Pemerintah menetapkan 17 sektor usaha bakal mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di dalam negeri. Pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas kepada sektor-sektor tersebut. Tujuan kebijakan ini agar investasi dalam negeri semakin meningkat sebagai pendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Beleid yang disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo ini, berlaku mulai tanggal 2 Juni 2021.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, 17 sektor usaha yang mendapatkan fasilitas itu sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Lewat aturan itu, BKPM menegaskan bahwa seluruh sektor tersebut masuk dalam industri pionir. "Jadi nanti insentif fiskal dan non fiskal saat investor mengajukan investasi di online single submission (OSS) maka langsung ditawari melalui sistem secara langsung. Jadi bukan diajukan pertama kali oleh investor lagi, " kata Yuliot kepada KONTAN, Kamis (6/5).

Selain diberikan insentif, perizinan berusaha juga dipermudah. Sebab dalam OSS berbasis risiko yang akan diimplementasikan pada 2 Juni 2021, seluruh perizinan berusaha terkait izin di kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dapat diselesaikan hanya dalam satu pintu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan 17 sektor usaha tersebut sudah cukup mengakomodasi dunia usaha. Terlebih daftar sektor usaha itu banyak mencakup industri pengolahan atau manufaktur. "Sektor-sektor tersebut saya rasa juga punya potensi besar seperti kelautan, yang pasti akan berkembang. Cuma sekarang problem-nya adalah pembatasan sosiall yang menghambat daya beli masyarakat, " ujar Hariyadi.

Cadangan devisa Indonesia diperkirakan masih mencatatkan nilai yang besar. Namun demikian, cadangan devisa berisiko tertekan akibat faktor musiman repatriasi hasil dividen, perkembangan pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS), dan potensi penambahan kasus Covid-19 secara global.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, cadangan devisa akhir April 2021 berpotensi naik menjadi sekitar USS 138 miliar. Pada akhir Maret 2021, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USS 137,1 miliar. "Kami memperkirakan cadangan devisa Indonesia bisa meningkat, didorong arus modal masuk di pasar obligasi, " kata Josua, Kamis (6/5). Catatan Josua, modal asing yang masuk ke pasar obligasi sepanjang April mencapai USS 980 juta, kendati di pasar saham mencatatkan arus modal keluar sebesar USS 244 juta. Masuknya modal asing ini juga mendukung penguatan nilai tukar rupiah sebesar 0,55% menjadi Rp 14.445 per dollar AS. Ke depan, ia memperkirakan cadangan devisa Indonesia masih berpotensi menguat seiring kembalinya investor asing ke pasar keuangan domestik karena turunnya imbal hasil US Treasury. "Sinyal pemulihan ekonomi juga menjadi salah satu faktor daya tarik investasi untuk masuk ke Indonesia, " tambah Josua.

Meski demikian, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengingatkan risiko penurunan cadangan devisa akibat faktor musiman pembayaran utang luar negeri (ULN) dan repatriasi dividen yang memuncak pada kuartal kedua. Proyeksi Faisal, posisi cadangan devisa bisa menurun ke level USS 136 miliar.

Seirama tekanan terhadap cadangan devisa, laju rupiah di kuartal II-2021 diproyeksikan berada di kisaran Rp 14.400-Rp 14.500. Ketidakpastian di pasar keuangan global akibat perulihan yang cepat di AS hingga meningkatnya kasus Covid-19 di kawasan Asia, terutama di Thailand, turut mempengaruhi rupiah. Akhir tahun ini, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp 14.177 per dollar AS. Sementara cadangan devisa berpotensi naik menjadi USS 140 miliar-USS 142 miliar.

Rencana pemerintah mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang berlaku saat ini 10%, terus menuai penolakan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menolak rencana tersebut lantaran tak sejalan dengan upaya mempercepat pemulihan ekonomi.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhammad Misbakhun menilai, rencana kebijakan itu kontra produktif dengan kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan sejumlah relaksasi perpajakan. Misalnya diskon PPN atas properti, diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil, juga penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Menurut Misbakhun, tidak adil jika di satu sisi pemerintah menurunkan tarif PPh badan, tetapi di sisi lain malah meningkatkan tarif PPN. Untuk mengoptimalkan PPN,

Misbakhun menyarankan pemerintah menerapkan skema goods and services tax (GST). GST merupakan PPN berbasis tujuan dan dibebankan pada produksi, penjualan, serta konsumsi barang dan jasa yang belum memiliki nilai tambah di setiap tahapan. Skema GST digunakan berbagai negara, misalnya Singapura. "Pada GST, perbedaannya lewat pengkreditan yang lebih selektif. Bisa juga membatasi restitusi PPN untuk korporasi yang menjalin kerjasama dengan proyek pemerintah, " kata Misbakhun kepada KONTAN, Kamis (6/5).

Mafia tanah menggurita di Jakarta. Mereka mengincar rumah mewah dengan pemilik berusia lanjut atau properti yang hendak dijual ahli waris.

Investigasi Kompas mengungkap, mafia tanah di Jakarta melibatkan pemodal, broker, notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pegawai di kantor kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sindikat ini biasa menyamar sebagai pembeli dan memalsukan dokumen, antara lain sertifikat tanah, akta terkait jual beli, serta kartu identitas pemilik. Saat beraksi sebagai pembeli properti, mafia tanah mampu membayar uang muka dalam jumlah besar untuk meyakinkan korbannya agar menyerahkan sertifikat asli. Setelah sertifikat asli diserahkan, para pelaku kemudian memalsukannya. Sertifikat asli akan digunakan pimpinan sindikat sebagai jaminan utang pada koperasi dan bank, digadaikan, hingga diperjualbelikan. Adapun sertifikat palsu diberikan kepada pemilik properti. Secara spesifik mafia tanah di Jakarta mengincar rumah atau properti bernilai di atas Rp 10 miliar dan berlokasi di Jakarta Selatan (Jaksel) lantaran harganya tergolong tinggi.

Setidaknya ada empat kelompok mafia tanah di Jakarta yang saling terkait. Mereka dipimpin oleh DR, AS, SD, dan FK. Dari penelusuran berkas di pengadilan serta berkas penyidikan polisi, ada 13 kasus pidana dan perdata soal pertanahan dari empat kelompok itu. Keterkaitan antarmafia tanah terlihat dari anggota yang sama pada dua kelompok. Kelompok DR dan AS, misalnya, mempunyai anggota sindikat yang sama, yakni Derus. Kepala Subdit Harta Benda Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Dwiasi Wiyatputera menyatakan, DR dan AS adalah mafia tanah karena kejahatan mereka dikerjakan dua orang atau lebih dengan memalsukan dokumen, mulai dari identitas untuk para figur, akta-akta palsu, hingga sertifikat palsu.

Selain notaris/PPAT, mafia tanah juga melibatkan pegawai pemerintahan. Jejaring AS, misalnya, melibatkan DO, mantan pegawai honorer di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, ketika menyasar rumah Indra di Jalan Brawijaya. DO membuatkan KTP palsu dengan nama Indra dan istrinya, Nadine. KTP palsu ini dipakai figur palsu pemeran Indra dan Nadine saat proses jual beli

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perdagangan akan memberi fasilitas kemudahan ekspor dan impor kepada eksportir dan importir yang menyandang predikat baik.

Fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 17/2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik.

Lewat beleid ini, usaha yang memenuhi kriteria akan menerima kemudahan atas perizinan berusaha di bidang perdagangan. Kemudahan ini berupa penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor dan impor secara elektronik dan otomatis.

Adapun, jenis perizinan usaha yang termasuk dalam fasilitas kemudahan mencakup persetujuan ekspor untuk sembilan jenis komoditas dan barang. Di antaranya adalah ekspor beras ketan hitam, beras organik, beras medium, hewan dan produk hewan, pupuk urea nonsubsidi, serta sisa dan skrap logam.

Sementara dari sisi impor, kemudahan mencakup persetujuan impor atas 77 jenis barang dan komoditas. Di antaranya adalah jagung untuk pangan dan pakan, impor produk hewan segar, sapi bakalan, tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk industri kecil menengah (IKM), dan impor barang modal tidak baru untuk remanufacturing.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyebutkan kehadiran beleid ini tak lepas dari semangat kemudahan dan kepastian usaha yang dijanjikan lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan janji fasilitas perizinan, dia mengatakan perusahaan akan terpacu memenuhi kriteria.

Bisnis, BANDUNG — Para pelaku UMKM di Jawa Barat terpantau mulai masif menggunakan platform digital untuk menyasar konsumen di masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan banyak pelaku UMKM Jabar yang mulai memanfaatkan peluang bisnis di pasar digital. Aktivitas pelaku UMKM Jabar di marketplace pun semakin masif.

“Di salah satu marketplace, ada kenaikan sekitar 31% UMKM yang on boarding. Lalu, aktivitas UMKM Jabar di marketplace meningkat. Itu terlihat dari pelaku UMKM Jabar yang aktif di market place mencapai 57%,” kata Kusmana, Kamis (6/5).

Salah satu faktor penyebab meningkatnya aktivitas UMKM Jabar di pasar digital adalah Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia. Selain mempromosikan produk UMKM, Gernas BBI mampu meningkatkan kepercayaan dan antusias masyarakat untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

Dalam Gernas BBI di Jabar, kata Kusmana, nilai transaksi dari penjualan langsung mencapai Rp2,7 miliar. Angka tersebut berpotensi meningkat karena belum semua kabupaten/kota melaporkan.

Kemudian, Dinas KUK Jabar terus menginventarisasi nilai transaksi dari penjualan tidak langsung atau online. “Hampir ada 100 event dalam Gernas BBI di Jabar. Baru beberapa kabupaten/kota yang melapor ke kita. Transaksinya Rp2,7 miliar. Itu penjualan langsung. Terus juga transaksi pembiayaan mencapai Rp10,6 miliar,” ucapnya.

Kesadaran digitalisasi pelaku UMKM yang terus meningkat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dengan berbelanja online. Apalagi di tengah pandemi, masyarakat dapat tetap berbelanja sekaligus turut serta mencegah penularan Covid-19.

“Ada marketplace untuk UMKM. Jabar sendiri punya borondong.id dan marketplace lainnya. Sekarang pelaku UMKM sudah mulai memasarkan produknya secara online. Ini juga membuat peluang UMKM untuk memperluas pasar semakin besar,” ucap Kusmana.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati merancang aturan perdagangan karbon dioksida (CO2). Penciptaan pasar menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian utama.

Instrumen seperti pajak karbon bisa efektif mendorong entitas bisnis menurunkan kadar emisi CO2. Penerapannya bisa dimulai dari sektor energi, yaitu bahan bakar minyak, karena penggunaannya yang masif. Entitas yang memproduksi CO2 lebih dari batasannya akan dikenakan sanksi.

Penerapan pajak karbon akan membuka kesempatan bagi berkembangnya sumber-sumber energi terbarukan yang rendah emisi. Namun besaran pajaknya perlu ditentukan secara cermat agar regulasi ini berjalan efektif.

Pemerintah juga perlu menyiapkan metode evaluasi dan pengawasan. "Program ini dapat dilakukan secara progresif untuk mempercepat perubahan perilaku. Di Prancis, penerapan pajak karbon ditolak sopir truk karena membuat harga bahan bakar minyak meningkat.

Pajak karbon diterapkan bagi konsumen mobil di atas 2.500 cc, lalu diperluas secara bertahap.  Pajak juga bisa diterapkan pada tarif pesawat premium.

Para penyedia jasa pelayaran peti kemas berlomba menggenjot kinerja karena lalu lintas kargo internasional mulai pulih perlahan. Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk, Bani Maulana Mulia, mengatakan persaingan operator kapal barang untuk mengejar pasar internasional di sekitar Asia semakin ketat. Salah satu pemicunya adalah pergeseran area operasi para pemain besar bisnis kargo selama masa pandemi Covid-19.

Dalam hal peti kemas, Bani menuturkan, entitasnya mengoperasikan 36 kapal untuk 28 rute servis yang melintasi 46 pelabuhan di Asia Tenggara, area Subbenua India di Asia Selatan, serta kawasan timur jauh (far east). Emiten berkode bursa SMDR itu baru menyepakati kontrak pembangunan dua kapal kontainer baru dari Jepang. Ada juga rencana pembelian armada chemical tanker untuk pasar domestik Indonesia.

Bila ditotal dengan satu rencana pengadaan yang tertunda pada tahun lalu. PT Samudera Indonesia akan memiliki empat kapal baru pada tahun ini. Sebelumnya, perusahaan membeli empat kapal pada 2020.

Direktur PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk atau Temas Line, Faty Khusumo, sebelumnya mengatakan perusahaannya berfokus melayani bisnis kargo domestik. Pergerakan kontainer di dalam negeri dianggap masih mencukupi kebutuhan distribusi. Ketersediaan untuk dalam negeri masih cukup bagus.Pada akhir 2020, emiten pelayaran berkode TMAS itu berencana menambah sembilan kapal baru lewat anak usahanya, PT Temas Shipping. Dari jumlah itu, sudah ada empat yang dibeli, terdiri atas dua kapal berkapasitas 2.600 TEUs dan dua unit berkapasitas sekitar 600 TEUs.

Bisnis, JAKARTA — Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional tengah membahas usulan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk bahan baku baja lapis aluminium seng atau BjLAS. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menyatakan usulan BMAD tersebut ditujukan bagi komoditas BjLAS asal Vietnam dan China. Adapun hal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah sejak Februari 2021.Ketua KADI Bachrul Chairi mengatakan pembahasan pengenaan BMAD untuk BjLAS cukup alot di pemerintah.

Saat ini, Bachrul menyebut Vietnam dan China melakukan dumping berkisar 25%-30% di bawah harga jual industri di dalam negeri. Namun, bagi Bachrul hal itu justru menimbulkan pertanyaan akan ketahanan industri dalam negeri sendiri. Dari sisi kapasitas, menurut kajian KADI, Indonesia pada 2018 memang belum mampu memenuhi kebutuhan BjLAS dalam negeri. Namun, ketika sudah ada komitmen pemerintah menerapkan fair trade, ada tambahan kapasitas dari dua perusahaan baru.

Di sisi lain, sejumlah proyek pemerintah diproyeksi bakal mangkrak bila BMAD untuk BjLAS diterapkan.Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Bidang Logistik dan Kepelabuhanan Erwin Taufan mengatakan importir kesulitas membeli BjLAS.

(Oleh - HR1)

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bandung mengembangkan pola kemitraan antara petani, perusahaan, dan perbankan untuk komoditas jagung hibrida.  Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan para petani di Desa  Cikasungka, Kecamatan Cikancung, mulai melirik bentuk sinergitas ini  di atas lahan garapan seluas 3.000  hektare.

Dengan  pola  itu,  tutur  bupati,  semua sudah dipersiapkan sejak  awal. Mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga pihak mana yang akan menampung hasil panen.Risiko kerugian dari pihak petani dapat diminimalisir, meningkatkan hasil produksi dan otomatis  menambah penghasilan, sehingga para petani lebih sejahtera.“Pola kemitraan ini tidak terbatas pada jagung saja, tapi bisa juga pada kedelai, padi dan umbi-umbian.  Kita akan dukung, kita kawal dan pantau perkembangannya minimal satu bulan sekali, bagaimana ke-lanjutan dan hasil produksinya,”  tuturnya.

Kepala  Dinas  Pertanian  (Kadistan) Kabupaten Bandung A Tisna Umaran menjelaskan meskipun  di luar musim atau  off season, penanaman hari itu merupakan  kesanggupan dari para petani Cikasungka.“Ada kesanggupan dari kelompok tani untuk ceboran, sebagai bentuk memulai. Karena saya dengar ini  ada yang membiayai, juga ada  yang menampung. Pola seperti  itu saya pikir sangat baik karena  intinya pertanian itu kan bisnis,  bukan hanya kegiatan bercocok  tanamnya,” terang Tisna.

(Oleh - HR1)