Kenaikan Tarif PPN Menjegal Pemulihan Ekonomi
Inilah rencana pemerintah menggenjot penerimaan pajak secara mudah: menurunkan batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan saat bersamaan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Pebisnis pun memprotes rencana pemerintah itu.
Dua rencana itu akan diterapkan tahun depan dan kini sedang digodok pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan segera mengajukan revisi aturan ke DPR untuk meloloskan rencana kenaikan tarif PPN. "Soal tarif PPN ini masih dikaji pemerintah, karena berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)," kata Airlangga, Rabu (5/5).
Ihwal kenaikan tarif PPN, UU Nomor 42/2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah memang memberi peluang kenaikan tarif PPN menjadi 15%, dari 10% yang berlaku saat ini. Dengan menaikkan tarif PPN, petugas pajak juga tak perlu berkeringat karena proses pemungutan PPN dari konsumen dilakukan oleh pelaku usaha.
Pada gilirannya, bisnis bisa lesu lagi. "Pengusaha masih berat. Masyarakat kecil juga akan dirugikan. jika tekanan pandemi ditambah lagi dengan beban kenaikan PPN, konsumsi bisa tertekan lagi, " kata Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), kepada KONTAN, Rabu (5/5).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey juga menilai, kenaikan PPN akan kian menekan industri manufaktur dan sektor ritel karena daya beli masyarakat turun lagi. Jika kebijakan itu diterapkan, ekonomi pun bisa makin nyungsep karena belanja masyarakat merupakan komponen terbesar produk domestik bruto (PDB).Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023