Pemerintah berupaya menjaga risiko pembiayaan utang di tengah kebutuhan belanja yang meningkat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan menopang pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, meski tekanan pasar keuangan telah mereda, volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai, khususnya terhadap beban bunga utang pemerintah.

Tahun ini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditargetkan sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani memastikan utang pemerintah dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan. Salah satunya melalui diversifikasi portofolio utang.

Hingga akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 330,1 triliun. Berdasarkan komposisi utang pemerintah pusat dalam bentuk surat berharga negara (SBN) domestik, hingga akhir April 2021 jumlahnya mencapai 67,30 persen. Sri Mulyani menuturkan penerbitan utang dilakukan dengan strategi oportunistis, yaitu dengan memantau pasar serta memasuki pasar dalam kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, menilai tingkat keterserapan surat utang pemerintah tetap tinggi. Hal ini terbukti dari hasil lelang yang cukup solid di tengah fluktuasi pasar global dan domestik. Deni berujar jumlah penawaran yang masuk dalam lelang pekan ini mencapai Rp 69,95 triliun, didukung oleh likuiditas pasar keuangan domestik yang masih relatif tinggi.

NEW YORK – Penurunan harga bitcoin yang sempat di bawah US$ 30.000 pada Selasa (22/6) kembali membangkitkan perdebatan soal kemerosotan nilai mata uang kripto (cryptocurrency), seperti dogecoin, XRP, dan lainnya. Yang juga mengalami penurunan tajam dalam 24 jam terakhir. Namun, para ahli mengatakan fundamental bitcoin bagus dan kondisi pasar pada 2021 sangat berbeda dari kehancuran besar-besaran terakhir kripto pada 2018. “Kami jauh dari bear market, hanya para pedagang yang panik atas teknis yang terlihat di bursa seperti volume dan aksi harga,” ujar analis dan ahli statistik on-chain Willy Woo kepada CNBC.

Sebagai informasi sejak harga bitcoin memuncak lebih dari US$ 63.000 pada April, kondisi beberapa bulan terakhir ini telah membuat mata uang kripto terbesat di dunia mengalami masa-masa sulit. Penyebabnya adalah langkah-langkah tegas yang dilakukan Tiongkok terhadap para penambang bitcoin di seluruh negeri, dan memperparah keadaan bitcoin. “Kabar baru-baru ini tentang penutupan tambang Tiongkok sudah sangat mengingatkan Tiongkok setiap beberapa tahun. Mereka telah melarang perbankan menggunakan bitcoin, tetapi ini sebenarnya berbeda. Saya belum pernah melihat eksodus seperti ini sebelumnya,” kata Darin Feinstein, pendiri Blockcap, salah satu operator penambangan bitcoin terbesar di Amerika Utara

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah tidak menampik bahwa rasio utang pemerintah Indonesia telah melebihi batas yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) maupun International Debt Relief (IDR). Namun demikian, dipastikan pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dan kondisi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. “Hampir seluruh negara selama pandemi (Covid-19) ini utangnya meningkat signifikan. Pengelolaan utang tetap terjaga, meski ada rasio-rasio dari IDR, IMF, dan World Bank yang kita lampaui. Tapi, hampir tidak ada negara lain yang memenuhi standar itu," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (23/6). Bahkan, Suharso menjelaskan, rasio utang pemerintah hingga akhir 2020 tercatat masih 39,4% dari produk domestik bruto (PDB) dengan total utang mencapai Rp 6.074,6 triliun. Rinciannya adalah total utang denominasi valas sebesar Rp 2.037 triliun, sedangkan utang denominasi rupiah tercatat Rp 4.037,6 triliun.

Peningkatan rasio utang ini, kata Suharso, sejalan dengan langkah pemerintah untuk menangani Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang berimplikasi pada defisit anggaran yang melebar. “Namun, itu juga terjadi di negara Filipina, Korea Selatan, Chili, Vietnam, Kolombia, dan Turki,” tutur dia. Menur ut Suharso, utang luar negeri juga dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riil, khususnya yang bisa turut menyokong kinerja ekspor dan menjaga keberlangsungan fiskal (utang pemerintah). Karena itu, debt to service ratio (DSR) atas ekspor relatif terjaga, yaitu 27% pada 2019 dan hanya naik menjadi 27,9% pada 2020 yaitu pandemi Covid-19 terjadi.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengi ngatkan bahwa kesinambungan fiskal perlu menjadi perhatian seiring dengan penambahan utang pemerintah. Apalagi, tren penambahan utang pemerintah beserta biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebutkan, indikator kesinambungan fiskal Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 4,27%. Angka ini melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institution (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%. "Ini memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bu nga utang," ujar dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Udang asal Indonesia berpeluang menguasai pasar Amerika Serikat (AS). Peluang tersebut kian terbuka lantaran produk udang di pasar AS sudah tidak dikenakan tarif bea masuk (BM) bagi semua negara eksportir, sehingga sudah tidak menjadi penghalang dalam ekspor udang ke AS. “Ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat berpotensi terus berkembang,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSPKP KKP) Artati Widiarti. Sejumlah produk udang yang memiliki pangsa besar dengan tren meningkat di negeri Paman Sam di antaranya shrimp warm-water peeled frozen (udang kupas beku), shrimp breaded frozen (udang tepung beku), dan shrimp warm-water shell-on frozen (udang utuh beku) dari ukuran 15/20 sampai ukuran 51/60. “Pangsa pasar produk udang di AS yang besar dengan tren positif tersebut, Indonesia pun memiliki daya saing terkait produk dimaksud," kata Artati dalam keterangan KKP, kemarin

(Oleh - HR1)

Pengembangan infrastruktur pusat data untuk menyokong aktivitas digital kian menjamur di berbagai daerah. PT DCI Indonesia Tbk (DCI) merupakan salah satu pengelola data center yang baru memperluas basis kerja perusahaan di Jawa Barat. Setelah memiliki empat gedung penyimpan data di sekitar Kawasan Industri Cibitung, perusahaan ini kembali membangun pusat penyimpanan data di Industrial Estate Karawang.

Account Manager DCI Indonesia, Tirza Widjaja, mengatakan pusat layanan milik entitasnya masih berpeluang bertambah sesuai dengan kebutuhan pasar pengguna jasa penyimpanan data. Pusat data DCI Indonesia di Cibitung, sudah melayani penyimpanan data yang kapasitas listriknya mencapai 37 megawatt. Dengan rencana skala besar pusat data Karawang, perusahaan menargetkan penguatan layanan hingga 1.000 megawatt. Infrastruktur DCI yang dibangun di kawasan Pertiwi Lestari itu akan mulai beroperasi pada triwulan terakhir tahun ini.

Operator pusat data asal Singapura, ST Telemedia Global Data Centres, juga berkongsi dengan Temasek serta Grup Triputra milik konglomerat Indonesia, Theodore Permadi Rachmat, untuk membangun kampus pusat data pertama di Greenland International Industrial Center, Kota Deltamas, Bekasi. ST Telemedia merupakan pemain lama data center yang memiliki lebih dari 120 basis layanan di enam negara, termasuk Cina dan Singapura.

Bagi Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), Bima Laga, pengelolaan data induk sangat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan digital. Layanan itu akan menentukan kecepatan pencarian produk oleh konsumen. Meski data center terus bermunculan, dia meminta aspek perlindungan data diperkuat. "Ini pekerjaan rumah Indonesia, " tuturnya kepada Tempo.

BEIJING – Pemerintah Tiongkok melancarkan tindakan tegas baru terhadap industri mata uang kripto (cryptocurrency) sehingga nilanya tergerus US$ 300 miliar sejak Jumat (18/6). Hal ini terjadi ketika pusat kegiatan bitcoin utama di dunia itu telah memerintahkan para penambang ntuk menutup operasinya. Data CoinDesk melaporkan, harga bitcoin mengalami penurunan sekitar 2% menjadi US$ 32.330,21 pada Selasa (22/6), pukul 04.12 waktu setempat. Mata uang kripto lain, termasuk ethereum (ether) dan XRP juga turun tajam pada Senin (21/6) malam. Berdasarkan beberapa laporan media, pihak berwenang di provinsi Sichuan, Tiongkok pada Jumat, memerintahkan para penambang mata uang kripto untuk menutup operasi mereka. Sichuan sendiri merupakan salah satu pusat penambangan bitcoin terbesar di Negeri Tirai Bambu itu.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan bahwa kesinambungan fiskal perlu menjadi perhatian seiring dengan penambahan utang pemerintah. Apalagi, tren penambahan utang pemerintah beserta biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebutkan, indikator kesinambungan fiskal Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 4,27%. Angka ini melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institution (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%.

Salah satu agenda rapat paripurna tersebut adalah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 kepada pimpinan DPR. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. BPK menyebut realisasi pendapatan negara dan hibah pada 2020 tercatat sebesar Rp 1.647,78 triliun atau mencapai 96,93% dari target anggaran. Sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp 2.595,48 triliun atau mencapai 94,75% dari target anggaran. Hal itu membuat defisit anggaran tahun lalu mencapai Rp 947,70 triliun atau 6,14% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara realisasi pembiayaan APBN 2020 mencapai Rp 1.193,29 triliun atau sebesar 125,91% dari nilai defisitnya. Sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 245,59 triliun. BPK juga mengungkapkan, utang pemerintah 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan/atau International Debt Relief (IDR) yakni, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25% - 35%.

(Oleh - HR1)

JAKAR TA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peraturan pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) ultramikro tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Izin holding BUMN ultramikro sudah selesai dan tinggal paraf dari para menteri dan akan ditandatangani oleh Pak Presiden, tinggal proses ke depan,” kata Sri Mulyani dalam ke terangannya di Jakarta, Selasa (22/6). Menkeu memastikan, holding yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, tidak akan berdampak negatif terhadap bisnis ketiga perusahaan negara tersebut. Bahkan dia menegaskan holding BUMN ultramikro (UMi) akan mempertahankan keunggulan masing-masing perseroan, sehingga dapat dipastikan tidak ada ‘kanibalisasi’ perusahaan setelah integrasi tersebut.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, pascaholding BUMN UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah se besar 1,5%. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal atau unbankable. “Ini yang akan dijadikan fokus bagi kita untuk memberikan dukungan tersebut. Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut,” ucap dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mengakselerasi sektor industri kecil dan menengah (IKM) untuk melakukan transformasi digital dalam proses produksi dan bisnis. Langkah strategis ini dilakukan melalui program e-Smart IKM yang bertujuan untuk memacu daya saing dan memperluas akses pasar. “Progam ini dapat mempercepat target 6,1 juta UMKM go digital,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (22/6/2021). Dia menerangkan, program e-Smart IKM ini telah berjalan sejak 2017 dan telah melatih sebanyak 13.184 pelaku IKM di seluruh Indonesia. Program e-Smart IKM digelar agar pelaku IKM juga dapat mengakses mitra yang dapat membantu untuk go digital, seperti marketplace, relawan teknologi informasi dan komunikasi, serta BUMN yang membina IKM.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa program e-Smart IKM akan digelar dalam bentuk workshop-workshop di berbagai daerah. Adapun materi workshop berupa pembuatan konten video pemasaran online, tips dan trik pembuatan foto produk, pemanfaatan marketplace untuk pemasaran dan dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mengenai sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan pasar digital BUMN. “Tahun ini, Ditjen IKMA menargetkan pemberian edukasi, pelatihan, dan pendampingan e-business kepada 4.000 pelaku IKM di tanah air,” ujar Gati.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus mengakomodasi transformasi yang dilakukan perbankan di era digital saat ini. Untuk itu, pada 1 Juli mendatang, BI akan merilis dua Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai sistem pembayaran guna mendukung perkembangan industri keuangan. “Pada 1 Juli 2021 kebetulan masih beberapa hari ke depan, mudah-mudahan sudah menjadi suatu ketentuan yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah PBI Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP),” tutur Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Bastian Muzbar Zams, Selasa (22/6). Bastian menjelaskan, BI selalu mendukung digitalisasi dan sejak lama juga telah mengakomodir melalui berbagai kebijakan. Pada Desember 2020, telah dikeluarkan regulatory reform, untuk menjaga titik keseimbangan antara memanfaatkan digitalisasi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pihaknya melihat kebutuhan industri dengan menyeimbangkan harmonisasi menuju ekonomi keuangan digital yang secara end to end bisa menata industri dengan baik. “Ada beberapa hal yang sudah dilakukan BI, seperti mengeluarkan PBI Sistem Pembayaran, paling tidak, ada perubahan pendekatan dari rule base menjadi principal base,” kata Bastian. Lintasarta menyediakan data center hingga sediakan cloud dan security. Lintasarta juga mulai menyediakan solusi untuk pemerintah, seperti smart tax, smart tourism, smart farmer, analytics. “Dan penyedia solusi ini bukan dari Lintasarta tapi kerja sama dari pemasok-pemasok dan meletakan di Cloud Lintasarta. Di, education juga kami punya mobile apps, payment. Untuk payment, kami punya pemasok eKYC dan Third Party Card Management (TPCM),” sebut dia

(Oleh - HR1)