JAKARTA — Indo­nesia diyakini memiliki ke­kuatan untuk menjadi pro­dusen halal terbesar di dunia dengan kinerja ekspor makanan yang mencapai US$31 miliar. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi) Adhi S. Lukman mengatakan angka ekspor tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan Malaysia. Namun, berdasarkan Indi­kator Ekonomi Islam Global pada 2019, Indonesia masih menduduki peringkat keempat eksportir halal dunia setelah Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Adapun, peluang pening­kat­an permintaan makanan halal dunia diproyeksi akan mencapai US$1,38 triliun pada 2024 yang harus digarap serius oleh industri makanan Tanah Air. “Seharusnya kita sudah menjadi eksportir produk halal dunia terbesar karena setiap produk yang kita ekspor pasti halal,” katanya dalam sebuah webinar, Minggu (6/6).

Senada, Direktur Retail Bank­ing PT Bank Syariah Indo­­nesia Tbk. Kokok Alun Akbar mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk men­jadi produsen halal ranking satu di dunia. Direktur Pusat Studi Bis­nis dan Ekonomi Syariah (CIEST) IPB Irfan Syauqi Beik mengatakan salah satu per­cepatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja industri halal adalah dengan pem­berian insentif pada pela­ku usaha baik kecil dan mene­ngah. “Dengan demikian setiap pelaku usaha terdorong meng­implementasikan halal dalam setiap proses produksinya,” kata Irfan.

(Oleh - HR1)

LONDON, Para menteri keuangan dari negara anggota kelompok G-7 telah menyepakati besaran minimun tarif pajak korporasi global 15%. Kesepakatan yang sudah disahkan pada Sabtu (5/6), merupakan bentuk mendukung usulan Pemerintah Amerika Serikat (AS) atas rencana pengenaan pajak bagi raksasa perusahaan-perusahaan teknologi dan multinasional lainnya yang dituding tidak membayar secara layak. Menteri Keuangan AS Janet Yellen pun memuji tercapainya komitmen luar biasa itu. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa tarif minimum pajak global akan mengakhiri perlombaan menurunkan pajak untuk perusahaan. Facebook sendiri ikut mendukung langkah itu, meskipun raksasa media sosial ini tengah menghadapi prospek harus membayar pajak lebih banyak. Sedangkan, kelompok organisasi non-pemerintah menyebutk, langkah itu tidak akan bertahan lama. Usai mengadakan pertemuan dua hari di London, Inggris, kelompok G-7 menyampaikan pernyataan dalam komunike final bahwa bakal berkomitmen pada pajak minimum global sedikitnya 15% per negara. Kelompok G-7 juga berkomitmen membuat perusahaan menyampaikan pelaporan wajib terkait dampak iklim dari investasi mereka. Mereka menambahkan akan terus mendukung negara-negara termiskin, dan paling rentan yang sedang mengatasi tantangan kesehatan dan ekonomi yang terdampak Covid-19.

Seperti diketahui, Presiden AS Joe Biden telah menyerukan tarif pajak minimum perusahaan terpadu sebesar 15% dalam negosiasi dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dan G-20. Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann mengatakan, perjanjian G-7 sebagai langkah penting menuju konsensus global yang diperlukan untuk mereformasi sistem pajak internasional. Sedangkan lembaga amal Inggris, Oxfam menyatakan bahwa tingkat minimum yang disepakati tidak cukup tinggi.

(Oleh - HR1)

SAN SALVADOR – Pemerintah El Salvador kemungkinan menjadi negara pertama yang melegalkan tender bitcoin. Presiden Nayid Bukele mengumumkan pada Sabtu (5/6) bahwa akan segera mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang dapat mengubah negara, yang bergantung pada pengiriman uang. Menurut laporan, langkah tersebut akan membuat negara yang terletak di kawasan Amerika Tengah menjadi yang pertama di dunia, yang secara resmi menerima mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai uang legal. “Ini akan memungkinkan inklusi keuangan ribuan orang yang berada di luar ekonomi legal. Pekan depan, saya akan mengirim ke Kongres RUU yang membuat bitcoin menjadi uang legal,” ujar Bukele, pemimpin populis itu dalam pesan video yang disampaikan di konferensi Bitcoin 2021, di Miami, Florida, Amerika Serikat (AS), yang dikutip AFP.

Namun Pemerintah El Salvador belum memberikan rincian RUU tersebut mengingat usulan ini bakal membutuhkan persetujuan dari parlemen yang didominasi oleh sekutu presiden. Pengiriman uang dari warga Salvador yang bekerja di luar negeri mewakili sebagian besar perekonomian – setara dengan sekitar 22% produk domestik bruto (PDB). Bahkan laporan resmi menunjukkan, jumlah pengiriman uang ke negara tersebut pada 2020 mencapai US$ 5,9 miliar. Bukele mengatakan, bitcoin mewakili cara berkembang paling cepat untuk mentransfer miliaran dolar dalam bentuk pengiriman uang, dan untuk mencegah jutaan uang hilang lewat perantara.

(Oleh - HR1)

Gelombang digitalisasi yang melanda di hampir semua negara saat ini telah memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa terhadap proses bisnis, mekanisme kerja, dan perilaku manusia. Ketergantungan proses bisnis dan mekanisme terhadap teknologi digital bukan lagi sekadar tren ataupun gengsi semata-mata, melainkan sudah menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi maupun daya saing. Demikian halnya dengan perilaku digital manusia yang sudah bertransformasi menjadi suatu kebiasaan baru, yang menginginkan semua aktivitas yang menjadi pendukung kegiatan manusia dapat dilakukan dengan cepat, mudah diakses dan berbiaya murah. Oleh karena itu, hampir semua sektor pendukung kehidupan manusia berlomba- lomba melakukan transformasi digital untuk merespons perubahan perilaku manusia tersebut. Industri jasa keuangan sangat berkepentingan sekali dengan kehadiran teknologi digital dan menjadi salah satu sektor terdepan dalam melakukan transformasi digital.

Pertama, transaksi keuangan membutuhkan kecepatan serta keakuratan yang tinggi, dan teknologi digital mampu menyediakan teknologi yang dibutuhkan oleh industri keuangan tersebut. Kedua, kompetisi di industri jasa keuangan sangat ketat sehingga para pemainnya berlomba-lomba memberikan produk dan layanan yang terbaik untuk konsumen. Upaya tersebut salah satunya di lakukan dengan melakukan adopsi teknologi digital dalam proses bisnis mereka. Di sini bank juga dituntut untuk melek digital agar mereka tidak ditinggalkan oleh nasabahnya. Ketiga, semakin bertambahnya pengguna internet menyebabkan demand terhadap transaksi keuangan berbasis digital yang semakin besar. Pandemi Covid-19 menjadi momentum masyarakat untuk beralih ke teknologi digital, sehingga ketergantungan terhadap teknologi digital menjadi tidak terbendung lagi.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Perusahaan e-commerce Indonesia, Bukalapak makin mantap untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bukalapak dikabarkan menargetkan perolehan dana sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,2 triliun dari penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Seperti dilaporkan Dealstreet Asia, Bukalapak sudah mengirimkan proposal terkait rencana IPO kepada BEI. Unicorn tersebut juga telah melengkapi daftar investor yang akan mendukung perkembangan bisnisnya. Adapun sebanyak tiga pemegang saham terbesar menguasai lebih dari 60% saham Bukalapak. Sementara itu, dalam wawancara dengan Bloomberg, Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, sebagai sebuah perusahaan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun, penting bagi Bukalapak untuk memilih akses terhadap permodalan. Hal ini juga termasuk untuk menjadi perusahaan terbuka, karena bisa meningkatkan transparansi usaha. Karena itu, sejauh ini perusahaan terus mempersiapkan diri untuk menjadi perusahaan terbuka. Namun, Bukalapak belum bisa membeberkan lebih lanjut mengenai rencana tersebut. Menanggapi hal itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, pihaknya belum bisa menyampaikan nama calon perusahaan yang akan IPO. Pihaknya baru bisa memberitahukan hal itu sampai OJK telah memberikan persetujuan atas penerbitan prospektus awal kepada publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No IX.A.2.

Apabila Bukalapak jadi mencatatkan sahamnya di BEI, Bukalapak akan menambah calon perusahaan tercatat yang bisa meraih dana bernilai jumbo. Salah satu unicorn yang juga disinyalir bisa meraih dana besar dari IPO adalah Gojek dan Tokopedia (GoTo). Bahkan, kapitalisasi pasar perusahaan gabungan tersebut digadang-gadang bisa mencapai US$ 40 miliar atau satu tingkat di bawah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Di luar perusahaan unicorn, ada produsen minuman yoghurt, PT Cisarua Mountain Dairy (Cimory), yang juga dikabarkan tengah mempertimbangkan IPO saham pada tahun ini. IPO tersebut bakal menjadi salah satu yang terbesar, lantaran perseroan membidik dana segar hingga US$ 300 juta. Cimory sedang bekerja dengan penasihat keuangan dalam penjualan saham. Penawaran ini berpotensi menjadi yang terbesar sejak PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk yang IPO sebesar US$ 334 juta pada 2019. Di lain pihak, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) juga menjajaki IPO anak usahanya di segmen nutrisi dan kesehatan, yakni PT Sanghiang Perkasa, dengan target dana hingga US$ 500 juta. Mengkonfirmasi hal tersebut, Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtius menjelaskan bahwa IPO anak usaha tidak hanya dilakukan untuk segmen nutrisi dan kesehatan, tetapi juga untuk segmen distribusi dan logistik.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki setuju kredit macet usaha mikro dan kecil (UMK) senilai Rp 5 miliar ke bawah diputihkan atau dihapusbukukan (write-off). Dengan pemutihan itu, para pelaku UMK bisa kembali memperoleh kucuran kredit dan melanjutkan usahanya. Dengan begitu pula, roda ekonomi bakal bergerak karena UMK berkontribusi 99,89% terhadap struktur perekonomian nasional dibanding pengusaha menengah 0,10% dan pengusaha besar 0,01%. Menurut Teten Masduki, usulan pemutihan kredit macet UMK akan segera dibahas dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia berharap usulan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu bisa digolkan karena akan sangat bermanfaat dan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Kami sudah menerima banyak usulan seperti itu. Jadu, ini akan dibahas dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang kemungkinan penghapusan utang pelaku usaha mikro. Saya kira, dampaknya tidak terlalu besar bagi perekonomian nasional ketimbang pelaku UMK sama sekali tidak bisa berusaha,” kata Teten Masduki dalam diskusi Zooming With Primus (ZwP) yang disiarkan BeritaSatu TV secara live, Kamis (3/6).

Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, usaha mikro berjumlah 64,60 juta unit atau 98,67% dari total unit usaha di Indonesia. Sedangkan usaha kecil berjumlah 798.679 unit (1,22%), usaha menengah 65.465 unit (0,10%), dan usaha besar 5.637 unit (0,01%). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit yang dikucurkan perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2020 mencapai 1.021,5 triliun dengan nilai kredit bermasalah (non performing loan/NPL) sekitar Rp 39 triliun. Adapun pada 2021 (hingga Maret), kredit UMKM berjumlah Rp 1.018,5 triliun dengan nilai NPL Rp 41,5 triliun. Selama masa pandemi Covid-19, OJK memberikan relaksasi restrukturisasi kredit kepada dunia usaha. Per 10 Mei 2021, total restrukturisasi kredit perbankan mencapai Rp 778,2 triliun milik 5,34 juta debitur. Dari jumlah itu, Rp 303,7 triliun di antaranya milik 3,9 juta debitur UMKM. Hingga April, pertumbuhan kredit masih terkontraksi 2,28% secara tahunan (year on year/yoy). Vitalnya peran UMKM terhadap perekonomian nasional ditunjukkan oleh anjloknya kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto (PDB) selama pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, UMKM berkontribusi sekitar 60,3% terhadap PDB dan 96% terhadap tenaga kerja. Saat pandemi mengharu biru perekonomian di Tanah Air pada 2020, kontribusi UMKM anjlok menjadi 37,3% terhadap PDB dan 73% terhadap tenaga kerja. Pada saat yang sama, perekonomian nasional minus 2,07%.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki setuju kredit macet usaha mikro dan kecil (UMK) senilai Rp 5 miliar ke bawah diputihkan atau dihapusbukukan (write-off). Dengan pemutihan itu, para pelaku UMK bisa kembali memperoleh kucuran kredit dan melanjutkan usahanya. Dengan begitu pula, roda ekonomi bakal bergerak karena UMK berkontribusi 99,89% terhadap struktur perekonomian nasional dibanding pengusaha menengah 0,10% dan pengusaha besar 0,01%. Menurut Teten Masduki, usulan pemutihan kredit macet UMK akan segera dibahas dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia berharap usulan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu bisa digolkan karena akan sangat bermanfaat dan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Kami sudah menerima banyak usulan seperti itu. Jadu, ini akan dibahas dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang kemungkinan penghapusan utang pelaku usaha mikro. Saya kira, dampaknya tidak terlalu besar bagi perekonomian nasional ketimbang pelaku UMK sama sekali tidak bisa berusaha,” kata Teten Masduki dalam diskusi Zooming With Primus (ZwP) yang disiarkan BeritaSatu TV secara live, Kamis (3/6). Acara yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu itu juga menghadirkan Sekjen Himpunan Pengusah Muda Indonesia (Hipmi), Bagas Adhadirgha. Usulan pemutihan kredit macet UMK dilontarkan Ketua Umum Himbara, Sunarso. “Penghapusan kredit macet dan akses untuk mendapatkan kredit baru bagi UMK dengan nilai Rp 5 miliar ke bawah merupakan solusi penting untuk mendongkrak pertumbuhan kredit. Jika ini dilakukan, dampaknya akan sangat dahsyat bagi pertumbuhan kredit dan pemulihan ekonomi," ujar direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk itu kepada pers, baru-baru ini.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit yang dikucurkan perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2020 mencapai 1.021,5 triliun dengan nilai kredit bermasalah (non performing loan/NPL) sekitar Rp 39 triliun. Adapun pada 2021 (hingga Maret), kredit UMKM berjumlah Rp 1.018,5 triliun dengan nilai NPL Rp 41,5 triliun. Selama masa pandemi Covid-19, OJK memberikan relaksasi restrukturisasi kredit kepada dunia usaha. Per 10 Mei 2021, total restrukturisasi kredit perbankan mencapai Rp 778,2 triliun milik 5,34 juta debitur. Dari jumlah itu, Rp 303,7 triliun di antaranya milik 3,9 juta debitur UMKM. Hingga April, pertumbuhan kredit masih terkontraksi 2,28% secara tahunan (year on year/yoy). Vitalnya peran UMKM terhadap perekonomian nasional ditunjukkan oleh anjloknya kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto (PDB) selama pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, UMKM berkontribusi sekitar 60,3% terhadap PDB dan 96% terhadap tenaga kerja. Saat pandemi mengharu biru perekonomian di Tanah Air pada 2020, kontribusi UMKM anjlok menjadi 37,3% terhadap PDB dan 73% terhadap tenaga kerja. Pada saat yang sama, perekonomian nasional minus 2,07%.

Dampak write-off itu juga diperkirakan lebih besar dibandingkan jika utang UMKM dipertahankan (tidak write-off). “Ini satu ide juga yang sudah kami pikirkan. Program restruktrisasi bisa menjadi solusi bagi UMKM yang mengalami kesulitan pembayaran ke perbankan. Tetapi kita tidak bisa memastikan kapan pandemi berakhir,” ucap Teten. Menkop mengakui, akibat kredit macet, banyak pula Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak bisa mengakses pembiayaan ke perbankan. Jika mereka mendapatkan pemutihan, dampaknya akan sangat positif bagi perekonomian. “Apalagi ada beberapa koperasi, seperti KUD yang masih menunggak KUT (Kredit Usaha Tani) pada era pemerintahan dulu. Akibatnya, banyak KUD tidak bisa mengakses pembiayaan ke bank,” tutur dia. Mantan Kepala Kantor Staf Presiden ini menambahkan, pemerintah terus mendorong porsi kredit perbankan kepada UMKM yang saat ini baru mencapai 19,8% dari total kredit perbankan. Dibandingkan negara-negara tetangga, angka ini masih rendah. Singapura, misalnya, sudah mencapai 39%, bahkan Malaysia dan Thailand sudah sekitar 50%.

(Oleh - HR1)

LONDON, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris atau Financial Conduct Authority (FCA) mengingatkan pada Kamis (3/6) bahwa masih ada banyak perusahaan mata uang kripto (cryptocurrency) yang gagal memenuhi persyaratan otoritas Inggris untuk mencegah pencucian uang. Menurut laporan, para pelaku bisnis yang menawarkan layanan terkait kripto diwajibkan untuk mendaftar ke Otoritas Perilaku Keuangan. Pihak regulator ini memperkenalkan aturan lisensi sementara bagi perusahaan-perusahaan yang pengajuan permohonannya belum disetujui, untuk memungkinkan mereka melanjutkan perdagangan. FCA mengatakan pada Kamis bahwa mereka telah memperpanjang batas waktu Aturan Pendaftaran Sementara (Temporary Registration Regime) dari 9 Juli 2021 menjadi 31 Maret 2022. “Ada sejumlah besar pelaku bisnis yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan di bawah Peraturan Pencucian Uang (Money Laundering Regulations). Ini mengakibatkan banyak pelaku bisnis menarik pengajuan permohonan mereka. Tanggal yang diperpanjang memungkinkan perusahaan-perusahaan aset kripto (cryptoasset) untuk terus menjalankan bisnis, sementara FCA melanjutkan penilaian kuat,” demikian pernyataan FCA yang dikutip CNBC. 

Saat ini, hanya lima perusahaan kripto yang terdaftar di FCA, termasuk Tyler dan Cameron Winklevoss' Gemini serta perusahaan start-up Inggris, Ziglu. Dan ada puluhan perusahaan lain yang mengajukan permohonan, yang masih berada di daftar Aturan Pendaftaran Sementara.Sebagai informasi, kehadiran mata uang kripto seperti bitcoin sudah sejak lama menuai kekhawatiran atas penggunaannya dalam kegiatan-kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan serangan siber. Pasalnya, orang-orang yang bertransaksi tidak mengungkapkan identitas mereka.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Ekspor hasil kelautan dan perikanan sepanjang Januari-April menunjukkan tren positif yakni naik 4,15% dari periode sama tahun sebelumnya menjadi US$ 1,75 miliar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menargetkan peningkatan kualitas produk kelautan dan perikanan (KP) demi menggenjot volume dan nilai ekspor 2021. Bahkan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mencanangkan kenaikan sekitar US$ 1 miliar untuk tahun ini menjadi US$ 6,05 miliar. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti mengatakan, selama Januari-April (catur wulan I-2021) ekspor komoditas KP menunjukkan kinerja positif. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), dibanding tahun lalu, peningkatan nilai ekspor produk KP naik 4,15% selama Januari-April 2021 (480 kode HS 8 digit). “Total nilai ekspor selama caturwulan I-2021 sebesar US$ 1,75 miliar. Pandemi Covid-19 selain menjadi tantangan juga memberikan kita peluang mengingat kenaikan permintaan seafood di pasar global di situasi seperti saat ini,” tegas Artati Widiarti dalam keterangan KKP, Kamis (3/6).

Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP Machmud memaparkan, Amerika Serikat (AS) menjadi negara tujuan utama ekspor produk KP dari Indonesia, ini terlihat dari kontribusi sebesar US$ 772,59 juta atau 44,23% terhadap total nilai ekspor Januari-April 2021. Disusul Tiongkok dengan US$ 246,69 juta atau 14,12% dari total nilai ekspor dan Jepang US$ 190,70 juta atau 10,92%. Selanjutnya negara-negara Asean sebesar US$ 189,89 juta (10,87%), Uni Eropa US$ 83,64 juta (4,79%), dan Australia sebesar US$ 38,29 juta (2,19%).

(Oleh - HR1)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri ke Bareskrim Polri, Kamis (3/6/2021), dengan dugaan menerima gratifikasi dalam bentuk diskon penyewaan helikopter pada 20 Juni 2020.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah, mengatakan, saat penyewaan helikopter itu diperiksa di sidang etik Dewan Pengawas KPK pada September 2020, Firli mengaku membayar sewa helikopter selama empat jam sebesar Rp 30,8 juta karena memperoleh diskon Rp 7 juta per jam. Berdasarkan informasi dari penyedia jasa penyewaan helikopter yang diperoleh ICW, sewa helikopter selama empat jam dikenakan biaya Rp 172,3 juta, sementara Firli mengaku membayar sewa itu Rp 30,8 juta sehingga ada selisih Rp 141,5 juta. Selisih itu yang diduga sebagai gratifikasi. Saat dikonfirmasi, Firli tak memberikan respons.