GUANGZHOU, Pemerintah Tiongkok akan membagikan mata uang digitalnya sebanyak 40 juta renminbi atau yuan (US$ 6,2 juta) kepada warga di Beijing melalui sebuah undian. Langkah ini merupakan bagian dari kegiatan uji coba penggunaan yuan digital. Menurut Biro Pengawasan dan Administrasi Keuangan Lokal (Local Financial Supervision and Administration Bureau) di Beijing, penduduk setempat nantinya dapat menggunakan dua aplikasi perbankan untuk mengajukan permohonan memenangkan satu dari 200.000 paket merah, sebagai bagian dari undian. Setiap amplop tersebut berisi mata uang digital senilai 200 yuan (sekitar US$ 31) yang dapat digunakan kepada para pedagang (merchants) tertentu. Sedangkan batas waktu untuk mendaftar adalah tengah malam pada 7 Juni mendatang. 

Pada April, Wakil Gubernur People’s Bank of China (PBoC) Li Bo telah mengatakan bahwa bank sentral Tiongkok bakal memperluas cakupan proyek percontohannya dan bahkan dapat mengizinkan para pengunjung asing di ajang Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 untuk menggunakannya. Sebelumnya pada Februari, kota Chengdu di barat daya Tiongkok telah membagikan 40,2 juta yuan mata uang digital. Selain itu pada tahun lalu, kota-kota lain seperti di pusat teknologi Tiongkok, di Shenzhen pun telah menggelar undian mereka sendiri. Sebagai informasi, yuan digital bukanlah jenis mata uang kripto (cryptocurrency) seperti bitcoin. Yang membedakannya adalah, satu dikeluarkan oleh otoritas pusat – dalam hal ini PBoC – sementara bitcoin tidak dan karenanya menjadi terdesentralisasi.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) menargetkan penambahan sebanyak 5.000 merchant baru dan kenaikan transaksi bruto hingga Rp 10 triliun pada 2021. Target ini sebagai bagian dari strategi perluasan pasar perseroan sebagai emiten jasa teknologi finansial dan pembayaran digital. Direktur Utama Cashlez Worldwide Indonesia Suwandi mengatakan, akuisisi 5.000 merchant baru diyakini akan memperbesar pasar produk yang dimiliki perseroan. Sambil berjalan, perseroan akan mengedukasi para target pelanggan yakni Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat memakai pembayaran non-tunai secara optimal.

Hingga kuartal pertama 2021, perseroan sudah memiliki lebih dari 10 ribu merchant termasuk di dalamnya beberapa brand ternama seperti KalCare, Brawijaya Hospital, BFI Finance, Shafira, Zoya, dan Fish & Cheap. Sementara itu, pada akhir 2020, meraih kinerja positif dengan membukukan pendapatan sebanyak Rp 84,32 miliar, bertumbuh hingga empat kali lipat dari tahun 2019 yakni Rp 16,61 miliar. Peningkatan tersebut telah menghasilkan pertumbuhan di bagian laba perseroan, dari rugi bersih Rp 10,85 miliar pada 2019 menjadi rugi bersih Rp 7,13 miliar pada tahun lalu. Pertumbuhan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 pada 2020 yang telah mendorong dunia untuk mempercepat transformasi perekonomian digital, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat mulai mengadopsi protokol new normal terutama dalam melakukan aktivitas tersebut.

(Oleh - HR1)

JAKARTA–Industri sawit menempati posisi strategis bagi perekonomian nasional. Selain mampu membangun ketahanan pangan dan kedaulatan energi, industri sawit juga mampu mendongkrak peningkatan kegiatan ekonomi domestik melalui pengembangan hilirisasi. Pengamat industri sawit Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan, hingga saat ini, perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit telah tersebar lebih dari 200 kabupaten di Indonesia. Perkebunan sawit nasional telah berkembang pesat, meluas baik ke hulu maupun hilir. “Produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), minyak sawit inti (palm kernel oil/PKO), dan biomassa telah menjadi penopang perekonomian, terutama bagi daerah-daerah di sentra industri sawit,” kata dia. Industri sawit terutama sektor hilir juga telah berkembang pesat dengan produk olahan, baik produk setengah jadi maupun produk jadi, termasuk di dalamnya industri oleopangan, industri oleokimia, biolubrikan, biofarmasi, dan bioenergi (biodiesel, biopremium, bioavtur). Industri sawit juga mampu menghidupkan sektor jasa lainnya, salah satunya perdagangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, industri sawit menyumbang lebih dari 14% dari total penerimaan devisa ekspor nonmigas dan sawit juga digunakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel. Indonesia masih harus terus mengembangkan hilirisasi industri sawit untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dalam negeri. “Tidak hanya untuk meningkatkan nilai ekonomi, tapi juga kesempatan kerja dan kemandirian untuk sektor pangan maupun sektor lainnya,” kata Sri. Dia menilai, industri sawit mampu menjadi big-push industry yang juga memiliki big-impact dalam perekonomian Indonesia. Industri sawit telah membuka lapangan pekerjaan cukup banyak, tidak terdampak pandemi yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerjanya, serta menghasilkan devisa ekspor yang besar. Lebih dari 16 juta orang bekerja di industri sawit, yakni 4,20 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Selain itu, ada sekitar 2,40 juta petani sawit swadaya yang melibatkan sekitar 4,60 juta pekerja di dalamnya.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia masih menghadapi dua gugatan dari Brasil terkait sertifikat kesehatan dan pembatasan impor ayam asal negara tersebut. Saat ini, sengketa tersebut sudah memasuki tahapan banding di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Kita dikenakan tujuh gugatan yang disampaikan pihak Brasil. Seiring berjalannya waktu, proses panel sengketa yang original dan juga panel kepatuhan, diputuskan bahwa dari 7 tersebut, masih ada 2 hal yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan WTO,” kata Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono dalam konferensi pers virtual, Senin (31/5).

Djatmiko mengungkapkan, saat ini banyak kasus sengketa dagang di tingkat banding WTO yang belum terselesaikan karena ketiadaan juri. Hal ini disebabkan masa tugas para juri yang biasanya menyelesaikan sengketa dagang di tahap banding WTO, sudah berakhir tahun lalu. WTO, kata Djatmiko, masih dalam proses mencari juri untuk menyelesaikan sengketa dagang di tingkat banding. Proses penugasan juri baru ini sempat menghadapi penentangan dari Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu anggota WTO pada masa kepemimpinan Trump. Dengan pemerintahan AS yang baru, diharapkan penugasan juri baru menjadi lebih cepat.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara (PKN) atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (Persero). Perusahaan asuransi sosial bagi TNI/Polri itu disebut merugikan negara hingga Rp 22,78 triliun. Hal itu disampaikan BPK pada konferensi pers bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (31/5). Pada kesempatan itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, investigasi perhitungan kerugian negara terhadap Asabri tersebut dilakukan untuk periode 2012-2019. Dia mengungkapkan, pemeriksaan BPK terhadap Asabri pada periode itu menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi. Kecurangan tersebut berupa kesepakatan penempatan dana investasi yang dilakukan secara melanggar hukum pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk instrumen investasi saham dan reksa dana.

Investigasi BPK terhadap Asabri menjadi salah satu dukungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung. Adapun pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti permintaan perhitungan kerugian negara yang disampaikan Kejagung kepada BPK pada 15 Januari 2021. Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan hasil investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara (PKN) atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri sebetulnya sudah diserahkan BPK kepada Kejagung pada 27 Mei 2021. Sehari setelahnya atau pada 28 Mei 2021, Kejagung langsung menyerahkan berkas perkara dan barang bukti tahap penuntutan. Dia menyatakan, proses hukum sedang berjalan sehingga berbagai kemungkinan terkait penambahan tersangka masih bisa terjadi, baik tersangka individu maupun korporasi

(Oleh - HR1)

BANDUNG - Program Petani Milenial yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berprogres. Tahapan demi tahapan sudah dilalui. Mulai dari pendaftaran, seleksi, BI checking, sampai pencarian offtaker. Kini, program tersebut memasuki tahapan pelatihan dan pemagangan. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Benny Bachtiar mengatakan setiap tahapan program Petani Milenial dilalui dengan optimal. Prinsip kehati-hatian pun diterapkan agar calon petani milenial mendapatkan hasil yang maksimal. "Sejauh ini semua tahapan berjalan baik. Tapi memang dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Karena kami tidak mau Petani Milenial ini gagal dalam melakukan aktivitasnya. Gelombang pertama program Petani Milenial ini harus berhasil karena akan dijadikan percontohan bagi gelombang berikutnya," kata Benny, Senin (31/5/2021).

Selain bidang pertanian, program Petani Milenial mencakup juga bidang peternakan, perikanan, dan perkebunan. Menurut Benny, bidang pertanian dengan komoditas tanaman hortikultura paling banyak diminati calon petani milenial. Benny menuturkan, semua perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab setiap bidang sudah melakukan pemagangan maupun pelatihan. Pemagangan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon petani milenial.

(Oleh - HR1)

Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) memilih hengkang setelah bertahun-tahun berinvestasi di ladang minyak dan gas Indonesia. Setelah Royal Dutch Shell memastikan bakal hengkang dari Blok Masela (Maluku), kini ConocoPhilips berniat keluar dari Blok Corridor (Sumatra Selatan).

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman mengungkapkan, rencana ConocoPhillips melepas hak partisipasi alias participating interest (Pl) pada Blok Corridor telah disampaikan kepada SKK Migas. "Secara verbal sudah disampaikan seperti itu (melepas PI)," kata dia kepada KONTAN, Senin (31/5). Kendati sudah menyatakan niat secara verbal, ConocoPhillips belum memerinci lebih jauh alasan melepas PI di Blok Corridor. Fatar memastikan belum ada rencana pertemuan dengan ConocoPhillips. SKK Migas masih menanti pengajuan proposal secara resmi ConocoPhillips. Vice President Commercial and Business Development ConocoPhillips Taufik Ahmad enggan berkomentar lebih jauh soal kabar ini. "Sampai saat ini belum ada penjelasan tambahan selain dari apa yang disampaikan SKK Migas, " ungkap dia saat dihubungi KONTAN, Selasa (1/6).

Saat ini, ConocoPhillips tercatat sebagai kontraktor Blok Corridor dengan hak partisipasi sebesar 54% dan Repsol Energy memiliki porsi 36%. Adapun Pertamina menggenggam hak partisipasi 10%. Kontrak bagi hasil (PSC) di Blok Corridor akan berakhir pada 20 Desember 2023. Kontrak bagi hasil yang baru telah ditandatangani pada 2019, dimana KKKS existing meraih perpanjangan selama 20 tahun dengan PSC Gross Split. Pada kurun 2023-2026 akan dilakukan masa transisi, dimana ConocoPhillips masih akan menjadi operator. Namun setelah periode tersebut, operatorship akan berpindah kepada Pertamina. Kelak, di kontrak bagi hasil terbaru, ada perubahan besaran Pl, yakni Pertamina Hulu Energi Corridor menguasai 30%, ConocoPhillips 46% dan Repsol 24%. Rencana hengkangnya ConocoPhillips menambah panjang daftar perusahaan migas global yang keluar dari Indonesia.

Pada Juli 2020, Royal Dutch Shell berencana mundur dari Proyek Gas Abadi Blok Masela. Shell yang memegang hak partisipasi 35% pun kini masih mencari calon pengganti. Investor lain yang juga berniat keluar adalah PT Chevron Pacific Indonesia yang bakal melepas hak partisipasi di Blok Indonesia Deep Water Development (IDD). Setelah Shell hengkang, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno bilang, pencarian mitra untuk Blok Masela ditargetkan rampung akhir tahun ini. "Shell sedang berproses untuk mencari pengganti sampai akhir tahun ini. Chevron pun demikian. Hal yang biasa di dunia usaha, " kata dia, Selasa (1/6).

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dinilai belum optimal karena jumlahnya masih di bawah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Di sisi lain, kas pemerintah daerah di perbankan cenderung naik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian mengatakan, realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota hingga 25 Mei 2021 mencapai 21,98 persen. Persentase itu sedikit naik dibandingkan realisasi 31 Mei 2020 yang mencapai 20,58 persen. Meskipun demikian, persentase realisasi belanja APBD Mei 2021 masih di bawah realisasi APBN yang mencapai 32 persen pada kurun waktu yang sama. ”RealisasiAPBD masih di bawah APBN sekitar 10 persen. Kami berharap pemda bisa mengatasi ketertinggalan terhadap realisasi belanja. Syukur-syukur bisa mendekati angka APBN,” kata Ardian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Ardian mengatakan, dengan rendahnya angka realisasi belanja, Kemendagri mencermati ada uang pemda di perbankan yang cukup besar. Pada 30 April 2021, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlahnya Rp 194,5 triliun.

Ardian mengungkapkan, data BI menyebutkan, pada Maret 2021 ada uang kas pemda di perbankan Rp 182,3 triliun. Pada April naik menjadi Rp 194,5 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ada kenaikan angka simpanan di perbankan sekitar Rp 3 triliun. Ia menuturkan, dana transfer pemda kemungkinan berkurang. Sektor pendapatan asli daerah (PAD)juga terkontraksi di era pandemi. Karena itu, ada upaya yang dilakukan pemda untuk bisa mendapatkan tambahan PAD melalui bunga. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbakhul Hasan mengatakan, belanja daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Hingga Mei 2021, TKDD baru ditransfer 29,32 persen. Karena itu, kas daerah relatif kosong.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) sepanjang tahun 2012-2019. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp 22,78 triliun. ”Nilai kerugian negara yang timbul akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (Persero) selama tahun 2012 sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp 22,78 triliun,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (31/5/2021).

BPK juga menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri selama tahun 2012-2019. Kecurangan itu berupa kesepakatan penempatan dana investasi yang dilaksanakan dengan cara melanggar hukum oleh sejumlah pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksa dana, yang dianggap sebagai investasi berisiko tinggi. Total nilai kerugian negara akibat penyimpangan pengelolaan dana investasi Asabri selama kurun waktu 2012-2019 itu adalah Rp 22,78 triliun. ”Investasi itu pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi PT Asabri (Persero),” kata Agung. Dalam kasus korupsi ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, yakni ARD, SW, BE, HS, IWS, LP, BTS, HH, dan JS. Sebagian dari mereka telah ditahan sejak 1 Februari 2021.

Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan, ada pergeseran nilai kerugian negara dalam kasus Asabri dari perhitungan awal yang dilakukan Kejagung. Awalnya, Kejagung menyampaikan bahwa potensi kerugian negara dalam kasus itu adalah Rp 23 triliun. Namun, menurut dia, lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK. Dengan demikian, perhitungan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan adalah hasil audit dari BPK. Agung menambahkan, nilai kerugian negara sebenarnya tidak berkurang. Menurut dia, wajar saja jika ada perbedaan antara perhitungan Kejagung dan hasil audit BPK. Sebab, angka yang disampaikan penyidik adalah angka perkiraan. Sementara yang disampaikan BPK adalah angka yang nyata dan pasti jumlahnya karena berdasarkan hasil pemeriksaan laporan kerugian negara. ”Jadi, tidak pernah ada yang kurang. Kemarin, yang teman-teman media dengar adalah angka ancer-ancer,” katanya.

Burhanuddin menambahkan, saat ini total aset Asabri yang disita Kejagung Rp 13 triliun. Kejagung akan terus memburu aset tersangka kasus Asabri lainnya. Selain itu, karena modus yang dilakukan para tersangka dalam kasus tersebut mirip dengan perkara PT Jiwasraya, Kejagung juga membuka kemungkinan pengusutan tindak pidana terhadap korporasi, yaitu para manajer investasi. Namun, semua itu tergantung dari fakta hukum dan alat bukti yang didapatkan penyidik. Sementara dalam kesempatan itu, Agung juga meluruskan kesimpangsiuran kerugian negara kasus korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya. Menurut dia, hanya ada satu perhitungan kerugian negara, yakni Rp 16,8 triliun. Hasil penghitungan itu sudah dilaporkan kepada Kejagung, 9 Maret 2020.

Pemerintah perlu memperkuat koperasi peternak sapi perah guna menggenjot populasi sapi dan produksi susu segar dalam negeri. Timpangnya pertumbuhan antara produksi dengan permintaan susu selama ini berpotensi membuat Indonesia makin bergantung pada susu dan produk susu impor. Selama kurun 2015-2018, konsumsi susu tumbuh rata-rata 11,73 persen per tahun, sementara produksi susu segar dalam negeri tumbuh 6,13 persen (Kompas, 16/9/2020). Dampaknya adalah naiknya impor susu dan produk-produk susu. Data Kementerian Perdagangan memperlihatkan nilai impor susu dan produk susu cenderung naik, dari 326,7 juta dollar AS tahun 2016 menjadi 541,6 juta dollar AS tahun 2020. Lesunya gairah peternak sapi perah tergambar dari susutnya jumlah koperasi susu. 

Menurut Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana, saat ini terdapat 52 koperasi primer di sektor peternakan sapi perah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan lima tahun lalu yang mencapai 95 koperasi. ”Penurunan itu (jumlah koperasi) mengindikasikan merosotnya jumlah peternak sapi perah,” katanya saat dihubungi, Selasa (1/6/2021). Nilai impor sapi dara dari Australia untuk peternakan sapi perah diperkirakan Rp 40 juta per ekor. Menurut Teguh, supaya koperasi dapat mengembangbiakkan sapi dan memperoleh keuntungan, pemerintah perlu memberikan subsidi sehingga harga sapi dara impor mencapai Rp 20 juta per ekor ditingkat peternak.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan, susu segar dalam negeri yang diserap untuk bahan baku industri sepanjang tahun 2020 mencapai 0,85 juta ton. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2015 yang 0,75 juta ton. Namun, porsi susu segar dalam negeri dalam bahan baku industri hanya berkisar 20-23 persen dan sisanya masih impor. ”Setiap tahun impor bahan baku susu oleh industri masih tinggi. Hal ini disebabkan akselerasi pertumbuhan industri pengolahan susu yang lebih cepat dari kenaikan produksi susu segar dalam negeri,” ujar Abdul Rochim. Data volume impor komoditas pangan tertentu yang diolah Badan Pusat Statistik menunjukkan, impor susu sepanjang Januari-Maret 2021 mencapai 66.182 ton. Volume ini meningkat 5,76 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2020.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan, skala kepemilikan sapi perah rata-rata 2-3 ekor per peternak. Idealnya setiap peternak memiliki 7-10 ekor sapi. ”Peternak (sapi perah) umumnya masih berorientasi (peternakannya sebagai) usaha sampingan, bukan bisnis. Hari Susu Nusantara tahun ini menjadi momentum meningkatkan industri susu,” katanya melalui siaran pers. Menurut Kementerian Pertanian, produksi susu segar dalam negeri tahun 2020 meningkat 4,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang 997.000 ton. Sementara populasi sapi perah naik 4,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 584.582 ekor.