Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) memprioritaskan untuk menarik investor di sektor infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Kebutuhan pendanaan yang belum bisa dipenuhi di sektor infrastruktur jadi peluang bagi investor. Begitu pula peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Direktur atau Chief Executive Officer INA Ridha Wirakusumah pada seminar virtual bertajuk ”Sovereign Wealth Fund Utility: Allocation and Absorption” yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Kamis (10/6/2021).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun, sedangkan kemampuan pemerintah mendanai hanya sebesar Rp 2.385 triliun atau sekitar 37 persen dari total kebutuhan. Dalam paparan INA, dana itu direncanakan digunakan utamanya untuk pembangunan tol, pelabuhan. ”Sampai 2020, Indonesia sudah punya 2.028 kilometer jalan tol. Sebanyak 1.648 kilometer lainnya sedang dalam proses konstruksi. Menurut rencana, Indonesia akan menambah 10.351 kilometer lagi di Indonesia. Pelabuhan juga akan dibangun untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan logistik,” papar Ridha.

JAKARTA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, saat ini, terdapat tujuh bank yang dalam proses go digital atau menjadi bank digital. Bank-bank yang tengah melakukan proses menjadi bank digital, antara lain, Bank BCA Digital, PT BRI Agroniaga Tbk, PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Bank Capital Tbk, PT Bank Harda Internasional, PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan PT Bank KEB Hana. Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional OJK Tony mengungkapkan, fenomena munculnya bank digital tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, dengan beragam sebutan seperti digital bank, neo bank, maupun challenger bank. "OJK menilai, perkembangan teknologi informasi di sektor jasa keuangan telah menghadirkan bank yang beroperasi secara full digital. Sejumlah bank sudah mengklaim sebagai bank fully digital atau akan mentransformasikan diri menjadi bank fully digital di Indonesia. Bank yang dalam proses go digital ada tujuh, dan bank yang menobatkan diri sebagai bank digital ada lima bank," tutur Tony dalam webinar "Kolaborasi Bank Digital dan Fintech Dalam Menopang Perekonomian Nasional", yang merupakan kerja sama Majalah Investor dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank BTPN Tbk, dan Xendit, Kamis (10/6)

(Oleh - HR1)

BEIJING, Pemerintah Tiongkok telah menangkap lebih dari seribu orang karena menggunakan keuntungan dari kejahatan untuk membeli mata uang kripto (cryptocurrency).   Tambang bitcoin di negara ini menggerakkan hampir 80% perdagangan global mata uang kripto, meskipun perdagangan tersebut di Tiongkok dilarang. Pemerintah telah mulai mengarahkan pandangan tajam ke penambangan cryptocurrency untuk mencegah spekulasi dan membasmi pencucian uang. Kementerian Keamanan publik dalam sebuah pernyataan tertanggal Rabu (9/6) mengumumkan, kepolisian telah menangkap jaringan 1.100 orang yang terlibat dalam pencucian uang dengan membeli kripto. Demikian dikutip AFP.

Para pencuci uang mengenakan komisi kepada klien untuk mengubah hasil ilegal menjadi mata uang virtual melalui pertukaran kripto, kata kementerian itu, tanpa menguraikan jumlah uang yang terlibat. 

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate dan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi membahas masuknya Indonesia ke Digital Collaboration Organization (DCO) serta peningkatan implementasi kerja sama ekonomi digital Indonesia dan Arab Saudi. Pembahasan tersebut dilakukan untuk merealisasikan kerja sama yang lebih konkret dalam implementasinya. Karena, Indonsia sudah lama diharapkan bergabung dalam organisasi kerja sama bidang digital negaranegara Organisasi Konferensi Islam (DCO) dan meningkatkan kerja sama bilateral ekonomi digital dengan Arab Saudi. “Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital ekonomi yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar lebih konkret,” ujar Johnny, usai bertemu Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi di Rumah Dinas Menteri, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, seperti dikutip Kamis (10/6).

Menurut Menkominfo, pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi dan pertemuan G20 di Davos beberapa waktu lalu. “Duta Besar Arab Saudi berkunjung untuk bertemu saya. Ini dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden ke Saudi Arabia pada 2019 dan pertemuan Menteri ICT Kerajaan Saudi dengan saya di Davos pada Februari 2020, yaitu berkaitan dengan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang teknologi informasi. Itu yang tadi yang dibicarakan,” ungkapnya.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mencetak kenaikan pendapatan rata-rata 25% setiap tahun dalam 10 tahun terakhir. Bisnis JNE terkerek geliat ekonomi digital di Tanah Air, sehingga mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, tahun lalu, pendapatan JNE melambung tinggi di atas rata-rata, lantaran sebagian orang bekerja dari rumah (work from home/WFH). Keadaan itu memicu transaksi di perantara penjual dan pembeli daring (marketplace) melejit, sehingga menguntungkan JNE menggarap bisnis pengiriman barang. 

VP Marketing JNE Eri Palgunadi mengatakan, pertumbuhan bisnis logistik lebih cepat ketimbang pembangunan infrastruktur. Akibatnya, biaya logistik di Indonesia masih 20-25% lebih mahal ketimbang negara Asean lain. Dia mengungkapkan, permasalahan di bisnis logistik bukan soal pendapatan, melainkan kapasitas dan pola pikir. Ini terlihat pada banyaknya pemain baru bisnis logistik yang bermunculan dalam lima tahun terakhir. Bahkan, saat orang kesulitan berbisnis di masa pandemi, sektor logistik bisa bertahan. Eri mengatakan, saat ini, 70% pengiriman domestik JNE beredar di Jawa. Dari jumlah itu, 40-50% di Jabodetabek sampai Bandung. Untuk memenuhi permintaan dari daerah tersebut, JNE membangun megahub seluas 40 hektare (ha) dengan sistem robotic di Bandara Mas pintu M1 samping Bandara Soekarno-Hatta. Saata ini, segmen marketplace berkontribusi 40% terhadap pendapatan JNE. Hampir semua marketplace besar sudah bekerja sama dengan JNE. Namun, marketplace cenderung membangun ekosistem dengan mendirikan perusahaan logistik sendiri. Hal ini dilakukan pemain marketplace kakap. Keadaan ini membuat JNE tidak bisa menjadi faktor determinant bagi marketplace.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per Kamis (10/6) telah menangkap 113 unit kapal ikan pelaku praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Praktik IUU Fishing masih saja terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal berbendera asing maupun kapal-kapal Indonesia, apabila dibiarkan hal itu tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi maupun sosial, tapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi praktik IUU Fishing di WPPNRI. Beragam strategi diterapkan, mulai dari menambah jumlah armada dan jam patroli, penggunaan teknologi, memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain yakni TNI AL, Polri serta Bakamla, hingga strategi diplomasi. “Kapal-kapal illegal fishing yang berhasil ditangkap tim patroli KKP selama kurun waktu 2021 menjadi 113 unit kapal ikan. Ini menunjukkan KKP serius memberantas IUU Fishing di WPPNRI,” kata Trenggono di Jakarta, kemarin.

Terkait kapal-kapal yang berhasil ditangkap, Trenggono sudah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar sebagian dapat diberikan kepada nelayan tradisional untuk mendorong peningkatkan kesejahteraan. Tentunya pemberian bisa dilakukan setelah kapal diperbaiki, khususnya alat tangkapnya menjadi lebih ramah lingkungan. “Tapi prosesnya tidak begitu mudah karena ada payung hukum yang tidak bisa kita langgar dan kami harus berkoordinasi dengan aparat lainnya," kata Trenggono. Selama ini, kapalkapal hasil tangkapan sebagian dimusnahkan dan diberikan ke lembaga pendidikan untuk praktik atau riset.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, PT Bank Jago Tbk (ARTO) mampu mencetak nilai kapitalisasi pasar saham (market capitalization) senilai Rp 177 triliun hingga Kamis (10/6) atau berada di posisi tujuh. Market cap bank digital tersebut mendekati PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Astra International Tbk (ASII). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin, Bank Jago menempel Unilever yang berada di posisi enam dengan market cap Rp 202,2 triliun. Bank Jago juga sempat menempel Astra International, namun kini Astra merangkak naik ke posisi lima dengan market cap Rp 218,6 triliun. Adapun posisi puncak masih ditempati PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan market cap Rp 807,9 triliun.

Market cap Bank Jago meningkat dibandingkan per April 2021. Ketika itu, bank besutan Jerry Ng dan Patrick Walujo ini berada di posisi sembilan dengan market cap Rp 139,2 triliun. Kemudian, Bank Jago berhasil menyalip PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) yang saat ini di posisi delapan dengan market cap Rp 144 triliun dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) di posisi sembilan dengan market cap Rp 141,3 triliun. Founder dan CEO Finvesol Consulting Indonesia Fendi Susiyanto menjelaskan, saat ini, Bank Jago adalah satu-satunya bank digital yang memiliki valuasi terbesar, yakni sekitar Rp 177 triliun. Market cap tersebut bahkan lebih tinggi dari bank besar seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang mencapai Rp 105 triliun dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebesar Rp 16,84 triliun.

Seiring market cap yang besar tersebut, harga saham ARTO juga meningkat pesat hingga 983,64% dalam satu tahun terakhir ke level Rp 12.900 pada penutupan perdagangan Kamis, (10/6). "Harga ARTO sudah mencerminkan 21 kali dari price to book value (PBV), lebih tinggi dibandingkan rata-rata bank yang mencapai 2 kali PBV," kata dia kepada Investor Daily.

Kapitalisasi pasar tersebut, menurut Fendi, lambat laun akan menurun apabila tidak diimbangi dengan fundamental yang memadai. Pasalnya, bisnis bank adalah bisnis yang kinerja keuangannya bisa diteliti, yakni melalui marjin bunga bersih atau net interest margin (NIM), perolehan laba, kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) atau indikator lainnya.

(Oleh - HR1)

Ovo menggandeng Fastpay menjadi mitra pengisian saldo. Kerjasama tersebut menambah jaringan pengisian saldo Ovo mengingat Fastpay memiliki 265.000 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Head of Corporate Communications Ovo Harumi Supit, menuturkan, kolaborasi dengan Fastpay memungkinkan Ovo memberi pelayanan bagi masyarakat unbanked dan underbanked. Sehingga bagi yang tidak memiliki rekening bank tetap bisa melakukan top up saldo Ovo secara offline melalui mitra-mitra Fastpay.

Sementara Laksita Safitri Cakrawarti Head of Biller Acquisition Division PT Bimasakti Multi Sinergi (Fastpay) menyebut kolaborasi dengan Ovo merupakan kerja sama yang sangat positif dan menguntungkan serta memudahkan masyarakat secara luas.

Dari sisi pengguna Ovo, kerjasama dengan Fastpay yang memiliki mitra hingga 265.000 di seluruh Indonesia, tentu akan sangat membantu masyarakat yang selama ini tidak memiliki rekening bank dalam melakukan pengisian saldo.

Super app Gojek dan raksasa e-commerce Tokopedia resmi merger dan melahirkan entitas baru bernama GoTo, akhir Mei 2021. Valuasi gabungan dua perusahaan teknologi tersebut ditaksir mencapai USS 17 miliar. Hasil merger itu menempatkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, operator Gojek, sebagai penyerap saham Tokopedia.

Nyaris semua pemegang saham Tokopedia juga masuk sebagai pemegang saham GoTo. Kini, Google, Facebook, Alibaba, Softbank, KKR, serta sejumlah investor asing lain tercatat memiliki mayoritas saham GoTo dengan kepemilikan mencapai 86,37% saham.

Perubahan komposisi pemilik saham GoTo, juga mengubah komposisi dan porsi kepemilikan saham PT Tokopedia. Mengacu data Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM per 17 Mei 2021, total saham Tokopedia mencapai 11,86 juta unit. Dari jumlah itu, Aplikasi Karya Anak Bangsa memiliki 11,09 juta unit atau setara 93,52% dari total unit saham Tokopedia.

Adapun porsi saham dalam perbendaharaan perusahaan (PT Tokopedia) sebesar 768.466 unit atau setara 6,48% total saham Tokopedia. Sedangkan William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, memiliki 1 unit saham Seri j.

Sejumlah tantangan membayangi APBN 2022. Hal itu antara lain berupa efek rambatan dari pemulihan di negara-negara maju dan fluktuasi harga komoditas yang bisa berdampak pada Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun depan juga masih bergantung pada penanganan kesehatan dan vaksinasi Covid-19. ”Pemulihan negara-negara berpengaruh, seperti Amerika Serikat (AS) dan China, memiliki efek rambatan yang berimplikasi pada perekonomian global. Itu yang mungkin kita harus waspadai,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama anggota Komisi XI DPR RI, Selasa (8/6/2021). Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati pertumbuhan ekonomi 2022 berkisar 5,2 persen hingga 5,8 persen. Selain itu, inflasi diperkirakan berada kisaran 2 persen hingga 4 persen dengan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,32 persen sampai 7,27 persen.

Di hadapan anggota DPR, Sri Mulyani menekankan proyeksi soal kenaikan inflasi yang meningkat di AS. Ini berpotensi mengancam momentum pemulihan ekonomi apabila diikuti dengan pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral AS.Sementara kurs rupiah ada di kisaran Rp 13.900-Rp 15.000 per dollar AS. Pengetatan kebijakan moneter di AS, lanjut Sri Mulyani, berpotensi menciptakan efek rambatan. Volatilitas dan ketidakpastian di sektor keuangan berpotensi terjadi akibat dinamika arus modal global seperti yang pernah terjadi pada 2013 dan disebut taper tantrum. Taper tantrum bisa diartikan berupa gejolak pasar ketika bank sentral mulai mengetatkan kebijakan. Kala itu, Bank Sentral AS mengurangi porsi pembelian surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah AS (US treasury) untuk menormalisasi kebijakan moneternya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu juga mengatakan, Bank Sentral AS berpotensi mengerek suku bunga acuan jika inflasi AS meningkat. Kebijakan itu bisa berdampak pada suku bunga acuan di negara-negara lain, termasuk Indonesia. ”Inflasi di AS terus menguat dan ekspektasi pasar tentang inflasi di AS ini terus kami pantau karena sudah mulai menimbulkan kekhawatiran di pasar,” ucap Febrio.

Ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya, A Prasetyantoko, mengingatkan, perekonomian AS yang diperkirakan pulih lebih cepat punya implikasi jangka pendek. Itu antara lain berupa munculnya potensi gejolak di pasar keuangan, khususnya kurs rupiah. ”Pasar keuangan domestik yang selama beberapa bulan terakhir diuntungkan dengan aliran masuk valuta asing akan mengalami fase pembalikan. Situasi ini bisa mirip ketika Bank Sental AS pada 2013 mulai menormalkan kebijakan moneter sehingga memunculkan kepanikan,” ujarnya. Jika pasar keuangan bergejolak, menurut Prasetyantoko, Bank Indonesia juga harus merespons dengan menaikan suku bunga acuan. Saat ini, suku bunga acuan BI atau BI-7 Day Repo Rate 3,5 persen atau terendah dalam sejarah.

Sri Mulyani mengakui, sejumlah tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2022 berpotensi memengaruhi pendapatan negara. Meski demikian, potensi penerimaan negara tetap dibidik melalui ekstensifikasi perpajakan dengan mengoptimalkan data program pengampunan pajak atau tax amnesty 2016. Dalam Rancangan APBN 2022, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.499,3 triliun-Rp 1.528,7 triliun. Angka tersebut meningkat 8,37-8,42 persen dibandingkan target dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,58 triliun. Untuk mendorong penerimaan pajak pada 2022, pemerintah mengajukan revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menurut rencana dibahas pemerintah dan parlemen pada tahun ini. Revisi UU KUP tersebut sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Pemerintah juga berencana menerapkan kebijakan multitarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk meningkatkan penerimaan negara.