JAKARTA – Sociall Bella, start-up teknologi kecantikan (beauty-tech), mengumumkan pendanaan terbarunya senilai Rp 818 miliar dari empat investor yang dipimpin oleh L Catterton, perusahaan investasi dan pengelola dana (private equity firm) yang berpusat di Amerika Serikat. Indies Capital, bersama dua pemegang saham Social Bella sebelumnya, East Ventures dan Jungle Ventures, juga turut berpartisipasi pada pendanaan di putaran kali ini. Pendanaan L Catterton ke Social Bella merupakan investasi pertamanya di Indonesia. Sementara itu, bagi Social Bella, selain menunjukkan potensi industri ritel kecantikan di Indonesia yang begitu besar di Indonesia, pendanaan ini juga membuktikan kapabilitas serta kepemimpinan perusahaan yang solid di industrinya. President dan Co-founder Social Bella Christopher Madiam mengatakan, tahun 2020 merupakan tahun yang sulit. Akibat pandemi, kesehatan dan mobilitas masyarakat sangat terdampak.

Principal L Catterton and Investment Lead for Southeast Asia Yock Siong Tee mengungkapkan, penetrasi industri kecantikan dan perawatan diri di kawasan Asia Tenggara terus berkembang pesat dengan pemain yang inovatif. Lewat brand Sociolla, Social Bella menjadi salah satu contoh yang menyediakan lebih banyak pilihan, produkproduk premium, dan terus meningkatkan jangkauannya, baik secara online maupun offline terhadap konsumennya. “Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Sociolla mampu memuaskan, baik konsumen serta brand principal secara seimbang,” tutur Yock Siong Tee.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) terus memperkuat layanan omni-channel O2O melalui kolaborasi terbaru dengan JD.ID. Kolaborasi ini memungkinkan MPPA menempatkan Toko Virtual Resmi Hypermart, Foodmart, Primo, dan Hyfresh di JD.ID untuk memberikan lebih banyak akses dan kenyamanan bagi pelanggan dalam berbelanja berbagai macam produk segar berkualitas dan barang-barang rumah tangga. “Mulai hari ini, 30 toko di Jabodetabek siap mendukung kolaborasi ini. Sementara MPPA akan menambah lebih banyak toko secara nasional ke dalam platform sepanjang tahun 2021. MPPA juga terus meningkatkan penawaran online organiknya di Chat & Shop by WhatsApp dan Hypermart Online e-commerce untuk solusi bisnis ritel online lengkap bagi pelanggan secara nasional di tengah pandemi Covid-19 dan tren pertumbuhan gaya hidup digital modern yang diadopsi oleh konsumen,” kata Corporate Secretary & Public Affairs MPPA Danny Kojongian dalam keterangan resmi, Rabu (5/5).

Terkait kolaborasi ini, Head of Offline Business JD.ID Eyvette Tung mengungkapkan kegembiraannya atas kolaborasi antar kedua perusahaan. “JD.ID bukan hanya platform ‘#DijaminOri’ atas produk 3C (komputer, elektronik rumah tangga, dan perangkat komunikasi), tetapi juga merupakan platform belanja online ‘all-in-one’ dan ‘one-stop’ untuk semua kebutuhan konsumen. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat memberikan lebih banyak lagi pilihan produk bagi pelanggan kami, terutama produk makanan, makanan segar segar, hingga perlengkapan rumah tangga. Melalui kemitraan kami dengan MPPA, kami pun akan tetap setia pada komitmen untuk hanya menyediakan produk berkualitas tinggi, dengan layanan pengiriman yang cepat dan andal,” kata Eyvette.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meresmikan subholding pertama PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina International Shipping (PT PIS). Selanjutnya, pemerintah menargetkan PIS dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini. 

“Untuk go public tentu kami melihat dari banyaknya corporate action yang akan terjadi di market, ada dari swasta ada BUMN, tentu nanti window disesuaikan saat yang tepat, tapi Insya Allah di tahun ini. Kalau bulannya, kapannya kami belum bisa, karena proses go public itu tentu harus melakukan sosialisasi daripada pihak-pihak terkait,” jelas Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Peresmian PIS sebagai Subholding Shipping Pertamina di Jakarta, Rabu (5/5). Erick menjelaskan transformasi secara menyeluruh dilakukan sejak awal tahun 2020. Kementerian BUMN memang sudah merapikan road map dari masing-masing BUMN sejak lama. Sayangnya, progres dari masing-masing BUMN ada yang cepat ada yang lamban. “Saya hari ini mengapresiasi bahwa langkah yang dilakukan Pertamina melakukan transformasi ini cepat jadi bukan masuk ke yang lambat,” katanya. Rencana integrasi merupakan bagian dari logistik kelautan, yang tadinya hanya bisnis kapal sekarang menjadi integrasi bisnis kelautan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa langkah strategis tersebut merupakan bagian dari rencana Pertamina untuk mengintegrasikan bisnis dari PT PIS yang nantinya tidak hanya mengelola kapal-kapal tetapi juga sampai pada bisnis marine logistics. “Saya harap PT PIS dapat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh PT Pertamina (Persero), dengan terus mengembangkan bisnisnya, menangkap setiap peluang bisnis yang ada, dan terus fokus untuk menjadi urat nadi pendistribusian energi untuk negeri,” ujarnya. Nicke mengatakan setelah resmi menjadi Subholding Shipping Pertamina, kini PIS mengelola 750 armada kapal, di mana 540 milik sendiri dan selebihnya sewa, serta mengelola enam pelabuhan dan terminal BBM dan LPG.

Pemain Global 

PT Pertamina International Shipping (PIS), Subholding Shipping Pertamina, menargetkan bisa menjadi pemain global di bidang perkapalan dan logistik kelautan terintegrasi. Terdapat tiga negara yang disasar PIS untuk menangkap pertumbuhan bisnis logistik perusahaan yakni Thailand, Vietnam, dan Filipina. Manager Business Development Pertamina International Shipping Dian Prama Irfani mengatakan, beberapa negara Asia Tenggara tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/ GDP). Alhasil, ini juga berdampak pada peningkatan permintaan energi di negaranegara tersebut. 

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) melalui anak usahanya, MDI Ventures, turut berpartisipasi dalam pendanaan Seri C untuk Cermati pada April 2021. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung pengembangan tim dan produk Cermati.

CEO MDI Ventures Donald Wihardja menjelaskan, dengan dukungan TelkomGroup sebagai salah satu investor utama, Cermati akan memperluas distribusi produk mereka melalui jaringan luas yang dimiliki oleh TelkomGroup serta perusahaan-perusahaan dan BUMN lainnya. “Kami turut mendukung Cermati dalam menawarkan produk-produk micro insurance dan micro lending supaya bisa berperan penting terhadap inklusi keuangan Indonesia,” ujar Donald dalam keterangan resmi, Rabu (5/5). Di lain pihak, Managing Partner Centauri Fund Kenneth Li menjelaskan, bersama MDI Ventures, KB Financial Group juga ikut ambil bagian dalam investasi Cermati melalui KBMDI Centauri Fund. Dipilihnya Cermati karena KB-MDI Centauri Fund melihat perusahaan ini potensi pertumbuhan yang masih sangat besar. Karena itu, dengan ekosistem yang dimiliki TelkomGroup dan KB Financial Group, pihaknya bisa membantu mengakselerasi penetrasi keuangan kepada segmen unbanked dan underbanked di Indonesia.

CEO dan Co-Founder Cermati.com Andhy Koesnandar menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kerjasama dengan MDI Ventures yang memiliki keahlian dalam membangun perusahaan rintisan. Pihaknya berharap dapat memanfaatkan jaringan MDI yang kuat di lingkungan Telkom Group dan BUMN dapat meningkatkan kapabilitas produk dan aset kami. Investasi dan sinergi ini akan mempercepat visi Cermati dalam memanfaatkan teknologi untuk membantu mencapai inklusi keuangan.  Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya mengatakan bahwa investasi di Cermati akan melengkapi ekosistem digital fintech yang tengah dikembangkan oleh MDI sebagai corporate venture capital Telkom Group. Ke depan, Budi berharap adanya kolaborasi antara anak perusahaan dan entitas unit bisnis Telkom Group dengan Cermati untuk melahirkan produk-produk digital yang inovatif, khususnya di sektor financial services

(Oleh - HR1)

Inilah rencana pemerintah menggenjot penerimaan pajak secara mudah: menurunkan batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan saat bersamaan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Pebisnis pun memprotes rencana pemerintah itu. 

Dua rencana itu akan diterapkan tahun depan dan kini sedang digodok pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan segera mengajukan revisi aturan ke DPR untuk meloloskan rencana kenaikan tarif PPN. "Soal tarif PPN ini masih dikaji pemerintah, karena berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)," kata Airlangga, Rabu (5/5).

Ihwal kenaikan tarif PPN, UU Nomor 42/2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah memang memberi peluang kenaikan tarif PPN menjadi 15%, dari 10% yang berlaku saat ini. Dengan menaikkan tarif PPN, petugas pajak juga tak perlu berkeringat karena proses pemungutan PPN dari konsumen dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada gilirannya, bisnis bisa lesu lagi. "Pengusaha masih berat. Masyarakat kecil juga akan dirugikan. jika tekanan pandemi ditambah lagi dengan beban kenaikan PPN, konsumsi bisa tertekan lagi, " kata Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), kepada KONTAN, Rabu (5/5).

Pemerintah kembali memberikan guyuran insentif kepada sektor usaha. Kali ini pemerintah berencana memberikan insentif pajak bagi sektor ritel. Insentif bagi sektor ritel tesebut berupa relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas sewa. "Fasilitas sektor ritel masih dalam pembahasan terkait komponen pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) untuk sewa, dan kedua terkait dengan stimulan untuk penjualan ritel masih dalam pembahasan, kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat paparan publik, Rabu (5/5).

Lewat pemberian insentif tersebut yang dibarengi dengan peringkatan aktivitas ekonomi, pemerintah optimistis proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2021 bakal berada di rentang 4,5%-5,3% secara tahunan. Proyeksi ini berdasarkan hasil pertumbuhan ekonomi kuartal l-2021 yang minus 0,74% sambil berharap di kuarIl-2021 laju ekonomi bisa berada di rentang 6,9%-7,8% secara tahunan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholaw Mandey menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan insentif kepada pemerintah. Roy berkata, Aprindo telah bertemu dengan Menko Airlangga terkait hal itu pada akhir April lalu. Ada beberapa usulan yang disampaikan pengusaha ritel. Mulai dari usulan perpanjangan insentif perpajakan seperti PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, percepatan restisi PPN dan diskon angsuran PPh Pasal 25 hingga diskon dan pembebasan PPN dan PPN atas sewa ruko dan gedung. Selain insentif subsidi listrik, pajak reklame, serta penangguhan implementasi aturan royalti musik hingga tahun depan. "Suasana mereka (pengusaha ritel dan mal) sekarang sedang susah, masak ini mau dikenai royalti lagu. Ini mungkin bisa diundur pembayarannya, sambil menunggu kejelasan mekanisme penghitugannya," kata Roy.

Tidak cuma menggenjot transaksi, para pemain dompet digital juga getol masuk ke bisnis financial technology(fintech) lending. Satu persatu dompet digital mencari cuan di bisnis pinjaman online.

Yang terbaru, ada LinkAja yang mengakuisisi fintech IGrow untuk memberikan pembiayaan khususnya bagi sektor produktif. Hal tersebut dinilai sejalan dengan tujuan LinkAja mendorong inklusi keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kemandirian ekonomi.

Lebih dulu, Ovo yang mempunyai fintech Taralite sejak tahun 2019 untuk membantu memberikan pinjaman pada sektor produktif. "Dalam hal ini dikhususkan untuk membangun UMKM agar dapat semakin berkembang dan maju sekaligus untuk membantu pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional di Indonesia, " ujar Head of Corporate Communication Ovo, Harumi Supit.

Lalu GoPay yang saat ini memiliki layanan paylater bekerjasama dengan Findaya. Sepanjang 2020, layanan paylater yang dimiliki GoPay menjadi salah satu yang cukup diminati.

Dari jumlah transaksinya pun melonjak hingga 3,3 kali lipat dan sudah bermitra dengan beberapa e-commerce seperti Blibli, JD.id, dan Zalora. "Dalam waktu dekat, kami juga memiliki kolaborasi strategis dengan Bank Jago. Nantinya masyarakat dapat membuka rekening Bank Jago dan mengatur keuangan mereka lebih mudah hanya melalui aplikasi gojek, " ujar Managing Director GoPay, Budi Gandasoebrata.

Dana juga sudah memiliki kerjasama dengan fintech P2P lending untuk menyediakan layanan Paylater. "Besarnya potensi digital ini semakin menguatkan berbagai pihak, seperti perusahaan finansial teknologi dan bank untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem digital finansial di Indonesia, " ungkap senior VP of Product Dana Rangga Wiseno.

Meskipun beberapa pemain dompet digital sudah mulai melakukan upaya ekspansi ke bisnis lending, ShopeePay belum melirik bisnis fintech lending. "Kami tidak ada rencana bisnis masuk ke P2P lending, " ujar Cindy Candiawan, Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeePay.

Bisnis ritel modern terhuyung dihantam pandemi korona sejak tahun lalu. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, sejak April 2020 hingga Maret 2021, ribuan gerai ritel terpaksa tutup lantaran permintaan merosot tajam.

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey mengemukakan, selama sembilan bulan di tahun 2020 (April-Desember 2020), sebanyak 1.200 toko atau rata-rata 4-5 toko ritel tutup per hari. Adapun di periode Januari sampai Maret tahun ini, tercatat 90 toko ritel atau 1-2 toko tutup per hari. "Jadi total sekitar 1.250-1.300 toko ritel di seluruh Indonesia tutup, " ungkap dia, kemarin. Efek pandemi Covid-19 memang menghentikan operasional beberapa brand ritel di sejumlah daerah, termasuk 212 Mart. Menanggapi hal tersebut, Roy menilai para ritel lokal di daerah mencatatkan biaya yang lebih besar daripada pendapatannya. "Ketika PPKM juga diberlakukan, sudah pasti ritel di daerah akan tergerus, " jelas dia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menilai, selain ekonomi dan daya beli masyarakat yang masih lesu, tantangan ritel skala kecil dan menengah ada di rantai pasok dan optimalisasi ekosistem digital. Dia menggambarkan, dari sekitar 64 juta populasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, baru 13% yang telah terhubung dengan ekosistem digital. Sedangkan 87% lainnya masih mengandalkan luring (offline), bahkan banyak yang seluruh aktivitas usahanya mulai dari pembelian, penjualan, pemasaran hingga pembayaran masih sangat bergantung pada interaksi fisik.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, ritel skala lokal mutlak membutuhkan pengembangan dan inovasi layanan agar ketimpangan dengan jaringan ritel modern skala besar tidak terlalu lebar. Sebab, pilihan rasional konsumen akan mencari tempat berbelanja yang memiliki produk dan layanan lebih lengkap. Apalagi jaringan ritel besar punya sejumlah fasilitas penunjang yang bisa menarik pengunjung seperti ATM atau layanan pembayaran.

Indonesia membutuhkan suntikan investasi hingga Rp 5931,8 triliun di tahun 2022. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, investasi itu dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Soal porsinya, Suharso menjabarkan pemerintah mengandalkan investasi dari kalangan swasta dan BUMN.

Pemerintah juga akan melakukan investasi dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam paparannya disebutkan investasi yang akan dilakukan pemerintah hanya sekitar 7,5-8,4% atau sekitar Rp 439,4-497 triliun. Sementara itu investasi dari BUMN mencapai 8,5-9,7%, atau sejumlah Rp 503,1-577 triliun. Sementara itu, jumlah kebutuhan investasi dari pihak swasta yang dipaparkan Suharso senilai Rp 4.948,9-4.857,7 triliun atau sekitar 81,9-84% dari total kebutuhan investasi di tahun 2022.

Mulai 5 sampai 13 Mei mendatang, belanja di 72 platform online diberikan diskon besar-besaran sampai gratis ongkos kirim (ongkir). Pemberian diskon dan gratis ongkir itu untuk memperingati hari Bangga Buatan indonesia (BBI).

Pemerintah menargetkan transaksi di hari BBI ini bisa melebihi transaksi pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun 2020, yang tembus Rp 11,5 triliun. Program diskon dan gratis ongkir di hari BBi ini bisa menggenjot pertumbuhan konsumsi rumah tangga atau masyarakat.

Konsumsi rumah tangga akan semakin pulih di kuartal II-2021, sehingga bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi di kuartal tersebut, Pasalnya, konsumsi rumah tangga selain didongkrak oleh hal BBI, ada juga sederet program lainnya seperti insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor roda empat alias mobil, dan insentif PPN untuk pembelian properti.