BANDUNG - Program Petani Milenial yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berprogres. Tahapan demi tahapan sudah dilalui. Mulai dari pendaftaran, seleksi, BI checking, sampai pencarian offtaker. Kini, program tersebut memasuki tahapan pelatihan dan pemagangan. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Benny Bachtiar mengatakan setiap tahapan program Petani Milenial dilalui dengan optimal. Prinsip kehati-hatian pun diterapkan agar calon petani milenial mendapatkan hasil yang maksimal. "Sejauh ini semua tahapan berjalan baik. Tapi memang dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Karena kami tidak mau Petani Milenial ini gagal dalam melakukan aktivitasnya. Gelombang pertama program Petani Milenial ini harus berhasil karena akan dijadikan percontohan bagi gelombang berikutnya," kata Benny, Senin (31/5/2021).

Selain bidang pertanian, program Petani Milenial mencakup juga bidang peternakan, perikanan, dan perkebunan. Menurut Benny, bidang pertanian dengan komoditas tanaman hortikultura paling banyak diminati calon petani milenial. Benny menuturkan, semua perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab setiap bidang sudah melakukan pemagangan maupun pelatihan. Pemagangan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon petani milenial.

(Oleh - HR1)

Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) memilih hengkang setelah bertahun-tahun berinvestasi di ladang minyak dan gas Indonesia. Setelah Royal Dutch Shell memastikan bakal hengkang dari Blok Masela (Maluku), kini ConocoPhilips berniat keluar dari Blok Corridor (Sumatra Selatan).

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman mengungkapkan, rencana ConocoPhillips melepas hak partisipasi alias participating interest (Pl) pada Blok Corridor telah disampaikan kepada SKK Migas. "Secara verbal sudah disampaikan seperti itu (melepas PI)," kata dia kepada KONTAN, Senin (31/5). Kendati sudah menyatakan niat secara verbal, ConocoPhillips belum memerinci lebih jauh alasan melepas PI di Blok Corridor. Fatar memastikan belum ada rencana pertemuan dengan ConocoPhillips. SKK Migas masih menanti pengajuan proposal secara resmi ConocoPhillips. Vice President Commercial and Business Development ConocoPhillips Taufik Ahmad enggan berkomentar lebih jauh soal kabar ini. "Sampai saat ini belum ada penjelasan tambahan selain dari apa yang disampaikan SKK Migas, " ungkap dia saat dihubungi KONTAN, Selasa (1/6).

Saat ini, ConocoPhillips tercatat sebagai kontraktor Blok Corridor dengan hak partisipasi sebesar 54% dan Repsol Energy memiliki porsi 36%. Adapun Pertamina menggenggam hak partisipasi 10%. Kontrak bagi hasil (PSC) di Blok Corridor akan berakhir pada 20 Desember 2023. Kontrak bagi hasil yang baru telah ditandatangani pada 2019, dimana KKKS existing meraih perpanjangan selama 20 tahun dengan PSC Gross Split. Pada kurun 2023-2026 akan dilakukan masa transisi, dimana ConocoPhillips masih akan menjadi operator. Namun setelah periode tersebut, operatorship akan berpindah kepada Pertamina. Kelak, di kontrak bagi hasil terbaru, ada perubahan besaran Pl, yakni Pertamina Hulu Energi Corridor menguasai 30%, ConocoPhillips 46% dan Repsol 24%. Rencana hengkangnya ConocoPhillips menambah panjang daftar perusahaan migas global yang keluar dari Indonesia.

Pada Juli 2020, Royal Dutch Shell berencana mundur dari Proyek Gas Abadi Blok Masela. Shell yang memegang hak partisipasi 35% pun kini masih mencari calon pengganti. Investor lain yang juga berniat keluar adalah PT Chevron Pacific Indonesia yang bakal melepas hak partisipasi di Blok Indonesia Deep Water Development (IDD). Setelah Shell hengkang, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno bilang, pencarian mitra untuk Blok Masela ditargetkan rampung akhir tahun ini. "Shell sedang berproses untuk mencari pengganti sampai akhir tahun ini. Chevron pun demikian. Hal yang biasa di dunia usaha, " kata dia, Selasa (1/6).

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dinilai belum optimal karena jumlahnya masih di bawah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Di sisi lain, kas pemerintah daerah di perbankan cenderung naik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian mengatakan, realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota hingga 25 Mei 2021 mencapai 21,98 persen. Persentase itu sedikit naik dibandingkan realisasi 31 Mei 2020 yang mencapai 20,58 persen. Meskipun demikian, persentase realisasi belanja APBD Mei 2021 masih di bawah realisasi APBN yang mencapai 32 persen pada kurun waktu yang sama. ”RealisasiAPBD masih di bawah APBN sekitar 10 persen. Kami berharap pemda bisa mengatasi ketertinggalan terhadap realisasi belanja. Syukur-syukur bisa mendekati angka APBN,” kata Ardian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Ardian mengatakan, dengan rendahnya angka realisasi belanja, Kemendagri mencermati ada uang pemda di perbankan yang cukup besar. Pada 30 April 2021, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlahnya Rp 194,5 triliun.

Ardian mengungkapkan, data BI menyebutkan, pada Maret 2021 ada uang kas pemda di perbankan Rp 182,3 triliun. Pada April naik menjadi Rp 194,5 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ada kenaikan angka simpanan di perbankan sekitar Rp 3 triliun. Ia menuturkan, dana transfer pemda kemungkinan berkurang. Sektor pendapatan asli daerah (PAD)juga terkontraksi di era pandemi. Karena itu, ada upaya yang dilakukan pemda untuk bisa mendapatkan tambahan PAD melalui bunga. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbakhul Hasan mengatakan, belanja daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Hingga Mei 2021, TKDD baru ditransfer 29,32 persen. Karena itu, kas daerah relatif kosong.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) sepanjang tahun 2012-2019. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp 22,78 triliun. ”Nilai kerugian negara yang timbul akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (Persero) selama tahun 2012 sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp 22,78 triliun,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (31/5/2021).

BPK juga menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri selama tahun 2012-2019. Kecurangan itu berupa kesepakatan penempatan dana investasi yang dilaksanakan dengan cara melanggar hukum oleh sejumlah pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksa dana, yang dianggap sebagai investasi berisiko tinggi. Total nilai kerugian negara akibat penyimpangan pengelolaan dana investasi Asabri selama kurun waktu 2012-2019 itu adalah Rp 22,78 triliun. ”Investasi itu pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi PT Asabri (Persero),” kata Agung. Dalam kasus korupsi ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, yakni ARD, SW, BE, HS, IWS, LP, BTS, HH, dan JS. Sebagian dari mereka telah ditahan sejak 1 Februari 2021.

Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan, ada pergeseran nilai kerugian negara dalam kasus Asabri dari perhitungan awal yang dilakukan Kejagung. Awalnya, Kejagung menyampaikan bahwa potensi kerugian negara dalam kasus itu adalah Rp 23 triliun. Namun, menurut dia, lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK. Dengan demikian, perhitungan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan adalah hasil audit dari BPK. Agung menambahkan, nilai kerugian negara sebenarnya tidak berkurang. Menurut dia, wajar saja jika ada perbedaan antara perhitungan Kejagung dan hasil audit BPK. Sebab, angka yang disampaikan penyidik adalah angka perkiraan. Sementara yang disampaikan BPK adalah angka yang nyata dan pasti jumlahnya karena berdasarkan hasil pemeriksaan laporan kerugian negara. ”Jadi, tidak pernah ada yang kurang. Kemarin, yang teman-teman media dengar adalah angka ancer-ancer,” katanya.

Burhanuddin menambahkan, saat ini total aset Asabri yang disita Kejagung Rp 13 triliun. Kejagung akan terus memburu aset tersangka kasus Asabri lainnya. Selain itu, karena modus yang dilakukan para tersangka dalam kasus tersebut mirip dengan perkara PT Jiwasraya, Kejagung juga membuka kemungkinan pengusutan tindak pidana terhadap korporasi, yaitu para manajer investasi. Namun, semua itu tergantung dari fakta hukum dan alat bukti yang didapatkan penyidik. Sementara dalam kesempatan itu, Agung juga meluruskan kesimpangsiuran kerugian negara kasus korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya. Menurut dia, hanya ada satu perhitungan kerugian negara, yakni Rp 16,8 triliun. Hasil penghitungan itu sudah dilaporkan kepada Kejagung, 9 Maret 2020.

Pemerintah perlu memperkuat koperasi peternak sapi perah guna menggenjot populasi sapi dan produksi susu segar dalam negeri. Timpangnya pertumbuhan antara produksi dengan permintaan susu selama ini berpotensi membuat Indonesia makin bergantung pada susu dan produk susu impor. Selama kurun 2015-2018, konsumsi susu tumbuh rata-rata 11,73 persen per tahun, sementara produksi susu segar dalam negeri tumbuh 6,13 persen (Kompas, 16/9/2020). Dampaknya adalah naiknya impor susu dan produk-produk susu. Data Kementerian Perdagangan memperlihatkan nilai impor susu dan produk susu cenderung naik, dari 326,7 juta dollar AS tahun 2016 menjadi 541,6 juta dollar AS tahun 2020. Lesunya gairah peternak sapi perah tergambar dari susutnya jumlah koperasi susu. 

Menurut Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana, saat ini terdapat 52 koperasi primer di sektor peternakan sapi perah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan lima tahun lalu yang mencapai 95 koperasi. ”Penurunan itu (jumlah koperasi) mengindikasikan merosotnya jumlah peternak sapi perah,” katanya saat dihubungi, Selasa (1/6/2021). Nilai impor sapi dara dari Australia untuk peternakan sapi perah diperkirakan Rp 40 juta per ekor. Menurut Teguh, supaya koperasi dapat mengembangbiakkan sapi dan memperoleh keuntungan, pemerintah perlu memberikan subsidi sehingga harga sapi dara impor mencapai Rp 20 juta per ekor ditingkat peternak.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan, susu segar dalam negeri yang diserap untuk bahan baku industri sepanjang tahun 2020 mencapai 0,85 juta ton. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2015 yang 0,75 juta ton. Namun, porsi susu segar dalam negeri dalam bahan baku industri hanya berkisar 20-23 persen dan sisanya masih impor. ”Setiap tahun impor bahan baku susu oleh industri masih tinggi. Hal ini disebabkan akselerasi pertumbuhan industri pengolahan susu yang lebih cepat dari kenaikan produksi susu segar dalam negeri,” ujar Abdul Rochim. Data volume impor komoditas pangan tertentu yang diolah Badan Pusat Statistik menunjukkan, impor susu sepanjang Januari-Maret 2021 mencapai 66.182 ton. Volume ini meningkat 5,76 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2020.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan, skala kepemilikan sapi perah rata-rata 2-3 ekor per peternak. Idealnya setiap peternak memiliki 7-10 ekor sapi. ”Peternak (sapi perah) umumnya masih berorientasi (peternakannya sebagai) usaha sampingan, bukan bisnis. Hari Susu Nusantara tahun ini menjadi momentum meningkatkan industri susu,” katanya melalui siaran pers. Menurut Kementerian Pertanian, produksi susu segar dalam negeri tahun 2020 meningkat 4,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang 997.000 ton. Sementara populasi sapi perah naik 4,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 584.582 ekor.

PT Asuransi jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) sukses menemukan strategi dan inovasi yang optimal untuk nasabah di tengah pandemi Covid-19. Terbukti, perseroan berhasil mencatat pertumbuhan bisnis di tengah pandemi.

Pada 2020, Manulife Indonesia membukukan pendapatan premi Rp8,9 triliun (T), naik 6% dibanding 2019. Peningkatan didorong kenaikan pendapatan premi lanjutan (renewal) produk individu dan unit linked yang tumbuh 8%. Kemudian kenaikan premi baru 47%, yakni Rp5,6 T dibanding 2019 yakni Rp3,8 T.

Dipaparkan Ryan, pada akhir 2020 perseroan tercatat memiliki cadangan teknis Rp38,6 T. Modal Berbasis Risiko atau Risk Based Capital (RBC) pada akhir 2020 tercatat sebesar 943% atau jauh di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah yakni 120%. Presiden Direktur Manulife Aset Manajemen indonesia (MAMI), Afifa mengatakan pada 2020 MAMI mencatatkan pertumbuhan sebesar 66.2% atau Rp49,4T.

BANDUNG — BUMD PT Agro Jabar sukses panen melon dan paprika di dalam Smart Greenhouse menggunakan teknologi hidroponik di kebun PT Agro Jabar, Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, Garut. Sukses penerapan teknologi ini dalam rangka mendukung program Petani Milenial Juara yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Direktur Utama PT Agro Jabar Kurnia Fajar mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan PT Agrindo Karya Persada dalam kegiatan panen komoditas melon dan paprika ini. "Luas lahan yang digunakan Smart Greenhouse ini berdiri di mencapai 3.000 m2 dengan total populasi tanaman mencapai 6.360 pohon," ujar Kurnia berdasarkan rilis yang diterima, Minggu (30/5/2021).

Menurut dia, keadaan lingkungan dalam Smart Greenhouse lebih terkontrol dengan memperoleh suhu dan kelembapan yang ideal sepanjang waktu, sehingga tanaman berada di dalam kondisi terbaiknya untuk tumbuh dan berproduksi secara maksimal. Kurnia menambahkan, jenis varietas melon yang ditanam di dalam Smart Greenhouse adalah varietas Egnazio, Crown, Linius, dan Dalmatian. Sedangkan varietas paprika adalah Scirocco F1. Sementara, hasil produksi pada edisi panen perdana ini pada tanaman melon berjumlah 805 kilogram. Rinciannya, untuk melon varietas Egnazio berjumlah 190 kilogram, Melon varietas Crown berjumlah 166 kilogram, Melon varietas Linius berjumlah 246 kilogram, Melon varietas Dalmatian berjumlah 203 kilogram. Sedangkan hasil panen paprika varietas Scirocco F1, yaitu jenis paprika merah sebanyak 26 kilogram dan paprika hijau sebanyak 41 kilogram.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menetapkan total dividen Rp 7,13 triliun untuk tahun buku 2020. Nilai dividen itu hampir 100% dari perolehan laba bersih pada 2020 yang mencapai Rp 7,16 triliun. Untuk dividen final, pemegang saham yang berhak adalah pemegang saham yang berhak adalah pemegang saham uang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham sebelum 9 Juni 2021. 

Sementara itu, hingga kuartal I-2021, Unilever Indonesia membukukan penurunan penjualan bersih sebesar 7,8% menjadi RP 10,28 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 11,15 triliun. Penurunan tersebut memicu pelemahan laba perseroan dari Rp 1,86 triliun mnejadi Rp 1,69 triliun. Pendapatan dan laba bersih tersebut juga menunjukkan penurunan dibandingkan kuartal IV-2020. Penurunan penjualan ini sejalan dengan rendahnya pertumbuhan pasar industri konsumsi akibat pembatasan aktivitas hingga kuartal I-2021. Sebagaimana diketahui pemerintah memberlakukan pengetatan aktivitas setelah terjadi lonjakan kasus Covid-19 pasca liburan tahun baru 2020.

(Oleh - IDS)

Jakarta - PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) melalui anak usahanya, PT Smart Telecom, melakukan penyertaan modal saham pada PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) senilai RP 360 miliar. Dengan begitu, Smart Telecom mengantongi 20,5% saham Moratelindo. Aksi korporasi ini sudah mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Penyertaan saham ini dilakukan dalam rangka pengembangan usaha strategi perseroan, Smart Telecom, dan Moratelindo pada masa mendatang. dalam perjanjian, para pihak meyakini akan terjadi sinergi dalam kegiatan operasional antara perseroan dan Smart Telecom dengan Moratelindo, sehingga berdampak positif terhadap kinerja, keuangan konsolidasi dan kelangsungan usaha. 

Sementara itu, lembaga pemerintah internasional, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang tinggi secara terus menerus agar tetap kompetitif, terutama karena jangkauan jaringan Smartfren masih tergolong terbatas dibandingkan tiga operator besar lain. pengurangan investasi dapat mengakibatkan Smartfren menjadi tertinggal lebih jauh dibanding dengan kompetitor-kompetitornya yang lebih besar dan berdampak pada momentum pertumbuhannya, walaupun belanja modal pada dasaranya bersifat fleksibel.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah diminta memprioritaskan penyelamatan industri ritel modern untuk mencegah lebih banyak lagi penutupan gerai atau toko ritel modern. Dengan dijadikan prioritas, diharapkan sektor ritel modern diutamakan untuk mendapatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di samping itu, dari sisi kebijakan moneter, pemerintah bisa mendorong bank memeberikan bunga kredit sekitar 3-4% kepada pengusaha ritel modern. 

Pelaku usaha ritel juga meminta pemerintah membantu keringanan tarif listrik dan biaya operasional perusahaan melalui subsidi gaji karyawan di toko. Diminta pemerintah memberikan insentif pajak bumi dan banguna serta biaya pemasangan reklame. Upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan pemberian bantuan sosial, juga dinilai tidak cukup membuat perusahaan ritel bertahan. 

(Oleh - IDS)