;
Kategori

Ekonomi

( 40460 )

Ditjen Pajak Mengincar Pajak Transaksi Kripto

11 May 2021

Siap-siap, semarak transaksi uang kripto (cryptocurrency) mulai masuk radar aparat pajak. Kini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji penerapan pajak transaksi kripto.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, Ditjen Pajak membahas model bisnis kripto, sebelum menetapkan jenis pajak yang dikenakan atas transaksi mata uang kripto. Dia menyatakan, kripto bisa dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) jika masuk kategori barang atau jasa. "Pertanyaannya, apakah kripto sama seperti itu?" kata Suryo, Senin (10/5). Kripto juga bisa dikenakan pajak penghasilan (PPh) bila dilihat dari sudut pandang investasi. Sebab, kini aset kripto diperdagangkan seperti pasar saham. Mengacu pada hal tersebut, pemerintah bisa memungut PPh atas capital gain. "Misal pemain kripto investasi Rp 1 juta, lalu duitnya bertambah jadi Rp 3 juta, ada keuntungan sebesar Rp 2 juta, bisa dipotong di sana, " ujar Suryo. Suryo belum memastikan jenis pajak pada kripto maupun waktu penerapannya. "Kami baru mendiskusikan sepotong model, " kata dia.

Pelaku pasar cryptocurrency menyatakan siap mengikuti aturan pajak dari pemerintah. Menurut Duwi Sudarto Putra, CEO Digital Exchange Indonesia, pajak kripto akan berdampak positif bagi ekosistem. "Artinya ekosistem kripto berkontribusi terhadap negara dan mengisyaratkan aset kripto sudah diakui pemerintah, " kata dia. Tapi Duwi berharap, penerapan pajak kripto perlu hati-hati agar tidak menghambat perkembangan industri. Saran dia, pengenaan pajak kripto ini dapat dibagi dua bagian.

Pertama, jika transaksi kripto terjadi di Indonesia dikenakan pajak final seperti transaksi saham ataupun reksadana sebesar 0,1% atau lebih rendah. Alasannya, aset kripto adalah instrumen investasi baru dan butuh relaksasi pajak. "Tujuannya agar menarik minat investor, " kata Duwi. Kedua, bila transaksi kripto terjadi di luar Indonesia, bisa dikenai pajak capital gain. Perbedaan metode tersebut membuat ekosistem aset di Indonesia lebih matang. Harapannya cara ini juga menarik investor luar negeri.

Pajak Mengkaji Opsi Tarif PPN Lebih Dari Satu

11 May 2021

Teka-teki rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai terkuak. Pemerintah bersikukuh ingin menerapkan kebijakan PPN untuk mendongkrak penerimaan pajak di 2022.

Menurut Direktur Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo saat konferensi pers, Senin (10/5), saat ini instansinya tengah mengkaji penerapan kenaikan tarif PPN. Pertama, tetap memberlakukan single tarif PPN seperti sekarang. Kebijakan single tarif ini kepada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM). UU mengatur tarif PPN yang diperbolehkan adalah pada rentang minimal 5% hingga maksimal 15%. Aturan yang berlaku saat ini adalah tarif PPN sebesar 10%. Kedua, pemerintah mengkaji penerapan kebijakan multi tarif PPN. Kebijakan multi tarifini sudah berjalan beberapa negara lain. Misalnya Turki, Spanyol, dan Italia. Multi tarif artinya tarif PPN berdasarkan barang reguler dan barang mewah.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kebijakan multiple tarif PPN lebih pas diterapkan. Pertama, hal ini bisa mengurangi beban PPN bagi kelompok menengah ke bawah. Pemerintah bisa menerapkan tarif rendah misalnya 5%. bagi barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas bawah. Kedua, untuk mengejar penerimaan dari warga menengah atas tarif bisa di atas normal, misalnya 15% -20%.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai kebijakan kenaikan PPN kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi. "Ini tidak pro masyarakat luas di masa pandemi ekonomi yang belum selesai, " katanya, (10/5). la menilai, pertumbuhan ekonomi masih negatif, 0,74% yoy kuartal l-2021. Apalagi, bila melihat fungsi pajak, pajak bukan hanya sebagai budgeteir atau pengumpul uang buat negara, tetapi pajak juga sebagai regulerend atau pengatur ekonomi dan sebagai redistribusi pendapatan.

Pemerintah Intervensi Harga, Awas Tekan Usaha Peternak

11 May 2021

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengintervensi harga daging sapi menjelang Lebaran 2021. Hal itu dilakukan dengan meminta rumah pemotongan untuk tidak menerima sapi dengan harga di atas Rp 52.000 per kilogram bobot hidup. Namun, langkah itu dikhawatirkan mendorong pemotongan sapi betina produktif dan mengancam populasi sapi nasional.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat, Senin (10/5/2021), rata-rata nasional harga daging sapi di pasar tradisional Rp 129.650 per kilogram (kg). Harga ini naik dibandingkan awal April 2021 yang Rp 119.650 per kg. Padahal, harga acuan penjualan daging sapi segar di tingkat konsumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/2020 berkisar Rp 80.000 per kg hingga Rp 105.000 per kg. Di tengah kenaikan harga tersebut, Kementerian Perdagangan mengedarkan surat ke rumah potong hewan (RPH) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk tidak menerima sapi berharga di atas Rp 52.000 per kg bobot hidup. Demi menjaga suplai, RPH akan mendapatkan pasokan sapi dengan harga di bawah Rp 52.000 per kg bobot hidup.

Terkait langkah itu, Ketua Komite Pendayagunaan Pertanian Teguh Boediyana khawatir, pembatasan harga di RPH dapat berdampak pada pemotongan sapi ternak betina yang masih produktif. ”Pemotongan sapi betina dapat terjadi karena pelaku dalam mata rantai ingin bertahan hidup. Padahal, pemotongan sapi betina berimbas pada populasi sapi ternak nasional ke depannya,” ujarnya. Menurut Teguh, harga daging sapi di tingkat RPH berpotensi di atas Rp 52.000 per kg sehingga pembatasan harga dapat menekan pelaku usaha penggemukan sapi (feedlot). Sebab, mereka mesti menanggung rugi. Langkah pemerintah dalam membatasi harga juga menjadi sinyal ketidakpastian kebijakan harga bagi investor di sektor yang sama.

Dalam jangka panjang, kebijakan itu berisiko membuat Indonesia menjadi pasar daging beku impor. ”Banjir” daging beku impor bakal mengimpit industri penggemukan sapi karena produk lokal kalah bersaing. Padahal, industri penggemukan sapi memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. ”Oleh sebab itu, saya mempertanyakan surat (edaran) tersebut. Bukankah pemerintah telah mengimpor daging beku untuk kebutuhan Ramadhan-Lebaran? Biasanya kebijakan intervensi harga daging sapi menggunakan instrumen penambahan pasokan di pasar. Pemerintah juga bisa mendorong masyarakat untuk mengalihkan konsumsi daging sapi ke ayam,” tuturnya.

Pemerintah telah mengeluarkan izin impor daging sapi dan kerbau hingga 100.000 ton atau 100 juta kilogram senilai hampir Rp 10 triliun. Rata-rata impor daging sapi Indonesia setara 1,5 juta ekor sapi tiap tahun. Pemerintah juga menggelontorkan anggaran hingga puluhan triliun rupiah untuk program swasembada daging sapi sejak 20 tahun lalu. Namun, kata Teguh, hasilnya tidak optimal. Impor justru makin besar seiring meningkatnya konsumsi daging sapi.

Panen Jasa Pengiriman Barang Kala Mudik Dilarang

11 May 2021

Sartika (35), warga Medan, tahun ini tidak mudik ke kampung halamannya di Aceh Utara. Padahal, hampir tiap tahun ia mudik untuk merayakan Lebaran bersama keluarga besarnya di kampung. Bagi Sartika, dengan cara itu ia masih bisa menjaga silaturahmi dan tetap memberikan perhatian kepada orangtua ataupun keluarga di kampung halaman. ”Karena enggak bisa mudik, saya hanya kirim roti dan pakaian untuk keluarga di kampung,” kata Sartika, Senin (10/5/2021).

Mengirimkan makanan bagi anggota keluarga tercinta juga dilakukan Eli (49), warga Padang, Sumatera Barat. Ia mengirimkan 3 kilogram kue arai pinang untuk dua putri kembarnya yang kuliah di Bandung, Jawa Barat. Kedua putrinya itu tidak bisa pulang akibat terdampak kebijakan larangan mudik Lebaran.

Selain Sartika dan Eli, banyak warga lain yang juga mengirimkan barang untuk kerabatnya saat jelang Lebaran. Tren ini setidaknya mengemuka sejak tahun lalu. Perusahaan layanan pengiriman barang JNE yang ada di Medan, misalnya, mengalami peningkatan pengiriman barang hingga 30 persen sejak Ramadhan. ”Selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, pengiriman makanan dan minuman khas daerah, serta fashion mendominasi dari Medan,” kata Kepala Cabang JNE Medan Fikri Al Haq Fachryana.

Peningkatan jasa pengiriman barang juga dialami Kantor Pos Medan. Sejak awal Mei ada 843 pengiriman barang, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama bulan lalu. ”Ada peningkatan kiriman barang, terutama jenis paket kilat khusus,” kata Manajer Pelayanan Kantor Pos Medan Risang Catur Atmojo.

Lonjakan pengiriman barang juga terjadi di Kantor Pos Cirebon, Jabar. Selama bulan Ramadhan hingga jelang Lebaran, tercatat 5.800 paket dikirim dari Cirebon ke berbagai daerah. Padahal, pada bulan biasanya, pengiriman paket berkisar 4.200 barang. Peningkatan pengiriman barang juga terjadi untuk tujuan ke luar negeri. Kantor Pos Cirebon mencatat selama April 2021, sebanyak 208 paket dikirim dari Cirebon ke berbagai negara, seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Jumlah ini melonjak 73 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. ”Tujuan pengirimannya adalah pekerja migran Indonesia (PMI). Kami memprediksi peningkatan pengiriman paket karena mereka tidak bisa pulang ke Indonesia jadi lebih baik kirim barang ke sana,” ungkapnya. Sebaliknya, PMI di negara tersebut mengirim uang kepada keluarganya di Cirebon. Tercatat, sebulan terakhir, pengiriman uang dari PMI melalui Kantor Pos Cirebon mencapai Rp 38,4 miliar. Jumlah itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sekitar Rp 30 miliar.

”Panen” jasa pengiriman barang juga terjadi di Jatim. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia Jatim Ardito Soepomo mengatakan, pengiriman meningkat karena transaksi belanja secara dalam jaringan juga meningkat. Ditambah lagi adanya larangan mudik Lebaran tahun ini.


Mencoba Bertahan dari Tiga Krisis Besar

11 May 2021

Tepat 24 tahun lalu, Indonesia menghadapi puncak krisis ekonomi dan politik pada Mei 1998. Krisis moneter yang berujung pada krisis politik dan menumbangkan rezim Orde Baru itu masih menyisakan beban ekonomi dan sejarah bagi negara ini.

Indonesia memang mampu bangkit dan keluar dari tekanan krisis, termasuk dari hantaman krisis ekonomi kedua tahun 2008. Tapi, di saat sedang berupaya menata kembali ekonomi, Indonesia kembali dihadapkan pada krisis yang lebih dahsyat akibat pandemi Covid-19. Selain ekonomi, kita juga dihadapkan krisis kesehatan. Secara umum, efek pandemi Covid-19 sudah terlihat nyata. Selain menewaskan ribuan orang, bahkan jutaan secara global, tahun lalu, laju ekonomi Indonesia minus 2,07%. Ratusan triliun rupiah duit stimulus hanya mampu menahan kejatuhan ekonomi ke jurang lebih dalam.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menambahkan, posisi fiskal dan moneter Indonesia saat ini relatif stabil menghadapi pandemi ketimbang sejumlah negara ain. Namun demikian, Indonesia masih perlu melanjutkan reformasi ekonomi juga reformasi di sektor keuangan, termasuk melalui penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja. "Kita harus mempergunakan situasi ini untuk meneruskan reformasi ekonomi, agar dapat mengejar status negara maju di tahun 2045," kata Masyita.

Melalui sejumlah upaya pemerintah itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani memproyeksikan, ekonomi Indonesia bisa bangkit di paruh kedua tahun ini. Dia pun optimistis, Indonesia bisa keluar dari jerat krisis ekonomi, seperti tahun 1998 dan 2008.

Produsen Lokal Cermati Isu Mobil Listrik

11 May 2021

Perusahaan teknologi global mulai berlomba mengembangkan kendaraan listrik. Oppo, perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok, bakal merancang mobil listrik. Ini merupakan langkah baru mereka untuk mengikuti perusahaan teknologi lainnya, seperti Xiaomi, Huawei dan Apple.

Direktur PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) Anthony Wijaya mengatakan, saat ini belum ada kendaraan listrik yang benar-benar diproduksi di Indonesia alias memiliki tingkat komponen lokal. "Jadi, permintaan untuk komponen mobil listrik bisa dibilang belum ada, " kata dia, kemarin. Anthony mengaku, produk yang dijual BOLT sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan komponen mesin dari kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan bermotor listrik. Perusahaan ini menghasilkan produk komponen yang banyak diaplikasikan pada sistem AC, pengereman, suspensi dan sejenisnya yang tetap bisa digunakan untuk kendaraan listrik. Namun dia belum bisa memastikan apakah BOLT akan terlibat langsung dalam produksi komponen penunjang untuk kendaraan listrik atau tidak. Selama ini BOLT memasok komponen kendaraan ke sejumlah pabrikan, seperti Astra Honda Motor, Astra Daihatsu Motor, dan Krama Yudha Tiga Berlian Motor.

Lidiana Widjojo, Corporate Secretary PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) mengatakan, saat ini pihaknya belum menerima permintaan produk komponen untuk kendaraan listrik. Maklum saja, populasi kendaraan listrik dindonesia belum sebanyak kendaraan konvensional yang berbahan bakar fosil. Dia menilai, keberadaan infrastruktur seperti charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrikumum (SPKLU) punya nilai urgensi tinggi dalam ekosistem kendaraan listrik tanah air. Jika SPKLU marak dan mudah dijangkau, dengan sendirinya permintaan kendaraan listrik termasuk industri konponennya akan meningkat.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian, Sony Sulaksono menyampaikan, pemerintah pada dasarnya terbuka untuk mendatangkan banyak investasi dari berbagai pabrikan global yang dapat mendukung ekosistem mobil listrik nasional. Apalagi, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk menarik investor baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal. "Ya, tentu [rencana mendatangkan investasi] tidak terbatas Tesla saja, " ujar dia, kemarin.


Pengusaha Retail Usulkan Insentif PPN dan PPh

11 May 2021

Industri retail tengah menanti kucuran insentif pajak khusus dari pemerintah. Anggota Dewan Penasihat Himpunan peritel dan penyewa pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, mengatakan insentif tersebut bermula dari usul asosiasi kepada pemerintah, yaitu perihal pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas sewa.

PPh atas sewa dapat meringankan kami, para penyewa gerai dan pengelola pusat belanja. Pengeluaran sewa merupakan komponen beban terberat kedua setelah tenaga kerja yang harus ditanggung pelaku usaha.

Pelonggaran PPN diusulkan segera diterapkan pada kuartal II tahun ini guna meningkatkan animo belanja masyarakat. Sedangkan untuk PPh atas sewa diharapkan dapat dibebaskan selama enam bulan hingga satu tahun. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, berujar pelaku usaha juga berharap insentif pajak yang ada saat ini diperpanjang hingga akhir 2021.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk selektif dalam mengucurkan insentif pajak. Khususnya menakar dampak dari pemberian insentif tersebut pada pemulihan ekonomi nasional. Industri retail bahkan dari sebelum masa pandemi telah mengalami kontraksi akibat pergeseran perilaku masyarakat yang memilih e-commerce.


Chairul Tanjung Borong Saham Garuda Indonesia Rp 317,23 Miliar

11 May 2021

Finegold Resources Ltd. telah mengalihkan seluruh saham miliknya dalam PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. kepada PT Trans Airways. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Trans Airways Warnedy dalam suratnya ke Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, pada Jumat pekan lalu.

Dengan jumlah keseluruhan sebesar 635.749.990 saham kepada PT Trans Airways (Pengalihan Saham) berdasarkan dokumen sebagaimana terlampir. Sementara dalam laporannya ke otoritas bursa pada hari yang sama, Warnedy menyebutkan jumlah saham yang dialihkan tersebut sebanyak 635.739.990 saham.

Transaksi dilakukan di harga sebesar Rp 499 per saham. Dengan demikian, total nilai transaksi yang dilaksanakan pada 6 Mei lalu itu mencapai Rp 317,23 miliar. Dari transaksi itu, maka total kepemilikan saham Trans Airways atas GIAA bertambah menjadi sekitar 7,31 miliar saham GIAA atau setara dengan 28,26 persen dari seluruh modal ditempatkan perseroan. Sebelumnya, Trans Airways memiliki sekitar 6,68 miliar saham atau setara dengan 25,81 persen.

Trans Airways diketahui merupakan perusahaan milik konglomerat Chairul Tanjung. Trans Airways memborong saham Garuda Indonesia atau GIAA dari tiga sekuritas yang berperan menjadi underwriter di initial public offering (IPO) yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, serta PT Danareksa Sekuritas.


Pendanaan StartUp, Iklim Investasi Kian Kondusif

11 May 2021

Bisnis, JAKARTA — Iklim investasi perusahaan rintisan diproyeksikan makin baik pada kuartal III/2021 seiring dengan meningkatnya kepercayaan diri dari para pemodal untuk menyuntikkan dananya.

Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo) Handito Joewono mengatakan investasi besar yang terjadi pada salah satu perusahaan rintisan (startup) akan merangsang investasi sejenis di ekosistem tersebut.

Adapun, yang terbaru adalah investasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) senilai US$300 juta kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). Adapun total investasinya sejak November 2020 telah mencapai US$450 juta.

Selain itu, minat startup untuk segera melantai di bursa untuk meraih pendanaan pun akan makin kuat seiring dengan adanya sentimen dari rencana penawaran umum perdana perusahaan hasil merger Gojek-Tokopedia.

Adapun, Cento Ventures menyatakan bahwa pendanaan ke startup Asia Tenggara turun 3,5% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$8,2 miliar pada 2020. Pada semester I/2020, pendanaan ke startup Asia Tenggara masih senilai US$5,9 miliar, lalu turun pada semester II/2020 menjadi US$ 2,3 miliar.

Adapun, jumlah kesepakatan investasi sepanjang tahun lalu tercatat sebanyak 645, turun dibandingkan 2019 yang mencapai 704.

Namun, dari sisi nilai, Indonesia masih mendominasi dengan berkontribusi 70% terhadap total pendanaan, disusul Singapura 14%, Malaysia 5%, Thailand 5%, Vietnam 4%, dan Filipina 2%.

Besarnya nilai investasi yang diperoleh perusahaan rintisan Indonesia ditopang oleh startup jumbo, di mana hampir setengah dari dana yang terkumpul masuk ke kantong para unikorn seperti Grab, Gojek, Bukalapak, dan Traveloka.

Sebelumnya, Handito juga mengatakan pendanaan startup turut ditentukan oleh penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan program vaksinasi terbaik sehingga kayak untuk dilirik para pemodal.

AMBISI MENJADI UNICORN

Sementara itu, agresifnya pemain perusahaan rintisan untuk menjadi unikorn selanjutnya di Tanah Air dinilai turut menjadi sentimen positif untuk meningkatkan minat pemodal dalam menyuntikan dananya.

Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani menilai selain bergairahnya pemain startup untuk memiliki nilai valuasi US$1 miliar, para unikorn yang melirik lantai bursa juga memberikan optimisme bagi pemodal.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 menargetkan hadirnya tiga unikorn pada 2024. Tambahan tersebut diharapkan mulai terealisasi pada tahun depan.

Rencana tersebut menjelaskan bahwa pada tahun ini diharapkan startup digital aktif yang terbentuk berjumlah 35. Adapun, untuk jumlah startup pada 2022, 2023, dan 2024 masing-masing target yang diharapkan berjumlah 70, 110, dan 150.


(Oleh - HR1)

Valuasi Mega-IPO Unicorn US$ 100 M

10 May 2021

JAKARTA – Rencana raksasa unicorn dan decacorn Indonesia untuk go public akan dipercepat. Beberapa unicorn-decacorn yang berniat menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sudah menyerahkan dokumen ke PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kini masih diproses.

Unicorn atau decacorn terutama yang berniat melantai di bursa domestik dan luar negeri (dual listing), harus menyelesaikan sejumlah prosedur dan administrasi yang diperlukan. Sejauh ini, mega-IPO empat unicorn dan decacorn yang menggelar dual listing berpotensi menghasilkan valuasi sekitar US$ 100 miliar. Di lain sisi, BEI harus merevisi peraturan pencatatan agar dapat mengakomodasi IPO perusahaan new economy yang berbeda dengan perusahaan konvensional. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengatakan, sampai saat ini terdapat tiga perusahaan unicorn dan decacorn yang telah menyerahkan dokumennya untuk mempersiapkan diri menggelar IPO. Namun demikian, Inarno belum bisa menjelaskan secara detail siapa saja yang telah menyerahkan dokumen tersebut.

Untuk investor domestik, PT Astra International menginjeksikan total dana senilai US$ 250 juta dalam dua tahap, yakni US$ 150 juta pada 2018 dan US$ 100 juta pada 2019. Selain itu, PT Telkomsel mengalirkan dana US$ 150 juta ke Gojek. Ada juga Northstar Pacific milik pengusaha kondang Patrick Waluyo. Beberapa nama investor besar luar negeri yang berada di belakang Gojek adalah Facebook, Google, Sofbank,Temasek (Anderson Investment Pte Ltd), Tencent Holdings, Paypal, Sequoia Capital, Allianz Strategic Investments SARL, Asean China Investment Fund (US) III LP, London Residential II SARL,PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT Union Sampoerna. Sedangkan investor besar penyuntik dana Tokopedia adalah Softbank, Alibaba (Taobao Cina Holdings), Temasek (Anderson Investments Pte), Google, Masayoshi Son, Sequoia Capital, East Venture, Radiant Pioneer Limited, Radiant Trinity Limited. Temasek dan Google pada Oktober 2020 dikabarkan menyuntikkan dana ke Tokopedia senilai US$ 350 juta.

Bukalapak dan Traveloka 

Bukalapak dan Traveloka juga berniat dual listing, yakni di BEI dan di Nasdaq, AS. Traveloka tengah dalam pembicaraan lanjutan dengan SPAC Bridgetown Holdings Ltd untuk memuluskan jalan ke bursa AS. Keduanya berencana merger dan perusahaan gabungan itu berpotensi menaikkan valuasi Traveloka yang dinakhodai oleh Ferry Unardi ini menjadi  sekitar US$ 5 miliar. Transaksi tersebut berpotensi menggalang dana sekitar US$ 500-750 juta melalui skema investasi swasta di ekuitas publik (private investment in public equity/PIPE).

Sebagai salah satu perusahaan teknologi terdepan di Asia Tenggara, kata Reza, pencatatan saham Traveloka di Wall Street akan menempatkan perseroan pada liga yang sama dengan perusahaan teknologi kelas dunia lainnya yang juga tercatat di bursa AS tersebut. Demikian pula Bukalapak berniat listing di bursa AS melalui skema SPAC. Aksi merger dengan SPAC itu diperkirakan akan menghasilkan valuasi sekitar US$ 4-5 miliar. Bukalapak baru saja mengantongi pendanaan baru hingga US$ 234 juta yang dipimpin oleh Microsoft, GIC Singapura, dan Emtek. Untuk IPO di BEI, Bukalapak menunjuk Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi.

IPO Grab-Altimeter

Selain tiga unicorn tersebut, decacorn Grab sudah melangkah lebih maju dalam rencana untuk menggelar IPO di Nasdaq, AS . Grab Holdings Inc menggandeng SPAC Altimeter Growth Corp. Aksi IPO tersebut menargetkan perolehan dana segar hingga US$ 4,5 miliar. Aksi ini berpotensi menjadi penawaran saham terbesar yang pernah ada oleh perusahaan Asia Tenggara di Bursa AS. Altimeter Growth dan Grab akan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk baru. Perusahaan gabungan tersebut diharapkan memiliki valuasi ekuitas secara proforma sekitar US$ 39,6 miliar serta investasi swasta pada ekuitas publik (private investment in public equity/PIPE) senilai US$ 4 miliar. Altimeter telah memberikan komitmen hingga US$ 500 juta sebagai bentuk contingent investments.

Berdampak Positif 

Founder & CEO Digital Enterprise Indonesia Bari Arijono menyatakan bahwa mega-merger Gojek dan Tokopedia dan langkah IPO dapat dipandang dari tiga sisi. Pertama, merger dan IPO ini akan sangat menguntungkan investor penyandang dana. IPO yang akan melibatkan SPAC merupakan kepentingan investor, yang kurang memberikan manfaat bagi ekonomi digital di Indonesia dan dampaknya ke masyarakat. Startegi meraih dana global dengan menggandeng SPAC ini sukses dijalankan di AS, Hongkong, Jepang, dan Tiongkok. Kedua, merger ini bukan dalam rangka meningkatkan skala ekonomi perusahaan. Ketiga, merger ini cenderung menghilangkan kesempatan bagi milenial untuk berinovasi. Visi misi awal yang diusung Gojek dan Tokopedia bisa jadi kehilangan arah dan marwahnya, karena disetir oleh investor.

Sedangkan Direktur Panin Asset Management Rudiyanto berpendapat, rencana IPO sejumlah unicorn-decacorn akan memperkaya pilihan por tofolio saham bagi investor, khususnya saham teknologi dengan kapitalisasi besar yang selama ini belum ada. Hal ini tentunya akan sangat menarik lebih banyak dana asing yang masuk ke bursa domestik. Dia yakin IPO unicorn akan disambut positif pelaku pasar dan investor. “Dengan kapitalisasi pasar yang besar, manajer investasi juga akan mempertimbangkan sebagai bagian dari portofolio reksa dana,” katanya kepada Investor Daily. Hal senada dikemukakan Presiden Direktur Shinhan Asset Management Indonesia Tjiong Toni. Menurut dia, bursa akan menjadi lebih menarik buat investor asing maupun domestik, karena menambah pilihan emiten berkapitalisasi besar kategori new economy. “Yang ada sekarang hanya ada lima saham sekelas super bluechip seperti BBCA, BBRI, BMRI, TLKM, ASII. Mereka adalah perusahaan old era economy,” ujarnya.

(Oleh - HR1)