata tarif PPN barang mewah sebesar 21,7%. Namun, apakah hal ini akan menjadi dasar pengaturan tarif baru PPN, atas barang dan jasa dalam usulan sistem multitarif, Ditjen Pajak belum bisa memastikan. "Kami belum dapat memberikan perkiraan, " tandas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor kepada KONTAN, Senin (17/5).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi Lukman menilai, usulan dua skema (tarif tunggal dan multitarif) yang diajukan pemerintah sama-sama akan menambah beban dunia usaha. Adhi berharap, tarif PPN untuk produk makanan dan minuman bisa turun rendah menjadi 5%. "Kami sudah meeting dengan Menko Perekonomian. Kami minta tarif 5% karena memang itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar harga jualan lebih terjangkau, " katanya.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga menyebut sekitar 65% pengeluaran masyarakat bawah untuk beli makanan, 29% di antaranya untuk beli beras. la mengusulkan skema multitarif merujuk konsep dasar perbedaan barang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dengan range terendah 5% dan tertinggi 15%.

Merger PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dan Gomart, salah satu layanan Gojek, berjalan mulus. Dengan penggabungan tersebut, MPPA berharap bisa mengerek pendapatan di bisnis ritel. Nantinya, produk yang tersedia di gerai MPPA bakal bisa diperoleh melalui layanan Gomart. MPPA berharap bisa menjelma jadi online groceries terbesar, sejalan dengan terus bertambahnya jumlah gerai hingga pelosok. Merger ini juga memperkaya strategi omnichannel ritel Grup Lippo. MPPA juga memiliki puluhan gerai di marketplace. "Kami berencana mendaftarkan lebih banyak gerai tahun ini, " beber Danny Kojongian, Corporate Secretary & Director.

MPPA juga makin getol ekspansi. "Kami menargetkan membuka lima hingga enam gerai Hypermart hingga akhir tahun ini, " ujar Herry Senjaya, Direktur Keuangan MPPA, beberapa waktu lalu. Per Maret, MPPA memiliki 208 gerai, 100 gerai di antaranya merupakan gerai Hypermart. MPPA juga mengelola gerai Foodmart, Hyfresh, Boston, FMX serta Smartclub. Untuk mendanai ekspansi tersebut, MPPA berencana menggelar rights issue. MPPA mengincar Rp 500 miliar-Rp 800 miliar dari hajatan tersebut. PT Multipolar Tbk (MLPL), pemegang saham MPPA, akan bertindak sebagai pembeli siaga. MLPL juga siap mendanai ekspansi MPPA. Sebelum ini, MLPL rajin melego saham anak usaha. MLPL antara lain melepas 385,53 juta saham MPPA ke Pradipa Darpa Bangsa, entitas milik Gojek. MLPL meraup Rp 603,92 miliar dari divestasi, yang bisa diinvestasikan ke MPPA.

Sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kali ini, Morgan Stanley yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 menjadi 4,5%. Padahal sebelumnya, lembaga ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mencapai 6,2%. "Rata-rata konsensus yang dihimpun dari Consensus Economics sebesar 4,4%," terang Morgan Stanley dalam laporan bertajuk Asia Economics Mid-Year Outlook yang dipublikasikan, Senin (17/5).

Proyeksi ekonomi Indonesia ini sejalan dengan kondisi ekonomi ASEAN. Lembaga ini, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asean hanya 5,4%, dari sebelumnya sebesar 7,4%. Sementara negara Asia selain Jepang (AxJ), diprediksi tumbuh 8,4%, dengan prediksi sebelumnya 8,9%. Menurut Morgan Stanley, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 tak lepas dari capaian pertumbuhan ekonomi per kuartalnya. Pada kuartal l-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif 0,7%.

Pada kuartal Il-2021, Morgan Stanley memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melejit ke kisaran 6,5%. Hanya, pada kuartal III-2021, lembaga tersebut memprediksi pertumbuhan ekonomi kembali melambat ke posisi 6,3% dan pada kuartal IV-2021 juga turun tipis ke 6,2% yoy. Proyeksi tahun depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan kembali ke posisi pra Covid-19 atau tumbuh di kisaran 5,4% yoy.

Pada akhir April 2021 lalu, Asian Development Bank (ADB) dalam laporan bertajuk Asian Development Outlook 2021 juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 mencapai 4,5% dari prediksi awal 5,3%. Pemangkasan proyeksi lantaran pandemi korona secara global belum ada tanda berakhir. Namun, geliat ekonomi Indonesia awal tahun ini diprediksi terus berlangsung, ADB menilai Indonesia bisa melewati pandemi tahun ini dengan baik karena adanya respon pemerintah untuk penanganan pandemi.

Secara terpisah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik di 2021. Menko memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5%-5,3%. Pada kuartal I-2021 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 0,74%. Namun ia optimistis, ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini bakal melesat. "Trennya arahnya ke positif dan confirm ekonomi tumbuh V-curve. Kami harap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 akan masuk jalur positif dan diperkirakan bisa capai 7%," kata Airlangga, Sabtu (15/5) lalu.

Perputaran uang selama Ramadan dan Lebaran tahun ini melaju kencang. Salah satu indikasinya, penarikan uang tunai selama bulan puasa dan menjelang Lebaran mencapai Rp 154,5 triliun atau melampaui prediksi Bank Indonesia (BI) yang senilai Rp 152,4 triliun. Penarikan uang tunai untuk persiapan libur Lebaran juga melesat 41,5% dibanding periode yang sama tahun 2020 yang sebesar Rp 109,2 triliun. Bl belum mengumumkan hasil akhir perputaran uang tunai sepanjang Ramadan hingga libur Lebaran.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) serta Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mencatat, tingkat kunjungan ke pusat belanja atau mal di periode Ramadan dan Lebaran naik 30%-50% dari hari biasa di masa pandemi Covid-19. Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja menyatakan, rata-rata tingkat kunjungan ke pusat belanja pada masa Lebaran tahun ini naik 30%-40% dibanding Lebaran tahun 2020.

Direktur Keuangan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), Minarto Basuki menyatakan, sejak H-14 atau minggu kedua Ramadan, kunjungan ke mal sudah mendekati tahun 2019 atau sebelum pandemi. Dia berharap Lebaran 2021 menjadi momentum kebangkitan bisnis ritel. "Tapi semua itu bergantung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, " tutur dia, akhir pekan lalu.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksikan, omzet peritel Rp 7,5 triliun-Rp 8 triliun selama periode Lebaran (April-Mei 2021). Angka itu tumbuh 25%-30%. "Peningkatan penjualan tertinggi di Jawa, Kalimantan dan Sumatra, " kata Roy N Mandey, Ketua Umum DPP Aprindo, kemarin (16/5).

Office of Chief Economist Bank Mandiri, dalam riset Mei 2021 menyebutkan, kelompok higher income mulai berani berbelanja, terutama belanja fesyen yang naik dari rata-rata 11%-12% pada bulan-bulan sebelumnya menjadi 16% saat ini. "Pola belanja kelompok ini mulai normal. Proporsi belanja terbesar mereka sebelum pandemi memang untuk belanja fesyen, " ungkap Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, pekan lalu.

Ekspor perikanan Indonesia menunjukkan pergeseran sejak pandemi Covid-19. China menjadi negara tujuan ekspor terbesar dan menggeser pasar utama sebelumnya, yakni Amerika Serikat. Namun, peningkatan ekspor ke China dibayang-bayangi isu keamanan pangan dengan temuan kontaminasi virus korona baru atau SARS-CoV-2 pada produk dan kemasan ikan asal Indonesia.

Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Widodo Sumiyanto, saat dihubungi, Senin (17/5/2021), menyatakan, posisi China sebagai negara tujuan ekspor perikanan terbesar merupakan peluang, mengingat komoditas ikan diserap oleh ”Negeri Tirai Bambu” itu hampir di seluruh segmen pasar.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, per triwulan I-2021, volume ekspor perikanan Indonesia ke China mencapai 102,83 juta ton senilai 228,54 juta dollar AS atau sekitar 33,48 persen dari total volume ekspor. Beberapa komoditas unggulan yang dipasok ke China adalah ikan layur dan cumi beku. Ekspor ke China juga terus meningkat untuk komoditas udang dan tuna. Salah satu komoditas perikanan yang ekspornya mengalami peningkatan adalah udang.

Pada tahun 2020, volume ekspor udang mencapai 4.774 ton atau melonjak 163,61 persen dibandingkan tahun 2018 yang tercatat 1.811 ton. Meski demikian, pertumbuhan ekspor ke China terancam sejumlah temuan kontaminasi virus SARS-CoV-2 pada produk dan kemasan ikan asal Indonesia. Kasus kontaminasi virus penyebab Covid-19 itu terdeteksi oleh Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) sejak September 2020. Hingga Mei 2021 tercatat 19 kasus kontaminasi SARS-CoV-2, 8 kasus di antaranya ditemukan berulang pada empat perusahaan eksportir ikan di Jakarta, Medan, Ambon, dan Cirebon.

Menurut Widodo, pihaknya terus berupaya meningkatkan kewaspadaan selama pandemi Covid-19 dengan pengujian pada sampel produk. Namun, jejak virus SARS-CoV-2 masih ditemukan pada produk dan kemasan. Kontaminasi virus terjadi seiring kasus Covid-19 di Indonesia yang belum sepenuhnya terkendali. Ia menambahkan, pihaknya telah menerapkan sanksi berupa larangan ekspor terhadap 129 perusahaan yang tidak bisa memenuhi standar uji produk perikanan di China. Dari total 664 unit pengolahan ikan yang boleh ekspor ke China, saat ini tersisa 535 perusahaan. Otoritas di China sempat menghapus nomor registrasi ekspor terhadap lima perusahaan asal Indonesia. Namun, lewat proses mediasi, perusahaan tersebut diizinkan kembali ekspor ke China melalui proses audit.

Sementara itu, ekspor perikanan ke Uni Eropa cenderung stagnan. Hambatannya antara lain tarif bea masuk. Bea masuk komoditas tuna Indonesia ke Uni Eropa, misalnya, mencapai 20,5 persen. Padahal, produk serupa dari Vietnam dikenai tarif bea masuk hampir nol persen. Jumlah unit pengolahan ikan yang memperoleh nomor registrasi ekspor ke Uni Eropa tercatat baru 173 perusahaan. Hambatan itu menekan daya saing produk Indonesia. Kini Indonesia dan Uni Eropa masih dalam tahap negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang antara lain membahas kesepakatan penurunan bea masuk.

Di sisi lain, hasil audit otoritas Uni Eropa memperlihatkan produk perikanan yang diekspor Indonesia belum sepenuhnya terjamin ketertelusuran hulu-hilir serta penerapan sertifikasi keamanan pangannya masih diragukan. Selain itu, metode uji dan peralatan laboratorium uji belum sepenuhnya memenuhi persyaratan khusus yang diminta Uni Eropa. Dampaknya, unit pengolahan ikan Indonesia yang bisa ekspor ke Uni Eropa terbatas.

Petugas Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung mengamankan seratusan ribu ekor benur (baby lobster) yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri dari satu truk di kawasan pintu masuk Jalan Tol Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Senin (17/5).

Tindakan terhadap dugaan upaya penyelundupan tersebut berawal ketika pihak Lanal Lampung mendapat informasi adanya kegiatan ilegal yang dilakukan pihak tertentu untuk menyelundupkan benur ke luar Lampung.

Menyikapi hal tersebut, sejumlah petugas Lanal Lampung melakukan penyekatan di sekitar area Pintu Tol Terbanggi Besar Lampung Tengah dan selanjutnya ditemukan satu truk engkel Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam truk yang telah ditinggalkan oleh pengemudinya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Kepala Balai Karantina ikan Pengendalian Mutu (BKIPM), Rusnanto membenarkan 20 kotak yang diamankan dari truk engkel tersebut merupakan benur, terdiri dari benur pasir sebanyak 177.200 ekor, mutiara 407 ekor dan benar jambrong 1.085 ekor ditaksir bernilai puluhan miliar rupiah.

TNI AL akan terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran di laut yang merugikan negara, melindungi dan menjaga sumber daya alam di laut dari ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya.

Disebutkan, dengan bekerjasama dengan (BKIPM) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Lampung, seluruh benur tersebut selanjutnya dilepasi kembali ke laut.