Bisnis, BANDUNG — Para pelaku UMKM di Jawa Barat terpantau mulai masif menggunakan platform digital untuk menyasar konsumen di masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan banyak pelaku UMKM Jabar yang mulai memanfaatkan peluang bisnis di pasar digital. Aktivitas pelaku UMKM Jabar di marketplace pun semakin masif.

“Di salah satu marketplace, ada kenaikan sekitar 31% UMKM yang on boarding. Lalu, aktivitas UMKM Jabar di marketplace meningkat. Itu terlihat dari pelaku UMKM Jabar yang aktif di market place mencapai 57%,” kata Kusmana, Kamis (6/5).

Salah satu faktor penyebab meningkatnya aktivitas UMKM Jabar di pasar digital adalah Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia. Selain mempromosikan produk UMKM, Gernas BBI mampu meningkatkan kepercayaan dan antusias masyarakat untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

Dalam Gernas BBI di Jabar, kata Kusmana, nilai transaksi dari penjualan langsung mencapai Rp2,7 miliar. Angka tersebut berpotensi meningkat karena belum semua kabupaten/kota melaporkan.

Kemudian, Dinas KUK Jabar terus menginventarisasi nilai transaksi dari penjualan tidak langsung atau online. “Hampir ada 100 event dalam Gernas BBI di Jabar. Baru beberapa kabupaten/kota yang melapor ke kita. Transaksinya Rp2,7 miliar. Itu penjualan langsung. Terus juga transaksi pembiayaan mencapai Rp10,6 miliar,” ucapnya.

Kesadaran digitalisasi pelaku UMKM yang terus meningkat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dengan berbelanja online. Apalagi di tengah pandemi, masyarakat dapat tetap berbelanja sekaligus turut serta mencegah penularan Covid-19.

“Ada marketplace untuk UMKM. Jabar sendiri punya borondong.id dan marketplace lainnya. Sekarang pelaku UMKM sudah mulai memasarkan produknya secara online. Ini juga membuat peluang UMKM untuk memperluas pasar semakin besar,” ucap Kusmana.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati merancang aturan perdagangan karbon dioksida (CO2). Penciptaan pasar menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian utama.

Instrumen seperti pajak karbon bisa efektif mendorong entitas bisnis menurunkan kadar emisi CO2. Penerapannya bisa dimulai dari sektor energi, yaitu bahan bakar minyak, karena penggunaannya yang masif. Entitas yang memproduksi CO2 lebih dari batasannya akan dikenakan sanksi.

Penerapan pajak karbon akan membuka kesempatan bagi berkembangnya sumber-sumber energi terbarukan yang rendah emisi. Namun besaran pajaknya perlu ditentukan secara cermat agar regulasi ini berjalan efektif.

Pemerintah juga perlu menyiapkan metode evaluasi dan pengawasan. "Program ini dapat dilakukan secara progresif untuk mempercepat perubahan perilaku. Di Prancis, penerapan pajak karbon ditolak sopir truk karena membuat harga bahan bakar minyak meningkat.

Pajak karbon diterapkan bagi konsumen mobil di atas 2.500 cc, lalu diperluas secara bertahap.  Pajak juga bisa diterapkan pada tarif pesawat premium.

Para penyedia jasa pelayaran peti kemas berlomba menggenjot kinerja karena lalu lintas kargo internasional mulai pulih perlahan. Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk, Bani Maulana Mulia, mengatakan persaingan operator kapal barang untuk mengejar pasar internasional di sekitar Asia semakin ketat. Salah satu pemicunya adalah pergeseran area operasi para pemain besar bisnis kargo selama masa pandemi Covid-19.

Dalam hal peti kemas, Bani menuturkan, entitasnya mengoperasikan 36 kapal untuk 28 rute servis yang melintasi 46 pelabuhan di Asia Tenggara, area Subbenua India di Asia Selatan, serta kawasan timur jauh (far east). Emiten berkode bursa SMDR itu baru menyepakati kontrak pembangunan dua kapal kontainer baru dari Jepang. Ada juga rencana pembelian armada chemical tanker untuk pasar domestik Indonesia.

Bila ditotal dengan satu rencana pengadaan yang tertunda pada tahun lalu. PT Samudera Indonesia akan memiliki empat kapal baru pada tahun ini. Sebelumnya, perusahaan membeli empat kapal pada 2020.

Direktur PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk atau Temas Line, Faty Khusumo, sebelumnya mengatakan perusahaannya berfokus melayani bisnis kargo domestik. Pergerakan kontainer di dalam negeri dianggap masih mencukupi kebutuhan distribusi. Ketersediaan untuk dalam negeri masih cukup bagus.Pada akhir 2020, emiten pelayaran berkode TMAS itu berencana menambah sembilan kapal baru lewat anak usahanya, PT Temas Shipping. Dari jumlah itu, sudah ada empat yang dibeli, terdiri atas dua kapal berkapasitas 2.600 TEUs dan dua unit berkapasitas sekitar 600 TEUs.

Bisnis, JAKARTA — Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional tengah membahas usulan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk bahan baku baja lapis aluminium seng atau BjLAS. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menyatakan usulan BMAD tersebut ditujukan bagi komoditas BjLAS asal Vietnam dan China. Adapun hal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah sejak Februari 2021.Ketua KADI Bachrul Chairi mengatakan pembahasan pengenaan BMAD untuk BjLAS cukup alot di pemerintah.

Saat ini, Bachrul menyebut Vietnam dan China melakukan dumping berkisar 25%-30% di bawah harga jual industri di dalam negeri. Namun, bagi Bachrul hal itu justru menimbulkan pertanyaan akan ketahanan industri dalam negeri sendiri. Dari sisi kapasitas, menurut kajian KADI, Indonesia pada 2018 memang belum mampu memenuhi kebutuhan BjLAS dalam negeri. Namun, ketika sudah ada komitmen pemerintah menerapkan fair trade, ada tambahan kapasitas dari dua perusahaan baru.

Di sisi lain, sejumlah proyek pemerintah diproyeksi bakal mangkrak bila BMAD untuk BjLAS diterapkan.Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Bidang Logistik dan Kepelabuhanan Erwin Taufan mengatakan importir kesulitas membeli BjLAS.

(Oleh - HR1)

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bandung mengembangkan pola kemitraan antara petani, perusahaan, dan perbankan untuk komoditas jagung hibrida.  Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan para petani di Desa  Cikasungka, Kecamatan Cikancung, mulai melirik bentuk sinergitas ini  di atas lahan garapan seluas 3.000  hektare.

Dengan  pola  itu,  tutur  bupati,  semua sudah dipersiapkan sejak  awal. Mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga pihak mana yang akan menampung hasil panen.Risiko kerugian dari pihak petani dapat diminimalisir, meningkatkan hasil produksi dan otomatis  menambah penghasilan, sehingga para petani lebih sejahtera.“Pola kemitraan ini tidak terbatas pada jagung saja, tapi bisa juga pada kedelai, padi dan umbi-umbian.  Kita akan dukung, kita kawal dan pantau perkembangannya minimal satu bulan sekali, bagaimana ke-lanjutan dan hasil produksinya,”  tuturnya.

Kepala  Dinas  Pertanian  (Kadistan) Kabupaten Bandung A Tisna Umaran menjelaskan meskipun  di luar musim atau  off season, penanaman hari itu merupakan  kesanggupan dari para petani Cikasungka.“Ada kesanggupan dari kelompok tani untuk ceboran, sebagai bentuk memulai. Karena saya dengar ini  ada yang membiayai, juga ada  yang menampung. Pola seperti  itu saya pikir sangat baik karena  intinya pertanian itu kan bisnis,  bukan hanya kegiatan bercocok  tanamnya,” terang Tisna.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Sociall Bella, start-up teknologi kecantikan (beauty-tech), mengumumkan pendanaan terbarunya senilai Rp 818 miliar dari empat investor yang dipimpin oleh L Catterton, perusahaan investasi dan pengelola dana (private equity firm) yang berpusat di Amerika Serikat. Indies Capital, bersama dua pemegang saham Social Bella sebelumnya, East Ventures dan Jungle Ventures, juga turut berpartisipasi pada pendanaan di putaran kali ini. Pendanaan L Catterton ke Social Bella merupakan investasi pertamanya di Indonesia. Sementara itu, bagi Social Bella, selain menunjukkan potensi industri ritel kecantikan di Indonesia yang begitu besar di Indonesia, pendanaan ini juga membuktikan kapabilitas serta kepemimpinan perusahaan yang solid di industrinya. President dan Co-founder Social Bella Christopher Madiam mengatakan, tahun 2020 merupakan tahun yang sulit. Akibat pandemi, kesehatan dan mobilitas masyarakat sangat terdampak.

Principal L Catterton and Investment Lead for Southeast Asia Yock Siong Tee mengungkapkan, penetrasi industri kecantikan dan perawatan diri di kawasan Asia Tenggara terus berkembang pesat dengan pemain yang inovatif. Lewat brand Sociolla, Social Bella menjadi salah satu contoh yang menyediakan lebih banyak pilihan, produkproduk premium, dan terus meningkatkan jangkauannya, baik secara online maupun offline terhadap konsumennya. “Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Sociolla mampu memuaskan, baik konsumen serta brand principal secara seimbang,” tutur Yock Siong Tee.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) terus memperkuat layanan omni-channel O2O melalui kolaborasi terbaru dengan JD.ID. Kolaborasi ini memungkinkan MPPA menempatkan Toko Virtual Resmi Hypermart, Foodmart, Primo, dan Hyfresh di JD.ID untuk memberikan lebih banyak akses dan kenyamanan bagi pelanggan dalam berbelanja berbagai macam produk segar berkualitas dan barang-barang rumah tangga. “Mulai hari ini, 30 toko di Jabodetabek siap mendukung kolaborasi ini. Sementara MPPA akan menambah lebih banyak toko secara nasional ke dalam platform sepanjang tahun 2021. MPPA juga terus meningkatkan penawaran online organiknya di Chat & Shop by WhatsApp dan Hypermart Online e-commerce untuk solusi bisnis ritel online lengkap bagi pelanggan secara nasional di tengah pandemi Covid-19 dan tren pertumbuhan gaya hidup digital modern yang diadopsi oleh konsumen,” kata Corporate Secretary & Public Affairs MPPA Danny Kojongian dalam keterangan resmi, Rabu (5/5).

Terkait kolaborasi ini, Head of Offline Business JD.ID Eyvette Tung mengungkapkan kegembiraannya atas kolaborasi antar kedua perusahaan. “JD.ID bukan hanya platform ‘#DijaminOri’ atas produk 3C (komputer, elektronik rumah tangga, dan perangkat komunikasi), tetapi juga merupakan platform belanja online ‘all-in-one’ dan ‘one-stop’ untuk semua kebutuhan konsumen. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat memberikan lebih banyak lagi pilihan produk bagi pelanggan kami, terutama produk makanan, makanan segar segar, hingga perlengkapan rumah tangga. Melalui kemitraan kami dengan MPPA, kami pun akan tetap setia pada komitmen untuk hanya menyediakan produk berkualitas tinggi, dengan layanan pengiriman yang cepat dan andal,” kata Eyvette.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meresmikan subholding pertama PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina International Shipping (PT PIS). Selanjutnya, pemerintah menargetkan PIS dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini. 

“Untuk go public tentu kami melihat dari banyaknya corporate action yang akan terjadi di market, ada dari swasta ada BUMN, tentu nanti window disesuaikan saat yang tepat, tapi Insya Allah di tahun ini. Kalau bulannya, kapannya kami belum bisa, karena proses go public itu tentu harus melakukan sosialisasi daripada pihak-pihak terkait,” jelas Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Peresmian PIS sebagai Subholding Shipping Pertamina di Jakarta, Rabu (5/5). Erick menjelaskan transformasi secara menyeluruh dilakukan sejak awal tahun 2020. Kementerian BUMN memang sudah merapikan road map dari masing-masing BUMN sejak lama. Sayangnya, progres dari masing-masing BUMN ada yang cepat ada yang lamban. “Saya hari ini mengapresiasi bahwa langkah yang dilakukan Pertamina melakukan transformasi ini cepat jadi bukan masuk ke yang lambat,” katanya. Rencana integrasi merupakan bagian dari logistik kelautan, yang tadinya hanya bisnis kapal sekarang menjadi integrasi bisnis kelautan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa langkah strategis tersebut merupakan bagian dari rencana Pertamina untuk mengintegrasikan bisnis dari PT PIS yang nantinya tidak hanya mengelola kapal-kapal tetapi juga sampai pada bisnis marine logistics. “Saya harap PT PIS dapat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh PT Pertamina (Persero), dengan terus mengembangkan bisnisnya, menangkap setiap peluang bisnis yang ada, dan terus fokus untuk menjadi urat nadi pendistribusian energi untuk negeri,” ujarnya. Nicke mengatakan setelah resmi menjadi Subholding Shipping Pertamina, kini PIS mengelola 750 armada kapal, di mana 540 milik sendiri dan selebihnya sewa, serta mengelola enam pelabuhan dan terminal BBM dan LPG.

Pemain Global 

PT Pertamina International Shipping (PIS), Subholding Shipping Pertamina, menargetkan bisa menjadi pemain global di bidang perkapalan dan logistik kelautan terintegrasi. Terdapat tiga negara yang disasar PIS untuk menangkap pertumbuhan bisnis logistik perusahaan yakni Thailand, Vietnam, dan Filipina. Manager Business Development Pertamina International Shipping Dian Prama Irfani mengatakan, beberapa negara Asia Tenggara tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/ GDP). Alhasil, ini juga berdampak pada peningkatan permintaan energi di negaranegara tersebut. 

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) melalui anak usahanya, MDI Ventures, turut berpartisipasi dalam pendanaan Seri C untuk Cermati pada April 2021. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung pengembangan tim dan produk Cermati.

CEO MDI Ventures Donald Wihardja menjelaskan, dengan dukungan TelkomGroup sebagai salah satu investor utama, Cermati akan memperluas distribusi produk mereka melalui jaringan luas yang dimiliki oleh TelkomGroup serta perusahaan-perusahaan dan BUMN lainnya. “Kami turut mendukung Cermati dalam menawarkan produk-produk micro insurance dan micro lending supaya bisa berperan penting terhadap inklusi keuangan Indonesia,” ujar Donald dalam keterangan resmi, Rabu (5/5). Di lain pihak, Managing Partner Centauri Fund Kenneth Li menjelaskan, bersama MDI Ventures, KB Financial Group juga ikut ambil bagian dalam investasi Cermati melalui KBMDI Centauri Fund. Dipilihnya Cermati karena KB-MDI Centauri Fund melihat perusahaan ini potensi pertumbuhan yang masih sangat besar. Karena itu, dengan ekosistem yang dimiliki TelkomGroup dan KB Financial Group, pihaknya bisa membantu mengakselerasi penetrasi keuangan kepada segmen unbanked dan underbanked di Indonesia.

CEO dan Co-Founder Cermati.com Andhy Koesnandar menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kerjasama dengan MDI Ventures yang memiliki keahlian dalam membangun perusahaan rintisan. Pihaknya berharap dapat memanfaatkan jaringan MDI yang kuat di lingkungan Telkom Group dan BUMN dapat meningkatkan kapabilitas produk dan aset kami. Investasi dan sinergi ini akan mempercepat visi Cermati dalam memanfaatkan teknologi untuk membantu mencapai inklusi keuangan.  Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya mengatakan bahwa investasi di Cermati akan melengkapi ekosistem digital fintech yang tengah dikembangkan oleh MDI sebagai corporate venture capital Telkom Group. Ke depan, Budi berharap adanya kolaborasi antara anak perusahaan dan entitas unit bisnis Telkom Group dengan Cermati untuk melahirkan produk-produk digital yang inovatif, khususnya di sektor financial services

(Oleh - HR1)

Inilah rencana pemerintah menggenjot penerimaan pajak secara mudah: menurunkan batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan saat bersamaan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Pebisnis pun memprotes rencana pemerintah itu. 

Dua rencana itu akan diterapkan tahun depan dan kini sedang digodok pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan segera mengajukan revisi aturan ke DPR untuk meloloskan rencana kenaikan tarif PPN. "Soal tarif PPN ini masih dikaji pemerintah, karena berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)," kata Airlangga, Rabu (5/5).

Ihwal kenaikan tarif PPN, UU Nomor 42/2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah memang memberi peluang kenaikan tarif PPN menjadi 15%, dari 10% yang berlaku saat ini. Dengan menaikkan tarif PPN, petugas pajak juga tak perlu berkeringat karena proses pemungutan PPN dari konsumen dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada gilirannya, bisnis bisa lesu lagi. "Pengusaha masih berat. Masyarakat kecil juga akan dirugikan. jika tekanan pandemi ditambah lagi dengan beban kenaikan PPN, konsumsi bisa tertekan lagi, " kata Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), kepada KONTAN, Rabu (5/5).