JAKARTA – Udang asal Indonesia berpeluang menguasai pasar Amerika Serikat (AS). Peluang tersebut kian terbuka lantaran produk udang di pasar AS sudah tidak dikenakan tarif bea masuk (BM) bagi semua negara eksportir, sehingga sudah tidak menjadi penghalang dalam ekspor udang ke AS. “Ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat berpotensi terus berkembang,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSPKP KKP) Artati Widiarti. Sejumlah produk udang yang memiliki pangsa besar dengan tren meningkat di negeri Paman Sam di antaranya shrimp warm-water peeled frozen (udang kupas beku), shrimp breaded frozen (udang tepung beku), dan shrimp warm-water shell-on frozen (udang utuh beku) dari ukuran 15/20 sampai ukuran 51/60. “Pangsa pasar produk udang di AS yang besar dengan tren positif tersebut, Indonesia pun memiliki daya saing terkait produk dimaksud," kata Artati dalam keterangan KKP, kemarin

(Oleh - HR1)

Pengembangan infrastruktur pusat data untuk menyokong aktivitas digital kian menjamur di berbagai daerah. PT DCI Indonesia Tbk (DCI) merupakan salah satu pengelola data center yang baru memperluas basis kerja perusahaan di Jawa Barat. Setelah memiliki empat gedung penyimpan data di sekitar Kawasan Industri Cibitung, perusahaan ini kembali membangun pusat penyimpanan data di Industrial Estate Karawang.

Account Manager DCI Indonesia, Tirza Widjaja, mengatakan pusat layanan milik entitasnya masih berpeluang bertambah sesuai dengan kebutuhan pasar pengguna jasa penyimpanan data. Pusat data DCI Indonesia di Cibitung, sudah melayani penyimpanan data yang kapasitas listriknya mencapai 37 megawatt. Dengan rencana skala besar pusat data Karawang, perusahaan menargetkan penguatan layanan hingga 1.000 megawatt. Infrastruktur DCI yang dibangun di kawasan Pertiwi Lestari itu akan mulai beroperasi pada triwulan terakhir tahun ini.

Operator pusat data asal Singapura, ST Telemedia Global Data Centres, juga berkongsi dengan Temasek serta Grup Triputra milik konglomerat Indonesia, Theodore Permadi Rachmat, untuk membangun kampus pusat data pertama di Greenland International Industrial Center, Kota Deltamas, Bekasi. ST Telemedia merupakan pemain lama data center yang memiliki lebih dari 120 basis layanan di enam negara, termasuk Cina dan Singapura.

Bagi Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), Bima Laga, pengelolaan data induk sangat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan digital. Layanan itu akan menentukan kecepatan pencarian produk oleh konsumen. Meski data center terus bermunculan, dia meminta aspek perlindungan data diperkuat. "Ini pekerjaan rumah Indonesia, " tuturnya kepada Tempo.

BEIJING – Pemerintah Tiongkok melancarkan tindakan tegas baru terhadap industri mata uang kripto (cryptocurrency) sehingga nilanya tergerus US$ 300 miliar sejak Jumat (18/6). Hal ini terjadi ketika pusat kegiatan bitcoin utama di dunia itu telah memerintahkan para penambang ntuk menutup operasinya. Data CoinDesk melaporkan, harga bitcoin mengalami penurunan sekitar 2% menjadi US$ 32.330,21 pada Selasa (22/6), pukul 04.12 waktu setempat. Mata uang kripto lain, termasuk ethereum (ether) dan XRP juga turun tajam pada Senin (21/6) malam. Berdasarkan beberapa laporan media, pihak berwenang di provinsi Sichuan, Tiongkok pada Jumat, memerintahkan para penambang mata uang kripto untuk menutup operasi mereka. Sichuan sendiri merupakan salah satu pusat penambangan bitcoin terbesar di Negeri Tirai Bambu itu.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan bahwa kesinambungan fiskal perlu menjadi perhatian seiring dengan penambahan utang pemerintah. Apalagi, tren penambahan utang pemerintah beserta biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebutkan, indikator kesinambungan fiskal Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 4,27%. Angka ini melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institution (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%.

Salah satu agenda rapat paripurna tersebut adalah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 kepada pimpinan DPR. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. BPK menyebut realisasi pendapatan negara dan hibah pada 2020 tercatat sebesar Rp 1.647,78 triliun atau mencapai 96,93% dari target anggaran. Sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp 2.595,48 triliun atau mencapai 94,75% dari target anggaran. Hal itu membuat defisit anggaran tahun lalu mencapai Rp 947,70 triliun atau 6,14% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara realisasi pembiayaan APBN 2020 mencapai Rp 1.193,29 triliun atau sebesar 125,91% dari nilai defisitnya. Sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 245,59 triliun. BPK juga mengungkapkan, utang pemerintah 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan/atau International Debt Relief (IDR) yakni, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25% - 35%.

(Oleh - HR1)

JAKAR TA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peraturan pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) ultramikro tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Izin holding BUMN ultramikro sudah selesai dan tinggal paraf dari para menteri dan akan ditandatangani oleh Pak Presiden, tinggal proses ke depan,” kata Sri Mulyani dalam ke terangannya di Jakarta, Selasa (22/6). Menkeu memastikan, holding yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, tidak akan berdampak negatif terhadap bisnis ketiga perusahaan negara tersebut. Bahkan dia menegaskan holding BUMN ultramikro (UMi) akan mempertahankan keunggulan masing-masing perseroan, sehingga dapat dipastikan tidak ada ‘kanibalisasi’ perusahaan setelah integrasi tersebut.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, pascaholding BUMN UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah se besar 1,5%. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal atau unbankable. “Ini yang akan dijadikan fokus bagi kita untuk memberikan dukungan tersebut. Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut,” ucap dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mengakselerasi sektor industri kecil dan menengah (IKM) untuk melakukan transformasi digital dalam proses produksi dan bisnis. Langkah strategis ini dilakukan melalui program e-Smart IKM yang bertujuan untuk memacu daya saing dan memperluas akses pasar. “Progam ini dapat mempercepat target 6,1 juta UMKM go digital,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (22/6/2021). Dia menerangkan, program e-Smart IKM ini telah berjalan sejak 2017 dan telah melatih sebanyak 13.184 pelaku IKM di seluruh Indonesia. Program e-Smart IKM digelar agar pelaku IKM juga dapat mengakses mitra yang dapat membantu untuk go digital, seperti marketplace, relawan teknologi informasi dan komunikasi, serta BUMN yang membina IKM.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa program e-Smart IKM akan digelar dalam bentuk workshop-workshop di berbagai daerah. Adapun materi workshop berupa pembuatan konten video pemasaran online, tips dan trik pembuatan foto produk, pemanfaatan marketplace untuk pemasaran dan dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mengenai sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan pasar digital BUMN. “Tahun ini, Ditjen IKMA menargetkan pemberian edukasi, pelatihan, dan pendampingan e-business kepada 4.000 pelaku IKM di tanah air,” ujar Gati.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus mengakomodasi transformasi yang dilakukan perbankan di era digital saat ini. Untuk itu, pada 1 Juli mendatang, BI akan merilis dua Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai sistem pembayaran guna mendukung perkembangan industri keuangan. “Pada 1 Juli 2021 kebetulan masih beberapa hari ke depan, mudah-mudahan sudah menjadi suatu ketentuan yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah PBI Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP),” tutur Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Bastian Muzbar Zams, Selasa (22/6). Bastian menjelaskan, BI selalu mendukung digitalisasi dan sejak lama juga telah mengakomodir melalui berbagai kebijakan. Pada Desember 2020, telah dikeluarkan regulatory reform, untuk menjaga titik keseimbangan antara memanfaatkan digitalisasi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pihaknya melihat kebutuhan industri dengan menyeimbangkan harmonisasi menuju ekonomi keuangan digital yang secara end to end bisa menata industri dengan baik. “Ada beberapa hal yang sudah dilakukan BI, seperti mengeluarkan PBI Sistem Pembayaran, paling tidak, ada perubahan pendekatan dari rule base menjadi principal base,” kata Bastian. Lintasarta menyediakan data center hingga sediakan cloud dan security. Lintasarta juga mulai menyediakan solusi untuk pemerintah, seperti smart tax, smart tourism, smart farmer, analytics. “Dan penyedia solusi ini bukan dari Lintasarta tapi kerja sama dari pemasok-pemasok dan meletakan di Cloud Lintasarta. Di, education juga kami punya mobile apps, payment. Untuk payment, kami punya pemasok eKYC dan Third Party Card Management (TPCM),” sebut dia

(Oleh - HR1)

Potensi ekspor produk Indonesia ke Kanada belum dimanfaatkan sepenuhnya. Padahal pasar Kanada memiliki sifat melengkapi karena sebagian besar produk ekspor Indonesia tidak bersaing secara langsung dengan produk lokal setempat.

Shinta yakin perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA) bisa memperbesar pemanfaatan potensi ekspor Indonesia. Ia mencontohkan, Indonesia memiliki potensi ekspor kendaraan atau suku cadang kendaraan yang mencapai US$ 72,5 juta per tahun ke Kanada.

Shinta juga mencatat potensi ekspor minyak sawit mentah (CPO) atau turunannya yang belum dipakai mencapai US$ 48 juta per tahun. Lalu ekspor karet dan ban juga masih belum dimanfaatkan sekitar US$ 23 juta.

Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Handito Joewono, menilai sejauh ini ekspor Indonesia ke Kanada masih sangat terbatas dan pertumbuhannya agak lambat. Di sisi lain, nilai investasi dari Kanada ke Indonesia berpotensi ditingkatkan karena kemampuan mereka cukup besar.

Meski nilai ekspor ke Kanada masih kecil kerja sama perdagangan dengan Kanada bisa membuka pasar ke Amerika Serikat. Apalagi ia melihat stimulus ekonomi oleh Presiden Amerika Joe Biden diprediksi meningkatkan konsumsi masyarakat, yang juga akan berdampak ke Kanada atau bahkan pasar global.

Pemerintah akan memberikan tambahan kuota dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada 19 bank penyalur. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin, mengatakan tambahan kuota tersebut diberikan berdasarkan evaluasi bank pelaksana yang dilakukan pada triwulan kedua tahun ini.

Penambahan kuota menjadi bentuk apresiasi dan konsekuensi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) yang sudah disepakati antara bank pelaksana dan PPDPP. Tambahan kuota akan diberikan jika kinerja bank pelaksana mencapai lebih dari 80 persen dari target PKS yang sudah disepakati.

Menurut Arief, masih ada kendala dalam penyaluran dana FLPP, salah satunya soal kualitas rumah yang masih harus didorong agar sesuai dengan standar. Perlu ada perbaikan tata kelola untuk memastikan konstruksi rumah sesuai dengan standar.

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk, Corina Leyla Karnalies, berujar bahwa saat ini penyaluran KRP lewat FLPP hingga pertengahan Juni masih sesuai dengan target proporsional. Ia mengatakan penyaluran telah melebihi 50 persen kuota FLPP yang diterima BNI pada tahun ini. Meski begitu, Corina mengatakan sejumlah kendala masih dijumpai dalam penyaluran FLPP, salah satunya adalah keterbatasan stok tersedia (ready stock) rumah yang dapat dibiayai.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Aestika Oryza Gunarto, menyebutkan BRI bahkan telah menyerap 4.837 unit atau 81 persen kuota KPR FLPP per Mei 2021. Terkait dengan strategi BRI dalam mendorong penyaluran FLPP, Aestika melanjutkan, perusahaan bekerja sama dengan pen embang KPR FLPP.

JAKARTA, Pinjaman online (pinjol) ilegal bukan bagian dari perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending. Pinjol ilegal adalah praktik penipuan dan pemerasan berkedok teknologi informasi (TI). Sedangkan fintech lending legal sangat bermanfaat bagi perekonomian, karena menyalurkan pembiayaan kepada rakyat kecil, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak punya akses ke perbankan. Kehadiran pinjol ilegal berdampak buruk bagi masyarakat, sedangkan fintech P2P lending mengusung misi membuka akses bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan jasa keuangan konvensional. Jangan sampai stigma pinjol ilegal mengganggu akselerasi fintech lending untuk turut berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian nasional. Untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjol ilegal, pemerintah dan DPR harus segera mengegolkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, pemerintah dan parlemen bisa membuat payung hukum yang lebih besar, yaitu UU Pinjaman Online atau Fintech.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi pinjaman yang disalurkan fintech lending sampai April 2021 mencapai Rp 194,09 triliun. Sebesar Rp 163,87 triliun diantaranya disalurkan di wilayah Jawa, sisanya sebesar Rp 30,22 triliun disalurkan di luar Jawa. Pinjaman tersebut diberikan kepada 60,3 juta rekening penerima pinjaman (borrower), baik kepada UMKM dan pelaku usaha ultramikro maupun penerima individu. Sebanyak 51,99 juta rekening borrower berasal dari wilayah Jawa, sedangkan 8,3 juta lainnya dari luar Jawa. Dari jumlah rekening itu telah terjadi total 364,85 juta transaksi. Data OJK menunjukkan, dari sisi penggunaan dana, penyaluran pinjaman kepada sektor produktif oleh fintech lending pada Januari-April 2021 mencapai Rp 22,17 triliun. Adapun persentase penyaluran pinjaman sektor produktif mencapai 51,65% terhadap total penyaluran pinjaman sebesar Rp 42,92 triliun, dengan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90) pada level 98,63%.

(Oleh - HR1)