Dinamika bursa pencalonan presiden pada Pemilu 2024 akan membuka banyak kemungkinan, tak hanya pengerucutan sosok potensial, tetapi juga memantik terbentuknya poros-poros kekuatan partai pengusung. Sederat nama masuk daftar sosok calon presiden 2024 dengan tingkat elektabilitas tinggi. Kemunculan mereka dari hasil berbagai survei tersebut membuat peta politik bergerak dinamis dengan berbagai manuver dan strategi yang dimainkan.

Hasil survei Kompas yang dilakukan pada periode April 2021 menempatkan sejumlah sosok calon presiden dengan tingkat elektabilitas tinggi, yaitu Prabowo Subianto (16,4 persen), disusul berurutan oleh Anies Baswedan (10,0 persen), Ganjar Pranowo (7,3 persen), Sandiaga Uno (3,7 persen), dan Ridwan Kamil (3,4 persen).

Salah satu yang menjadi perhatian terkait PDI-P yang belakangan getol menggaungkan nama Puan Maharani sebagai calon presiden. Meskipun belum final, dinamika terkait pemunculan nama calon presiden di internal partai itu cukup memberikan banyak kejutan. Sebagai pemegang trah Soekarno, Puan memang digadang akan mendapatkan karpet merah untuk mengantongi rekomendasi dari sang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Belakangan polemik terkait hal itu mengemuka di publik. Dimulai saat Puan yang tidak mengundang Ganjar Pranowo saat konsolidasi PDI-P di Jawa Tengah dan menyinggung kehadiran pemimpin rakyat yang tidak hanya di dunia maya, hingga bocornya rekaman suara off the record dari Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto, yang menyebut sosok Puan pantas mendapat rekomendasi dan bahkan siapa pun yang menjadi calon presiden, Puan layak menjadi wakilnya.

Menguatnya Prabowo yang sangat mungkin dicalonkan oleh PDI-P ataupun Gerindra itu membuka banyak kemungkinan lain dalam bursa pencalonan presiden. Jika hal itu benar terjadi, tertutupnya pencalonan untuk kader-kader internal lainnya justru akan membuka peluang baru untuk maju diusung oleh poros koalisi lainnya. Sekalipun elektabilitasnya cukup melejit dalam beberapa waktu terakhir, tampaknya hal itu tak menjamin Ganjar Prabowo akan mulus mengantongi rekomendasi dari PDI-P untuk dicalonkan sebagai presiden.

Demikian pula di Gerindra, menguatnya sosok Prabowo juga akan menutup kemungkinan untuk memajukan sosok lain dalam pilpres mendatang. Sejumlah hasil survei menempatkan nama Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra sebagai calon presiden dengan elektabilitas cukup tinggi. Bila dihadapkan pada kondisi demikian, baik bagi Ganjar maupun Sandiaga sangat memungkinkan untuk membuka peluang lain dengan melepaskan diri dari naungan PDI-P dan Gerindra.

Kemunculan nama-nama di atas dalam bursa calon presiden ini tentu akan membuat peta penggalangan kekuatan yang dilakukan partai-partai menjadi sangat berdenyut. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, setidaknya ada tiga hingga empat poros koalisi partai yang dapat terbentuk untuk mengusung setiap calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Persyaratan ambang batas partai politik untuk mengusung calon presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi legislatif atau 25 persen penguasaan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya (UU 7/2017 tentang Pemilu), tentu membentuk rasionalitas bagi partai untuk sedapat mungkin mengusung pasangan calon paling tepat meskipun bukan berasal dari kader internal.

Partai papan atas lainnya dengan penguasaan lebih dari 10 persen, seperti Gerindra (13,57 persen), Golkar (14,78 persen), Nasdem (10,26 persen), PKB (10,09 persen), dengan melihat perolehan kursi mereka, secara matematis hanya diperlukan dua partai untuk berkoalisi memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Dengan demikian, kemungkinan ada dua hingga tiga poros koalisi yang dapat terbentuk. Kemungkinan poros lain juga dapat dilakukan antarpartai yang memiliki penguasaan kurang dari 10 persen kursi di DPR. Partai-partai, seperti Demokrat(9,39 persen), PKS (8,70 persen), dan PAN (7,65 persen), dapat juga dapat menggawangi poros koalisi bersama partai-partai kecil lainnya untuk dapat memenuhi persyaratan pencalonan presiden.

Pemerintah tengah mendesain ulang rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) secara komprehensif. Dalam revisiter masuk mengenai ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Untuk memperbaiki kinerja PPN, pemerintah berencana mengubah skema serta mengkaji ulang jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari obyek pajak. ”Pengecualian PPN yang saat ini terlalu luas membuat kita gagal mengadministrasikan serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Ini sebenarnya yang ingin kami perbaiki,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam diskusi virtual, Sabtu (12/6/2021). Dalam Pasal 4A Ayat (2b) rancangan beleid revisi UU tentang KUP, daftar beberapa jenis barang yang tak dikenakan PPN memang dihilangkan. Semula jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/ 2017. Ini meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging,telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Yustinus menjelaskan, dalam beleid revisi UU tentang KUP, pemerintah berencana mengubah tarif PPN dengan tiga skema tarif yang mungkin diterapkan, yaitu tarif umum, multitarif, dan tarif final. Untuk tarif umum, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen dari saat ini yang berlaku sebesar 10 persen. Adapun PPN multitarif akan dikenakan mulai dari 5 persen hingga paling tinggi 25 persen. PPN final ditetapkan tarif sebesar 1 persen seperti yang saat ini berlaku untuk hasil sektor pertanian tertentu. Barang tertentu yang hanya bisa dikonsumsi kelompok atas bisa dikenakan 15 persen atau 20 persen. Sementara itu, tarif untuk barang yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti susu formula, yang kini dikenakan 10 persen, akan menjadi 5 persen. ”Barang-barang strategis lain yang dibutuhkan masyarakat banyak untuk kepentingan umum bisa dikenakan PPN final, katakanlah 1 persen, 2 persen, atau bahkan nanti dimasukkan untuk kategori tidak dipungut PPN sehingga menjadi 0 persen,” kata Yustinus. Ia juga memastikan pengesahan UU tidak dilakukan tahun ini.

Pandemi Covid-19 tak menyurutkan misi dagang antarpulau dan daerah, bahkan lintas negara. Pandemi yang membatasi perdagangan fisik melahirkan model baru jaringan perdagangan dan bisnis secara virtual dan hibrida. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sekolah Ekspor, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri bekerja sama memanfaatkan momentum pandemi untuk memperkuat jaringan perdagangan dan bisnis secara virtual. Salah satunya ialah mempertemukan diaspora Indonesia di luar negeri dengan pelaku usaha di dalam negeri pada ruang virtual.

Akhir Mei 2021, misalnya, ruang interaksi virtual ini direalisasikan melalui Seri Dialog Global 500K Eksportir Baru ”Diaspora Eksportir Baru Wilayah Amerika Serikat”. Diaspora yang memiliki bisnis di sejumlah wilayah AS dihadirkan. Mereka bergerak di sektor ritel, logistik, pergudangan terintegrasi, dan distribusi. Selain berbagi pengalaman dan membagikan kondisi pasar AS, para diaspora Indonesia itu juga berkomitmen menjadi aggregator atau penghubung dengan pebisnis dan konsumen di AS.

Adapun Balai Besar Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor dan Sekolah Ekspor bekerja sama mengurasi dan memetakan diaspora-diaspora Indonesia di beberapa negara. Hal itu dalam rangka membangun jaringan ekspor dari hulu hingga hilir dan pembuatan peta jalan pengembangan ekspor bagi 500.000 eksportir baru dari kalangan UKM.

Pandemi juga membuat pemerintah ”menyulap” pameran perdagangan internasional tahunan Trade Expo Indonesia (TEI) menjadi TEI Virtual Exhibition (TEI-VE) pada 2020. Sebulan digelar, pameran yang merupakan bagian dari misi dagang dan investasi ini membukukan transaksi senilai 1,2 miliar dollar AS. Pameran ini menghadirkan 690 pelaku usaha dan 7.459 pembeli yang meliputi 3.352 pembeli dari 127 negara mitra dagang dan 4.107 pembeli lokal.

Untuk menggerakkan perdagangan antardaerah dan pulau, pemerintah daerah menggalakkan misi dagang dan investasi baik secara virtual maupun hibrida (daring dan luring). Pada akhir September 2020, misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar misi dagang hibrida dengan Pemprov Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. Total transaksi yang dibukukan dalam misi dagang hibrida itu senilai Rp 168,22 miliar. Pada 3 Juni 2021, DKI Jakarta dan Jatim menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan pembentukan komunitas kebutuhan pangan. Acara ini juga menghadirkan pelaku usaha dari DKI Jakarta dan Jatim dan berhasil membukukan transaksi senilai Rp 750,439 miliar.

Grand View Research, perusahaan konsultan dan riset pasar yang berbasis di India dan AS, mencatat, pasar acara virtual global bernilai 77,98 miliar dollar AS pada 2019 dan 94,04 miliar dollar AS pada 2020. Laju pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate) dari 2020 hingga 2027 diperkirakan sebesar 23,2 persen. Acara virtual ini antara lain mencakup konferensi video, streaming, dan penyiaran langsung, bursa kerja, pameran dagang, serta komunikasi atau pertemuan bisnis perdagangan dan investasi.

Di tengah kontroversi rencana pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan dan bahan kebutuhan pokok, pemerintah memperpanjang periode diskon sebesar 100% pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) alias bebas PPnBM untuk mobil berkapasitas di bawah 1.500 cc. Pemerintah memutuskan memperpanjang insentif PPnBM mobil sebesar 100% hingga Agustus 2021. Semula, diskon 100% PPnBM hanya berlaku tiga bulan, yakni Maret hingga Mei 2021.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kebijakan ini bertujuan membangkitkan kembali dunia usaha, khususnya sektor industri, yang selama ini berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Perpanjangan periode insentif PPnBM diusulkan Kementerian Perindustrian dan disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hingga kini sektor otomotif didukung 21 perusahaan dengan total kapasitas 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung 38.000 orang. Industri otomotif menjadi salah satu penggerak ekonomi yang pertumbuhannya harus dipercepat karena melibatkan banyak pelaku usaha.

Pelaku industri otomotif merespon positif kebijakan gratis PPnBM mobil hingga Agustus. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto menyatakan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi pemerintah terkait perpanjangan stimulus PPnBM untuk sektor otomotif.

Permai Group, perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh bekas elite Partai Demokrat dan bekas terpidana kasus Wisma Atlet, M Nazaruddin, disebut meraup keuntungan tidak wajar dalam pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga tahun 2010 sehingga menimbulkan kerugian negara. Perusahaan tersebut memenangi tender pengadaan setelah memberi suap kepada sejumlah pejabat di Kementerian Kesehatan. Demikian disebutkan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tersebut, Bambang Giatno Rahardjo, di Jakarta, Kamis (10/6/2021). Majelis hakim dipimpin hakim ketua Muslim serta hakim anggota Panji Surono dan Sukartono.

Bambang Giatno, bekas Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, divonis 2 tahun penjara dan dendaRp 50 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti memperkaya diri sendiri dengan memenangkan PT Anugerah Nusantara, bagian dari Permai Group, sehingga negara merugi Rp 14,13 miliar. Bambang bersama-sama dengan Zulkarnain Kasim selaku kuasa pengguna anggaran Kementerian Kesehatan terbukti menerima suap untuk memenangkan perusahaan itu. Khusus Bambang menerima suap dari Minarsi selaku Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara sebesar 7.500 dollar AS atau setara Rp 100 juta dan Zulkarnain sebesar 9.500 dollar AS atau setara Rp 135 juta.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan adanya selisih Rp 6,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan tahap pertama dan selisih Rp 7,8 miliar pada tahap kedua, yang seluruhnya menjadi keuntungan PT Anugerah Nusantara. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pun menyimpulkan, kerugian negara dalam proyek itu Rp 14,13 miliar. ”Dapat disimpulkan keuntungan Permai Group sebesar 30-40 persen merupakan keuntungan yang tidak wajar sehingga menimbulkan kerugian negara dalam pengadaan alkes (alat kesehatan) tahap pertama dan kedua di RS (Rumah Sakit) Unair (Universitas Airlangga),” kata Sukartono.

Selain Bambang, Minarsi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Majelis hakim menilai Minarsi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Vonis ini pun lebih rendah daripada tuntutan JPU, 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) memprioritaskan untuk menarik investor di sektor infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Kebutuhan pendanaan yang belum bisa dipenuhi di sektor infrastruktur jadi peluang bagi investor. Begitu pula peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Direktur atau Chief Executive Officer INA Ridha Wirakusumah pada seminar virtual bertajuk ”Sovereign Wealth Fund Utility: Allocation and Absorption” yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Kamis (10/6/2021).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun, sedangkan kemampuan pemerintah mendanai hanya sebesar Rp 2.385 triliun atau sekitar 37 persen dari total kebutuhan. Dalam paparan INA, dana itu direncanakan digunakan utamanya untuk pembangunan tol, pelabuhan. ”Sampai 2020, Indonesia sudah punya 2.028 kilometer jalan tol. Sebanyak 1.648 kilometer lainnya sedang dalam proses konstruksi. Menurut rencana, Indonesia akan menambah 10.351 kilometer lagi di Indonesia. Pelabuhan juga akan dibangun untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan logistik,” papar Ridha.

JAKARTA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, saat ini, terdapat tujuh bank yang dalam proses go digital atau menjadi bank digital. Bank-bank yang tengah melakukan proses menjadi bank digital, antara lain, Bank BCA Digital, PT BRI Agroniaga Tbk, PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Bank Capital Tbk, PT Bank Harda Internasional, PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan PT Bank KEB Hana. Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional OJK Tony mengungkapkan, fenomena munculnya bank digital tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, dengan beragam sebutan seperti digital bank, neo bank, maupun challenger bank. "OJK menilai, perkembangan teknologi informasi di sektor jasa keuangan telah menghadirkan bank yang beroperasi secara full digital. Sejumlah bank sudah mengklaim sebagai bank fully digital atau akan mentransformasikan diri menjadi bank fully digital di Indonesia. Bank yang dalam proses go digital ada tujuh, dan bank yang menobatkan diri sebagai bank digital ada lima bank," tutur Tony dalam webinar "Kolaborasi Bank Digital dan Fintech Dalam Menopang Perekonomian Nasional", yang merupakan kerja sama Majalah Investor dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank BTPN Tbk, dan Xendit, Kamis (10/6)

(Oleh - HR1)

BEIJING, Pemerintah Tiongkok telah menangkap lebih dari seribu orang karena menggunakan keuntungan dari kejahatan untuk membeli mata uang kripto (cryptocurrency).   Tambang bitcoin di negara ini menggerakkan hampir 80% perdagangan global mata uang kripto, meskipun perdagangan tersebut di Tiongkok dilarang. Pemerintah telah mulai mengarahkan pandangan tajam ke penambangan cryptocurrency untuk mencegah spekulasi dan membasmi pencucian uang. Kementerian Keamanan publik dalam sebuah pernyataan tertanggal Rabu (9/6) mengumumkan, kepolisian telah menangkap jaringan 1.100 orang yang terlibat dalam pencucian uang dengan membeli kripto. Demikian dikutip AFP.

Para pencuci uang mengenakan komisi kepada klien untuk mengubah hasil ilegal menjadi mata uang virtual melalui pertukaran kripto, kata kementerian itu, tanpa menguraikan jumlah uang yang terlibat. 

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate dan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi membahas masuknya Indonesia ke Digital Collaboration Organization (DCO) serta peningkatan implementasi kerja sama ekonomi digital Indonesia dan Arab Saudi. Pembahasan tersebut dilakukan untuk merealisasikan kerja sama yang lebih konkret dalam implementasinya. Karena, Indonsia sudah lama diharapkan bergabung dalam organisasi kerja sama bidang digital negaranegara Organisasi Konferensi Islam (DCO) dan meningkatkan kerja sama bilateral ekonomi digital dengan Arab Saudi. “Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital ekonomi yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar lebih konkret,” ujar Johnny, usai bertemu Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi di Rumah Dinas Menteri, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, seperti dikutip Kamis (10/6).

Menurut Menkominfo, pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi dan pertemuan G20 di Davos beberapa waktu lalu. “Duta Besar Arab Saudi berkunjung untuk bertemu saya. Ini dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden ke Saudi Arabia pada 2019 dan pertemuan Menteri ICT Kerajaan Saudi dengan saya di Davos pada Februari 2020, yaitu berkaitan dengan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang teknologi informasi. Itu yang tadi yang dibicarakan,” ungkapnya.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mencetak kenaikan pendapatan rata-rata 25% setiap tahun dalam 10 tahun terakhir. Bisnis JNE terkerek geliat ekonomi digital di Tanah Air, sehingga mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, tahun lalu, pendapatan JNE melambung tinggi di atas rata-rata, lantaran sebagian orang bekerja dari rumah (work from home/WFH). Keadaan itu memicu transaksi di perantara penjual dan pembeli daring (marketplace) melejit, sehingga menguntungkan JNE menggarap bisnis pengiriman barang. 

VP Marketing JNE Eri Palgunadi mengatakan, pertumbuhan bisnis logistik lebih cepat ketimbang pembangunan infrastruktur. Akibatnya, biaya logistik di Indonesia masih 20-25% lebih mahal ketimbang negara Asean lain. Dia mengungkapkan, permasalahan di bisnis logistik bukan soal pendapatan, melainkan kapasitas dan pola pikir. Ini terlihat pada banyaknya pemain baru bisnis logistik yang bermunculan dalam lima tahun terakhir. Bahkan, saat orang kesulitan berbisnis di masa pandemi, sektor logistik bisa bertahan. Eri mengatakan, saat ini, 70% pengiriman domestik JNE beredar di Jawa. Dari jumlah itu, 40-50% di Jabodetabek sampai Bandung. Untuk memenuhi permintaan dari daerah tersebut, JNE membangun megahub seluas 40 hektare (ha) dengan sistem robotic di Bandara Mas pintu M1 samping Bandara Soekarno-Hatta. Saata ini, segmen marketplace berkontribusi 40% terhadap pendapatan JNE. Hampir semua marketplace besar sudah bekerja sama dengan JNE. Namun, marketplace cenderung membangun ekosistem dengan mendirikan perusahaan logistik sendiri. Hal ini dilakukan pemain marketplace kakap. Keadaan ini membuat JNE tidak bisa menjadi faktor determinant bagi marketplace.

(Oleh - HR1)