PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyepakati kerja sama dengan PT Len Agra Energy dan SKK Migas, serta didukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dewan Energi Nasional untuk terus memperkuat ekosistem panel surya guna mendukung agenda pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air. Bank Mandiri akan menyiapkan pembiayaan dengan skema kartu kredit atau pinjaman tanpa agunan yang murah, dan dapat dicicil bagi nasabah untuk pemasangan panel surya. SEVP Micro and Consumer Finance Bank Mandiri Josephus Koernianto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/5), menjelaskan, inisiatif strategis itu merupakan bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap target pencapaian bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025.

“Sebagai salah satu bank BUMN dengan peran sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri memiliki komitmen kuat dalam menjalankan praktik keuangan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan atau RAKB yang diimplementasikan melalui tiga pilar strategis yaitu sustainable banking, sustainable operations dan sustainable corporate social responsibility and financial inclusion,” terang Josephus seperti dilansir Antara.

(Oleh - HR1)

Pengusaha Chairul Tanjung baru saja menambah kepemilikan saham di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., setelah sebelumnya mempertegas kehadirannya di PT Bank Harda Internasional Tbk. Pengusaha Chairul Tanjung (CT) baru saja menambah kepemilikan saham di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., setelah sebelumnya mempertegas kehadirannya di PT Bank Harda Internasional Tbk. Manuver Chairul Tanjung di lantai bursa rupanya tak hanya terlihat di PT Bank Harda Internasional Tbk. Melalui PT Trans Airways, bos CT Corp itu baru saja menambah kepemilikan saham di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

Dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia, (Senin (10/5), Direktur Utama Trans Airways Warnedy mengungkapkan pihaknya telah membeli 635.739.990 saham atau seluruh saham Garuda Indonesia yang awalnya digenggam oleh Finegold Resources Ltd. Setiap saham emiten berkode GIAA itu dibeli di level harga Rp499. Dengan demikian, total transaksi yang bertujuan untuk investasi itu mencapai Rp317,23 miliar. Kendati efisiensi beban telah diupayakan, hasilnya toh tak banyak membantu. Hingga 30 September 2020, GIAA membukukan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1,07 miliar atau setara Rp16,03 triliun, berbalik dari torehan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika perusahaan masih mampu mendulang keuntungan hingga US$122,42 juta. Hingga saat ini, GIAA belum menyerahkan laporan keuangan tahunan 2020 maupun laporan keuangan kuartal I/2021.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan mengikuti saja apa yang menjadi kebijakan pemerintah, walaupun dalam implementasinya akan memperlambat pemulihan bisnisnya. “Kami ikut tentu saja . Strategi kami adalah dengan fokus ke angkutan kargo dan menyesuaikan penerbangan sesuai dengan permintaan,” jelasnya kepada Bisnis, baru-baru ini. Sekitar 85—90% pendapatan utama perseroan masih ditopang oleh bisnis penumpang, sedangkan sisanya dari bisnis kargo. Namun, pandemi berimplikasi kepada anak usaha lainnya dari layanan katering, jasa ground handling, hingga pasar low cost carrier (LCC) atau maskapai berbiaya murah yang dioperasikan oleh Citilink. Sementara itu, kondisi berbeda dialami untuk kargo yang selama pandemi bisa mencapai 50 persen dari pendapatan Garuda.

(Oleh - HR1)

Rencana pemerintah untuk mulai mengidentifikasi negara asal pelapak di platform perdagangan digital mendapat apresiasi dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Langkah ini dinilai bisa menjadi pijakan produsen dalam negeri dalam mempersiapkan diri menghadapi perdagangan bebas yang telah menjalar ke e-commerce. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan sejak Indonesia bergabung dalam berbagai blok perdagangan bebas, aktivitas perdagangan lintas batas (cross border) menjadi makin marak. Namun, Ikhsan memberi catatan bahwa Indonesia belum siap menghadapi kondisi baru tersebut. Hal ini setidaknya terlihat dari terbatasnya produk manufaktur produksi dalam negeri yang diperdagangkan di platform digital. “Untuk produk manufaktur di e-commerce yang mendominasi China, Korea Selatan, Taiwan. Indonesia masih terbatas dan untuk UMKM lokal yang berjualan di e-commerce masih didominasi produk kriya dan furnitur,” kata Ikhsan, Minggu (16/5).

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan tingkat partisipasi produk lokal di platform e-commerce memang masih terbatas. Studi yang dilakukan Indef dan Lab Data Persada pada 2019 menunjukkan hanya sekitar 25,9% produk lokal yang diperjualbelikan secara daring. “Kontribusi produk lokal yang masih terbatas dianggap sebagai tantangan inklusivitas e-commerce kepada pengusaha lokal, khususnya UMKM,” kata Bhima. Selain disiapkan untuk mengawasi dan mengatur porsi produk impor di platform e-commerce, Bhima berpendapat pendataan negara asal pelapak bisa menjadi strategi untuk membangun basis data. Dengan demikian, ketika pemerintah berencana menggulirkan stimulus untuk produk dalam negeri, insentif yang dirasakan bisa tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan revisi terhadap Permendag No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bakal memberi afirmasi terhadap usaha kecil dan menengah yang beroperasi di platform digital.

(Oleh - HR1)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyebut kenaikan kinerja sektor riil pada musim Lebaran tahun ini tetap terbatas meski situasi tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Hariyadi mengatakan pergerakan positif setidaknya telah terjadi pada sektor otomotif dan properti seiring dengan disalurkannya stimulus berupa insentif pajak.

Meski tidak bisa menjelaskan seberapa besar kenaikan yang dicapai saat festive season, Hariyadi mengharapkan kinerja sektor riil setelah Lebaran bisa melanjutkan tren perbaikan kinerja. Makin banyak penduduk yang divaksin bisa diikuti dengan penurunan kasus. Pemerintah sudah on the right track dan tentunya kedisiplinan masyarakat ke depan menjadi kunci.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal lI-2021 melesat ke zona positif, bahkan diprediksi 7%. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 0,74% dibandingkan periode yang sama di 2020.

Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada kuartal II-2021 dikarenakan beberapa indikator perekonomian nasional yang sudah mulai bangkit. Misalnya purchasing manufacturing index (PMI) hingga indeks keyakinan konsumen (IKK). Kemudian kita melihat dari perekonomian kita ekspor dan impor sudah kembali dari pemerintah berada dalam jalur positif.

"Beberapa sektor baik komunikasi dan informasi, jasa kesehatan, pertanian, properti maupun industri otomotif dengan adanya PPnBM ditanggung pemerintah dan PPN ditanggung pemerintah mengalami kenaikan cukup tinggi, PMTB kita mendekati minus 2,3, ekspornya lebih tinggi dari sebelum Covid," tambahnya.

Langkah pemerintah menarik pajak konsumsi barang dan jasa via perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) berbuah manis. Sejak awal tahun hingga 30 April 2021, setoran pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayar para pelanggan platform digital seperti Netflix, Spotify, dan Zoom mencapai Rp 1,89 triliun. "Setoran tersebut berasal dari 48 pemungut pajak yang sebelumnya ditetapkan pemerintah sebagai objek pajak, kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu) Neilmaldrin Noor, Senin (10/5).

Melihat hasil tersebut, Neilmaldrin pastikan Ditjen Pajak akan terus mengoptimalkan penerimaan pajak dari konsumen digital dengan memperbanyak jumlah pemungut PPN barang atau jasa digital di tahun ini. Adapun hingga saat ini otoritas pajak telah menunjuk 67 perusahaan digital yang akan memungut PPN PMSE. Selain itu, Ditjen Pajak akan terus mengidentifikasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia.

Teranyar, pada bulan Mei ini otoritas pajak kembali menunjuk delapan perusahaan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai 1 Mei 2021. Delapan perusahaan yang ditunjuk antara lain, Epic Games International S. r.I., Bertrange, Root Branch, Expedia Lodging Partner Services Srl, Hotels. com, L.P, BEX Travel Asia Pte Ltd, dan Travelscape, LLC. Tiga lainnya adalah TeamViewer Germany GmbH, Scribd, Inc, dan Nexway Sasu.

Beban utang Mining Industry Indonesia (Mind Id) pasca pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia mulai terasa. Tahun lalu, Mind Id sempat menggelar refinancing global bond yang sebelumnya digunakan untuk mengakuisisi saham Freeport pada tahun 2018. Toh, kini, Mind Id masih dihadapkan pada beban kenaikan kewajiban.

Sebagai kilas balik, tahun 2018, Mind Id mengambil alih 51% saham Freeport. Untuk membiayai akuisisi tersebut, Mind Id menerbitkan global bond senilai USS 4 miliar. Dari jumlah itu, Mind Id memakai USS 3,85 miliar untuk mengakuisisi 51% saham Freeport, dan US$ 150 juta untuk keperluan belanja modal saat itu.

Obligasi yang terdaftar di Bursa Singapura ini memiliki empat masa jatuh tempo dengan tingkat kupon rata-rata 5,99%. Pertama, USS 1 miliar yang jatuh tempo tahun 2021. Kedua, USS 1,25 miliar dengan tenor 2023. Ketiga, USS 1 miliar yang jatuh tempo 2028. Keempat, USS 750 juta yang jatuh tempo tahun 2048.

Untuk menyiasati utang jatuh tempo tahun ini yang senilai USS 1,02 miliar, Mind Id kembali menerbitkan global bond senilai US$ 2,5 miliar pada Mei 2020, dan melakukan buyback. "USS 1,02 miliar untuk 2021 kami sudah bayar saat menerbitkan global bond USS 2,5 miliar. USS 500 juta sudah dibayar dan US$ 500 jutaan lagi dibayar November 2021," kata Orias Petrus Moedak, Group CEO Mind Id, dalam Konferensi Pers Virtual, dua pekan lalu.

Pada akhir 2020, Mind ld memiliki total liabilitas mencapai Rp 108,19 triliun atau meningkat 16,27% dibandingkan total liabilitas tahun 2019 sebesar Rp 93,05 triliun. Jumlah liabilitas 2020 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 26,58 triliun dan liabilitas jangka panjang mencapai Rp 81,60 triliun. Dari jumlah total liabilitas jangka pendek, utang obligasi menjadi kontributor terbesar mencapai Rp 9,09 triliun dan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 4,87 triliun. Kontribusi terbesar dari total liabilitas jangka panjang berasal dari utang obligasi senilai Rp 69,12 triliun dan pinjaman bank Rp 6,03 triliun. Sedangkan total aset Mind Id per akhir 2020 mencapai Rp 180,77 triliun atau meningkat 9,66% yoy. Dari jumlah tersebut, investasi pada Freeport Indonesia mendominasi, yakni mencapai Rp 69,92 triliun pada akhir tahun lalu atau meningkat dari setahun sebelumnya Rp 64,71 triliun. Mind Id mencatatkan total ekuitas Rp 72,58 triliun atau naik tipis dari tahun 2019 sebesar Rp 71,79 triliun.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengklaim telah membuat mekanisme pengawasan berlapis terhadap penyelenggaraan perdagangan aset kripto (cryptocurrency). Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, mengatakan aturan tersebut memuat norma dan kewajiban yang harus dilaksanakan para pedagang aset kripto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mengeluarkan peringatan kepada investor aset kripto. Lembaga itu menyatakan aset kripto merupakan jenis komoditas, bukan alat pembayaran, karena dapat menjadi hak bagi siapa pun yang memilikinya dan dapat diperdagangkan seperti komoditas lainnya.

Pengawasan terhadap pedagang aset kripto dilakukan oleh regulator, Bursa Berjangka Jakarta, dan Kliring Berjangka Indonesia secara berjenjang. Lapis pertama, kata dia, dilakukan oleh Bursa Berjangka yang mengawasi integritas pasar dan Kliring Berjangka yang mengawasi integritas keuangan, fungsi penyelesaian, serta delivery versus payment (DVD).

Di lapis kedua, kami (Bappebti) mengawasi ekosistem kelembagaan perdagangan aset kripto melalui sistem pengawasan real time dan sistem pelaporan seperti yang dipakai pada perdagangan berjangka komoditi.

Para pedagang aset kripto wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bappebti perihal transaksi harian, bulanan, dan tahunan serta laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik anggota Ikatan Akuntan Indonesia/Institut Akuntan Publik Indonesia. Pedagang juga wajib menyediakan dan membuka akses sistem perdagangan kepada Bappebti.

Kekhawatiran OJK terhadap risiko berinvestasi pada aset kripto bukan tanpa alasan. Sebab, aset kripto dianggap tak memiliki nilai dasar (underlying) yang jelas, berbeda dengan instrumen lainnya. Apalagi belakangan ini perdagangan

Membaiknya sejumlah indikator ekonomi membuat pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 bisa mencapai 7 persen secara tahunan. Namun, sejumlah kalangan berpendapat target tersebut akan sulit tercapai mengingat ada potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca-Lebaran hingga masih lemahnya konsumsi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada triwulan II-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik seperti kurva huruf V. ”Kita berharap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua akan memasuki jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai 7 persen,” ujar Airlangga akhir pekan lalu secara daring. Menurut Airlangga, optimisme itu didasarkan pada sejumlah indikator. Pertama, indeks manajer pembelian (Purchasing Manager Index/PMI) Indonesia per April 2021 yang mencapai 54,6, naik dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 53,2. Dalam pengukuran PMI, nilai di atas 50 menunjukkan sektor usaha berada dalam zona ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 merupakan zona kontraksi. Kedua, lanjut Airlangga, Indeks Keyakinan Konsumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) juga berada dalam level optimistis. Ketiga, nilai ekspor dan impor berada dalam tren membaik. Begitu pula pembentukan modal tetap bruto (PMTB). ”Kami melihat pertumbuhan PMTB sudah mendekati positif,” ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, berbagai indikator memang menunjukkan tren pemulihan ekonomi. Namun, target 7 persen akan sulit tercapai. ”Triwulan kedua ini masih berlangsung 1,5 bulan lagi. Masih banyak hal yang bisa terjadi. Ini yang harus diwaspadai dan diantisipasi,” ujar Bhima. Ia mengatakan, pemerintah harus bisa mengendalikan jumlah kasus Covid-19. Jangan sampai pasca-Lebaran malah terjadi lonjakan kasus yang justru mengakibatkan pengetatan aktivitas sosial ekonomi lagi. Jika terjadi demikian, akan kontra produktif dengan pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi gejolak geopolitik di Timur Tengah. Meski bukan mitra dagang utama Indonesia, konflik Israel-Palestina berpotensi mengganggu perdagangan internasional yang juga belumpulih sepenuhnya. Hal ini bisa berdampak pada kinerja ekspor Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kendati mengalami lonjakan signifikan dibandingkan titik terendah pada April 2020, indeks PMI yang ekspansif belum tentu menggambarkan pemulihan seluruh sektor industri. ”Industri itu sangat beragam. Kalau mau dibedah satu per satu, hanya beberapa sektor yang mulai konsisten membaik. Itu pun banyak ditopang oleh permintaan global yang kembali naik karena perekonomian negara lain yang juga mulai pulih,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, per triwulan I-2021, sektor-sektor yang menopang kinerja industri adalah kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh 11,46 persen, disusul industri furnitur 8,04 persen, industri logam dasar 7,71 persen, industri karet 3,84 persen, industri mesin dan perlengkapan 3,22 persen, serta industri makanan dan minuman 2,45 persen.

Faisal mengatakan, kendati sejumlah sektor itu mampu tumbuh selama pandemi,masih banyak sektor lain yang belum pulih, khususnya yang bersifat padat karya. Misalnya, sektor tekstil dan pakaian masih terkontraksi minus 13,28 persen, demikian juga industri pengolahan tembakau minus 9,58 persen, industri bahan galian bukan logam minus 7,28 persen, serta industri alat angkutan minus 10,93 persen. Menurut dia, beberapa sektor itu masih mengalami kontraksi karena permintaan domestik yang belum membaik. Jika pandemi mulai terkendali dan tingkat mobilitas kembali normal, permintaan otomatis akan meningkat lagi untuk produk seperti baju dan sepatu. Di sisi lain, meskipun pasar ekspor saat ini mulai bangkit, produk tekstil Indonesia masih sulit bersaing dengan negara lain yang juga menjual produk serupa.

Tahun ini, tata niaga dan kelola pangan nasional akan memasuki babak baru. Pemerintah akan segera meluncurkan Lembaga Otoritas Pangan atau Badan Pangan Nasional dan melahirkan holding Badan Usaha Milik Negara Pangan. Keduanya diharapkan menjadi ”duet maut” untuk membenahi tata niaga dan kelola pangan Nusantara.

Pembentukan Badan Pangan Nasional ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun pembentukan holding (perusahaan induk) BUMN Pangan dijajaki pemerintah sejak pertengahan 2020. Dalam wawancara dengan Kompas pada awal Mei 2021, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Badan Pangan Nasional akan diluncurkan sebentar lagi. Badan baru ini akan bertanggung jawab mengendalikan harga dan memenuhi kebutuhan sembilan bahan pangan pokok di dalam negeri. Nantinya, Perum Bulog akan lepas dari Kementerian BUMN dan melebur ke badan ini dengan peran sebagai pengendali harga dan stok pangan. ”Intinya, badan yang akan langsung bertanggung jawab ke Presiden ini sudah final, tinggal ditandatangani, kemudian diluncurkan,” ujarnya.

Sementara Kementerian BUMN berupaya mempercepat pembentukan holding BUMN Pangan yang beranggotakan sembilan BUMN. Tujuannya ialah memperkuat dan menyelaraskan bisnis tujuh BUMN yang menangani pangan serta dua BUMN yang memiliki lini usaha perdagangan dan logistik. BUMN tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri atau SHS, PT Garam, PT Perikanan Nusantara atau Perinus, Perum Perikanan Indonesia atau Perindo, PT Berdikari, PT Bhanda Ghara Reksa atau BGR Logistics, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Badan-badan usaha berpelat merah itu akan ”dikomandani” PT RNI. 

”Saat ini, pembentukan holding tersebut sudah dalam tahap pembentukan Panitia Antarkementerian untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penggabungan BUMN Pangan,” kata Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo Adi melalui siaran pers. Arief menambahkan, sejak tahun lalu, PT RNI telah menginisiasi sejumlah kolaborasi antar-BUMN Kluster Pangan melalui beberapa program strategis, seperti kerja sama offtaker dan distribusi, proyek percontohan pengembangan lahan untuk meningkatkan produktivitas padi, dan memperkuat pergudangan dan logistik komoditas strategis, seperti gula dan daging.