Rencana pemerintah memperpanjang kebijakan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM dinilai tidak signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Dukungan keberlangsungan industri otomotif lebih tepat jika diarahkan pada insentif yang mendorong produksi dan ekspor. Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana memperpanjang diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 100 persen untuk penjualan mobil 4x2 di bawah 1.500 cc sampai Agustus 2021. Sementara PPnBM DTP 50 persen diperpanjang menjadi hingga Desember 2021.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, diskon pajak pembelian mobil baru tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan perekonomian nasional secara berkelanjutan dan berjangka panjang. ”Sifatnya jangka pendek dan yang terjadi bukan permintaan yang sesungguhnya karena konsumennya adalah masyarakat kelas menengah atas yang sudah punya kendaraan dan hanya memanfaatkan momentum diskon. Animonya cenderung besar di awal saja. Contohnya, (penjualan) per Mei ini saja sudah mulai melambat, padahal diskon masih berlaku,” kata Faisal saat dihubungi, Senin (14/6/2021).

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, pada Februari 2021 atau sebelum diskon berlaku, penjualan dari pabrik ke dealer sempat rendah di angka 49.202 unit. Pada Maret, setelah diskon PPnBM berlaku, penjualan melonjak menjadi 84.915 unit, lalu berkurang menjadi 78.908 unit pada April dan turun lagi menjadi 54.815 unit pada Mei. Secara terpisah, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah untuk memperpanjang stimulus PPnBM. Menurut dia, pengusaha, konsumen, dan pemerintah justru sama-sama diuntungkan dengan diskon PPnBM tersebut. ”Bukan hanya pelaku industri yang untung karena kenaikan penjualan mobil yang signifikan, pemerintah juga berhasil meraih pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dari meningkatnya penjualan mobil,” kata Jongkie.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beralasan, industri otomotif menjadi salah satu penggerak ekonomi dan melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai produksinya, dari hulu sampai hilir. ”Hal ini juga sesuai arahan Presiden. Diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah pandemi,” kata Agus.

Pemerintah optimistis produksi dan ekspor udang, yang merupakan andalan perikanan nasional, bisa tumbuh signifikan. Namun, upaya untuk menggenjot produksi udang yang berkelanjutan masih menghadapi tantangan baik di hulu maupun di hilir. Pemerintah menargetkan kenaikan bertahap ekspor udang hingga 250 persen dalam kurun tahun 2019-2024 atau dari 1,7 miliar dollarAS menjadi 4,25 miliar dollar AS. Secara tahunan, nilai ekspor udang diharapkan tumbuh rata-rata 20 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan volume ekspor rata-rata 15 persen per tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, Indonesia menempati peringkat kelima sebagai eksportir udang dunia pada 2019, setelah India, Ekuador, Vietnam, dan China. Namun, kontribusi udang Indonesia terhadap pasar dunia masih kecil, yakni 7,1 persen. ”Potensi pasar harus digarap, terutama pasar yang memberikan nilai tambah tinggi,” kata Trenggono, dalam Shrimp Talks, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Akuakultur Indonesia bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran, Bandung, Senin (14/6/2021) di Bandung. Trenggono mengatakan, Upaya mencapai target produksi dan ekspor udang harus dengan menggunakan pendekatan hulu-hilir. Tantangan yang muncul adalah aspek keberlanjutan. Dari kunjungan ke beberapa lokasi tambak, pihaknya masih menemukan tambak udang di pinggiran laut yang tidak dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah sehingga dikhawatirkan menimbulkan kerusakan yang fatal. ”Pembangunan tambak udang nasional harus memperhatikan kaidah ekonomi biru. Kesehatan laut menjadi tujuan utama,” kata Trenggono. Persoalan lain adalah kebutuhan pakan yang merupakan komponen biaya terbesar. Sinergi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk mencapai komponen pakan yang efisien serta mengurangi ketergantungan pada pakan impor dan pakan dari hasil tangkapan.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia Rokhmin Dahuri mengemukakan bahwa target peningkatan produksi udang menjadi 2 juta ton dan kenaikan nilai ekspor hingga 250 persen pada 2024 hanya bisa dicapai melalui revitalisasi tambak dan pembukaan tambak baru. Pembukaan tambak baru tidak selalu identik dengan perusakan habitat bakau karena bisa dilakukan di luar lahan bakau. Ia menilai revitalisasi tambak udang kadang gagal akibat persoalan teknis ataupun sosiokultural. Peningkatan produksi udang harus ditopang sistem manajemen rantai suplai yang terintegrasi, cara budidaya yang baik, dan produksi udang yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan industri pengolahan udang. ”Hancurnya tambak selama ini karena tidak mematuhi tata ruang dan daya dukung. Jangan pernah mengembangkan tambak dengan melampaui daya dukungnya,” kata Rokhmin.

Ketua Divisi Akuakultur Gabungan Pengusaha Makanan Ternak Harris Muhtadi mengemukakan, produsen pakan siap menyuplai kebutuhan pakan untuk pencapaian target produksi udang. Dibutuhkan 3 juta ton pakan udang untuk memproduksi 2 juta ton udang pada 2024. Pabrik pakan ikan pun siap melakukan konversi untuk menghasilkan pakan udang. Produksi pakan budidaya perikanan di Indonesia menempati peringkat keempat dunia, yakni 1,7 juta ton pada 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 400.000 ton berupa pakan udang dan 1,3 juta ton pakan ikan.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengusut dugaan korupsi perizinan perusahaan tambang. Pada Senin (14/6/2021), kejaksaan menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra di Kendari. Selain menyegel ruangan Kepala Bidang Minerba dan dua ruangan lainnya, tim juga menggeledah ruangan Kepala Dinas ESDM Sultra Andi Azis. ”Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait penggunaan IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutan) untuk PT Toshida yang memiliki izin di Kabupaten Kolaka hingga mereka melakukan aktivitas,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra Setyawan Nur Chaliq di kantor Dinas ESDM Sultra. Sejumlah dokumen disita, di antaranya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dokumen verifikasi, dan dokumen jaminan reklamasi.

Modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista merupakan sebuah keniscayaan. Tak hanya pemerintah, publik pun menginginkan adanya penguatan alutsista. Namun, tetap saja dibutuhkan prosedur yang benar agar prosesnya bisa efektif dan efisien serta menguntungkan dalam jangka panjang. Hasil jajak pendapat Kompas menunjukkan, 98 persen responden menyatakan, untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan wilayah Indonesia, pemerintah perlu secara berkala menambah alutsista dengan kualitas mutakhir atau lebih modern (Kompas, 27 Mei 2021). Publik juga mengharapkan melalui kerja sama dengan negara maju, bangsa Indonesia bisa mandiri dalam memproduksi alat pendukung pertahanan.

Pemerintah memang tengah mengupayakan penguatan alutsista. Melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024 yang masih dalam proses pembahasan, pemerintah menyusun daftar belanja alutsista selama 25 tahun. Disebut pula, kebutuhan anggaran untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan hingga 2044 mencapai 124,995 miliar dollar AS, setara Rp 1.750 triliun jika dihitung dengan kurs Rp 14.000 per dollar AS. Menurut rencana, kebutuhan anggaran akan dipenuhi dari pinjaman luar negeri.

Rencana pengadaan alutsista dengan anggaran Rp 1.750 triliun untuk 25 tahun itu perlu dilihat dari berbagai sisi. Dalam wawancara dengan mentalis yang juga Youtuber, Deddy Corbuzier, yang diunggah, Minggu (13/6/2021), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan, Presiden Joko Widodo masih meminta masukan dari sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Dari sisi pertahanan, argumennya, sudah 23 tahun anggaran pertahanan tidak pernah melewati 1 persen produk domestik bruto (PDB). Merujuk lembaga riset pertahanan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2021, Indonesia masuk ke dalam 20 persen dari 192 negara yang anggaran pertahanannya rendah. Dengan PDB tahun 2020 sebesar Rp 15.454 triliun dan asumsi angka pertumbuhan ekonomi stabil 5 persen per tahun, total PDB hingga tahun 2044 adalah Rp 738.618 triliun. Utang Rp 1.750 triliun untuk pengadaan alutsista berarti hanya 0,24 persen dari PDB.

Akan tetapi, ekonomi punya sudut pandang berbeda. Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rahcbini menggarisbawahi, momentum untuk menambah anggaran pertahanan tidak tepat saat ini karena kondisi APBN sedang tidak stabil. Total utang publik telah mencapai Rp 8.504 triliun. Tak hanya itu, pandemi Covid 19 telah berdampak sistemik hingga membuat tingkat kemiskinan naik tinggi. Peningkatan utang akan membawa masalah sistemik yang lebih besar. ”Jika pemerintah dan DPR menyetujui anggaran ini, mereka tidak tahu diri dan kurang mengukur kepentasan dan kondisi prihatin ini,” kata Didik.

Kekayaan bos Grup Indofood Anthony Salim makin bertambah. Penyebabnya, harga saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) naik tinggi. Anthony membeli saham perusalaan data center itu di Rp 5.277 per saham. Kemarin, harganya sudah Rp 50. 250. Anthony kini menguasai 11,12% saham DCII. Jadi, bila mengacu pada kapitalisasi pasar DCII kemarin yang sebesar Rp 119,78 triliun, menurut data RTI, maka kekayaan Anthony dari DIRI mencapai Rp 13,32 triliun. Bila dihitung dengan investasi Anthony di saham lain dan digabung dengan seluruh kepemilikan saham Grup Salim, total kekayaan keluarga Salim di bursa mencapai Rp 175,32 triliun.

Grup Salim bukan konglomerat dengan kekayaan terbanyak dari bursa saham. Dua bersaudara Hartono, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, masih menjadi duo taipan tak terkalahkan berdasarkan jumlah kekayaan di pasar saham. Jumlah kekayaannya mencapai Rp 466,64 triliun. Lewat Grup Djarum, keduanya jadi pemegang saham pengendali di PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan porsi 54,94% dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) dengan porsi kepemilikan 52,02. Total nilai kepemilikan saham para konglomerat di saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai sekitar 19,12% dari total kapitalisasi pasar yang sebesar Rp 7.218,45 triiliun. Total kekayaan para taipan ini mencapai Rp 1.380,70 triliun.

Konglomerasi terbesar ketiga di BEI adalah Grup Astra dengan kekayaan Rp 174,31 triliun. Tapi, kapitalisasi grup ini tergerus dari awal tahun, mengingat kenaikan harga saham hanya dicetak PT Astra Otoparts Tbk (AUTO). Analis Erdhika Elit Sekuritas Hendri Widiantoro menuturkan, tiga grup tersebut memiliki emiten dengan kapitalisasipasar besar. Bahkan, sejumlah emiten dari tiga grup tersebut termasuk jadi penggerak indeks saham.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) menilai ada impor pakaian bayi yang tidak memenuhi standar nasional (SNI). Pakaian bayi memang termasuk produk yang volume impornya naik cukup tinggi. Hal itu berdasarkan Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian yang dirilis KPPI.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI), Redma Gita menjelaskan, banyak produk impor pakaian bayi yang tidak memenuhi SNI. APSyFI meminta pemerintah segera menindak tegas para importir, distributor dan penjual pakaian bayi impor yang tidak berlabel SNI. Jika tidak disikapi, hal itu merugikan para produsen pakaian bayi lokal.

Sebenarnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal masih berpeluang mencatatkan kinerja lebih baik pada tahun ini. Hal tersebut lantaran daya beli masyarakat berangsur membaik setelah program vaksinasi massal Covid-19 bergulir. Harapan pelaku industri tekstil lokal tidak akan tercapai tanpa dukungan serta tindakan tegas pemerintah dalam menangani keberadaan importir produk TPT yang terus menggerus eksistensi produk lokal.

JAKARTA – Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) harus all-out membantu BUMN Karya menjual proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas penugasan pemerintah. Divestasi harus segera dilakukan agar BUMN Karya, terutama yang sudah go public, bisa segera terlepas dari jerat utang akibat menggarap proyek-proyek penugasan pemerintah.  Untuk meningkatkan minat investor, INA bisa memberikan stimulan dengan berinvestasi pada proyekproyek di sekitar jalan tol yang dibangun BUMN Karya. Langkah tersebut akan meningkatkan volume dan frekuensi kendaraan di jalan tol, sehingga internal rate of return (IRR)-nya naik. Dalam jangka pendek, pemerintah juga perlu memfasilitasi restrukturisasi utang BUMN Karya.

Demikian benang merah wawancara Investor Daily dengan Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Suheri, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, ekonom senior/Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro, analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Setya Ardiastama, analis RHB Sekuritas Andrey Wijaya, dan analis PT Panin Sekuritas Tbk William Hartanto. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, akhir pekan lalu. Sementara itu, Direktur Utama INA Ridha Wirakusumah dan Juru Bicara INA Masyita Cr ystallin mengatakan, INA telah resmi membentuk konsorsium dengan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Konsorsium tersebut bakal mengelola dana investasi hingga US$ 3,75 miliar atau sekitar Rp 54 triliun yang difokuskan pada proyek infrastruktur jalan tol di Indonesia. Aksi bisnis yang akan ditempuh konsorsium di antaranya berinvestasi atau membeli ruas tol yang dibangun dan dikelola BUMN Karya, salah satunya PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Di pihak lain, Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Ade Wahyu, Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), Eka Setya Adrianto, dan Senior Vice President Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) Ratna Ningrum menjelaskan, emitenemiten BUMN tersebut tengah mendivestasi proyek-proyeknya, termasuk melalui INA, dan melakukan restrukturisasi kredit. Mereka optimistis masalah solvabilitas perseroan segera teratasi.

Ekonom senior yang juga Rektor UI, Ari Kuncoro menyarankan agar INA tetap bergerak untuk berinvestasi pada masa pandemi Covid-19. Namun, investasi difokuskan di sekitar jalan tol kawasan-kawasan aglomerasi, seperti Jabodetabek, Semarang, dan sekitarnya. Perihal sinergi INA dan BUMN Karya untuk mengatasi persoalan utang akibat penugasan pemerintah, Ari menjelaskan, INA dan BUMN Karya bisa menempuh tiga hal. Pertama, merestrukturisasi kredit BUMN Karya. Kedua, menggalang pendanaan di pasar modal melalui konsorsium. Ketiga, segera melepas aset-aset ruas tol yang tergolong gemuk. Menurut Juru Bicara INA, Masyita Crystallin, INA resmi membentuk konsorsium dengan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Konsorsium tersebut akan mengelola dana investasi hingga US$ 3,75 miliar atau sekitar Rp 54 triliun. Masyita mengungkapkan, minat investor untuk berinvestasi di jalan tol cukup tinggi. Itu sekaligus membuktikan bahwa kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia semakin tumbuh. Apalagi saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur, terutama di jalan tol. Menurut Direktur Utama INA, Ridha Wirakusumah, INA bisa berinvestasi di sektor mana pun. Namun, saat ini INA fokus pada empat sektor kunci, yaitu infrastruktur yang mencakup bandara, pelabuhan, dan jalan tol. “Ada pula infrastruktur digital yang juga mencakup digital services dan platform. Kami pun ada deal ke healthcare dan renewable energy,” ujar dia dalam diskusi virtual bersama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Kamis (10/6). Ridha mengungkapkan, proyek infrastruktur akan menjadi sektor andalan. “Misalnya untuk kargo, pertumbuhan Indonesia paling tinggi dan punya volume besar. Sayangnya pengoperasian kargo masih manual. Bagi investor, tentunya ini peluang besar,” tandas dia.

(Oleh - HR1)

NEW YORK – Dua pengelola dana kripto berpendapat bahwa digitalisasi mata uang, termasuk dolar AS, tidak akan mematikan mata uang digital seperti bitcoin. Malahan akan membuatnya lebih menarik bagi lebih banyak investor. Di tengah makin banyak bank sentral di seluruh dunia yang mempertimbangkan digitalisasi mata uang masing-masing, tren ini dapat mendorong lebih banyak investor masuk ke kripto. Pendapat ini dikemukakan Michael Sonnenshein dari Grayscale dan Greg King dari Osprey Funds, seperti dilansir CNBC pada Sabtu (12/6).

Walaupun bitcoin belum digunakan secara luas sebagai alat pembayaran, tapi perannya dalam menjaga nilai uang dapat memperkuat mata uang-mata uang digital yang didukung oleh pemerintah. “Bayangkan mata uang kertas di seluruh dunia didigitalkan. Saya pikir itu akan mendorong lebih banyak orang ke bitcoin misalnya. Dan ini akan memberikan lebih banyak kontrol kepada pemerintah dibandingkan peredaran uang biasa dan akan banyak orang masuk ke bitcoin karena masalah kontrol itu,” ujar King, CEO Osprey.  Osprey saat ini menjalankan Osprey Bitcoin Trust (OBTC) dan juga Osprey Algorand Trust. Yang terakhir ini berlandaskan teknologi yang saat ini dipakai oleh para bank sentral dalam proyek mata uang digitalnya. Kedua CEO tersebut menambahkan, semakin adopsi bitcoin meningkat di seluruh dunia, valuasinya juga akan semakin besar.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Nongsa Digital Park (NDP) di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ditargetkan mampu menyerap investasi hingga Rp 23,2 triliun. Sebanyak Rp 7,2 triliun investasi akan diserap oleh KEK Batam dan Rp 16 triliun masuk ke KEK Nongsa.

“Rencana aksi untuk kedua KEK ini telah disusun. Saya meminta komitmen semua instansi terkait untuk melaksanakannya dengan baik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan resminya akhir pekan lalu. Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani dua peraturan pemerintah (PP) yang menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic (PP Nomor 67 Tahun 2021) dan KEK Nongsa Digital Park (PP Nomor 68 Tahun 2021) yang terletak di Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan kedua PP KEK yang diiringi dengan vaksinasi serentak pada kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebut diharapkan dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional. “Penetapan kedua KEK tersebut sangat strategis dalam mendukung pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, yang saat ini telah dikembangkan menjadi Free Trade Zone dan telah menarik investor baik asing maupun dalam negeri,” ungkap dia. Airlangga mengatakan, KEK Batam Aero Technic seluas 30 hektare (ha) memiliki target investasi sebesar Rp 7,2 triliun dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 9.976 tenaga kerja. KEK ini akan dikembangkan untuk kegiatan industri berbasis MRO (maintenance, repair, overhaul) pesawat penumpang. Airlangga mengungkapkan, pengembangan KEK BAT bersifat brown field project. Karena sebelum ditetapkan menjadi KEK, kawasan tersebut telah dibangun berbagai fasilitas, di antaranya untuk area hanggar maintenance, hanggar painting, hanggar cleaning, apron, taxiway, dan sebagainya.

Pengembangan KEK Nongsa Digital Park juga bersifat brown field project. Karena sebelum ditetapkan menjadi KEK, telah dibangun berbagai akomodasi dan atraksi pariwisata bertaraf internasional, serta sudah terbangun infrastruktur pendukungnya seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Terminal Bahari, Nongsa Village, dan Infinite Framerwork Studio. Airlangga menerangkan, KEK Nongsa Digital Park diharapkan dapat menjadi entry gate bagi pelaku usaha information technology (IT) global ke perekonomian nasional, menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp 20- 30 triliun per tahun, dan transfer teknologi di bidang IT, sehingga menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia. “Setelah menjadi KEK, ke depannya dikembangkan Movie Town, IT Office, IT Academy, Data Centre Commersial Area, fasilitas dan infrastruktur serta pengembangan Hotel dan Resort,” ungkap dia. Airlangga menerangkan, Provinsi Kepulauan Riau saat ini memiliki KEK terbanyak di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia mempunya digital hub dari Batam ke berbagai wilayah yang terkoneksi dengan IT.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menyusul Coinbase Global Inc, perusahaan perantara jual beli aset kripto asal Amerika Serikat, yang sukses mencatatkan sahamnya (listing) di bursa Wall Street, PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex) juga tertarik untuk melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dan pencatatan saham. Sebelumnya, PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto) telah menyatakan siap IPO dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam 2-3 tahun mendatang.

Tak hanya berminat untuk tercatat di BEI, Zipmex pun tertarik untuk listing di Nasdaq, AS dan Bursa Efek Hong Kong. “Kami memang punya rencana untuk listing saham di Nasdaq, Hang Seng, dan BEI. Kami akan pelajari dulu dan sedang melihat regulasinya,” kata Co-founder dan CEO Zipmex Marcus Lim, baru-baru ini. Namun, Marcus masih enggan membeberkannya lebih lanjut. Adapun rencana tersebut kemungkinan besar bisa dieksekusi dalam 2-3 tahun ke depan. Saat ini, pihaknya sedang memantau perkembangan kondisi pasar, meningkatkan skala bisnis, dan membangun tim, serta produk.

Tahun ini, Zipmex membidik dua juta pengguna di Indonesia dibandingkan posisi pengguna aplikasi aset kripto tersebut yang baru mencapai 300 ribu. Perseroan optimistis target tercapai, karena Indonesia memiliki potensi pasar yang luar biasa besar. “Buktinya, bulan lalu Zipmex menfasilitasi perdagangan kripto hingga US$ 1 miliar,” sebut Marcus. Investasi aset kripto di Indonesia, khususnya Bitcoin, selama beberapa bulan terakhir berkembang sangat pesat. Aset kripto digadang-gadang membawa ruang perdagangan investasi baru yang lebih transparan dan menjanjikan bagi nasabah maupun pelaku industri. Walau begitu, masih banyak yang merasa asing dengan sistem investasi atau trading aset digital ini. Karena itu, lanjut Marcus, untuk menjawab keraguan calon investor, Zipmex hadir sebagai platform investasi digital yang mengedepankan kemudahan bagi para pengguna.

(Oleh - HR1)